AMANAH UNDANGUNDANG MENDORONG PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
AMANAH UNDANG-UNDANG: MENDORONG PERAN PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WARYONO Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Jakarta, Oktober 20120 MENJAGA TRADISI, MENGAWAL INOVASI
PESANTREN : DEFINISI, TUJUAN, DAN FUNGSI DEFINISI TUJUAN PESANTREN Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. , menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. 2. 3. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara kesejahteraan sosial masyarakat (Sumber : UU 18/2019 tentang Pesantren) FUNGSI PENDIDIKAN Membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman DAKWAH Mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Penyiapan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. 2
PESANTREN: SUBYEK PENGUNGKIT STRATEGIS 29 ribu Pesantren, 4 Juta Santri, 354 ribu PTK, dan 90 juta Keluarga Santri Pendidikan Berkualitas untuk Semua Pesantren menjadi lembaga yang menerima siapapun untuk berproses, tanpa melihat latar belakang ekonomi, keadaan fisik dan psikis santri, dengan tetap menjaga kualitas dengan segala kekhasannya. Akselerator Pembangunan Pesantren terus bergerak secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan masyarakat sekitar; Pesantren menjadi pusat pertumbuhan lokal sekitar pesantren dan regional; Jika potensi pesantren dikuatkan, akan berdampak baik bagi pembangunan nasional. Indonesia Kiblat Islam Moderat Dunia Pesantren merupakan aktor (subyek) yang terbukti memiliki komitmen dan bertindak nyata untuk moderasi Islam; Indonesia menjadi cerminan Islam rahmatan lil ‘alamin 3
PESANTREN: FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat Dilaksanakan melalui aktivitas dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan Pelatihan dan praktik kerja lapangan Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri Pengembangan program lainnya. (Sumber : UU 18/2019 tentang Pesantren) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, sekurangnya meliputi: § § Bantuan keuangan Bantuan sarana dan prasarana § Bantuan teknologi § Pelatihan keterampilan. sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4
PENDANAAN DAN KERJASAMA PENDANAAN MASYARAKAT Sumber utama pendanaan pesantren: MASYARAKAT PEMERINTAH PUSAT Membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan PEMERINTAH DAERAH Membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan SUMBER LAIN Hibah Luar Negeri, Hibah Dalam Negeri, Badan Usaha, Pendanaan Internal, dan DANA ABADI PESANTEN (Sumber : UU 18/2019 tentang Pesantren) KERJASAMA Kerja sama dapat dilakukan oleh pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau Internasional. Kerjasama antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerjasama lainnya Kerjasama dilaksanakan sepanjang sesuai dengan tujuan pesantren dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5
Mendorong peran Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: § PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI PESANTREN § SINERGI PENGEMBANGAN LIFE SKILL DAN PENDIDIKAN VOKASI Kebijakan dan Afirmasi Khusus Penataan Satuan dan Program Pendidikan Penguatan Tafaqquh Fiddin dan Nilai-Nilai Kepesantrenan Event Nasional dan Event Khusus STRATEGI PENGUATAN PESANTREN Pengembangan Potensi Ekonomi Pesantren Sinergi Pengembangan Life Skill dan Pendidikan Vokasi Layanan Beasiswa Penjaminan Mutu dan Rekognisi Pengalaman Belajar Fasilitas Sarana Prasarana dan Biaya Operasinal 6
KONSEP KEBIJAKAN § Penguatan Peran Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada pesantren untuk dapat memberdayakan pesantren sekaligus masyarakat disekitarnya, di mana hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. § Pesantren berfungsi sebagai pelaksana program, konsultan, dan sebagai pembantu/pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program. § Aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren, baik yang berasal dari inisiatif pesantren ataupun seperti apa yang dilakukan oleh lembaga lain diluar pesantren harus dapat bersinergi dengan program pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. § Aktivitas tersebut harus menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar, selanjutnya diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan masyarakat pesantren dan sekitarnya, peningkatan taraf hidup, serta pengurangan angka kemiskinan. § Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan, di mana setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda, di mana hal ini juga berlaku untuk pesantren, dimana masing-masing pesantren dapat mempunyai keunggulan yang berbeda, tergantung karakteristik wilayahnya 7
TAHAPAN (PENGEMBANGAN PROGRAM) ENABLING 1 2 PENGEMBANGAN USAHA PESANTREN DAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA KERJA PESANTREN 3 EMPOWERING USAHA PESANTREN SEBAGAI INKUBATOR BISNIS KOPERASI PESANTREN ALIH PENGETAHUAN DAN/ATAU MELALUI KEMITRAAN DENGAN PRINSIP SALING MENGUNTUNGKAN DAN MEMAJUKAN LEMBAGA PENDANAAN BERBASIS PESANTREN SECURITIZING MENDORONG INOVASI DAN TEKNOLOGI BARU YANG MENDUKUNG USAHA AGAR LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN 8
ASPEK PENDUKUNG DATA KELEMBAGAAN REGULASI Mengidentifikasi pesantren yang sudah mandiri sehingga mampu dikembangkan sebagai pesantren mitra pemberdayaan, pesantren yang masih memerlukan dukungan untuk pengembangan di berbagai hal sebelum dikembangkan lebih lanjut, atau pesantren yang sudah secara mapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai model atau percontohan bagi pesantren lainnya, berikut potensi Modal (Lingkungan, SDM, Infrastruktur, Keuangan, dan Sosial) yang dimiliki. Wadah atau kelembagaan untuk keperluan proses alih pengetahuan dari pesantren yang telah sukses mengembangkan kegiatan pemberdayaan, kepada pesantren lain yang bermaksud untuk menjajaki kegiatan serupa, sekaligus wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh pesantren Penegasan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, danpemberdayaan masyarakat dalam regulasi dan payung hukum ekonomi berbasis syariah dalam sistem perekonomian Indonesia 9
10
Sektor Usaha Pesantren (Penelitian Model Holding Pesantren Kerjasama Bank Indonesia, Kemenag, dan Universitas Airlangga, 2019) 11
PROGRAM KERJASAMA LINTAS INSTANSI/LEMBAGA Pengembangan SDM § Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pesantren dan Koperasi Pesantren yang diinisiasi oleh Kemenko PMK Pembiayaan (Akses Lembaga Keuangan) § Program kerjasama antara Kementerian Agama dengan Bank Indonesia, OJK, serta lembaga keuangan dan lembaga filantropi Islam lainnya dalam kerangka pengembangan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi Pesantren dan penguatan ekonomi syariah Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sarana Prasarana Penguatan Kerjasama § Program kerjasama Kementerian Agama dengan BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam pengembangan lifeskills dan pendidikan vokasi, melalui penyiapan tenaga kerja lulusan pondok Pesantren (Pelatihan di BLK komunitas, Pemagangan/On Job Training Santri) § Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Digital Business (Kolaborasi Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, Kemenag, dan Bukalapak) 12
CATATAN PENUTUP § UU Pesantren memberikan ruang sekaligus mengandung amanat bagi Negara terkait upaya rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi Pesantren untuk pengembangan dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya § Walapun Pesantren tumbuh dan berkembang dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren jangan digiring untuk meninggalkan apa yang menjadi core business nya (tafaqquh fiddin) § Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga diperlukan untuk menyatukan keunggulan masing-masing TERIMA KASIH
- Slides: 13