Apa itu Pajak Anu pak Itu lo pa

Apa itu Pajak ? Anu pak…. . Itu lo…. pa a a. .

INGAT amanah Undang-Undang……………. . Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial………. .

Hak warga negara adalah: v Hidup sejahtera lahir dan batin v Memiliki tempat tinggal v Mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat v Memperoleh pelayanan kesehatan v Memperoleh pelayanan pendidikan v Memperoleh layanan jaminan sosial v Memperoleh layanan tranportasi

Layanan Transportasi Layanan Kesehatan Layanan Pendidikan Layanan Sosial

APAKAH BISA TERLAKSANA? “Semua itu bisa terlaksana jika negara mempunyai dana yang cukup” PAJAK Adalah sumber dananya………….

Ada yang inget bunyi Pasal 23 A UUD 1945? Jadi apa itu Pajak ? & Apa Pajak Penghasilan?

So………. Pajak adalah: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PAJAK PENGHASILAN ADALAH: Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi, perusahaan dan badan hukum lainnya yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Target Penerimaan Pajak 2013 (rev)= Rp 1. 148, 4 T

BISAKAH ANDA SEBUTKAN JENIS-JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN LAINNYA OLEH NEGARA ?

YANG PERLU DIKETAHUI JUGA: PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH PUSAT; Pajak Penghasilan (PPh) Ø Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang Mewah ( PPN Bm) Ø Pajak Bumi Bangunan (PBB- sebagian P 2 sdh diserahkan ke Pemda, P 3 belum) Ø Bea Materei Ø Bea dan Cukai Ø

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PAJAK

SEJARAH PERPAJAKAN DUNIA MESIR Pada Jaman Firaun, terdapat pajak atas minyak goreng (oleh Scribes) YUNANI Dalam masa perang Athena dikenakan pajak disebut sebagai eisphora. Athena memberlakukan pajak bulanan pada orang asing, orang – orang Athena yang tidak memiliki orang tua, satu dirham untuk pria dan setengah dirham untuk perempuan. Pajak ini disebut sebagai metoikion. ROMA Pajak awal di Roma adalah bea impor dan ekspor yang disebut portoria. Kaisar Augustus dipertimbangkan oleh banyak orang sebagai ahli strategi pajak yang paling cemerlang dari Kekaisaran Romawi. Selama masa Julius Caesar, yang 1% pajak penjualan dikenakan. Selama masa Kaisar Augustus, pajak penjualan adalah 4% untuk budak dan 1% untuk segala sesuatu yang lain. Santo Matius adalah seorang pemungut cukai dari Kapernaum selama pemerintahan Kaisar Augustus. Namun cikal bakal PPh adalah Tributum atau pajak atas kepala dan pajak atas tanah (s. d sebelum 167 sebelum masehi) INGGRIS RAYA Pajak pertama dinilai di Inggris selama pendudukan oleh Kekaisaran Romawi. Ketika Roma jatuh, raja – raja Saxon mengenakan pajak, disebut sebagai Danegeld, pada tanah dan properti. Sebuah pendahulu pajak penghasilan modern, yang kita kenal sekarang diciptakan oleh Inggris pada tahun 1800 untuk membiayai keterlibatan mereka dalam perang dengan Napoleon. Pajak ini dicabut pada tahun 1816.

SEJARAH PERPAJAKAN DUNIA KOLONIAL AMERIKA Koloni yang membayar pajak di bawah UU Tetes yang diubah pada 1764 untuk memasukkan bea impor molase asing, gula, anggur dan komoditas lainnya. Tindakan baru yang kemudian dikenal sebagai Undang – undang Gula. Karena Undang – undang Gula tidak menaikkan jumlah pendapatan yang cukup besar, Stamp Act menambahkan dengan mengenakan pajak langsung pada semua surat kabar dicetak dalam koloni dan dokumen paling komersial dan hukum pada tahun 1765 PASCA REVOLUSI AMERIKA Pada tahun 1798 Kongres mengesahkan Pajak Properti Federal untuk membayar perluasan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dalam hal kemungkinan perang dengan Perancis. Pada tahun yang sama, John Fries mulai dengan apa yang disebut sebagai "Pemberontakan Fries" yang bertentangan dengan pajak baru. Tidak ada yang terluka atau tewas dalam pemberontakan. Kemudian Fries ditangkap karena, tapi akhirnya diampuni oleh Presiden Adams tahun 1800. Anehnya, Fries adalah pemimpin unit milisi yang dipanggil keluar untuk menekan "Pemberontakan Whiskey. " Pajak pendapatan pertama disarankan di Amerika Serikat selama Perang 1812. Pajak ini didasarkan pada Undang – Undang Pajak Inggris 1798 dan diterapkan tarif progresif untuk pendapatan. Pajak ini dikembangkan pada tahun 1814 tetapi tidak pernah diberlakukan karena perjanjian Ghent ditandatangani pada 1815 yang mengakhiri permusuhan dan kebutuhan untuk pendapatan tambahan. Undang – Undang Pajak tahun 1861 mengusulkan bahwa “akan ada pemungutan, pengumpulan, dan pembayaran, atas penghasilan tahunan setiap orang yang tinggal di AS, baik diperoleh dari segala jenis properti atau dari perdagangan profesional, pekerjaan atau panggilan dijalankan di Amerika Serikat atau di tempat lain, atau dari sumber apapun. ” Perlu dicatat bahwa Undang – Undang Pajak tahun 1864 ditentang beberapa kali. Mahkamah Agung dengan suara bulat mendukung pajak. Setelah perang pajak dinyatakan inkonstitusional oleh pengadilan yang sama karena diwakili pajak langsung pada warga yang tidak diperbolehkan di bawah konstitus SUMBER: Lumbantoruan, Shopar. 1996. Akuntansi Pajak. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

SEJARAH PERPAJAKAN INDONESIA 1. 2. Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagi manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara). Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan(PPn) 1951 Pengenaan pajak secara sitematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut “Landrent” (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris.

SEJARAH PERPAJAKAN INDONESIA 3. Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga; b. Aturan Bea Meterai; c. Ordonansi Bea Balik Nama; d. Ordonansi Pajak Kekayaan; e. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor; f. Ordonansi Pajak Upah; g. Ordonansi Pajak Potong; h. Ordonansi Pajak Pendapatan; i. Ordonansi Pajak Perseroan; j. Undang-Undang Pajak Radio; k. Undang-Undang Pajak Pembangunan I; l. Undang-Undang Pajak Peredaran; m. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

SEJARAH PERPAJAKAN INDONESIA 4. Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan tax reform (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih bersifat official assessment menjadi sistem self assessment. Sejak tax reform tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan perpajakan yang berlaku adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN); Undang-Undang Bea Meterai (UU BM); Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB); Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB); Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP); Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP); Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP); Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). ).

PAJAK PENGHASILAN (PPH)

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UU PPH Pajak sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional Sistem perpajakan yang saat ini berlaku tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia Sistem perpajakan yang saat ini berlaku belum sepenuhnya dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak dalam peningkatan penerimaan negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional Sistem perpajakan yang selama ini berlaku perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem perpajakan yang selama ini berlaku perlu di perbaharui dan disesuaikan sehingga lebih memberikan kepastian hukum, sederhana, mudah pelaksanaannya, serta lebih adil dan merata

TUJUAN PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT 1. 2. 3. 4. 5. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah -daerah tertentu yang mendapat prioritas

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode yaitu: 1. Masa sebelum tahun 1920 2. Masa 1920 sampai dengan 1983 3. Masa 1984 sampai sekarang. ==================== 1. Masa sebelum tahun 1920 Sebelum tahun 1920 diberlakukan sistem pajak yang berbeda untuk pribumi, untuk orang Asia dan untuk orang Eropa (“indigenous” Indonesians, “foreign” Asians and Europeans)

2. Masa tahun 1920 sampai dengan 1983 Ø Ø Ordonansi PPd 1920 (The Income Tax Ordinance of 1920). Sekarang diberlakukan pajak yang sama tanpa melihat asal usul keturunan (the unification principle) masa itu pula diperkenalkan Pajak Kekayaan. Corporation tax Ordinance of 1925 (ordonansi pajak perseroan PPS 1925 dan berlaku sampai dengan 1983). Subjeknya adalah badan hukum seperti, PT, CV atas saham, objeknya adalah laba bersih. Personal Income Tax Ordinance of 1932(Ordonansi pajak Pendapatan 1932 = ordonantie op Inkomstenbelasting 1932). Pajak pendapatan pertama kali dipungut di Indonesia berdasarkan ordonansi pajak pendapatan 1908 (ordonantie op de inkomstenbelasting 1908). Tahun 1920 ordonansi ini diganti dengan ordonansi pajak pendapatan 1920, lalu tahun 1932 menjadi ordonansi pajak pendapatan 1932 dan terakhir diganti menjadi ordonansi pajak pendapatan 1944. Ordonansi pajak pendapatan 1944 semula bernama “pajak perang” (Oorlogsbelasting) atau pajak peralihan 1944 (Overgangsbelasting 1944). Ordonansi pajak pendapatan 1944 bentuk aslinya disiapkan di Australia oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, sewaktu Indonesia diduduki Jepang

Ø Ø Ordonansi pajak pendapatan 1944 yang semula dinamakan Oorlogsbelasting (pajak perang). Mulai 1 Januari 1946 namanya diubah menjadi “Overgangsbelasting” (pajak peralihan), lalu dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1957 (LN Nomor 41 tahun 1957) nama ordonansi tersebut dengan resmi menjadi “ordonansi pajak pendapatan 1944”. Oleh Pemerintah Hindia Belanda Ordonansi dibuat dengan sederhana dan darurat karena mengingat keadaan saat itu. Dan kelak akan diganti dengan suatu ordonansi pajak atas pendapatan yang lebih sempurna. Subjek Pajak Pendapatan 1932 adalah: orang pribadi, badan/persekutuan (Fa. Firma, CV, Kongsi). Objeknya adalah Pendapatan bersih. Dengan berbagai kekurangan maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ordonantie op Inkomstenbelasting 1932. Wages Tax Ordonance of 1935 (ordonansi pajak upah 1935) dimana pemungutan pajaknya dilakukan oleh para majikan, saat itu diperkenalkan di Indonesia PAYE = Pay-As-You-Earn(bayar sesuai dengan upah yang diterima). Menyadari kekurangan yang terdapat dalam ordonansi ini pemerintah Indonesia berusaha menyempurnakannya dengan menyesuaikan dengan keadaan, yang dilakukan mulai tahun 1960 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970, ordonansi pajak pendapatan 1944 aslinya tersusun dalam bahasa Belanda. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia pertama kali dimuat dalam buku “Perundang-undangan Pajak Indonesia, terbitan Juni 1960 yang diterjemahkan oleh Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH dan Drs B. Usman

3. Masa tahun 1984 sampai dengan sekarang Ø Tahun 1984 sampai saat ini mulai berlakunya tax reform yang ditetapkan tahun 1983, yaitu dengan perubahan undang-undang Pajak Penghasilan sebagai berikut: UU NO. 7/1983 PAJAK PENGHASILAN UU NO. 7/1991 PERUBAHAN PERTAMA UU NO. 10/1994 PERUBAHAN KEDUA UU NO. 17/2000 PERUBAHAN KETIGA UU NO. 36/2008 PERUBAHAN KEEMPAT UU No. 7 Tahun 1983 tentang. Pajak. Penghasilansebagaimanatelah beberapakali diubah terakhirdengan(stdtd) UU No. 36 Tahun 2008

Yang dikenakan pajak adalah “PENGHASILAN”, yaitu: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: v PENGGANTIAN/IMBALAN v HADIAH UNDIAN , PEKERJAAN, KGTAN v LABA USAHA v KEUNTUNGAN KARENA PENJUALN ATAU PENGALIHAN PENGAHARTA v PENERIMAAN KEMBALI PAJAK v BUNGA v. DEVIDEN v. RIYALTY v. SEWA ATAU PENGHASILAN LAIN v. KEUNTUNGAN PBEBASAN HUTANG v. KEUNTUNGAN SELISIH KURS v. HASIL REVALUASI v. PENGHASILAN SYARIAH v. IMBALAN BUNGA v. SURPLUS BANK INDONESIA

TERIMAKASIH SAMPAI BERJUMPA KEMBALI PADA PERTEMUAN SELANJUTNYA