ANALISIS KASUS KAP PURWANTONO SUNGKORO SURJA DAN PT

ANALISIS KASUS KAP PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA DAN PT HANSON INTERNASIONAL Kelompok 3 : DINA NUR ALFIANTI (1814190022) MONIC PUTRI AJI (1814190025) NABILA RAHMA (1814190035) ADELIA SETYORINI (1814190042) ALIFIA MAHARANI HAKIM (1814190047)

KAP PURWANTONO, SUNGKORO, DAN SURJA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar udang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016.

KAP PURWANTONO, SUNGKORO, DAN SURJA Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full acrual method) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. Sumber : CNBC Indonesia (Jumat, 9 Agustus 2019 10: 09 WIB) Website : https: //www. cnbcindonesia. com/market/20190809100011 -17 -90855/lagi-kap-kena-sanksi-ojk-kaliini-partner-ey

PT HANSON INTERNASIONAL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 5 miliar kepada Benny Tjokrosaputro karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX) tahun 2016. Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur Utama Hanson Internasional. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana menjelaskan perseroan terbukti melanggar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). Hal itu terutama dalam penjualan Kavling Siap Bangun (Kasiba) senilai Rp 732 miliar. Ia menjelaskan perusahaan properti itu mengakui pendapatan tersebut dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun, perseroan tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) terkait penjualan Kasiba pada laporan keuangan 2016. Atas perbuatan itu, OJK menyatakan Benny Tjokrosaputro melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). "Saudara Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UUPM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016, " kata Djustini dikutip Jumat (9/8).

PT HANSON INTERNASIONAL Perseroan tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan Hanson International. Akibatnya pendapatan pada laporan keuangan Hanson International per 31 Desember 2016 menjadi overstated dengan nilai material sejumlah Rp 613 miliar. "Perseroan juga tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada OJK sehingga menyebabkan OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan PT Hanson International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan per 31 Desember 2016, " katanya. Tak hanya kepada Benny Tjokro, OJK juga menjatuhkan denda kepada PT Hanson International Tbk sebesar Rp 500 juta. Perseroan juga wajib melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. OJK juga menjatuhkan denda kepada Direktur Hanson Internasional Adnan Tabrani sebesar Rp 100 juta. Sementara itu, Sherly Jokom selaku Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi.

PT HANSON INTERNASIONAL Bayar Lunas Dalam perkembangannya, Benny Tjokrosaputro melunasi denda sebesar Rp 5 miliar terkait pelanggaran manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan Hanson International dan Direktur Hanson Internasional Adnan Tabrani juga telah memenuhi dendanya. "Dendanya mereka sudah bayar, ini Pak Benny sudah bayar, Hanson International juga sudah bayar. Direkturnya juga sudah bayar, " katanya, Jumat (9/8). Namun demikian, ia menyebut perusahaan properti itu meminta perpanjangan waktu penyajian ulang (restatement) laporan keuangan. Sebelumnya, dalam sanksi yang dijatuhkan perusahaan wajib melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atau tanggal 22 Agustus 2019. "Akhirnya mereka mengajukan pengunduran (restatement) kami setujui. Paling lambat nanti 31 Agustus kami sudah menerima laporan keuangan baru dari mereka, " tuturnya. Sumber : CNN Indonesia (Jumat, 09/08/2019 15: 33 WIB) Website : https: //www. cnnindonesia. com/ekonomi/20190809145515 -92 -419879/sulap-lapkeu-mantan-dirut-hanson-internationaldidenda-rp 5 -m

01. Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) • • • Etika Bisnis Akuntan Publik Tanggung Jawab Sosial Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis Krisis Profesi Akuntansi Regulasi dalam Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik 02. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Prinsip Otonomi Prinsip Kejujuran Prinsip Keadilan Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle) • Prinsip Integritas Moral • • 03. Ukuran Moralitas dalam Bisnis • • • Hati Nurani Kaidah Emas Penilaian Umum 04. Prinsip Dasar Etika untuk Akuntan Integritas Objektivitas Kompetensi dan Kehati Profesional • Kerahasiaan • Perilaku Profesional • • • – hatian

01 Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP)

Etika bisnis akuntan publik sangat diperlukan untuk mengatur perilaku para akuntan dalam melakukan profesinya. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota seprofesi, dan masyarakat. Selain itu, kode etik juga digunakan oleh para pengguna jasa akuntan untuk menilai kualitas dan mutu jasa yang diberikan akuntan publik melalui pertimbangan etika. Oleh karena itu, jika seorang akuntan melanggar atau tidak melakukan profesinya sesuai kode etik, maka akan menimbulkan kerugian. Kode etik akuntan meliputi : • • Tanggung jawab profesi Kepentingan public Integritas Objektivitas Kompentensi dan kehatian Kerahasiaan Perilaku professional —ETIKA BISNIS AKUNTAN PUBLIK

Pada kasus ini, Sherlu Jokom selaku akuntan publik PT Hanson Internasional tidak menerapkan etika bisnis akuntan publik yaitu integritas, kompetensi dan kehati-hatian, dan perilaku profesional karena ketidakcermatannya dalam melakukan audit LKT PT Hanson Internasional per 31 Desember 2016 atas penjualan KASIBA dan tidak mengetahui adanya PPJB KASIBA 14 Juli 2016. —ETIKA BISNIS AKUNTAN PUBLIK

Bentuk tanggung jawab Akuntan Publik bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis, tetapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruism yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Pada kasus ini, akuntan publik dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja bertanggung jawab sosial untuk kepentingan publik atas ketidakcermatannya dalam mengaudit LKT PT Hanson Internasional. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD selama 1 tahun kepada Sherly Jokom selaku akuntan publik yang mengaudit LKT PT Hanson Internasional. —Tanggung Jawab Sosial Akuntan Publik

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas-entitas bisnis lain, Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Pada kasus ini, Sherly Jokom selaku akuntan publik dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja sudah menerapkan akuntan publik sebagai entitas bisnis, karena telah bertanggung jawab dengan menjalani sanksi yang diberikan oleh OJK atas ketidakcermatannya menemukan kesalahan dalam mengaudit LKT PT Hanson Internasional, yang menyebabkan para nasabah merasa dibohongi oleh LKT PT Hanson Internasional yang telah diaudit olehnya. —Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Krisis profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia jasa profesi ini sangat dibutuhkan dan apabila kondisi ini terjadi maka akan mengancam eksistensi profesi ini. Pada kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh pihak direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional, serta akuntan publik yang mengaudit LKT perusahaan merupakan penyebab salah satu timbulnya krisis profesiakuntansi. Alasannya adalah karena dengan adanya peristiwa ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. —Krisis Profesi Akuntansi

Regulasi bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalandengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. IAI menetapkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Pada kasus ini, sebagai bentuk regulasi dalam penegakan etika KAP, OJK memberikan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD selama 1 tahun kepada Sherly Jokom dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja selaku akuntan publik yang mengaudit LKT PT Hanson Internasional. Tujuannya agar memberikan efek jera kepada KAP dan akuntan publik agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedepannya —Regulasi dalam Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

02 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Sony Keraf, 1998.

Prinsip Otonomi Prinsip otonomi adalah prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain. Singkatnya, prinsip otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Pada kasus ini, Benny Tjokro selaku direktur utama, Adnan Tabrani selaku direktur dari PT Hanson Internasional tidak menerapkan prinsip otonomi karena telah terbukti melakukan kesalahan penyajian LKT PT Hanson Internasional tahun 2016 terkait penjualan Kavling Siap Bangun (KASIBA) dengan nilai gross Rp 732 M atau bisa dikatakan melanggar standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estat dan tidak menyampaikan PPJB KASIBA 14 Juli 2016 kepada akuntan publik, sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan naik tajam. Serta, Sherly Jokom selaku auditor PT Hanson Internasional dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja juga tidak menerapkan prinsip otonomi karena tidak cermat dalam melakukan audit LKT PT Hanson Internasional.

Prinsip Kejujuran Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan dan mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran, seperti: ● Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. ● Jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. ● Jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Pada kasus ini, pihak direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional tidak menanamkan prinsip kejujuran karena mengetahui kesalahan penyajian LKT PT Hanson Internasional tahun 2016 terkait penjualan Kavling Siap Bangun (KASIBA) dengan nilai gross Rp 732 M atau bisa dikatakan melanggar standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estat dan tidak menyampaikan PPJB KASIBA 14 Juli 2016 kepada akuntan publik, sehingga dapat dikatakan perbuatan mereka tersebut merupakan salah satu bentuk untuk membohongi atau menipu pihak lain (seperti akuntan publik maupun nasabah yang memberikan pinjaman uang kepada PT Hanson Internasional) sebagai kepentingan perusahaannya.

Prinsip Saling Menguntungkan Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan. Pada kasus ini, pihak direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional tidak menerapkan prinsip saling menguntungkan, karena mereka memberikan LKT perusahaan yang terdapat kesalahan kepada para nasabah agar mendapatkan pinjaman uang, serta mereka juga tidak memberitahukan kesalahan yang terjadi dalam LKT perusahaan tersebut dan PPJB KASIBA kepada akuntan publik selaku auditor PT Hanson Internasional. Sehingga dapat dikatakan direktur utama dan direktur dari PT Hanson Internasional merugikan nasabah dan akuntan publik atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas moral digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, karyawan, maupun perusahaannya. Oleh karena itu, prinsip integritas moral menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil dan menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Pada kasus ini, pihak direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional telah melakukan penyimpangan prinsip integritas moral, karena menganggap bahwa dengan tidak memberitahukan PPJB KASIBA dan kesalahan yang terjadi pada LKT PT Hanson Internasional tahun 2016 akan menghasilkan keuntungan besar. Namun, mereka mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi. Pada akhirnya, perbuatan yang dilakukan oleh direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional diketahui oleh OJK. Atas perbuatannya, OJK memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5 M kepada Benny Tjokrosaputro selaku diretur utama PT Hanson Internasional dan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100 Juta kepada Adnan Tabrani selaku direktur PT Hanson Internasional.

03 Ukuran Moralitas dalam Bisnis Bertens, 2013.

Hati Nurani Hati nurani merupakan norma moral yang penting, tetapi sifatnya subyektif, sehingga tidak terbuka untuk orang lain. Pertanyaan apakah hati nurani mengizinkan atau tidak, hanya bisa dijawab oleh orang bersangkutan. Pada kasus ini, baik pihak para direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional yang telah mengetahui kesalahan pada Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson Internasional dan tidak memberitahu atas PPJB KASIBA 14 Juli 2016 kepada pihak akutan publik dan OJK, maupun pihak akuntan publik yang melanggar beberapa etika bisnis akuntan publik dinilai perbuatan yang buruk menurut hati nurani. Alasannya adalah mereka telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nurani karena tergiur oleh keinginan mereka terkhususnya bagi para direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional, sehingga mengakibatkan mereka menghancurkan integritas mereka sendiri.

Kaidah Emas Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan Kaidah Emas yang berbunyi: "Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan". Perilaku saya bisa dianggap secara moral baik, bila saya memperlakukan orang tertentu sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Mengapa begitu? Karena saya (dan setiap orang) tentu menginginkan agar saya diperlakukan dengan baik. Nah, saya harus memperlakukan orang lain dengan cara demikian pula. Kalau begitu, saya berperilaku dengan baik (dari sudut pandang moral). Kaidah Emas dapat dirumuskan dengan cara positif maupun negatif. Tadi diberikan perumusan positif. Bila dirumuskan secara negatif, Kaidah Emas berbunyi: "Janganlah melakukan terhadap orang lain, apa yang Anda sendiri tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda". Saya kurang konsisten dalam tingkah laku saya, bila saya melakukan sesuatu terhadap orang lain, yang saya tidak mau akan dilakukan terhadap saya sendiri. Kalau begitu, saya berperilaku dengan cara tidak baik (dari sudut pandang moral).

Kaidah Emas Pada kasus ini, pihak marketing PT Hanson Internasional telah melakukan peminjaman kepada nasabah, tetapi mereka memberikan jaminan tanah atau rumah atau bunga dengan kisaran 9 – 10% sebagai pengembalian atas peminjaman kepada nasabah dinilai perbuatan yang baik (secara positif) menurut kaidah emas. Alasannya adalah karena mereka ingin diperlakukan dengan baik oleh nasabah mereka. Oleh karena itu, mereka memperlakukan nasabah dengan baik. Akan tetapi, pihak para direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional yang telah mengetahui kesalahan pada Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson Internasional dan tidak memberitahu atas PPJB KASIBA 14 Juli 2016 kepada siapapun, sehingga telah mengakibatkan akuntan publik tidak mengetahui hal tersebut dan juga menanggung risiko atas kecurangan yang dilakukan oleh mereka dinilai perbuatan yang tidak baik (secara negatif) menurut kaidah emas. Alasannya adalah seandainya direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional diperlakukan yang sama seperti mereka memperlakukan perbuatan mereka terhadap akuntan publik, mereka pasti tidak menginginkan hal tersebut.

Penilaian Umum Cara ketiga dan barangkali paling ampuh untuk menentukan baik buruk-nya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkannya kepada masyarakat umum untuk dinilai. Cara ini bisa disebut juga "audit sosial". Sebagaimana melalui "audit" dalam arti biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan, demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. Di dini perlu digarisbawahi secara khusus pentingnya kata "umum'. Tidak cukup, bila suatu masyarakat terbatas menilai kualitas etis suatu perbuatan atau perilaku. Sebab, mungkin mereka mempunyai vested interests, sehingga cenderung membenarkan saja perilaku yang menguntungkan mereka, sambil menipu dirinya sendiri tentang kualitas etis-nya.

Penilaian Umum Pada kasus ini, masyarakat umum pasti akan menilai atas apa yang dilakukan baik oleh direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional maupun akuntan publik sebagai perbuatan yang buruk. Karena sudah merugikan banyak pihak termasuk juga membuat mereka menjadi tidak percaya lagi terhadap integritas pelaku jasa keuangan. Sedangkan masyarakat perusahaan (karyawan) PT Hanson Internasional mungkin menilai terhadap apa yang dilakukan oleh direktur utama dan direktur perusahaan sebagai perbuatan yang baik. Hal itu disebabkan, karena mereka berfikir bahwa hal tersebut mungkin akan memberikan keuntungan untuk perusahaannya yang akan berimbas kepada mereka juga atau mungkin mereka terpaksa menilai hal tersebut sebagai perbuatan baik karena unsur kesepakatan atau kekuasaan dan ancaman. Atau bisa saja masyarakat perusahaan (karyawan) PT Hanson Internasional menilai terhadap apa yang dilakukan oleh direktur utama dan direktur perusahaan sebagai perbuatan yang buruk. Hal itu disebabkan, karena mereka berfikir bahwa hal tersebut akan merugikan banyak pihak, termasuk mereka. Alasannya adalah karena jika perbuatan direktur utama dan direktur perusahaan diketahui oleh pihak yang berwenang seperti OJK, maka perusahaan diberi sanksi atau bahkan bisa saja usaha perusahaan diberhentikan, sehingga masyarakat perusahaan (karyawan) akan sulit mencari sumber keuangan mereka.

04 Prinsip Dasar Etika untuk Akuntan

Integritas artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis Pada kasus ini, pihak akuntan publik dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang merupakan salah satu partner Ernst & Young tidak menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah karena selama mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson Internasional, Sherly Jokom memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, meskipun pada realitanya dia tidak mengetahui mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kaveling Siap Bangun (PPJB KASIBA) tanggal 14 Juli 2020 dan kondisi LKT PT Hanson Internasional yang terdapat kesalahan atas penjualan KASIBA dengan nilai gross sebesat Rp 732 M oleh pihak direktur dan direktur utama PT Hanson Internasional atau bisa dibilang pihak akuntan publik tidak mempunyai itikad buruk.

Objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Pada objektivitas, tidak mengompromikan pertimbangan professional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Pada kasus ini, sebenarnya pihak akuntan publik menerapkan objektivitas karena akuntan publik tidak memihak kepada PT Hanson, walaupun dia tidak dapat mendeteksi kesalahan pada LKT PT Hanson Internasional dan tidak mengetahui adanya PPJB KASIBA 14 Juli 2016 yang dilakukan oleh para direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional.

Kompetensi dan Kehatian Professional Artinya mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompenten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi dan kehati – hatian professional juga merupakan tindakan dengan sungguh – sungguh dan sesuai standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Pada kasus ini, akuntan publik telah melanggar prinsip kompetensi dan kehati – hatian professional karena dia tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit SA 560 yang menentukan apakah LKT PT Hanson Internasional per 31 Desember 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh akuntan publik setelah laporan keuangan diterbitkan.

Kerahasiaan Artinya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Pada kasus ini, pihak para direktur utama dan direktur PT Hanson Internasional merahasiakan kepada berbagai pihak bahwa mereka mengetahui kesalahan LKT PT Hanson Internasional per 31 Desember 2016 atas penjualan KASIBA dan juga tidak menyampaikan PPJB KASIBA 14 Juli 2016 kepada akuntan publik, sehingga mengakibatkan pendapatan pada LKT PT Hanson Internasional menjadi overstated dengan nilai material sejumlah Rp 613 M dan membuat OJK menjadi tersesat dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintah PT Hanson Internasional melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada LKT PT Hanson Internasional. Oleh karena itu, akuntan publik bisa dikatakan telah menerapkan prinsip kerahasiaan kepada kliennya.

TERIMAKASIH