ARAH DAN KEBIJAKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK

ARAH DAN KEBIJAKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) 2021 -2024 Taufik Widjoyono Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Peran LPJK sebagai wujud partisipasi masyarakat dilakukan melalui: a. Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi b. Pemberian masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi c. Forum jasa konstruksi

POSISI LPJK Pemerintah INDUSTRI JK Tangguh Produktif Efisien Berkelanjutan MASYARAKAT JK 1. 2. 3. 4. 5. Asosiasi Profesi Asosiasi BUJK & Rantai Pasok Akademisi/Pakar Pemerintah Pengguna Jasa INFRASTRUKTUR BERKUALITAS AMAN MENGAMANKAN BERKELANJUTAN BUJK Profesional LPJK Kredibel Akkuntabel Inovatif PROSES PENGADAAN • Desain • Pemilihan BUJK • Konstruksi

A. PENDAHULUAN 1. Pembangunan infrastruktur bertujuan mewujudkan ruang huni manusia yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 2. Membangun infrastruktur yang berkualitas ( aman, mengamankan, berkelanjutan) untuk pelayanan masyarakat memerlukan dukungan industri konstruksi yang tangguh. 3. Peran industri konstruksi yang tangguh, produktif, efisien, dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mendukung proses pembangunan berbagai infrastruktur 4. Peran pemerintah adalah menjamin penyelenggaraan jasa konstruksi dapat berlangsung tertib dan menciptakan iklim jasa konstruksi kompetitif, efisien,

B. ISU STRATEGIS 1. Covid-19 menimbulkan dampak penurunan pangsa pasar, keterlambatan pelaksanaan, meningkatnya beban operasional dan potensi klaim 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan pengaturan masuknya Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA). 3. Belum ada data yang dapat diandalkan untuk menilai suply dan demand terkait pelaku jasa konstruksi yang berdasarkan data faktual. sehingga kebijakan untuk pengaturan dalam proses pengadaan menimbulkan ketidak pastian, dan distorsi; 4. Proses pengadaan yang belum mampu menghasilkan “value for money” secara optimal. 5. Keselamatan konstruksi, belum dapat dilaksanakan dengan konsisten, ditandai masih terjadinya kegagalan bangunan yang disebabkan akibat kelalaian manusia. 6. Kasus sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa, masih memerlukan penyelesaian yang panjang dan banyak ketidak pastian; 7. Badan Usaha Spesialis belum berkembang, rasio Kontraktor Spesialis sekitar 0. 41%, 8. Kinerja rantai pasok industri konstruksi nasional, dipengaruhi banyaknya pemangku kepentingan (stakeholder), pembinaan rantai pasok industri konstruksi terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga, dan belum adanya informasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi yang akurat dan komprehensif. 9. Masih kerap terjadi kelangkaan dan mahalnya material serta peralatan konstruksi, masih tingginya ketergantungan impor untuk komponen dan peralatan tertentu. Selain itu geografis Indonesia dan sistem pendukung logistik yang belum merata, serta belum adanya regulasi yang khusus mengatur rantai pasok material dan peralatan konstruksi

B. ISU STRATEGIS 10. Berkembangnya teknologi dalam berbagai bentuk seperti augmented reality, construction software dan data ecosystem, perkembangan BIM, meningkatnya prefabricated, modularisasi struktur, material beton self healing, pemanfaatan drone dan robot dan pemanfaatan Io. T, berpotensi meningkatkan produktivitas, akurasi dan efisiensi; 11. Masuknya para pekerja muda, generasi milenial yang lebih cepat menguasai teknologi, lebih cepat untuk melakukan perubahan dapat memberikan dinamika dan energi pembaharuan dan transformasi bisnis konstruksi di masa depan 12. Masih kerap terjadi kelangkaan dan mahalnya material serta peralatan konstruksi, masih tingginya ketergantungan impor untuk komponen dan peralatan tertentu. Selain itu geografis Indonesia dan sistem pendukung logistik yang belum merata, serta belum adanya regulasi yang khusus mengatur rantai pasok material dan peralatan konstruksi

C. PERAN PEMBINAAN PEMERINTAH Peran pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah dilakukan melalui: a. Penetapan Kebijakan, penyelenggaraan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi b. Pengembangan kerjasama dalam pemerintah daerah serta dukungan kepada gubernur

D. PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Peran LPJK sebagai wujud partisipasi masyarakat dilakukan melalui: a. Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi b. Pemberian masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi c. Forum jasa konstruksi

E. ANALISIS PERAN LPJK 1. LPJK 2020 -2024 merupakan Lembaga Non Struktural (LNS), yang dibiayai sepenuhnya dengan APBN dan penerimaan atas layanan diatur dengan mekanisme PNBP, artinya LPJK dapat lebih fokus menjadi mitra pemerintah dan melayani masyakat jasa konstruksi; 2. Peraturan yang ada memberikan kewenangan dan kepastian pertanggung jawaban atas tugasnya dalam melaksanakan pemberian lisensi dan rekomendasi keberadaan LSP dan LSBU; 3. Namun demikian perlu pengaturan operasional yang mengatur hubungan LPJK dengan asosiasi dalam hal pelayanan asosiasi kepada anggautanya yang tidak sesuai dengan standar, serta hubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 4. Kelembagaan yang menangani pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah terutama di Kabupaten dan Kota belum terbentuk dan berfungsi sepenuhnya. Sementara keberadaan lembaga ini sangat diperlukan dalam komunikasi dengan pelaku jasa konstruksi di daerah; 5. Dalam melaksanakan tugas dan peran LPJK juga mempunyai risiko terjadinya benturan kepentingan antara kewenangan dan kebutuhan pelaku jasa konstruksi

F. ARAH dan DUKUNGAN “menjadi mitra pemerintah yang kredibel, akuntabel, inovatif” untuk mewujudkan konstruksi yang efisien, aman, bermanfaat, berkelanjutan Melalui dukungan Pengadaan Jasa Konstruksi akuntabel, tepat waktu, value for money Meningkatkan keselamatan konstruksi Meningkatkan Kompetensi SDM Konstruksi Peningkatan efisiensi pemanfataan material, peralatan, teknologi konstruksi Integrasi data dan informasi Jasa Konstruksi

KEBIJAKAN 1 – PENGUATAN INTERNAL [2 -3] a. Meningkatkan kredibilitas lembaga, memperkuat komitmen untuk menegakkan aturan, menjaga integritas dalam melakukan tugas pelayanan, dan mengenali risiko benturan kepentingan serta mencegah sejak awal, termasuk membuka kotak pengaduan; b. Menjamin akuntabilitas, mengelola proses pelayanan dalam melaksanakan misi dengan standar aturan yang berlaku dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu menjamin pemanfaatan anggaran yang efisien yang dikelola dengan standar akuntansi yang berlaku c. Mendorong inovasi, memanfaatkan teknologi yang ada dan memfasilitasi BUJK dan Asosiasi untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan pelayananan yang efisien; d. Mendorong terciptanya integritas pelayanan yang dilakukan oleh asosiasi profesi, dan badan usaha untuk menghasilkan badan Usaha dan SDM yang profesional. e. Penguatan fungsi kontrol dalam penyelenggaraan tugas pelayanan dan pengawasan berpotensi timbulnya benturan kepentingan. terutama yang

KEBIJAKAN-2 KOLABORASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN [3 -3] a. Menjadi mitra dalam penyusunan instrumen pengaturan turunan dari peraturan pemerintah untuk mendukung operasional pembinaan jasa konstruksi; b. Memfasilitasi proses kolaborasi dengan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta yang dilaksanakan oleh asosiasi untuk menyelenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjuatn (PKB); c. Kolaborasi sinergis antar asosiasi untuk meningkatkan efisiensi jasa konstruksi dan mitigasi risiko terjadinya kegagalan bangunan; d. Mengoptimalkan peran Asosiasi untuk melakukan pengawasan dan mempertanggungjawabkan perilaku profesional dari anggotanya; e. Optimalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan lembaga pelatihan, dalam hal ini memperkuat komitmen LSP, LSBU untuk menjaga dan menjamin pemegang sertifikat dapat menepati tanggungjawabnya. f. Kolaborasi dengan Dunia Usah dan Dunia Industri dan Perguruan Tinggi g. Optimalisasi peran media

TUPOKSI LPJK . BIDANG I (Registrasi) . BIDANG III (Pelatihan, Uji Kompetensi (Akreditasi dan Lisensi) dan Penetapan Penilai Ahli) Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi Agus Gendroyono, ST. , MT. 1. Registrasi Badan Usaha 2. Registrasi Pengalaman Badan Usaha 3. Registrasi Tenaga Kerja 4. Pengalaman Profesional 5. Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 6. Registrasi Penilai Ahli 7. Pembentukan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi 1. Akreditasi Asosiasi Badan Usaha 2. Akreditasi Asosiasi Profesi 3. Akreditasi Rantai Pasok 3. Lisensi LSBU 4. Rekomendasi Lisensi LSP Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT. , IPU. , ASEAN. , Eng. 1. Pelatihan Penilai Ahli 2. Uji Kompetensi Penilai Ahli 3. Sertifikasi Penilai Ahli 4. Penetapan Tim Penilai Ahli yang Teregistrasi terkait Kegagalan Bangunan 5. Penyelesaian Masalah Hukum dan Sengketa 6. Etika Profesi 7. Integrasi Perguruan Tinggi dengan DUDI Bidang Jasa Konstruks. I . BIDANG IV (Penyetaraan Tenaga Kerja Asing) Ir. Tri Widjajanto, MT. 1. Rantai Pasok Jasa Konstruksi 2. Penyetaraan terhadap Tenaga Kerja Konstruksi Asing 3. Koordinasi Hubungan Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam dan Luar Negeri . BIDANG V (Pengembangan Penyelenggaraan Jasa dan Usaha Sektor Konstruksi) Prof. Dr. Manlian Ronald Adventus Simanjuntak, ST. , MT. , D. Min 1. Melakukan Pengembangan dan Analisa terhadap Sistem yang Ada 2. Melakukan Kajian terhadap Kebijakan Pemertintah 3. Pengembangan Jenjang Pendidikan 4. Pengembangan Profesi Berkelanjutan 5. Pengembangan Badan Usaha Berkelanjutan 6. Koordinasi Media . 13 BIDANG VI (Program Rencana Kerja dan Monev) Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M. Eng, IPU 1. Menyusun rencana kerja dan Monev 2. Melakukan Pemantauan kinerja LPJK 3. Monitoring dan evaluasi penerapan sertifikasi BU 4. Monitoring dan evaluasi penerapan sertifikasi LSP 5. Integrasi sistem data nasional

H. KELUARAN DIHARAPKAN [1 -3] 1. KELUARAN (OUTPUT) a. Tumbuhnya LSP dan LSBU yang profesional dan yang dapat melayani seluruh kompetensi yang diperlukan dalam kegiatan jasa konstruksi; b. Meningkatnya jumlah pemegang sertifikat yang kompeten, serta konsistensi pembinaan pengalaman secara berkelanjutan sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing; c. Tumbuhnya asosiasi jasa konstruksi yang kuat dengan penambahan jumlah anggauta yang memenuhi profesional; d. Tumbuhnya lembaga pelatihan berlisensi yang dapat mendukung proses peningkatan kompetensi secara berkelanjutan dimulai dari persiapan sertifikasi, peningkatan kompetensi pasca sertifikasi dan meningkatkan kualifikasi pemegang sertifikat; e. Tersedianya data dan informasi yang kredibel dan update yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan;

H. HASIL YANG DIHARAPKAN [2 -3] 2. HASIL (OUTCOME) a. Dengan kompetensi penyedia jasa dan ketersediaan data yang baik, maka proses pengadaan yang cepat dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel) serta profesional. Dengan standar proses pemilihan (tender/seleksi) yang mengedepankan value for money; b. Meningkatnya kompetensi seluruh pelaku jasa konstruksi dapat mengurangi terjadinya sengketa dan penyelesaian sengketa yang cepat efisien dengan memanfaatkan Lembaga Penyelesaian Sengketa; c. Industri konstruksi yang tangguh dan kompetitif kuat, rantai pasok yang efisien serta meningkatnya porsi komponen konstruksi produksi dalam negeri; d. Meningkatnya produktivitas Badan Usaha yang terukur dari utilisasi peralatan, SDM dan pembentukan aset perusahaan; e. Meningkatnya jumlah asosiasi profesi dan SDM yang kompeten dan mencukupi kebutuhan industri konstruksi;

H. KELUARAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN [3 -3] 2. HASIL (OUTCOME) f. Tersedianya standar kompetensi, standar produk, standar proses, standar auditing yang dapat meningkatkan kepastian berusaha dan mengurangi terjadinya multi tafsir; g. Komposisi kontraktor umum dan spesialis yang sehat, maka akan dapat menghasilkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing, dan hasil berkualitas; h. terciptanya integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang dapat diukur antara lain dari peningkatan aset Badan Usaha; i. Tumbuhnya produk sumber daya konstruksi, khususnya material, dan bahan dalam negeri yang inovatif dan kompetitif; j. Meningkatnya keamanan konstruksi, termasuk yang dilaksanakan oleh UMKM Konstruksi.

I. RENCANA JANGKA PANJANG 1. Menyiapkan “Road Map” pengembangan Industri Konstruksi menuju 2045, dengan secara menerus mengembangkan visi, pemahaman, kejelasan dan agility untuk LPJK dan unit organisasi BUJK, asosiasi, dan rantai pasok; 2. Menyiapkan instrumen dan indikator untuk mengukur kinerja industri konstruksi dalam bentuk indeks ketangguhan, produktivitas dan daya saing dan yang diperbaharui secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 3. Memfasilitasi penguasaan teknologi konstruksi dengan melibatkan tenaga kerja konstruksi millenials dan memfasilitasi riset konstruksi yang dimungkinkan dilakukan oleh BUMN dengan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau badan riset; 4. Memfasilitasi kajian perubahan pola bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing secara berkelanjutan; 5. Mendorong para penyedia jasa konstruksi untuk terus menginternalisasi kesadaran akan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K 3) konstruksi.

J. PENUTUP 1. Industri Konstruksi yang tangguh, produktif, efisien dan berkelanjutan memerlukan upaya bersama dari para pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi konstruksi dan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Prasyarat peningkatan kinerja industri konstruksi dimulai dengan ketersediaan data yang lengkap, valid, update, dan terintegrasi; 3. Peran LPJK sebagai mitra pemerintah akan efektif hanya jika mendapat kepercayaan publik dan dapat melakukan perannya secara kredibel, akuntabel, dan inovatif; 4. Keberhasilan LPJK untuk mewujudkan industri konstruksi yang tangguh, efisien dan berkelanjutan ditentukan oleh konsistensi kebijakan nasional, komitmen institusi dan pengurus, komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, kemampuan mengembangkan kolaborasi sinergis, dan konsisten dalam menegakkan etika pelayanan publik.

TERIMA KASIH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT