AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DEFINISI PENDAPATAN Semua penerimaan

AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA

DEFINISI PENDAPATAN • Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan ü Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ü

1. PENDAPATAN DIAKUI DALAM PERIODE BERJALAN DAN AKHIR PERIODE AKUNTANSI 2. PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN JUMLAH KAS YANG DITERIMA Kebijakan Akuntasi Pendapatan 3. PADA AKHIR TAHUN PERLU ADA PENYESUAIAN ATAS PENDAPATAN YANG TELAH MENJADI HAK SAMPAI AKHIR PERIODE AKUNTANSI 4. PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN ASAS BRUTO DAN TIDAK BOLEH DIKOMPENSASI DG PENGELUARAN 4

BUKU KAS UMUM (BKU) BENDAHARA PENERIMAAN: NO TGL KODE URAIAN REK. PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp. ) (Rp) 1 1/4/10 XXXX Pajak Daerah 200. 000 - 2 1/4/10 XXXX Retribusi Daerah 400. 000 - 3 1/4/10 XXXX Lain-lain PAD yg Sah 300. 000 - 4 2/4/10 XXXX Penyetoran Pendapatan - 900. 000

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Pendapatan di SKPD Transaksi Standar Jurnal D K Penerimaan Pendapatan Kas di Bend. Penerimaan 200 Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah 200 D K Penerimaan Pendapatan Kas di Bend. Penerimaan 400 Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah - 400 D K Penerimaan Lain-lain Kas di Bend. Penerimaan 300 PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah 300 Standar Jurnal untuk mencatat penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah RK- Pemda Kas di Bend. Penerimaan D 900 K 900

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Pendapatan di Pemda (PPKD) Transaksi Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Kas di Kas Daerah Dana Perimbangan Pend. Dana Perimbangan D K 5000 D K Penerimaan Pendapatan Kas di Kas Daerah 2500 lain-lain yang sah Lain-lain Pend. Daerah yg sah - 2500 Standar Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan dari SKPD Penyetoran Pendapatan dari SKPD “B” Kas di Kas Daerah RK- SKPD “B” D 900 K 900

1. Pengembalian Pendapatan sifatnya berulang tahun berjalan maupun periode sebelumnya dan tdk berulang periode berjalan Standar Jurnal untuk mencatat pengembalian Pendapatan di Pemda (PPKD) Transaksi Standar Jurnal Pengembalian kelebihan Pendapatan SKPD “B” RK- SKPD “B” 100 jt Kas di Kas Daerah D K 100 Standar Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan dari SKPD Pengembalian kelebihan Pendapatan SKPD “B” Pendapatan Retribusi 100 jt dari Retribusi RK- Pemda D 100 K 100

2. Pengembalian Pendapatan sifatnya tdk berulang terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan Pemda (PPKD) Standar Jurnal untuk mencatat pengembalian Pendapatan yang sifatnya tidak berulang tahun lalu di Pemda (PPKD) Transaksi Standar Jurnal Pengembalian kelebihan Pendapatan , sifatnya SILPA tidak berulang Kas di Kas Daerah D K 100

AKUNTANSI PENDAPATAN – YANG DIKONSOLIDASI (DIGABUNG) DENGAN MENGGUNAKAN REKENING “RK “ REKENING KONTROL FUNGSI AKUNTANSI PPK – SKPD - DISPENDA FUNGSI AKUNTANSI BUD/PPKD – SKPKD 1. KETIKA BENDAHARA PENERIMAAN SKPD MENERIMA PENDAPATAN (PAJAK, RETRIBUSI DLL), MISAL RP. 40. 000 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK, RETRIBUSI DEBIT 40 JT - KREDIT - 40 JT TIDAK MENCATAT 2. PADA SAAT BENDAHARA PENERIMAAN SKPD SETOR UANG KE KAS UMUM DAERAH RP. 40. 000 R/K PEMDA KAS DI BENDAHA PENERIMAAN DEBIT 40 JT - KREDIT 40 JT KAS DI KAS DAERAH R/K SKPD – DISPENDA, ? DEBIT 40 JT - KREDIT 40 JT 3. PADA SAAT BENDAHARA UMUM DAERAH TERIMA UANG DARI DANA ALOKASI UMUM 600 JT TIDAK MENCATAT KAS DI KAS DAERAH PENDAPATAN D A U DEBIT 40 JT - KREDIT DEBIT 2 JT - KREDIT 40 JT 4. TERJADI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENDAPATAN PADA SKPD, MISAL RP. 2. 000 PENDAPATAN R/K PEMDA DEBIT 2 JT - KREDIT - 2 JT R/K SKPD – DISPENDA, ? KAS DI KAS DAERAH Untuk pendapatan dari penjualan aset tetap, perlu jurnal korolari 2 JT

DEFINISI BELANJA Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

AKUNTANSI BELANJA Belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. 1. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan : a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa dan; c. Belanja Modal;

2. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan : a. Belanja pegawai, b. Belanja Bunga, c. Belanja Subsidi, d. Belanja Hibah, e. Belanja Bantuan Sosial, f. Balanja bagi hasil dengan Prov/Kab/Kot dan Desa, g. Belanja Bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kot dan Desa, h. Belanja tak terduga.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA OPERASIONAL 1. Belanja diakui dalam periode berjalan 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan 3. Pada akhir tahun perlu penyesuaian atas jumlah belanja non modal yg sudah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA NON MODAL BELANJA MODAL 1. DIDASARKAN PADA JUMLAH KAS YANG DIKELUARKAN 2. PADA AKHIR TAHUN PERLU PENYESUAIAN ATAS JUMLAH BELANJA NON MODAL YG SUDAH MENJADI KEWAJIBAN TETAPI BELUM ADA REALISASI PENGELUARAN KAS BELANJA MODAL DIAKUI DALAM PERIODE BERJALAN PADA SAAT AKTIVA DIBELI, TELAH DITERIMA DAN HAK KEPEMILIKANNYA TELAH BERPINDAH 15

AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara ü Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. ü Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU ü

AKUNTANSI BELANJA Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. ü Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP 2 D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja. ü

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA PADA SKPD 1. Kewenangan SKPD dalam Transaksi Belanja meliputi : a. Belanja tidak langsung, yaitu Belanja Pegawai b. Belanja Langsung yaitu, 1). Belanja Pegawai, 2). Belanja Barang dan Jasa dan 3). Belanja Modal 2. Transaksi belanja dicatat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) 3. Transaksi belanja dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga 4. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang “Belanja” 5. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berikutnya dicatat sebagai “Pendapatan lain-lain”

……. Lanjutan Akuntansi Belanja pada SKPD 6. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasar asas Bruto, 7. Untuk “Belanja Modal”, pencatatannya dilakukan secara Corolary, yaitu dicatat dengan 2 jurnal : a. Satu jurnal untuk mencatat “Belanja” b. Satu jurnal untuk mencatat “Aset” yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. 8. Transaksi belanja SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu: a. Pembayaran dengan SP 2 d UP/GU/TU b. Pembayaran dengan SP 2 D LS 9. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan harus diakui sebagai utang.

Standar Jurnal untuk mencatat transaksi Belaja di SKPD Transaksi Standar Jurnal D K Kas di Bend. Pengeluaran 40 jt RK- Pemda 40 jt Pelaksanaan belanja, D K menggunakan Uang Belanja Barang 35 jt Persediaan (UP) 35 jt Kas di Bend. Pengeluaran 35 jt Pelaksanaan belanja, D K menggunakan SP 2 D-LS Belanja ……. 400 jt 400 jt RK- Pemda 400 jt Penerimaan SP 2 D UP /GU /TU 40 jt oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Pengembalian uang Persediaan dari SP 2 D UP/TU dari SKPD ke Pemda Penyetoran Uang Persedian (UP) ke Kasda, Misal ahir tahun RK- Pemda Kas di Bend. Pengeluaran D 5 jt - K 5 jt

Khusus transaksi yang mengahasilkan aset tetap, PPK – SKPD juga mengakui penambahan aset Transaksi Standar Jurnal Dibeli Komputer 20 jt D dengan menggunakan Belanja Modal - Komputer 20 jt Uang Persediaan (UP) Kas di Bend. Pengeluaran Dibeli Komputer 20 jt D dengan menggunakan Belanja Modal – Komputer 20 jt SP 2 D - LS Kas di Bend. Pengeluaran D Pengakuan aset tetap 20 jt dari belanja modal SKPD Peralatan dan mesin Diinvestasikan dlm aset tetap - K 20 jt

AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA TANPA Pajak 1 AGUSTUS 2010, SKPD “X” MENERIMA SP 2 D UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA SEBESAR Rp. 6. 000, PADA SAAT SP 2 D DITERIMA, PPK-SKPD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN 1/8/2010 KAS BENDAHARA PENGELUARAN REF DEBIT KREDIT BKU 1 6. 000 - R/K PEMDA - 6. 000 PADA SAAT MEMBAYAR BARANG & JASA, PPK-SKPD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN 1/8/2010 BELANJA BARANG DAN JASA REF DEBIT KREDIT BKU 1 6. 000 - KAS BENDAHARA PENGELUARAN - 6. 000 BERSADARKAN SP 2 D SKPD “X”, PPKD MEMBUAT JURNAL SBB: NO TANGGAL NAMA REKENING &URAIAN REF DEBIT KREDIT 1/8/2010 R/K SKPD “X” SP 2 D 6. 000 - KAS DI KAS DAERAH - 6. 000

2. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DI SKPD DENGAN PAJAK DIPUNGUT SKPD. CONTOH: 5 AGUSTUS 2010, SKPD “X” MENERIMA SP 2 D BELANJA HONOR PANITIA KEGIATAN SEBESAR 4. 000, - PPH YANG DIPUNGUT SEBESAR RP 600. 000, BUKU KAS UMUM (BKU) BENDAHARA PENGELUARAN : NO TGL KODE REK. URAIAN 1 5/8/10 XXXX PENERIMAAN SP 2 D 2 1/4/10 XXXX BELANJA HONOR P. K 3 1/4/10 XXXX DIPUNGUT PPH 21 4 1/4/10 XXXX DISETOR PPH 21 PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp. ) (Rp) 4. 000 - 4. 000 600. 000 - - 600. 000

BERDASARKAN BKU BENDAHARA PENGELUARAN, PPK SKPD MEMBUAT JURNAL SEBAGAI BERIKUT : Transaksi NAMA REKENING &URAIAN Ref DEBIT KREDIT Pada Saat SP 2 D KAS BEND. PENGELUARAN diterima R/K PEMDA BKU 1 4. 000 - Pada saat Honor BELANJA HONOR PANITIA Dibayarkan KAS BEND. PENGELUARAN BKU 2 Pada saat pajak Honor dipotong KAS BEND. PENGELUARAN BKU 3 Pada saat pajak Disetorkan HUTANG PPH 21 - HUTANG PPH 21 KAS BEND. PENGELUARAN BKU 4 4. 000 - - 4. 000 600 - - 600

PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4. 000 DISERHKAN KEPADA SKPD “X”, MAKA PPKD AKAN MEMBUAT JURNAL SBB: 3. TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN Saat SP 2 D diberi Kan pd SKPD R/K SKPD “X” REF DEBIT KREDIT 4. 000 - KAS DI KAS DAERAH - 4. 000 PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DI SKPD DENGAN PAJAK DIPUNGUT PPKD (PEMDA) JURNAL YANG DIBUAT OLEH PPK SKPD “X” ADALAH SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN Ref DEBIT KREDIT Saat SP 2 D Diterima SKPD KAS BEND. PENGELUARAN BKU 1 4. 000 - Saat Belanja di bayarkan BELANJA HONOR PANITIA R/K PEMDA KAS BEND. PENGELUARAN BKU 2 4. 000 - 4. 000

PADA SAAT PENYERAHAN UANG BELANJA HONOR KEGIATAN Rp. 4. 000 KEPADA SKPD “X” DAN PEMBAYARAN PAJAK, MAKA PPKD AKAN MEMBUAT JURNAL SBB: TRANSAKSI NAMA REKENING &URAIAN Saat SP 2 D diberi Kan pada SKPD R/K SKPD “X” Saat PPKD memotong pajak KAS DI KAS DAERAH Saat PPKD bayar Pajak yg terhutan HUTANG PPh 21 KAS DI KAS DAERAH REF DEBIT KREDIT 4. 000 - - 4. 000 600 - - 600

SELESAI