Aplikasi SIM EGovernment SIM dan EGovernment Pendapat Drs

Aplikasi SIM EGovernment

SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi managemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.

Pengertian E Government The World Bank Group (2001) mendefinisikan Egovernment sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, Mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya 2. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi 3.

E-Government § E-Government (EG) mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Bentuk e-government ada 4 macam, yaitu : § government-to-customer, § government-to-business, § government-to-employees, § government-to-government. (http: //en. wikipedia. org/wiki/E-government)

Lingkup Kajian E-Government Manu -sia Kebijakan EGov Tekno -logi Implementasi e-gov melibatkan aspek-aspek yang saling terkait Prose s … dan keberhasilan implementasi e-gov sangat tergantung kepada penanganan aspek-aspek tersebut 5

the 2011 World e-Government Ranking MANILA, KOMPAS. com - Kondisi e-government di Indonesia menempati peringkat 36 dari 50 negara di dunia hasil pengukuran yang dilakukan Waseda University Jepang. Hasil pengukuran tersebut diumumkan secara resmi dalam Jurnal of e-Governance yang dibagikan bersamaan dengan Konferensi International IAC (International Academy of CIO) di Manila, Kamis (6/10/2011).

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking No Final Rankings Score 1 Singapore 92. 14 2 USA 92. 13 3 Sweden 88. 32 4 Korea 87. 50 5 Finland 86. 90 6 Japan 86. 85 7 Canada 85. 13 8 Estonia 84. 10 9 Belgium 83. 55 10 UK 82. 40

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 10 Denmark 82. 40 12 Italy 81. 20 13 Taiwan 79. 31 14 Australia 78. 50 15 Norway 77. 61 16 Spain 75. 30 17 Germany 73. 15 18 France 72. 05 19 Switzerland 71. 88 20 Netherlands 70. 75

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 21 New Zealand 70. 21 22 Portugal 69. 02 23 Thailand 67. 67 24 Malaysia 67. 37 25 Philippines 65. 10 26 Hong. Kong SAR 63. 50 27 Tunisia 62. 10 28 Mexico 62. 05 29 China 60. 80 30 India 60. 15

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 31 South Africa 59. 71 32 Israel 58. 80 33 Turkey 57. 50 33 Macau SAR 57. 50 35 Russia 57. 10 36 Indonesia 56. 88 37 Egypt 56. 13 38 Vietnam 55. 70 39 Czech Republic 51. 80 40 Romania 49. 15

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 41 Brazil 48. 80 42 Brunei 46. 50 43 Chile 42. 15 44 Kazakhstan 38. 14 45 Peru 35. 20 46 Pakistan 32. 81 47 Fiji 30. 10 48 Iran 26. 10 49 Uzbekistan 25. 11 50 Georgia 22. 46

2005 2006 2007 2008 1 USA 1 1 1 USA USA 2009 2010 2011 Singapo 1 1 Singapore re 2 Canada 2 Singapore 2 e USA Singapor 3 e Singapo 3 re Canada 3 Sweden 2 USA 3 Sweden 4 Japan 4 Korea 4 UK 4 Canada 4 Korea 5 Sweden 5 Korea 4 Korea 5 Japan 5 Australia 5 Finland 6 Australia 6 German 6 y Australia 6 Hong 5 Kong SAR Korea 6 Japan 7 Taiwan 7 Finland 7 Australia 7 Canada 7 Korea Hong 8 Kong SAR 8 Australia 8 Taiwan 8 Finland 8 Taiwan 8 Germany 8 Estonia UK UK 9 Sweden 9 Finland 9 Sweden 9 Belgium 10 German Taiwan, 10 y, Italy 10 3 4 Finland 9 Malaysia 9 10 UK 9 10 Finland 10 Sweden 9 Taiwan 2 UK 2 USA 6 Japan 7 Canada UK, Denmark

PERINGKAT EGOV di ASIA TENGGARA

Pengembangan E-Government di Indonesia

Dasar-Dasar Peraturan � � � � UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Inpres No. 6 Th. 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kep. Mendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri. Kep. Menpan No. 13/KEP/M. PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Inpres No. 3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan EGovernment. Strategi pokok yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. 3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. 4. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. 6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Rencana strategis e-gov Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) 1. Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services). 2. Kebijakan kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan e-gov. 3. Kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik (goodgovernance) dan manajemen perubahan (change management) 4. Pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government. 5. Standar kompetensi pengelola e-government. 6. Cetak-biru aplikasi e-government pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik. Paradigma birokratis Orientasi Efisiensi biaya produksi Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan Terstandarkan, keadilan dan sikap adil Paradigma e-government Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer). Proses organisasi Merasionalisasikan Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan peranan, pembagian tugas tukar informasi dan pengawasan hirarki vertikal Prinsip manajemen Manajemen berdasarkan Manajemen bersifat fleksibel, team work antar peraturan dan mandat departemen dengan koordinasi pusat. (perintah) Gaya kepemimpinan Memerintah dan Fasilitator, koordinatif dan entrepreneurship mengawasi inovatif. Komunikasi internal Hirarki (berperingkat) dan Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi top-down pusat dan komunikasi langsung. Komunikasi Terpusat, formal dan Formal dan informal, umpan balik langsung, eksternal saluran terbatas cepat dan banyak saluran Cara penyampaian Dokumen dan interaksi Pertukaran elektronik dan interaksi non facepelayanan antar personal to-face. Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

E-Government Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pengembangan sarana dan infrastruktur TI Pemanfaat an teknologi informasi • Pemberdayaan masyarakat • Pelayanan publik • Transparansi dan akuntabilitas • Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Transform asi relasi antar pihak yang terkait dgn e-gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri 19

Benefits of e-Government : 1996 Cost savings Benefits to Government Increase in foreign investment in the country Better value derived from government services Better access to information Benefits to Businesses Benefits to Citizens Better access to information Better access to government services OECD Better customer service Tunis – 28 May 2008

Benefits of e-Government : 2008 Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Benefits to Government Benefits to Society/Economy Increased attractiveness to investment and talents Efficient and innovative public sector Citizen satisfaction Better value derived from government services Better access to information Benefits to Businesses Benefits to Citizens Gain in productivity Better access to information Better access to government services OECD Better customer service Tunis – 28 May 2008

Benefits of e-Government : 2020 Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Benefits to Government Benefits to Society/Economy Citizen satisfaction Local and Central Government Synergy Efficient and innovative public sector Better access to information Clientcentricity Competitive Inclusive Democracy Increased attractiveness to investment and talents Better value derived from government services Benefits to Businesses Benefits to Citizens Gain in productivity Better access to information Better access to government services OECD Better customer service Tunis – 28 May 2008

Pengaruh E-Goverment dalam Bisnis � Di sejumlah negara maju, sistem online atau egovernment sudah menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan berbisnis. � Singapura dan Hong Kong menerapkan layanan satu atap untuk berbisnis melalui perizinan yang efisien secara online, bahkan sudah dijalankan sejak 2008. � Denmark baru saja memperkenalkan pendaftaran kepemilikan tanah secara online. � Jerman dan Singapura merupakan negara yang paling cepat dalam memproses perizinan bagi usaha kecil. � Bahkan, proses perizinan untuk memulai bisnis di Singapura cukup 3 hari saja.

Singapura 2. Hong Kong 3. Selandia Baru 4. Amerika Serikat 5. Denmark 6. Norwegia 7. Inggris 8. Korea Selatan 9. Islandia 10. Irlandia 1.

�Indonesia masuk kelompok 5 negara yang tersulit untuk menjalankan bisnis, bersama Argentina, Rusia, Brasil, dan India.

Sumber http: //josh. rootbrain. com/seminar/E-Governmentdi%20 Indonesia% 20 dan%20 Dunia. pdf � http: //www. wikusuryomurti. com/download/Materikuliah. EGovernment. pdf � http: //bisnis. vivanews. com/news/read/257232 -10 -negarapaling-gampang-berbisnis � http: //www. ipotnews. com/index. php? jdl=Indonesia_Termasuk _5_Negara_Paling_Tidak_Bersahabat_Untuk_Kalangan_Bis nis&level 2=newsandopinion&id=839212&img=level 1_bigtopn ews_1&url. Image=infrastruktur%20 ind%20 bbc%20 c � Lukito Edi Nugroho, Aspek Kepemimpinan Dalam Mendukung E-Government � Bruno Lanvin, Partnerships and collaboration frameworks on e-government � � Sumber lain dari jurnal dan internet