APBN anggaran keuangan yg menggambarkan rencana 2 perolehan

APBN : anggaran keuangan yg menggambarkan rencana 2 perolehan dan penggunaan keuangan negara oleh pemerintah dalam setahun. Penyusun : Pemerintah Pembahas : Pemerintah bersama DPR Persetujuan : DPR menjadi UU Apabila DPR tidak setuju, maka Pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya sebagai pedoman untuk tahun yang berjalan.

Contoh soal Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I (Propinsi) proses penyusunannya adalah. . a. disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh DPR RI. b. disusun oleh pemerintah daerah tingkat I, lalu mendapat persetujuan presiden untuk disahkan oleh DPR RI c. disusun bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD tingkat I lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR RI. d. disusun oleh pemerintah daerah tingkat I dan disahkan oleh DPRD tingkat I setempat e. disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh presiden. Penjelasan: APBD Provinsi diusulkan oleh masing 2 SKPD kemudian disetujui oleh DPRD Provinsi dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur

Fungsi-fungsi A P B N Secara Politis: 1. Fungsi Alokasi 2. Fungsi Distribusi 3. Fungsi Stabilitas Secara Praktis: 1. Fungsi Perencanaan 2. Fungsi Pengendalian

Contoh soal: Sejumlah anggaran dalam APBN akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, membangun terminal, stasiun kereta api dan lainnya. Pengeluaran di atas menunjukkan adanya keterkaitan fungsi APBN yaitu fungsi. . a. distribusi b. stabilisasi c. alokasi d. aplikasi Penjelasan: APBN dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan kemampuan keuangan negara

Fungsi APBN di Negara Berkembang • APBN di negara 2 sedang berkembang lebih sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal. • Baik pengeluaran maupun penerimaan pem’tah berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

• Rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun tampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). • Melalui APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional.

APBN sbg Alat Mobilisasi Dana Investasi Sumber dana investasi berasal dari tabungan (saving). Sumber dana investasi swasta (perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Sedangkan sumber dana investasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sumber 2 Pendapatan Negara A. Penerimaan Pajak A. 1. Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan Pajak Penjualan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea dan Cukai Pajak-pajak lain (PPh) (PPn) (PPN) (PBB) A. 2. Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Impor Pajak Ekspor (pungutan ekspor)

Contoh soal • Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak Pemerintah Pusat Indonesia adalah dari: a. cukai b. bea masuk c. pajak penghasilan d. pajak pertambahan nilai e. pajak bumi dan bangunan alasan: Kontribusi pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak pemerintah kurang lebih 60%(objek pajak ini merupakan objek terbesar dibanding objek pajak lainnya)

Sumber Pndptn Negara (lanjutan) B. Penerimaan Bukan-Pajak 1. Penerimaan Sumberdaya Alam Minyak bumi Gas alam Pertambangan umum Kehutanan Perikanan 2. Bagian Laba BUMN 3. Penerimaan Negara Bukan-Pajak lainnya C. Utang Dalam Negeri D. Utang Luar Negeri

Contoh soal • Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat secara umum dinamakan. . a. Dana Alokasi Umum b. Dana Perimbangan c. Dana Otonomi d. Penerimaan Negara Bukan Pajak e. Subsidi Desentralisasi Penjelasan: Dana Pemda yg berasal dari Pemerintah secara umum terdiri dari DAU, DAK dan DBH

Contoh Soal: Ayat di bawah ini yang BUKAN merupakan pengeluaran atau belanja Pemerintah Daerah (kota/kabupaten) adalah: a. belanja pegawai pemerintah daerah b. belanja barang-barang kebutuhan instansi pemerintah daerah c. pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri d. biaya pembangunan sarana dan prasarana daerah setempat e. subsidi-subsidi bagi berbagai lapisan masyarakat tertentu

Pengeluaran Negara A. Pengeluaran Rutin 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Subsidi 4. Pembayaran Utang 5. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) 6. Pengeluaran lain-lain B. Pengeluaran Pembangunan

Surplus/Defisit A P B N APBN surplus apabila APBN defisit apabila Penerimaan Dalam Negeri > Pengeluaran Negeri < Pengeluaran Rutin Surplus APBN disebut Cara mengatasi Defisit: Tabungan Pemerintah 1. Obligasi Pemerintah 2. Privatisasi BUMN 3. Pinjaman Projek mrpkn sumber pembi- 4. Pinjaman Program ayaan pembangunan.

Contoh Soal: APBN dikatakan defisit apabila: a. belanja rutin > penerimaan dalam negeri b. belanja total > penerimaan total c. subsidi kepada daerah > setoran pemerintah daerah d. belanja barang > belanja pegawai e. pembayaran angsuran dan bunga utang > penerimaan pajak Penjelasan: APBN defisit apabila kebutuhan belanja negara lebih besar dari penerimaan negara secara keseluruhan.

Dana Perimbangan Semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kpd daerah utk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Contoh Soal: • Dalam struktur APBN Indonesia, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara umum disebut. . a. Subsidi b. Dana Perimbangan c. Pengeluaran Pembangunan d. Pengeluaran Lain-lain Penjelasan: Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen dalam struktur APBN pada pos belanja Daerah

Dana-dana Perimbangan Dana Bagi Hasil: Bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan s’daya alam, serta bagian daerah atas PPh pasal 25/29 dan PPh pasal 21. DAU: Semua pengeluaran Negara yg dialokasikan kpd daerah dgn tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. DAK: Semua pengeluaran Negara yg dialokasikan kpd daerah utk membantu membiayai kebutuhan khusus. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian: Dana untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, serta utk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum utk beberapa daerah.

Kebijakan Fiskal Tujuan: 1. Menciptakan stabilitas perekonomian 2. Memacu pertumbuhan 3. Memperluas dan menciptakan kesempatan kerja 4. Mewujudkan keadilan sosial bagi masyrkt 5. Memeratakan distribusi pendapatan nasional Jenis: • Kebijakan anggaran defisit (deficit budget policy) 2. Kebijakan anggaran surplus (surplus budget policy) 3. Kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)

Contoh soal: An instrument of fiscal policy that can attract direct foreign investments is. . a. cabinet reshufle b. facilitating tax holiday c. devaluing domestic currency d. lowering domestic rate of interest Penjelasan: Tax holiday merupakan fasilitas keringanan pajak sehingga akan mendorong PMA untuk berinvestasi pada negara yg memberlakukan fasilitas tsb.

Penggolongan Pajak • Berdasarkan Sifat Kelangsungan 1. Pajak Langsung 2. Pajak Tak Langsung B. Berdasarkan Wewenang Pemungutan 1. Pajak Pusat/Negara 2. Pajak Daerah C. Berdasarkan Sifat Objektivitas 1. Pajak Objektif 2. Pajak Subjektif

Contoh Soal: • Di antara pajak-pajak di bawah ini yang tergolong sebagai pajak tak langsung adalah: a. pajak penghasilan b. pajak penjualan c. pajak kendaraan bermotor d. pajak bumi dan bangunan e. bea balik nama kendaraan bermotor Penjelasan: Pajak penjualan ini ditanggung oleh konsumen akhir

Kebijakan Makro-Ekonomi Kebijakan Fiskal Kebjkn yg berhubungan dgn dan ditempuh melalui APBN. Pada umumnya melalui instrumen perpajakan dan subsidi, serta anggaran. Dirumuskan oleh Pemerintah cq Departemen Keuangan. Kebijakan Moneter Kebijkn yg berhubungan dgn keuangan dan perbankan. Pada umumnya melalui pengendalian jumlah uang yg beredar dan tingkat sukubunga. Dirumuskan oleh Bank Sentral (di Indonesia: Bank Indonesia).

Contoh Soal: Berikut ini kebijakan moneter dan fiskal : 1. Politik pasar terbuka 2. Pembatasan pemberian kredit 3. Menaikkan pajak pendapatan 4. Mengurangi pengeluaran pemerintah 5. Menaikkan suku bunga Yang termasuk kebijakan moneter adalah. . a. 1, 2 dan 3 b. 1, 2 dan 5 c. 2, 3 dan 4 d. 2, 4 dan 5 e. 3, 4 dan 5 Penjelasan: Kebijakan pajak adalah instrumen kebijkan fiskal, sedangkan pengeluaran pemerintah dan suku bunga merupakan instrumen kebijakan moneter

Contoh 2: Kebijakan fiskal ialah kebijakan makro-ekonomi yang ditempuh melalui dan dilakukan dengan menggunakan instrumen: a. anggaran pendapatan dan belanja negara b. Sertifikat Bank Indonesia c. peraturan perundang-undangan d. Surat Utang Negara e. tingkat bunga, kurs mata uang, dan lalu lintas devisa Penjelasan: instrumen kebijakan fiskal terdiri dari APBN dan perpajakan

Kebijakan Fiskal Kebijakan Sektor Riil Kebjkn di Pasar Barang Kebijakan makroekonomi yg menggunakan instrumen pengeluaran pemerintah (G) atau pajak (Tx) atau subsidi (Sd, TP) untuk mempengaruhi (merangsang, atau mengendalikan) Permintaan Agregat dan menstabilkan perekonomian. Permintaan Agregat (Aggregate Demand, AD) adalah permintaan oleh seluruh masyarakat atas segala macam barang dan jasa.

Tipe Kebijakan Fiskal • Ekspansif – bertujuan meningkatkan permintaan agregat (AD) • Kontraktif – bertujuan mengendalikan permintaan agregat (AD)

Mengapa ekspansif? untuk menggairahkan investasi dan produksi, sehingga perekonomian terhindar dari ancaman resesi. Mengapa kontraktif? untuk mengendalikan kenaikan harga 2, agar perekonomian terhindar dari bahaya over-heating (“kepanasan”).

Contoh-contoh Kebijakan Fiskal Ekspansif • • Peningkatan belanja pemerintah Penurunan pajak Peningkatan subsidi Peningkatan belanja pemerintah diiringi dengan peningkatan pajak

Contoh-contoh Kebijakan Fiskal Kontraktif • • Pengurangan belanja pemerintah Penaikan pajak Pengurangan subsidi Pengurangan belanja pemerintah diiringi dengan penurunan pajak