AKUNTANSI PEMERINTAHAN BAB 5 Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

AKUNTANSI PEMERINTAHAN BAB 5 Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah

1. 2. 3. 4. 5. Ruang lingkup dan ciri sistem akuntansi pemerintah pusat Sistem Akuntansi instansi Laporan keuangan pemerintah pusat Pengelolaan keuangan daerah

1. Ruang lingkup Dan Ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat n n n . Ruang lingkup Sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Oleh itu SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemda (yang menggunakan APBD).

Ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat n n n Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Ciri – ciri sistem akuntansi pemerintah pusat: 1. Sistem yang terpadu Sistem pendekatan keseluruhan kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. 2. Akuntansi anggaran Anggaran pendapatan belanja negara sebagai landasan operasional keuangan tahunan. 3. Sistem pembukuan berpasangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi, Asset = kewajiban + Ekuitas dana. 4. Standar dan prinsip akuntansi Norma dan aturan dalam praktek yang dapat diterima oleh profesi, dunia usaha, departemen dan lembaga pemerintah. n

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) n n Sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengelola semua transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pusat yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan – badan diluar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2011). Analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintaha (PP No. 71 Tahun 2010).

3. Sistem Akuntansi Instansi n Sistem akuntansi instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat n Laporan keuangan pemerintah pusat adalah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah n Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. n Peraturan pemerintah dalam negeri (Pemdagri) nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Penyusunan APBD Cara penyusunan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yaitu : 1. Pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). 2. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPR untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak pemerintah daerah (Eksekutif) dilakukan oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, BAPPEDA dan pihak – pihak lain yang dianggap perlu sedangkan DPRD dilakukan oleh panitia anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap fraksi – fraksi. 3. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui peraturan daerah untuk disahkan. n

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Ø Pendapatan Daerah Meliputi penerimana, seperti : pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, jasa parkir kendaraan, jasa angkut sampah, dll. Ø Belanja Daerah Menurut program dan kegiatan, seperti : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja tidak terduga, dll. Ø Pembiayaan Penerimaan yang perlu dibayar atau pengeluaran yang akan diterima kembali, seperti : penerimaan pinjaman, pembayaran pokok hutang, dll. n

Latihan 1 1. Jelaskan perkembangan Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah? 2. Jelaskan cara penyusunan APBD dan struktur APBD ?

TERIMAKASIH