ALATALAT PERLENGKAPAN TATA USAHA NEGARA ALATALAT PERLENGKAPAN TATA

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN TATA USAHA NEGARA

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN TATA USAHA NEGARA Pejabat Negara Istilah pejabat negara, sekalipun diatur dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahaan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, namun pejabat negara tidak dipandang sebagai pegawai negeri (Sastra Djatmika dan Marsono, 1995). Dalam pasal 11 UU No. 43 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan oragniknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 11 UU tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah: • • • Presiden dan Wakil Presiden Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan hakim agung Mahkamah Agung, serta ketua dan wakil ketua, dan hakim pada semua peradilan Ketua, wakil ketua dan anggota BPK Menteri dan jabatan setingkat menteri Duta besar Gubernur dan wakil gubernur Bupati, walikota beserta wakilnya Pejabat lainnya yang ditentukan UU

Pegawai Negeri Undang-undang Kepegawaian menyatakan bahwa yang dimaksud pegawai negeri (ambtenaar) adalah mereka yang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas yang lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. (Lihat hukum kepegawaian pada uraian berikutnya).

Hakim • lingkungan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat judiciil dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan di bidang eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Penjelasan pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. • Kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung menurut UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah pejabat negara. Begitu juga dengan Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Pegawai Badan Usaha Milik Negara • Pada waktu masih berlaku UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, pegawai perusahaan negara (PN) termasuk pegawai negeri sipil meskipun kedudukannya tempat tersendiri, namun pokok-pokok atau aturannya adalah sama (Sastra Djatmika, 1995). • Berdasarkan Intruksi Presiden No. 17 Tahun 1967 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara (yang kemudian menjadi UU No. 9 Tahun 1969), maka perusahaan negara (PN) terbagi dalam tiga beberapa bentuk, antara lain : 1. Perusahaan jawatan 2. Perusahaan umum 3. Perusahaan perseroaan. (Sastra Djatmika dan Marsono, 1995)

Pemerintahan Daerah Kebijakan otonomi daerah di era reformasi dapat disebutkan bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian undang-undang tersebut direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam Pasal 3 lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah: 1. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri alas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; 2. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain konsep otonomi daerah, terdapat pula konsep daerah otonom. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesi 2. Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang termasuk Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selain pemerintah daerah, terdapat pula Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Adapun Pembagian Urusan Pemerintahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan dalam (Pasal 10) yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat: ▫ menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; ▫ melimpahkan sebagian urusan. pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.