Analisis Kebijakan Dalam PAUD Inklusif Analisis Kebijakan PAUD

Analisis Kebijakan Dalam PAUD Inklusif Analisis Kebijakan PAUD Inklusif CHANDRA ASRI WINDARSIH, S. H. , M. Pd.

Analisis Kebijakan PAUD Inklusif suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalamsuatukeputusan kegiatan tertentu yang dilakukan yang dimaksudkan oleh instansi pemerintah dalam rangka untuk tujuan mengatasi permasalahan penyelenggaraan yang muncul. PAUD dalam. Inklusif suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan PAUD Inklusif

Kebijakan Pelaksanaan PAUD inklusif didasarkan analisis situasi, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris.

Analisis Situasi a. Prevalensi anak berkebutuhan khusus cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga memerlukan penanganan dan stimulasi sejak dini.

b. Terbatasnya lembaga PAUD yang memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagai akibat dari terbatasnya pemahaman para guru tentang konsep anak berkebutuhan khusus, kependidikan inklusif, terbatasnya dukungan dan kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif bagi anak usia dini.

c. Terbatasnya bimbingan teknis bagi guru PAUD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan anak usia dini berkebutuhan khusus.

Landasan Filosofis pendidikan adalah investasi masa depan yang tak ternilai. Anak-anak usia dini sudah harus mulai merasakan bangku pendidikan baik dalam bentuk kelompok belajar atau Taman Kanak-Kanak. proses penyemaian generasi emas ini akan dibarengi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk dapat mengakses pendidikan

Landasan empiris yang digunakan dalam pelaksanaan PAUD Inklusif Deklarasi Hak Azasi Manusia (Declaration of Human Rights), Tahun 1948. b. Konvensi Hak Anak (Convention of the Rights of Children), Tahun 1989. c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (World Conference on Education for All), Tahun 1990. d. Resolusi PPB Nomor 48/96 Tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities). e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif (Salamanca Statement on Inclusive Education). f. Komitmen Dakar mengenai Pendidika untuk Semua (The Dakar Commitment on Education for All), Tahun 2000. g. Deklarasi Bandung dengan Komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”, Tahun 2004.

Konsep utama yang terkait dengan pendidikan inklusi 1. Konsep-konsep tentang anak a. Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam sekolah. b. Semua anak dapat belajar, dan siapa pun dapat mengalami kesulitan dalam belajar. c. Semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar. d. Pengajaran yang terfokus kepada anak bermanfaat bagi semua anak.

2. Konsep-konsep tentang system pendidikan dan persekolahan a. Pendidikan lebih luas dari persekolahan formal. b. System pendidikan yang fleksibel dan responsive. c. Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah. d. Peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif. e. Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antar mitra.

3. Konsep-konsep tentang keberagaman diskriminasi a. Memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi. b. Merespon/merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah. c. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan.

4. Konsep-konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi a. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusi. b. Meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang. c. Kolaborasi, kemitraan. d. Metodologi partisipatori, penelitian tindakan, penelitian kolaboratif.

5. Konsep-konsep tentang sumberdaya a. Membuka jalan ke sumberdaya setempat. b. Redistribusi sumberdaya yang ada. c. Memandang orang (anak, orang tua, anggota kelompok termajinalisasi dan lain-lain) sebagai sumberdaya utama. d. Sumberdaya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pad tingkat local dibutuhkan untukberbagai anak, misalnya Braille, alat asistif.

Model Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Mainstream, adalah system pendidikan yang menempatkan anak -anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.

Integrasi, adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran akademis lainnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan itegrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah

Inklusi, adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009)

Implementasi kebijakan PAUD inklusif dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: 1. Jangka Pendek 2. Jangka Menengah 3. Jangka Panjang

JANGKA PENDEK a. Penyusunan Kebijakan PAUD Inklusif untuk tingkat pusat dan daerah b. Sosialisasi c. Pengembangan bahan Bimbingan Teknis d. Penyediaan Anggaran

JANGKA MENENGAH a. Penyiapan dan penguatan SDM b. Penyiapan dan penguatan Lembaga c. Penyiapan dan penguatan Masysrakat d. Identifikasi Profil Anak Usia Dini (melalui deteksi dini yang ditindaklanjuti dengan asesmen, klasifikasi dan intervensi dini) e. Pengembangan Kurikulum PAUD inklusif (jenis layanan pendidikan disesuaikan dengan hasil identifikasi, asesmen, evaluasi keefektifan program sampai ke rujukan tingkat Dasar, Lanjutan, Mahir , Spesialistik). f. Penyiapan model PAUD Inklusif

Jangka Panjang a. Keberterimaan PAUD Inklusif b. Perluasan sebaran layanan PAUD Inklusif c. Penguatan PAUD Inklusif d. Kesinambungan pendidikan inklusif

Salah model pendekatan • Salah satu model pendekatan dalam implementasi suatu kebijakan adalah “TPC models” (Technica Politic Culture)

1. Technical (Teknis) 2. Politik dan Kebijakan (Politic/Policy) 3. Budaya (Culture)

Penjaminan mutu PAUD inklusif proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan PAUD secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Pelaksanaan Penjaminan mutu PAUD inklusif secara bertahap, sistematis, dan terencana bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar mutu layanan PAUD inklusif melalui suatu program penjaminan mutu dengan target dan kerangka waktu yang jelas serta perbaikan mutu layanan pendidikan yang terus menerus. Penjaminan mutu pelaksanaan PAUD Inklusif dilaksanakan secara (a) internal oleh lembaga PAUD dan (b) eksternal oleh lembaga di luar PAUD.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu 1. kebijakan umum (strategi) 2. kebijakan manajerial 3. kebijakan teknis operasional.

Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, (c) evaluasi kebijakan

proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis

Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, (e) penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002) 1) 2) 4) 5) 6) 7) Pengkajian Persoalan. Penentuan tujuan. Penyusunan Model. Penentuan kriteria. Penilaian Alternatif. Perumusan Rekomendasi.

Dalam implentasinya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi 1. Isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrase, 2. Isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus 3. Isu tentang proses pebelajaran, 4. Isu kondisi guru 5. Isu tentang lingkungan

Dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus 1. Sistem penerimaan siswa baru, 2. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, 3. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi 4. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). 5. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal 6. Munculnya lebel khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap ekslusivisme, 7. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komperhensif