ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH Disampaikan Oleh : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Drs. Eduard Sigalingging, M. Si Riau, 26 Maret 2019
2
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA KE-IV PEMBUKAAN UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 1. HAK WARGA NEGARA PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN, HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN SOSIAL 3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN KEKUASAAN PRESIDEN & KEMENTERIAN NEGARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MELINDUNGI, MELAYANI, MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. URUSAN PEMERINTAHAN KELEMBAGAAN PERSONIL KEUANGAN SISTEM (REGULASI) PELAYANAN PUBLIK BINWAS
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Tujuan Nasional q Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. q Memajukan kesejahteraan umum. q Mencerdaskan kehidupan bangsa. q Ikut melaksanakan ketertiban dunia Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasi dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 § NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota § Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan § Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu § Menjalankan Urusan Pemerintahan § Hub. Wewenang antar Tingkatan Pemerintahan § Hub. Keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil & diatur dengan UU § Negara mengakui & menfhormati satuan 2 pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn UU Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem NKRI Tujuan Demokrasi Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society Kesejahteraan Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dg memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem NKRI 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004 PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERNTAHA N YANG SEPENUHNYA MENJADI KEWWENGAN PUSAT KONKURENT WAJIB SPM PILIHAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM ABSOLUT URUSAN PEMERNTAHAN YANG SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN PUSAT Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar WAJIB YANDA S KONKUREN PILIHA N NON YANDAS SPM (psl 11 (3)) URUSAN KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN YG DIBAGI ANTARA PEM PUS DAN DAERAH PROV DAN DAERAH KAB/KOT DAN MENJADI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL WAJIB PILIHAN (8) 2. 3. 4. 5. PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) 6. 7. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA PKS; KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; PENGEMBANGAN DEMOKRASI; PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL FORKOPIMDA SPM NSPK APBN 7
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB berkaitan dengan pelayanan dasar 1. 2. 3. 4. 5. Pendidikan; Kesehatan; PU PR; Sosial; Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. PILIHAN tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1. Pertahanan; 2. Lingkungan Hidup; 3. Adm. Kependdkan dan Pencatatan Sipil; 4. Pengendalaian Penduduk dan KB; 5. Perhubungan; 6. Kominfo; 7. Koperasi dan UKM; 8. Penanaman Modal 9. Kepemudaan dan Olahraga; 10. PMD; 11. Statistik; 12. Persandian; 13. Kebudayaan; 14. Perpustakaan; 15. Arsip; 16. Tenaga Kerja; 17. PP PA; 18. Ketahanan Pangan. Potensi dan keunggulan daerah 1. 2. 3. 4. 5. Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan. Provinsi Kab/Kota Dapat bagi hasil
PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN PUSAT o o o Laksanakan sendiri Pelimpahan (Dekonsentrasi) Tugas Pembantuan o o o Laksanakan sendiri Tugas Pembantuan Kab/Kota Penugasan kepada Desa URUSAN WAJIB DASAR SPM o o o KAB/KOTA PROVINSI URUSAN WAJIB NON DASAR o o o Jenis Layanan Mutu Layanan Penerima Layanan Pemetaan : Kelembagaan Perencanaan Penganggaran NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA) o o Laksanakan sendiri Penugasan kepada Desa URUSAN PILIHAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (PP 12 TAHUN 2017) Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 PRESIDEN Pembinaan Koordinasi Koordinator Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah UU 23/2014 Psl 8 (3) Secara Nasional DIKOORDINASIKAN MENDAGRI Tanggung jawab Pengawasan MENDAGRI K/L Binwas Umum Binwas Teknis Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 33 Tahun 2018) Psl 17 UUD 1945 Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘ 45 Kab/Kota 10
LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA (UU 23/2014 DAN PERPRES 11/2015) Pembinaan percepatan a pembangunan provinsi Pasal berciri kepulauan Urusan pemerintahan yang menjadi amanat bagi Ditjen Bina Bangda hanya urusan pemerintahan konkuren 29 b b Pemetaan Urusan Pemerintahan c Pasal 24 Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan urusan pemerintahan Pasal 370 Pasal 258 UU 23/2014 Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pasal 258 dan 259 Perencanaan pembangunan c daerah Pembinaan pembangunan daerah Pasal 19 Perpres 11/2015 Pembinaan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah NSPK DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH a Koordinasi SPM dan Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah, antar wilayah dan antar daerah Pasal 260274 d Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Pasal 275 e Evaluasi perda tata ruang daerah f Pasal 400 Pembinaan Pemda dalam mendorong partisipasi Pasal masyarakat 354 g Binwas umum pembangunan Pasal 18 Perpres 11/2015 daerah h Pembinaan pemda dalam penguatan informasi daerah Pasal 374 Pasal 391 -394
SINKRONISASI PEMBANGUNAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014 Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. KOORDINASI KORTEK PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014 Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014 ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014 JENIS-JENIS KORTEK Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN BAPPENAS Pioritas Nasional K/L PERAN KEMENDAGRI Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional K/L KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNA N NASIONAL Prioritas Daerah BAPPENAS DAERAH BAPPENAS KEMENDAGRI Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional - Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan DAERA Prioritas Lainnya K/L Sinkronisasi koodifikasi program Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014 Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan PERAN KEMENDAGRI Dukungan Kegiatan daerah dari APBD KEMENDAGR I Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional K/L DAERAH
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SELARAS DENGAN TUJUAN 0 TDA PEMDA DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, & PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DG MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KAKHASAN SUATU DAERAH DALAM SISTEM NKRI 14
BLUEPRINT PENGEMBANGAN SIPD E-database ANALI SIS : Sumber data E-planning Acuan data E-budgeting Data analisis bersumber dari e-database, eplanning, e-budgeting, e -monev dan e-reporting. Keseluruhan data ini diollah untuk menghasilkan gambaran lengkap suatu daerah. INDIKATOR MAKRO ANALISIS Acuan data E-monev Dasar Penyusunan Acuan data E-reporting PROFIL DAERAH kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya Daerah; q ekonomi dan keuangan Daerah; q aspek kesejahteraan masyarakat; q PROFIL DAERAH q MENCAKUP: q
INTEGRASI SIPD DI TINGKAT PUSAT e. Database Akan dilakukan integrasi dengan aplikasi -aplikasi di K/L yang khususnya dalam waktu dekat ini: • BPS • Bappenas • Lemhannas • SDI e. Planning Terdapat fitur tagging dengan target-target pembangunan nasional yang nantinya dapat diintegrasikan dengan Bappenas. e-Monev e. Reportin g Dapat digunakan bagi K/L teknis untuk melihat progress pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dalam pengembanga nnya akan melibatkan Kemenpan RB dan Ditjen Otda serta K/L terkait lainnya untuk dapat mensimplikasi pelaporan. Ditujukan untuk terwujudnya Single Entry Database terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN UU 23/2014 NO 1 1 URUSAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT 2 Upaya Kesehatan DAERAH PROVINSI 3 1. 2. 3. 4 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 1. 2. 3. 4. 5. 5 Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan UKM rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah Izin RS kelas B 1. Penetapan standarisasi TK-WNI, TK-WNA dan penerbitan rekom RPTKA Penempatan Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaks urusan pemerintahan bid. Kesehatan Penetapan standar pengembangan SDM Perencanaan dan Pengembangan SDM Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi. 1. Penyediaan obat, vaksin, alkes dan suplemen Pengawasan ketersedian pemerataan obat dan alkes Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi obat, alkes, PKRT, bahan obat dan makanan dan minuman Pengawasan fpre-market Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. 1. Pengelolaan UKP Pengelolaan UKM Izin RS kelas A dan fasilitasi pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA 2. 3. 2 DAERAH KABUPATEN/KOTA Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) 2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT). 2. 3. 4. 5. 4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan nternasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok asyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan unia usaha tingkat provinsi. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). Penerbitan sertifikatproduksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu Dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN 1. MENGINTEGRASIKAN DALAM PERENCANAAN BAIK PERENCANAAN LIMA TAHUNAN MAUPUN TAHUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAIMANA KEWENANGAN PEMDA 2. MENYUSUN PEMBIAYAAN MELALUI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM APBD 3. MENGALOKASIKAN ANGGARAN 4. MELAKSANAKAN URUSAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT 5. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT 6. MELAPORKAN PELAKSANAAN URUSAN MELALUI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGRARAN PEMDA PADA URUSAN KESEHATAN 1 2 PEMDA MEMPRIORITASKAN PENGANGGARAN UNTUK PEMBIAYAAN SPM KESEHATAN PEMDA MENGANGGARKAN PEMBIAYAAN PROGRAM LAINYA YANG MENJADI PRIORITAS NASIONAL, UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF SERTA PROGRAM YANG BERSIFAT KURATIF DAN REHABILITATIF
DEFENISI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO 2/2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADALAH KETENTUAN MENGENAI JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA NEGARA SECARA MINIMAL. PELAYANAN DASAR ADALAH PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA. PELAYANAN DASAR TERDIRI ATAS URUSAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, TRANTIBUMLINMAS DAN SOSIAL
PP NO 2 TAHUN 2018 TENTANG SPM PENDIDIKAN (2 JENIS SPM PROV, 3 JENIS DI KAB/KOTA)) KESEHATAN (2 JENIS SPM DI PROV, 12 JENIS DI KAB/KOTA) SOSIAL (5 SPM PROVINSI DAN 5 SPM DI KAB/KOTA) TRANTIBUMLINMAS (7 SPM DI PROV DAN 7 DI KAB/KOTA) PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG (2 SPM PROV DAN 2 KAB/KOTA) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (2 SPM DI PROV DAN 2 SPM DI KAB/KOTA) TOTAL 22 JENIS PELAYANAN DI PROVINSI DAN , 30 DI KAB/KOTA DITUANGKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN SERTA DILAKSANAKAN DI DAERAH
KEMENTERIAN DALA NEGERI MANDAT SPM � � PASAL 12, PASAL 18 DAN PASAL 298 Terdapat 6 urusan wajib pelayananan dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM, SPM menjadi perioritas baik perencanaan maupun anggaran PP 2/2018 Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya UU 23/2014 STANDAR PELAYANAN MINIMAL � Permendagri 100/2018 PENERAPAN SPM � Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpula data, penghitungan pemennuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi. Standar teknis jumlah dan kualitas barang/jasa, standar jumlah dan kualitas personil/SDMK dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
PEMBIAYAAN SPM APBD DANA TRANSF ER (DAU/DBH/ DAK/DANA DESA DANA KHUS US (BOS, PKH, DLL. ) KPBU HIBAH, CSR KERJASA MA DAERAH
PELAKSANAAN SPM TAHUN 2018 -2020 PERENCANAAN 2019 PENGHITUNGAN PEMBIAYAAN 2019 PENDATAAN 2019 PERSIAPAN 2018 PELAKSANAAN 2020
SKEMA UMUM PENERAPAN SPM UU 23/2014 6 SPM KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBIJAKAN ANGGARAN Dituangkan dalam Target tahunan pencapaian SPM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) PELAPORAN SPM Berdasarkan
PRIORITAS DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN PROGRAM PRIORITAS MANDATORI (SPM) 2015 -2019 PROGRAM STRATEGIS NASIONAL VISI MISI KDH RPJMD
INTERNALISASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN RPJP NASIONAL DIACU RPJP DAERAH PEDOMAN RPJM NASIONAL DIJABARKAN RKP PUSAT RKPD DAERAH DIPERHATIKAN PEDOMAN RPJM DAERAH DIJABARKAN 5 TAHUN 20 TAHUN DIACU 1 TAHUN PEDOMAN RENSTRA SKPD RENJA SKPD PEDOMAN 5 TAHUN Standar Pelayanan Minimal 1 TAHUN PD
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM SESUAI UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MEMPRIORITASKAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN SPM (Pasal 18 ayat (1) & (2)) Pasal 18 UU 23/2014 Pasal 298 UU 23/2014 • BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. (PASAL 298 AYAT (1)) • SPM MASUK DI DALAM : • RKPD • KUA-PPAS • PERDA APBD MANDATORY
CONTOH INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN RKPD STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV Kinerja Prioritas No. Pembanguna n Program Indikator Batas Target Waktu Capaian RPJMD & Pencapa Tahun Target ian 2017 2018 SPM (Tahun) SKPD 2. Peningkata Bantuan program eberapa dikator Jumlah siswa yang menerima n Pelayanan Pendidikan bagi bantuan biaya pendidikan sekolah Pemenuhan Masyarakat Tidak bagi masyarakat tidak mampu Hak Dasar; Mampu 75% 2019 - - Dinas Pendidikan Penjaminan Mutu Jumlah standar operating prosedur Layanan mutu yang diterapkan sesuai aturan Kesehatan pada kesehatan yang berlaku Masyarakat 70% 2019 100% Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Jenis Pelayanan dalam SPM) 100% 2019 89, 01% 95, 88 % Dinas Kesehatan 2019 95% Dinas Kesehatan Jenis layanan, digunakan seb. Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar Setiap ibu bersalin mendapatkan 100% pelayanan persalinan sesuai standar 89, %
RANPERMENDAGRI TTG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (LAMPIRAN III) KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan PROVINSI 01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SPM BIDANG KESEHATAN 01 02 xx 02 PROGRAM UKM RUJUKAN 01 02 xx 02 1 Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) 01 02 xx 02 2 Penyediaan fasilitas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Dst. . PROGRAM Dst. . .
Lanjutan. . URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan KABUPATEN/KOTA SPM BIDANG KESEHATAN 01 02 xx 01 PROGRAM UKM RUJUKAN 01 02 xx 01 1 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu hamil 01 02 xx 01 2 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu bersalin 01 02 xx 01 3 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan bayi baru lahir 01 02 xx 01 4 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan balita 01 02 xx 01 5 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia pendidikan dasar 01 01 01 02 02 02 xx xx xx 01 01 01 6 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia produktif 7 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia lanjut 8 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita hipertensi 9 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita diabetes melitus 10 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 01 02 xx 01 11 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang terduga tuberkulosis 01 02 xx 01 12 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) PROGRAM Dst. . .
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 UU Nomor 36 Tahun 2009, ttng Kesehatan UU Nomor 23 Tahun 2014, ttng Pemerintahan Daerah Pasal 298 ANGGARAN BELANJA KESEHATAN SECARA TERUS MENERUS DAN KONSISTEN SEKURANGNYA 10% DARI TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR GAJI BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
DATA PENGANGGARAN APBD URUSAN KESEHATAN PROVINSI TAHUN 2018 18 16, 69 16 14, 9 13, 87 14 14, 19 12, 44 12 11, 36 10, 06 9, 65 9, 66 9, 71 9, 83 10 7, 93 8 6, 21 6, 41 6 4, 44 4 0 8, 43 8, 72 10, 75 8, 98 8, 99 7, 11 7, 22 5, 16 3, 6 2, 8 1, 37 PAPUA BARAT DI. YOGYAKARTA JABAR SUMUT BANTEN SUMSEL NTT PAPUA LAMPUNG SULSEL GORONTALO MALUKU UTARA MALUKU KEPRI BALI SULTRA KALTARA JATENG SUMBAR BABEL KALTENG NTB JAMBI SULBAR RIAU SULTENG KALTIM BENGKULU KALBAR JATIM DKI JAKARTA ACEH KALSEL SULUT 2 4, 8 6, 81 8, 17 8, 19 10, 33 11, 6811, 79 Sumber Ditjen Bina Keuangan Daerah
ILUSTRASI PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI URUSAN KESEHATAN TARGET NASIONAL si u rib K K/L t on K/L K/L Ko nt rib PEMDA us i PEMDA
PRIORITAS NASIONAL RKP 2020 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Prioritas Nasional Konektivitas dan Pemerataan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN 11 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependuduka n 22 55 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN 44 Pengentasan Kemiskinan 33 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Program Prioritas Nasional
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi Penguatan pengendalian penyakit Penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi” Percepatan perbaikan gizi masyarakat Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
PROGRAM PRIORITAS 2: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 1 Proyek Prioritas Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi 5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan Penurunan kematian ibu dan bayi Peningkatan KB dan kesehatan reproduksi 2 2 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 4 Penguatan Germas Kegiatan Prioritas Penurunan stunting Program Prioritas 3 Peningkatan Pengendalian Penyakit Pengendalian penyakit menular Pengendalian penyakit tidak menular
SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI RAKORTEKRENBANGNAS § Pembahasan dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pusat dan Daerah meliputi urutan pembahasan sebagai berikut: 1. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh K/L 2. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh Daerah 3. Penyelarasan Program/Kegiatan K/L dan Daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional § Dasar substansi pembahasan dalam kortek perencanaan pusat menggunakan aplikasi KRISNA dan SIMLARAS yang telah berisi penjabaran sampai dengan proyek K/L di tiap-tiap prioritas nasional
. . . lanjutan (Dikoordinasikan Oleh Penanggung. Jawab PN – Bappenas) Target Prioritas Nasional K/L PROGRAM /KEGIATAN/PROYEK PRIORITAS DAERAH PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS § RPJMN/RENSTR A K/L § IKK/SDG’s TARGET PEMBANGUNA N NASIONAL Di luar Target Prioritas Nasional (Dikoordinasikan Oleh SUPD – Bangda) USULAN/ARAHA N BAPPENAS USULAN K/L DITETAPKAN BAPPENAS USULAN/ARAHA N BAPPENAS USULAN DAERAH DITETAPKAN BAPPENAS REGULER, AFIRMASI & PENUGASAN K/L PROGRAM /KEGIATAN/PROYEK K/L DAK DAERAH PROGRAM /KEGIATAN DAERAH REGULER
RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG RKPD TAHUN 2020 UNTUK URUSAN KESEHATAN • SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota • Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat melalui Penurunan Stunting dan Gizi • Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan • Ketersedian Obat, Mutu Obat, Vaksin, Alkes dan Makanan dan Minuman • Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat melalu capaian penurunan anemia, capaian penurunan angka kematian ibu, capaian penurunan angka kematian bayi, persentasi bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat ASI eksklusif, peningkatan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, peningkatan waqsting (kurus) anak balita • Promotif dan Preventif Germas • Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta peningkatan penyehatan lingkungan • Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan yang menjadi peserta PBI melalui JKN ataupun KIS • Penganggaran PT Kesda Tahun 2020
TERIMA KASIH
- Slides: 42