AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK dan REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK dan REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Peta Indonesia (NKRI)

Die Länder (negara bagian) Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus (Republik Federal Jerman terdiri dari) 16 Bundesländern (negara bagian)

PENYEBAB MUNCULNYA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK § TUNTUTAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE § AKUNTABILITAS

DIFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK § SEKTOR PUBLIK (ekonomi): Suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik § AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemda, BUMN/BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organisasi (management control). 2. Memberikan informasiyang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan pada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik (accountability)

PERBEDAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA 1. Bagian integral dari sistim ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama. 2. Menghadapi kelangkaan sumber daya. 3. Menggunakan proses pengendalian manajemen yang sama 4. Pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama 5. Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

PENGELOLAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VALUE FOR MONEY: 1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas 4. Keadilan 5. Kesetaraan (pemerataan)

Ekonomi: Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi: Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas: Tingkat pencapaian hasil program dengan target yagn ditetapkan. Ekuitas: Mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraaan ekonomi. Ekualitas: Penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

MM Unila

Masyarakat (Publik) Good Public & Corporate Governance Public money Kesejahteraan Masyarakat Organisasi Sektor Publik Public Accountability Financial Acc. Managerial Acc. Process Acc. Political Acc. Policy Acc. For Probity & Legalitiy Transparency Informativeness Openess Disclosure Value For Money Economy Efficiency Effectiveness Equity Equality REFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK REFORMASI MANAJEMEN, ANGGARAN, AKUNTANSI, AUDIT, LEMBAGA, MORAL RERANGKA REFORMASI SEKTOR PUBLIK

GOOD PUBLIK GOVERNANCE Pengertian: suatu penyelanggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip permusyawaratan dan permufakatan dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan rerangka kerja, legal dan polotik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (world Bank)

Pilar Good Governance Corporate Governance Good Governance Public Governance Civil Society MM Unila

Peran Masing-masing Komponen Corporate Governance Goverment a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable d. Menegakkan HAM e. Melindungi lingkungan hidup f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik MM Unila a. Menjalankan industri b. Menciptakan lapangan c. d. e. f. g. h. kerja Menyediakan insentif bagi karyawan Meningkatkan standar hidup masyarakat Memelihara lingkungan hidup Menaati peraturan Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM Civil Society a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi b. Mempengaruhi kebijakan publik c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah e. Mengembangkan SDM f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE MENURUT UNDP 1. Partisipasi 2. Rule of law 3. Transparancy 4. Responsivness 5. Concensus orientation 6. Equity 7. Efisiensi dan efektiveness 8. Akuntabilitas 9. Strategic vision

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawab kan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. .

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

Prinsip-Prinsip Good Governance Visionary Openness & Transparency Participation Accountability Rule of Law Democracy Profesionalism & competency Responsiveness Efficiency & Effectiveness Decentralization private Sect & civil society partnership commitment to reduce Inequality commitment to envir. protection commitment to Fair Market MM Unila Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah

AKUNTABILITAS 1. Pengertian 2. Jenis akuntabilitas: akuntabilitas vertikal dan horizontal 3. Empat dimensi akuntabilitas: a. akuntabilitas kejujuran & hukum b. akuntabilitas proses c. akuntabilitas program d. akuntabilitas kebijakan

Pengertian § Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kpd pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertggjwban tsb. Magister Manajemen Unila

§ Pada kontek pemerintah: l Pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Magister Manajemen Unila

Accountability Vertical accountability Merupakan pertggjwban atas pengelolaan dana kepada otoritas yg lbh tinggi. Magister Manajemen Unila Horizontal Accountability merupakan pertggjwban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas

Siklus Sistem Akuntabilitas Publik LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT AMANAH PUBLIC ACCOUNTABILITY FORMULASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN LAPORAN AKUNTABILITAS

Accountability for probity & Legality § Accountability for probity : terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse for power) § Legal accountability: terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik

Process accountability § Apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajamen, dan prosedur administrasi § Bentuk akuntabilitas: l Pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan murah biaya

Program accountability § Menimbang apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak; dan § Apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

Policy accountability § Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menuju Pengelolaan Daerah yang Semakin Berkualitas UU 25/2004 UU 17/2003 UU 15/2004 UU 1/2004 PP PP PP UU 32/2004 UU 33/2004 Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004 misal: PP 24/2005 PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) Pasal 155 PP 58 /2005 Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004 PERMENDAGRI 13 / 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah Pasal 330 Permendagri 13/2006 Perda Pokok 2 Pengelolaan Keu Daerah Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keu Daerah Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan per. UUan menuju. . . SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD