ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1
RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI 936 Kawasan Perdesaan 187 Lokasi Prioritas Perbatasan 122 Daerah Tertinggal 75 Kabupaten Rawan Bencana 619 Kawasan Transmigrasi 74. 910 DESA 67 Kabupaten Pulau Kecil & Terluar 4 ASPEK UTAMA PEMERATAAN PEMBANGUNAN 1. Pembangunan Ekonomi dan Produktivitas 2. Pengentasan Kemiskinan dan Kebijakan Afirmatif 3. Menekan Ketimpangan Antarwilayah 4. Stabilitas Politik & Keamanan, Keadilan Hukum & Pemajuan Budaya 58 Kabupaten Pasca Konflik 58 Kabupaten Rawan Pangan 2
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 -2018 DALAM MENCAPAI TARGET RPJMN 2015 -2019 Anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi selalu cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sejak Tahun 2015 Mengingat kecilnya alokasi anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dari tahun ke tahun dalam upaya pencapaian target RPJMN 2015 -2019, sehingga diperlukan kebijakan afirmasi (pemihakan) dan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. 3
BESARNYA DANA YANG MASUK KE DAERAH DAN DESA DARI BERBAGAI SUMBER SEHINGGA DIPERLUKAN KOORDINASI DAN KONSOLIDASI NO 1 2 3 4 SUMBER DANA TOTAL ALOKASI (Rp Triliun) Dana Desa Tahun 2017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 Alokasi Anggaran K/L ke Desa Tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 TOTAL Keterangan: *) diasumsikan sebesar 60% dari total anggaran DAK lokusnya ada di desa; **) diasumsikan sebesar 60% dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga ke kabupaten lokusnya ada di desa; ***) diasumsikan 10% dari total anggaran DAU Kabupaten/kota. 60, 0 104, 1* 172, 6** 34, 7*** 371, 4 • Banyaknya dana yang disalurkan ke daerah dan desa dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten membutuhkan peningkatan koordinasi dan konsolidasi secara vertikal (dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa); • Koordinasi dan konsolidasi dana yang masuk ke daerah desa perlu diarahkan untuk peningkatan produktivitas desa. 4
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PUSAT-DAERAH-DESA) Rencana Pembangunan Lima Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Provinsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Kabupaten (RPJMD Provinsi) (RPJMD Kabupaten) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Tingkat Nasional Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran K/L(RKA-KL) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Rencana Kerja Pemerintah Desa • Diperlukan sinkronisasi program kegiatan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke level desa; • Perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, termasuk kebutuhan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Tingkat Nasional (RKP Nasional). 5
PEMBANGUNAN DESA 6
KEBIJAKAN DANA DESA Penyaluran Dana Desa Tahun 2015, 2016, dan 2017 Tahap I 7
REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, DAN 2017 TAHAP 1 MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA Kedepan pemanfaatan Dana Desa diharapkan bukan hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi juga fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat melalui 8 4 kegiatan prioritas pembangunan desa 78
KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 9
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 10
KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH MELAHIRKAN DAERAH TERTINGGAL (KONSENTRASI AKTIVITAS EKONOMI SELAMA 35 TAHUN HANYA DI PULAU JAWA DAN SUMATERA) Pembentukan PDB Nasional Tahun 1978 -2013 (persen) PULAU Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara Maluku dan Papua 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 27, 6 50, 6 10, 2 5, 5 3, 1 2, 9 28, 7 53, 8 8, 7 4, 2 2, 8 1, 8 24, 9 57, 4 8, 9 4, 1 3, 0 1, 7 22, 8 58, 6 9, 2 4, 1 3, 3 2, 0 22, 0 58, 0 9, 9 4, 6 2, 9 2, 5 22, 4 60, 0 8, 9 4, 0 2, 8 1, 8 22, 9 57, 9 10, 4 4, 3 2, 5 2, 0 23, 8 58, 0 8, 7 4, 8 2, 5 2, 2 Sumber: RPJMN 2014 -2019 • Selama ini, pembangunan hanya berfokus di Jawa dan Sumatera, akibatnya konsentrasi ekonomi hanya berkutat di Pulau Jawa dan Sumatera saja (Jawa dan Sumatra centric). • Kesenjangan Pembangunan Antarwilayah melahirkan Daerah Tertinggal yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia 11
ISU PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1. 80 60 2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 67. 09 52. 74 67. 7 53. 46 68. 37 58. 66 68. 9 59. 24 69. 55 59. 88 70. 18 60. 53 Tingginya Persentase Penduduk Miskin Rata-rata Nasional 10. 7 Rata-rata 122 Daerah Tertinggal 40 20 18. 4 0 0 2011 2012 2013 2014 Rata-Rata IPM per Tahun 122 Kab. DT 2015 2016 10 15 20 Persentase Penduduk Miskin (2016) Rata-Rata IPM Nasional 3. Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur & Aksesibilitas Wilayah Tingkat Elektrifikasi: • Daerah Tertinggal 81, 54% • Rata-Rata Nasional 96, 08% Permukaan Jalan Beraspal: • Daerah Tertinggal 40, 39% • Rata-Rata Nasional 65, 56% Jarak Rata-Rata ke Puskesmas: • Daerah Tertinggal 30, 06 Km • Rata-Rata Nasional 16, 70 Km Keterjangkauan Sinyal Seluler: • Daerah Tertinggal 42, 81% • Rata-Rata Nasional 67, 98% Jarak Rata-Rata ke SD: • Daerah Tertinggal 6, 99 Km • SPM Sekolah Dasar <3 Km 5 Aksesibilitas Menuju Pasar: • Daerah Tertinggal 28, 76 Km • Rata-Rata Nasional 14, 91 Km 4. Banyak Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Dari total 18. 223 desa di 122 daerah tertinggal, 42, 69% merupakan desa sangat tertinggal (7. 779 desa) dan 41% merupakan desa tertinggal (7. 471 desa).
DISTRIBUSI GURU (SD, SMP, SMA, DAN SMK) PER KECAMATAN YANG TIDAK MERATA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA 100 91 Distribusi Guru di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak merata, Mayoritas guru berada di Ibukota Kabupaten (Kecamatan Oksibil), Sementara di sisi lain, masih terdapat 7 kecamatan yang tidak memiliki guru 90 80 70 60 50 40 30 20 39 30 21 19 10 13 11 8 7 7 7 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 Ke c. Ke Ok s c. Ka ibil l Ke om d c. Ok ol bi b K Ke ec. ab B c. Se orm ra m e b Ke ako c. n Ki w ir Ke ok c. Ke Iwu r c. Ba Ke tom c. O Ke kh ik c. Ok a Ke Aom c. O Ke kba b c. W ei Ke me c. Ok Ke lip c. Bi Ke me c Ke. Ab oy Ke c. E c. Ki ipum w iro ek k. T Ke imu r c. Pa Ke me c. k Ke Pe p c. Ok era se b Ke an g c. Ba Ke ta c. n Al em i Ke s c. om M Ke urk c. i Ok m sa Ke mo l c. Ke Tar u c. Te p Ke irap l c. Ok u b Ke ape c. Ok so p 0 16 Sumber: http: //dapo. dikdasmen. kemdikbud. go. id 13
DISTRIBUSI DOKTER PER KECAMATAN YANG TIDAK MERATA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NTT • Distribusi Dokter di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak merata, • Mayoritas guru berada di Kota Soe, sementara di sisi lain, masih terdapat 14 kecamatan yang tidak memiliki guru Sumber: TNP 2 K
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 15
ISU PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1. Sebesar 40% sarana dan prasarana di Permukiman Transmigrasi dalam kondisi rusak 2. Sekitar 42% Permukiman Transmigrasi Bina yang teraliri listrik 3. Terdapat beban tugas penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah transmigran 4. Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria 2 C (clear and clean) dan 3 L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang) 5. Belum terpenuhinya NSPK yang setara dengan SPM sektoral 6. Pengembangan potensi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi perlu ditingkatkan 7. Kuantitas dan kualitas tenaga pendamping di Permukiman Transmigrasi perlu ditingkatkan 8. Koordinasi dengan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan 9. Terbatasnya alokasi anggaran untuk program transmigr 16
KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT Kementerian Kesehatan Kementerian PUPR Kementerian KUKM Kementerian Pertanian Kementerian ESDM Kementerian Pendidikan Kementerian Agraria dan Kebudayaan dan Tata Ruang PEMERINTAH PROVINSI APBN BAPPEDA PROVINSI APBD PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA KABUPATEN APBD KABUPATEN MASYARAKAT LEMBAGA PENGKAJIAN/ BADAN USAHA/ SWASTA/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pihak terkait dari pusat sampai pada elemen masyarakat memiliki andil dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. 17
CONTOH PELAKSANAAN SHARING APBD BIDANG KETRANSMIGRASIAN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi • Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui kerjasama dengan K/L terkait melakukan sharing data tentang potensi pengembangan wilayah kawasan transmigrasi; • Melalui program untuk daerah, Pemerintah Pusat melakukan pengembangan perekonomian di kawasan transmigrasi, seperti melalui sistem cluster yang saat ini tengah digagas oleh Kemenko Perekonomian bersama dengan Tim Reforma Agraria; • Penyiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di kawasan transmigrasi. Provinsi/Kabupaten Pengirim Provinsi/Kabupaten Penerima • Menyiapkan fasilitas pemindahan transmigran ke lokasi baru, termasuk dalam perlihal persiapan administrasi dokumen; • Penyiapan lahan, baik kawasan transmigrasi ataupun kawasan pengembangan baru, bagi para transmigran; • Melakukan pelatihan dan pengembangan potensi SDM transmigran agar dapat beradaptasi di lokasi yang baru; • Menyiapan kesempatan kerja atau usaha bagi para transmigran; • Pelaksanaan bimbingan secara berkesinambungan sampai jangka waktu tertentu dimana transmigran dapat beradaptasi secara sosial dan ekonomi di lingkungan baru. • Membuat program pengembangan yang bekerja sama dengan Pemerintahan Pusat dalam mengembangkan wilayah transmigrasi. • Sharing budget untuk pembangunan permukiman transmigrasi ; • Pelaksanaan sharing APBD untuk urusan transmigrasi dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah; • Isi perjanjian kerjasama tentang perpindahan transmigran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak selama mengacu pada Permendesa No. 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah. 18
TERIMA KASIH 19
- Slides: 19