AKUNTANSI PAJAK PRODI S 1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

AKUNTANSI PAJAK PRODI - S 1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 1

Pokok Bahasan : 1. 2. 3. Pembukuan Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 2

A. Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 3

F Pentingnya pembukuan untuk perpajakan : 1. Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT. Mempermudah perhitungan pengahsilan kena pajak. Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. 2. 3. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 4

B. Persyaratan Pembukuan 1. 2. 3. 4. 5. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya. Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan. Pembukuan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 5

C. Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan WP yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya : penghasilan netonya dihitung berdasar norma perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 6

A. Tujuan Akuntansi Ø Komersial Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Pajak Menyajikan laporan keuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak. UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi Ø F Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 7

B. Lembaga Pembuat Ketentuan Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : Ø UU Perpajakan Ø Peraturan pemerintah Ø Keputusan Presiden Ø Keputusan Menteri Ø Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti : Majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 8

A. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan F 1. Tujuan Kebijakan Perpajakan : Aspek Alokasi Tax policy diarahkan pada sikap netral (tidak/cenderung pengaruhi alokasi & diserahkan pada mekanisme pasar). Aspek Distribusi Diarahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor-2 produksi dan pemerataan hasil pembangunan. Aspek Stabilisasi dilakukan melalui politik perpajakan, dimana pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan tingkat inflasi. 2. 3. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 9

F Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi : Ø Accrual Basis : pengakuan transaksi saat terjadi, dilaporkan pada periode tsb. Ø Going Concern : mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 10

B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan Menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem self assesment sebagai laporan pertangungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap WP. C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan : Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi : 1. Relevan 2. Dapat dimengerti 3. Keandalan 4. Dapat diperbandingkan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 11

D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laporan Keuangan bersifat historis Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi) Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya). Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP. Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 12

Pokok Bahasan : • Pendekatan Umum • Perbedaan Orientasi Pelaporan • Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan • Proses Penyusunan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 13

Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan Akuntansi dan Pajak : • F F F Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Terdapat dua pembukuan oleh perusahaan : ketentuan pajak & praktek komersial Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi. Pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial, kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan pajak. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi Pembukuan perusahaan sesuai SAK, namun preferensi diberikan pada ketentuan pajak jika ada pengaturan yang tidak sejalan dengan SAK. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 14

Terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan komersial dan fiskal, walaupun saling terkait secara ekstensif, terutama menyangkut tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan standar. F Laporan Keuangan Komersialàkonsep kewajaran penyajianàsolusi keraguan pengukuran : prinsip konservatif F Laporan Keuangan Fiskalàmenyimpang dari konsep kewajaranàbergantung pada kebijakan & keputusan otoritas perpajakan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 15

A. Penetapan Beban Dan Pendapatan F Praktek Komersial : pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran & pembebanan biaya dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. F Praktek Fiskal : kadang menyimpang dari prinsip tersebut. B. Konsistensi F Praktek Komersial : penerapan metode, kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan kuat penggantian. F Praktek Fiskal : juga seperti komersial, tetapi dalam konteks konsepsional ketentuan pajak dapat menentukan lain. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 16

C. Konservatisme F Praktek Komersial : konservatis terhadap transaksi yang belum terjadi faktaà pencadangan terhadap risiko kerugian. F Praktek fiskal : menganut realitas, dengan meneliti tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak, kecuali bank & asuransi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 17

Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 18

F Terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang berbeda (timing difference) aantara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi komersial untuk kontinuitas rekonsiliasi. F Perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan laba kena pajak (perpajakan) menimbulkan selisih, dicatat pada pos aktiva lain-lain di Neraca, yang secara teoritis dialokasikan dari waktu ke waktu. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 19

Pokok Bahasan : � Kas dan Bank � Sekuritas � Deposito � Wesel Tagih � Piutang � Persediaan � Biaya dibayar di muka Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 20

Kas : Alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. PSAK 2 setara kas adalah investasi yang sifatnya paling likuid, berjangka pendek dan dapat cepat dicairkan menjai kas tanpa menghadapi risiko Bank : sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Adapun yang bukan termasuk kas & bank yaitu dana yang disishkan untuk tujuan tertentu seperti : perangko, cek mundur, cek kosong, rekening giro pada bank luar negeri yang tidak dapat segera dibayar. Bunga rekening giro : F Akuntansi Komersial : dicatat sebagai pengahasilan F Akuntansi Fiskal : tidak dicatat sebagai penghasilan, karena bunga sudah dikenakan PPh dengan tarif final 20% dan tidak boleh digabung dengan penghasilan yang lain (dikenakan tarif umum). Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 21

Merupakan surat berharga yang mudah diperjualbelikan untuk investasi sementara memanfaatkan dana yang tidak digunakan (secondary cash reserves). Jenis Sekuritas : a. Saham Biasa & Saham Preferen Penghasilan dari Saham : dividen, saham bonus, hak membeli emisi saham & capital gains. Penghasilan dividen tidak dikenakan pajak. F Praktek Komersial : Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method & Lower Cost or Market F Praktek Fiskal : Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method Penghasilan dari penjualan saham tidak perlu dilaporkan dalam SPT dan dikonsolidasikan dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak final. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 22

b. Obligasi Bunga Obligasi dihitung sebagai penghasilan PPh yang dipungut atas bunga obligasi tidak boleh dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak yang dibayar di muka (pasal 23). c. Sekuritas yang lain F Commercial paper, promissory notes, bill of exchange, bankers acceptance, sertifikat deposito, repurchase agreement F Selisih nilai beli dan nilai jual / pelunasan merupakan penghasilan bagi pemegang sekuritas dan biaya bagi penerbit sekuritas. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 23

d. Deposito Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas, jangka pendek atau jangka panjang di dalam atau di luar negeri. Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on call. Bunga deposito dikenakan pajak 20% dan final. Bunga deposito merupakan penghasilan kena pajak yang bersifat final dan pajaknya tidak dapat dikreditkan. e. Wesel Tagih Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau jasa. Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan pemegang wesel dan biaya bagi penerbit promes. Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal 23 (WP dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri). Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 24

Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60 hari (jatuh tempo 9 Agustus 1996), didiskontokan kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1996. Jika disepakati tarif diskonto 12%, uang yang akan diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut : wesel tanpa bunga, dengan bunga 9% dan 15%. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 25

Penjelasan 26 Jenis Wesel Tanpa bunga Bunga 9% Bunga 15% Nominal Bunga : - 9%x(60/360)x 1. 000 - 15%x(60/360)x 1. 000 Tidak ada - 15. 000 - 25. 000 Nilai jatuh tempo : Diskonto : a. 12%x(45/360)x 1. 000 = b. 12%x(45/360)x 1. 015. 000 = c. 12%x(45/360)x 1. 025. 000 = 1. 000 1. 015. 000 1. 025. 000 15. 000 - 15. 225 - 15. 375 Hasil Penjualan : 985. 000 999. 775 1. 009. 625 04/11/2020 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa

Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel (holding period) sbb : Wesel dengan bunga 9% Wesel dengan bunga 15% 1. Penyesuaian penghasilan bunga(10 -25 juni 1993) Piutang bunga 3. 750 Pengahsilan bunga 3. 750 Piutang bunga 6. 250 Penghasilan bunga 6. 250 2. Pencatatan penjualan wesel Kas Rugi penjualan wesel Piutang bunga Piutang wesel 27 04/11/2020 999. 775 3. 975 3. 750 1. 000 Kas 1. 009. 625 Piutang bunga 6. 250 Piutang wesel 1. 000 Laba penjualan wesel 3. 375 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa

Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. F Untuk tujuan PPh : saat pencatatan penjualan mengikuti praktek akuntansi komersial. F Untuk tujuan PPn : dapat berbeda dengan akuntansi komersial & PPh. Pengusaha diminta untuk menerbitkan faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang dari penjualan (faktur standar) atau bersama-sama pada akhir bulan (faktur gabungan). F Untuk tujuan perpajakan : pembukuan penyisihan untuk potongan tunai & retur penjualan tidak diperkenankan, tetapi memberlakukan metode penghapusan piutang langsung (direct written off). Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 28

Merupakan piutang yang terjadi karena transaksi di luar aktivitas usaha. F Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan afiliasi dikarakteristik sebagai modal. F Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskalàdimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi/investasi. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 29

Merupakan aktiva : • Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (barang dagang & dan produk jadi) • Berada dalam proses produksi • Bahan baku dan bahan pembantu F F Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan consignor. Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut Metode FIFO & Harga Pokok Rata-rata. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 30

Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. F Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU PPh 1984 menyebutkan biaya yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun diamortisasi dengan tarif yang berlaku untuk aktiva golongan 1 (50%), golongan 2 (25%), golongan 3 (10%) atau metode satuan produksi. Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya tidak dibebankan melalui amortisasi lagi melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 31

UU PAJAK PENGHAILAN NO. 38 TAHUN 2008 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 32

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan atau amortisasi. Harta Berwujud yang tidak dapat disusutkan : Rumah milik perusahaan (bukan daerah terpencil ) yang ditempati pegawai merupakan pemberian kenikmatan, sehingga tidak dapat disusutkan kecuali pegawai yang menempati diberikan tunjangan perumahan sebesar biaya penyusutan rumah tersebut Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 33

PASAL 11 (6) UU NO. 36 TAHUN 2008 Tarif Penyusutan Masa Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun Bukan Bagunan : 4 tahun 25% 50% Kelompok 1 8 tahun 12, 5% 25% Kelompok 2 16 tahun 6, 25% 12, 5% Kelompok 3 20 tahun 5% 10% 20 tahun 10 tahun 5% 10% - Kelompok Harta Kelompok 4 Bangunan : Permanen Tidak Permanen Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 34

Tarif Penyusutan Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok 1 4 tahun 25% x HP 50% x NSB Kelompok 2 8 tahun 12, 5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6, 25% 12, 5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 35

1. 2. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk harta berwujud yang diperoleh setelah tanggal 1 Januari 2001, sedangkan untuk sebelumnya dimulai pada tahun saat digunakan aktiva tersebut. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 36

3. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak (KPP), WP dapat memulai penyusutan sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan (bulan produksi komersial) 4. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tanpa dikurangi taksiran nilai residu 5. Penyusutan fiskal dilakukan perjenis aktiva tetap Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 37

Small tools /perlengkapan yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan, misal sendok untuk usaha hotel, pembebanan biaya dapat berdasarkan jumlah pengantian atau pembelian baru Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 38

a. Perangkat Lunak Komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer atas biaya pengeluaran dan up grade berupa program aplikasi Umum : 1. Dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pengeluaran 2. Dikapitalisasi pada harga perolehan komputer, pembebanannya melalui penyusutan fiskal (kel 1) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 39

b. Program aplks khusus (kel 1) adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah sakit dsb, pembebanannya melalui penyusutan fiskal kelompok 1 Penyusutan komputer, printer, scanner, dan sejenisnya Diperoleh sebelum 8 April 02, disusutkan berdasarkan kel 2 (April 02), sebelumnya disusutkan kel. 1, Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 40

1. Kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan untuk seorang pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaannya, dan penggunaannya full time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan 2. Atas biaya pemeliharaan kendaraan dan perbaikan rutin termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebesar 50% 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 41

3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2 4. Yang dimiliki sebelum tanggal 18 April 2002, dihitung Nilai Sisa Buku Fiskal Kel. 2 tanggal 30 April 2002, 50% nya dapat dibebankan sebagai biaya peruahaan melalui penyuutan fiskal Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 42

Masa manfaat penyusutan fiskal lebih pendek dibandingkan masa penyusutan komersial mengakibatkan pada awal tahun investasi, penyusutan fiskal lebih besar dibanding penyusutan komersial, laba fiskal lebih kecil dibandingkan laba komersial dan PPh terhutang menurut fiskal lebih kecil dari beban PPh menurut akuntansi, dengan PSAK No. 46 akan dibukukan dalam Kewajiban Pajak Tangguhan (Deffered Tax Liabilities) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 43

Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 44

Untuk mendapatkan pajak yang masih harus dibayar pada suatu tahun pajak maka atas pajak yang terutang perlu dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 45

� Yag perlu diperhatikan atas pajak-pajak yang dapat di kresitkan antar lain : 1. PPh yang dapat dikreditkan tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan 2. Masa bulan perolehan PPh yang dikreditkan berada pada masa tahun PPh yang terutang Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 46

�PPh 21 �PPh 22 �PPh 23 �PPh 24 Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri �PPh Pasal 25 �Fiskal Luar Negeri Surat Tagihan Pajak (STP) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 47

� Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang timbul karena adanya transaksi pada masa sebelumnya Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 48

� 1. Kewajiban Jangka Pendek � 2. Kewajiban Jangka Panjang � 3. Kewajiban Lain Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 49

Adalah : kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama (PSAK No. 9 Buku SAK 1994) Kewajiban Lancar mencakup antara lain : ◘Hutang Dagang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal. Hutang dagang dapat dicatat dengan Metode: ◑ Metode Bruto → jumlah yang harus dibayar, tanpa potongan tunai ◑ Metode Netto → jumlah yang harus dibayar jika ada potongan tunai Untuk pembelian BKP, maka dalam jumlah hutang, termasuk PPN Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 50

Contoh: Tanggal 15 Januari 2008 dibeli barang kena pajak Rp. 10. 000. Tanggal 10 Pebruari 2008 hutang itu dilunasi Pencatatan berdasarkan metode bruto: 15 Januari 2008 Pembelian PPN Masukan Hutang Dagang 10 Pebruari 2008 Hutang Dagang Kas 10. 000 1. 000 11. 000 ◘ Hutang Wesel Dapat terjadi sebagai transformasi hutang dagang atau yang dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman Apabila atas wesel, harus dibayar bunga/dipotong bunga (diskonto), maka bunga (diskonto) yang dibayar atas wesel harus dicatat terpisah. Contoh: Tanggal 1 Juli 2008 PT Adhitya meminjam uang dari bank dengan menyerahkan surat promes Rp. 10. 000 dengan diskonto 12% dan jangka waktu 12 bulan Pencatatan pinjaman: 1 Juli 2008 Kas Diskonto wesel bayar Wesel bayar Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 8. 800. 000 1. 200. 000 10. 000 04/11/2020 51

31 Desember 2008 Biaya bunga 600. 000 Diskonto wesel bayar Rugi-Laba 600. 000 Biaya bunga 600. 000 Pelunasan Wesel bayar Kas 100. 000 ◘ Hutang Deviden Utang dividen timbul, jika sudah ada pengumuman pembagian laba. Sesuai dengan ketentuan UU PPh, maka terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh 23 sebesar 10 % Final, (ketentuan ini mulai berlaku 1 Januari 2009) apabila dividen dibagikan kepada WPOP, sedangkan bagi WP Badan harus dilihat berdasarkan kepemilikan sahamnya. Contoh: Tanggal 20 Desember 2008 PT Radhitya mengumumkan akan membayar deviden tunai Rp. 10. 000 pada 10 Januari 2009. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 52

Pencatatan: 20 Desember 2008 Laba ditahan 10. 000 Hutang deviden PPh ps 23 harus dibayar 8. 500. 000 10 Januari 2009 Hutang deviden Kas 8. 500. 000 Saat Pelunasan PPh 23 harus dibayar Kas 1. 500. 000 Berdasarkan Akuntansi Komersial, pengumuman dividen saham, tidak menimbulkan hutang dividen bagi perusahaan ◘ Biaya yang Masih harus dibayar Ada beberapa jenis biaya yang telah terjadi , tetapi pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Contohnya : gaji karyawan dan bunga pinjaman. Biaya yang masih harus dibayar, diketahui pad sat penutupan buku dan dicatat sebagai biaya pada periode terjadinya biaya. ◘ Pendapatan diterima dimuka : penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa, yang diterima sebelum terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban penerima pembayaran untuk menyerahkan barang dan jasa di kemudian hari. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 53

2. Kewajiban Jangka Panjang ◘ Hutang Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu Menurut spesifikasi dan sifat kewajiban yang melekat pad emitennya terdiri dari : ∙ obligasi hipotik ∙ obligasi dengan jaminan surat berharga ∙ obligasi dengan jaminan pihak ketiga ∙ obligasi tanpa jaminan ∙ obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit ∙ obligasi dengan hak atas laba ∙ obligasi konversi Menurut pembuktian atas kepemilikan ∙ obligasi terdaftar ∙ obligasi tanpa registrasi Menurut cara pelunasan dan tanggal jatuh tempo ∙ obligasi dengan satu tanggal jauth tempo ∙ obligasi seri ∙ obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 54

Sebagaimana saham, pada obligasi juga dapat terjadi adanya agio dan disagio. Hal ini merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal , yaitu agio mengurangi biaya bunga dan sebaliknya disagio menambah biaya bunga. Untuk penyesuaian rugi laba, penyesuaian dilakukan dengan amortisasi tahunan terhadap jumlah agio atau disagio. Penghasilan bagi pemodal baik berupa bunga maupun amortisasi disagio merupakan Penghasilan Kena Pajak. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, disebutkan bahwa bagian keuntungan yang didistribusikan kepada pemegang obligasi yang mempunyai hak terhadap laba merupakan dividen, sehingga bagi emiten obligasi, hanya bunga tetap yang dianggap sebagai biaya pengurang PKP, sedangkan bagian laba variabelnya diperlakukan sama dengan dividen. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 55

3. Restrukturisasi Hutang ⇨mencegah penyitaan dan pengaduan kepailitan. Restrukturisasi dapat berupa pertukaran aktiva, pertukaran ekuitas dan modifikasi persyaratan. Restrukturisasi dapat menyebabkan total pembayaran melebihi nilai utang terbaru 4. Kewajiban yang lain • hutang yang besarnya bergantung pada hasil usaha • ∙piutang dagang yang digadaikan • ∙penjualan piutang wesel • ∙ endosemen atau wesel bayar • ∙ sengketa hukum • ∙ kewajiban sesuai dengan kontrak • ∙ pembelian aktiva tetap atau pembangunan aktiva tetap berdasarkan kontrak Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 56

� Hutang Pajak Penghasilan � Hutang Pihutang PPN dan PPn BM Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 57

Pajak Penghasilan Pasal 25 ∙ pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25 (misalnya 1/12 dari PPh terhutang menurut SPT tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak) ∙ pembayaran angsuran merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak Penghasilan Pasal 21 ⇨ Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan (withholding system) pada saat penghasilan itu dibayarkan Contoh: PT Adhitya pada januari 2009 membayarkan gaji dan upah sebagai berikut: Jumlah brutto Rp. 100. 000 Potongan: Iuran pensiun Rp. 5. 000 Premi astek 2. 500. 000 Pajak penghasilan 12. 500. 000 20. 000 Dibayarkan Rp. 80. 000 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 58

Pencatatan oleh perusahaan a. Pada saat penghitungan dan pemotongan pajak iuran pensiun & premi astek: Biaya gaji 100. 000 Hutang iuran pensiun 5. 000 Hutang premi astek 2. 500. 000 Hutang PPh pasal 21 12. 500. 000 Kas 80. 000 b. Pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya ke kas negara Hutang PPh ps 21 12. 500. 000 Hutang iuran pensiun 5. 000 Hutang premi astek 2. 500. 000 Kas 20. 000 Pajak Penghasilan Pasal 22 ⇨ dipungut dari potensi penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau kegiatan dibidang lain Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 59

Contoh: PT Adhitya ditunjuk sebagai pemungut PPh ps 22 atas transaksi yang dilakukan melalui badan itu. Januari 200, PT Iwan melakukan transaksi senilai Rp. 100. 000 dengan PT Adhitya. Tarif PPh pasal 22 misalnya 2, 5%. Oleh karena itu, PT Iwan selain membayar nilai transaksi Rp. 100. 000 masih harus menambah pembayaran PPh ps 22 Rp. 2. 500. 000 ( 2, 5% x 100. 000) Pencatatan yang dilakukan PT Adhitya a. Pada waktu memungut PPh pasal 22 Kas 102. 500. 000 Hutang PPh ps 22 2. 500. 000 Penjualan 100. 000 b. Pada waktu penyetoran PPh pasal 22 Hutang PPh pasal 22 2. 500. 000 Kas 2. 500. 000 Pajak Penghasilan Pasal 23 ⇨ pemotongan pajak penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan imbalan atas jasa. ⇨ tarif potongan 15% atas jumlah penghasilan brutto atau prakiraan penghasilan netto ⇨pengecualian: pembayaran bunga kepada bank, sewa kepada perusahaan sewa guna usaha, bunga simpanan tertentu Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 60

Contoh: PT Adhitya membayar bunga kepada PT Iwan Rp. 50. 000 Pencatatan: a. Pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15% Biaya bunga 50. 000 Hutang PPh pasal 23 7. 500. 000 Kas 42. 500. 000 b. Pembayaran pajak ke kas negara Hutang PPh pasal 23 7. 500. 000 Kas 7. 500. 000 Pajak Penghasilan pasal 26 ⇨ pemotongan pembayaran dividen dan bunga kepada wajib pajak luar negri ⇨ tarif 20% dari jumlah brutto Contoh: PT Adhitya membayar premi asuransi Rp. 10. 000 kepada X Co. Ltd. Dan atas premi itu diperkirakan penghasilan 50%, maka PT Adhitya harus memotong pajak Rp. 1. 000 (20% x 50% x Rp. 10. 000) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 61

II. PPN dan PPn BM ⇨ Penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan dikenakan pajak penghasilan, sedangkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN dan PPn BM Contoh: PT Adhitya pada januari 2008 melakukan pembelian barang dan jasa kena pajak Rp. 10. 000 dan menyerahkan barang kena pajak Rp. 15. 000. Tarif PPN 10%, kalau semua pajak masukan dapat dikreditkan maka pencatatan: Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 62

a. Pembelian barang dan jasa Pembelian 10. 000 PPn masukan 1. 000 Kas/Hutang 11. 000 b. Penjualan barang Kas/ Piutang 16. 500. 000 Penjualan 15. 000 PPn keluaran 1. 500. 000 c. Pada saat penyetoran PPN keluaran 1. 500. 000 PPN masukan 1. 000 PPN harus dibayar Kas Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 500. 000 04/11/2020 63

Hutang Pajak yang lain ⇨ PBB, pajak yang dipungut pemerintah daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor), retribusi ⇨ pajak tersebut umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan ⇨ pada penutupan tahun, pajak itu dipindahkan sebagai biaya pada laporan laba-rugi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 64

� Modal Saham � Saldo Laba � Right, Warrant, dan Opsi atas Saham � Penyesuaian Modal � Selisih Penilaian Kembali Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 65

⇨ merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan terbatas yabg dikontribusikan pemilik. Jenis saham: ∙ saham biasa ∙ saham preferen, hak preferensi: a. pembagian aktiva lebih dulu pada saat likuidasi b. pembagian deviden c. convertible d. dapat ditebus kembali Agio : selisih lebih antara nilai nominal dan harga pasar Disagio : selisish kurang antara nilai nominal dan harga pasar Cara pembayaran saham: tunai, angsuran, penukaran dengan saham perusahaan lain Contoh: ∙ PT Darma menempatkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp. 10. 000 dengan harga Rp. 15. 000 per lembar Pencatatan: Kas 15. 000 Modal saham Agio saham Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 10. 000 5. 000 04/11/2020 66

Treasury Stock: pembelian kembali saham oleh perusahaaan penerbit saham tersebut Pencatatan treasury stock: ∙ Cost method : sebesar jumlah yang semula diterima apabila saham itu akan dikeluarkan lagi ∙ Par value method : apabila saham dianggap ditarik dari peredaran Penerimaan dari treasury stock dapat dianggap sebagai deviden apabila: a. Dalam tahun lampau diperoleh laba b. Kelebihan penerimaan diatas harga perolehannya Saham preferen dapat ditukar dengan saham biasa: ⇨selisih NB saham preferen (nominal + agio) dengan NNom saham biasa dapat merupakan agio saham biasa (kalau lebih besar) ⇨ dibebankan kepada laba yang ditahan (kalau lebih rendah) Contoh: PT Iwan mempunyai 1000 lembar saham prioritas convertible dengan harga nominal @Rp. 10. 000. Agio saham Rp. 2. 500. 000. Pada 2 Januari 2009 diumumkan saham itu dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nilai nominal @ 5. 000, dengan proporsi 1 lb saham prioritas mendapat 3 lb saham biasa Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 67

Pencatatan oleh PT Iwan Modal saham prioritas 10. 000 Agio saham prioritas 2. 500. 000 Laba ditahan 2. 500. 000 Saham biasa (3. 000 x 5. 000) 15. 000 Untuk tujuan pajak: ⇨ pembebanan kepada laba ditahan 2. 500. 000 dianggap sebagai pembagian deviden kepada pemegang saham prioritas ⇨ PT Iwan harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15%, kecuali pemegang saham itu sebuah badan ⇨ penerima saham memperhitungkan dividen 2. 500. 000 dan mengkreditkan PPh pasal 23 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 68

B. Saldo Laba dan Distribusi Laba 1. Saldo Laba(laba ditahan) ⇨ PSAK No. 21 : saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba periode lalu. Contoh: PT Darma dalam tahun 2008 memperoleh penghasilan kena pajak Rp. 100. 000. Penghasilan itu diperoleh setelah eliminasi penghasilan antar badan Rp. 34. 000 dan pengeluaran untuk karyawan yang berupa fasilitas dan kenikmatan Untuk keperluan perpajakan, penghasilan dan laba 2008 PT Darma yang dapat ditransfer ke saldo laba dihitung sbb: Penghasilan kena pajak Rp. 100. 000 Pajak penghasilan 21. 250. 000 78. 750. 000 Penghasilan bukan objek pajak 34. 000 + 112. 750. 000 Pengeluaran bukan pengurang PKP 20. 000 – Penghasilan dan laba 92. 750. 000 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 69

2. Distribusi Laba ⇨ deviden : distribusi laba kepada para pemegang saham Bentuk pembagian deviden: ⇨ uang kas, harta selain kas, surat hutang, saham perusahaan sendiri Distribusi dividen menyebabkan berkurangnya jumlah saldo laba Pengecualian : a. dividen saham dalam bentuk pemecahan saham b. Dividen likuidasi c. Pembagian lainnya yang bukan merupakan dividen dalam pengertian akuntansi komersial, tetapi diperlakukan seperti itu dalam perpajakan Pengertian deviden dalam perpajakan: a. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran b. Penerimaan atau perolehan dari pembelian kembali sebagian atau seluruh saham yang disetor c. Pembayaran kembali sebagian atau seluruh penyetoran modal, sepanjang terdapat laba dari tahun-tahun lampau, kecuali dalam pengecilan modal statuter d. Pembayaran kepada atau penerbitan tanda-tanda laba e. Laba yang dibagikan kepada pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam laba f. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi persero yang dibebankan sebagai biaya perusahaan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 70

Yang dipertimbangkan dalam pembagian deviden: Tanggal pengumuman, pendaftaran, dan pembayaran ∙ deviden secara resmi terhutang saat dilakukan pengumuan pembagian deviden Contoh 1: Tanggal 20 Desember 2008 PT Darma mengumumkan akan membagi deviden sejumlah Rp. 10. 000. Pada tanggal 5 Januari 2009 dividen dibayar tunai Pencatatan: a. 20 Desember Saldo laba Hutang deviden Hutang PPh pasal 23 10. 000 b. 5 Januari HUtang dividen Hutang PPh pasal Kas 8. 500. 000 1. 500. 000 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 8. 500. 000 10. 000 04/11/2020 71

Jika dividen, dilunasi dengan penyerahan sekuritas PT Q yang mempunyai nilai nominal Rp. 10. 000 dengan kurs 110 (semula diperoleh dengan kurs 105) maka pencatatan berdasarkan nilai pasar tampak sebagai berikut: Investasi sekuritas PT Q Laba atas investasi sekuritas 500. 000 Saldo laba Hutang deviden 11. 000 Hutang deviden Investasi sekuritas PT Q 11. 000 11. 000 Contoh 2: PT Darma membagikan deviden yang berupa treasury stock dengan harga pasar Rp. 11. 500. 000. Harga perolehan saham itu Rp. 10. 500. 000. Pencatatan yang dibuat oleh badan (tanpa memperhatikan PPh pasal 23 dan pasal 26) sebagai berikut: Saldo laba 11. 500. 000 Treasury stock 10. 500. 000 Agio saham transaksi TS 1. 000 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 72

C. Riht, Warrant, dan Opsi atas Saham Perusahaan yang berkeinginan melakukan emisi saham dapat memberikan kesempatan pertama untuk membeli saham kepada: • pemegang saham lama (dalam bentuk pre-emptive stock right) • pemegang sekuritas yang lain • opsi kepada pejabat atau karyawan perusahaan Pencatatan penerbitan right : dalam memorial Bagi investor, pengumuman right secara komersial diikuti dengan relokasi biaya (harga) perolehan saham. Harga perolehan relokasi dipakai sebagai unsur penambah harga saham baru Contoh: PT Iwan memiliki 100 lembar saham PT Andi (dari total 1000 lembar). Nilai Nominal saham Rp. 10. 000 dan dibeli dengan harga Rp. 18. 000 per lembar. PT Andi mengumumkan tiap 4 lembar saham lama dapat membeli 1 lembar saham emisi baru dengan harga Rp. 11. 000. Saham lama dijual di pasar dengan harga sebesar Rp. 14. 500 (tanpa right), sedangkan right dapat dijual dengan harga Rp. 500. Alokasi harga perolehan yang dilakukan PT Iwan sebagai berikut: Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 73

a. b. Right = 500/(14. 500 + 500) x Rp. 18. 000 = Rp. 600 per lembar Saham = Rp. 18. 000 - Rp. 600 = Rp. 17. 400 Atas alokasi harga perolehan dicatat: Hak atas saham PT Andi (600 x 100) Rp. 60. 000 Investasi saham PT Andi Rp. 60. 000 Bila hak atas saham itu dimanfaatkan, dicatat: Investasi saham PT Andi Rp. 335. 000 Kas Hak atas saham PT Andi Rp. 275. 000 Rp. 60. 000 Nilai saham baru sebanyak 25 lembar yang dibeli sebesar 25 x Rp. 11. 000, ditambah dengan harga right Rp. 60. 000 dan jumlah totalnya Rp. 335. 000 Kalau right dijual semua dengan harga Rp. 875 per lembar, dibuat catatan sbb: Kas (100 x 875) Rp. 87. 500 Hak beli saham PT Andi Rp. 60. 000 Laba penjualan hak beli saham PT Andi Rp. 27. 500 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 74

• Warrant Penerbitan saham preferen atau obligasi sering diikuti dengan hak untuk membeli saham biasa perusahaan. Contoh: PT Surya menerbitkan 100 lembar saham preferen dengan nominal Rp. 10. 000 dengan harga Rp. 12. 000. Pemegang saham preferen itu dapat memesan saham biasa dengan nominal Rp. 5. 000 dengan harga Rp. 6. 500. Segera setelah penerbitan saham preferen warrant terjual dengan harga Rp. 1. 000, sedangkan saham preferen tanpa warrant dijual dengan harga Rp. 11. 500 Harga perolehan warrant = 1. 00/(11. 500 + 1. 000) x 12. 000 = Rp. 960. 000 atau sebesar Rp. 960 per lembar. Pada saat penjualan 100 lembar saham preferen oleh PT Surya dibuat catatan sbb: Kas Rp. 12. 000 Saham preferen Rp. 10. 000 Agio saham preferen 1. 040. 000 Warrant saham biasa 960. 000 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 75

Bila warrant dipakai semua, dicatat: Kas Rp. 6. 500. 000 Warrant atas saham biasa 960. 000 Saham biasa Rp. 5. 000 Agio saham biasa 2. 460. 000 Bila warrant dibiarkan kadaluarsa, dicatat: Warrant atas saham biasa 960. 0000 Tambahan setoran modal kadaluarsa-warrant 960. 000 secara komersial, kadaluarsanya warrant dianggap sebagai transaksi modal tidak ada keuntungan yang dilaporkan • Opsi saham Merupakan pemberian hak berpartisipasi karyawan dalam pemilikan perusahaan Nilai yang dicatat dalam realisasi program sebesar nilai pertukaran yang terjadi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 76

D. Penyesuaian Modal karena Kuasi Reorganisasi Kuasi reorganisasi (atau restrukturisasi kapital) merupakan prosedur penataan kembali modal yang dilakukan untuk menutup kerugian struktural (kerugian terus-menerus) atau defisit dalam jumlah yang material tampilan struktur perusahaan menjadi lebih baik Contoh: Neraca PT Darma per 31 Desember 2008, sebagai berikut Aktiva lancar Peralatan Akumulasi depresiasi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 300. 000 Hutang 2. 000 Modal saham (600. 000) Tambahan modal distr Saldo laba 1. 700. 000 400. 000 1. 500. 000 300. 000 (500. 000) 1. 700. 000 04/11/2020 77

Untuk menutup jumlah negatif saldo laba, dilakukan kuasi reorganisasi sbb: 1. Peralatan dinilai kembali sebesar harga pasar menjadi Rp. 920. 000 (semula 1. 400. 000) 2. Dalam aktiva lancar terdapat persediaan yang overstated Rp. 80. 000 dan Rp. 40. 000 merupakan piutang tak tertagih 3. Nilai nominal saham diturunkan menjadi Rp. 40 per saham (semula Rp. 100) Pencatatan yang dilakukan sbb: 1. Saldo laba Akumulasi depresiasi 2. 3. 4. Saldo laba Aktiva lancar Modal saham (nom Rp. 100) Modal saham (nom Rp. 40) Tambahan modal disetor Saldo laba Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa Rp. 480. 000 Rp. 120. 000 Rp, 120. 000 Rp. 1. 500. 000 Rp. 900. 000 Rp. 1. 100. 000 04/11/2020 78

Setelah kuasi reorganisasi Aktiva lancar Peralatan Akumulasi depresiasi 180. 000 Hutang 2. 000 Modal saham (1. 080. 000) Tambahan modal disetor Saldo laba 1. 100. 000 400. 000 600. 000 1. 100. 000 Kuasi reorganisasi PT Darma dapat menimbulkan beberapa implikasi sbb: 1. Pengurangan nilai persediaan dan penghapusan piutang memerlukan suatu penelitian yang seksama sebab ketentuan pajak menganut asas material (bagaimana faktanya). Secara jelas pengurangan nilai persediaaan tidak diperkenankan, sedangkan penghapusan piutang harus didukung oleh beberapa fakta. 2. Devaluasi peralatan (aktiva tetap) tak mudah diizinkan karena pajak menganut harga historis 3. Penghapusan rugi (defisit Rp. 500. 000) dapat menghilangkan hak konpensasi kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU PPh 1984 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 79

E. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Akuntansi menganut harga historis dan harga pertukaran. Penyimpangan dasar harga historis dapat diterima apabila: a. Terdapat perubahan harga yang cukup material dan secararelatif bersifat permanen b. Memperoleh fasilitas perpajakan c. Untuk penjualan saham di pasar modal d. Untuk tujuan penggabungan usaha . Ketentuan revaluasi sejak tahun 1996: Harus dilakukan dengan bantuan lembaga appraisal yang disahkan Mentri Keuangan berdasarkan harga pasar wajar Hanya boleh dilakukan terhadap aktiva yang dimiliki lebih dari 5 tahun. Nilai sisa lebih dari penilaian kembali aktiva dikenakan pajak penghasilan final 10% setelah terlebih dahulu dikompensasikan dengan kerugian yang masih berhak atas kompensasi kerugian. Bila ada selisih penilaian kembali setelah pajak itu dikapitalisasikan dibagikan dalam bentuk saham bonus, pembagian deviden tidak dikenakan pajak penghasilan Penyusutan dari aktiva yang dinilai kembali itu dilakukan berdasarkan sisa manfaat, tetapi berdasarkan masa manfaat (semula) sesuai dengan ketentuan perpajakan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 80

Contoh: PT Dian, selain aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) dan kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun), mempunyai harta berupa tanah dan bangunan Rp. 300. 000. Nilai buku dari harta kelompok 2 Rp. 150. 000. Perusahaan berniat melakukan revaluasi dengan jasa appraisal “Iwan & rekan”. Nilai appraisal tanah dan bangunan Rp. 500. 000, nilai harta kelompok 2 Rp. 200. 000. Perusahaan masih mempunyai kerugian yang dapat dikompensasikan Rp. 125. 000. Dengan penilaian kembali itu akan diperoleh nilai lebih Rp. 250. 000. Karena kerugian yang masih dapat dikompensasikan Rp. 125. 000, pajak penghasilan yang dapat dibayar final 10% sebesar Rp. 12. 500. 000. Nilai lebih itu kemudian dikapitalisasi dalam bentuk saham dan dibagikan kepada para persero. Pencatatan yang dilakukan: 1. Untuk mencatat revaluasi Tanah dan bangunan Harta kelompok 2 Pajak penghasilan terhutang Selisih penilaian kembali aktiva Rp. 200. 000 50. 000 2. Untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan Pajak penghasilan terhutang Rp. 12. 500. 000 Kas Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa Rp. 12. 500. 000 237. 500. 000 Rp. 12. 500. 000 04/11/2020 81

3. Untuk mencatat kapitalisasi selisih penilaian kembali Selisih penilaian kembali aktiva Modal saham Rp. 237. 500. 000 � Untuk pembagian saham bonus tidak dilakukan pencatatan pembukuan, cukup dalam buku memorial � Bila terlebih dahulu ditentukan, saldo rugi akan ditutup ke selisih penilaian kembali aktiva yang berarti jumlah yang dikapitalisasi Rp. 112. 500. 000 � Biaya yang dikeluarkan untuk kantor appraisal sehubungan dengan jasa yang lain, misalnya Rp. 12. 500. 000 karena sesuai dengan ketentuan perpajakan biaya itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang lain, jumlah yang dikapitalisasi menjadi Rp. 100. 000 � Penyusutan atas nilai buku baru harta kelompok 2 Rp. 200. 000 dilakukan selama masa 8 tahun, apakah memakai metode garis lurus atau saldo menurun bergantung pada metode yang dipakai perusahaan sebelum revaluasi. � Nilai buku bangunan Rp. 500. 000 disusutkan selama 20 th dengan menggunakan metode garis lurus. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 82

TAHUN 2008 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 83

� Subjek Pajak Penghasilan � Objek Pajak Penghasilan � Penghasilan yang Bukan Objek Pajak Penghasilan � Penghasilan yang dikenakan pajak Final � Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak � Penghasilan Luar Negeri Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 84

Subjek Pajak Penghasilan : Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungtu pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek Pajak dibedakan 1. Subjek Pajak Dalam Negeri 2. Subjek Pajak Luar Negeri Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 85

� Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri : 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan, atau wp orang pribadi berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, 3. Warisan yang belum terbagi sebagao kesatuan, menggantikan yang berhak. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 86

Subjek Pajak Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang : a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 87

� Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah PENGHASILAN, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 88

Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan , tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Artinya penghasilan tersebut tidak perlu lagi di perhitungkan PPh terhutangnya. Bukan objek PPh 1. Bantuan atau sumbangan, 2. Zakat 3. Harta hibahan 4. Warisan 5. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 89

6. Pemberian dalam bentuk Natura 7. Klaim Asuransi 8. Deviden Tertentura 9. Iuran Dana Pensiun 10. Penghasilan Dana Pensiun 11. Pembagian Laba Komanditer yang tidak Terbagi atas saham 12. Bunga Obligasi perusahaan Reksadana 13. Penghasilan Modal Vent 14. Pembebansan Hutang Tertentu Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 90

No. Jenis Penghasilan 1. Bunga Deposito dan Tabungan 2. Bunga dan Premium SWAP / Forward 3. Bunga diterima Anggota Koperasi Hadiah Undian Pesangon, Tebusan Pensiun, THT, tabungan hari tua yang dibayar sekaligus 4. Transaksi saham serta sekuritas lainnya di Bursa Efek antara lain saham diterima orang pribadi atau badan Tarif 20% 15% 25% Psl 17 Bungan dan Premium Bunga Bruto PB- Rp 25 jt Diatur Ps 4(2) UU PPh PP No. 132/2000 Kep. 545/PJ/2000 0, 1% Bruto Ps 4(2) UU PPh 5. 6. 0, 5% 20% Seluruh saham saat IPO Bruto Bunga Ps 4(2) UU PPh 7. 8. Saham diterima Pendiri Bunga Obligasi Dengan Kupon Diskonto Obligasi dengan Kupon Diskonto Obligasi tanpa bunga Penghasilan Tanah dan/bangunan 20% 5% Selisih Lebih N. tertinggi H. Jual dan NJOP Ps 4(2) UU PPh 9. 10. 11. 12 Sewa tanah dan/ bangunan Jasa Konsultan Manajemen Jasa Maklon Internasional Penerbangan Luar Negeri 10% 4% 2, 1% 2, 64% Sewa bruto Bruto -PPN Biaya pembuatan –Bhn Baku Bruto Ps 4(2) UU PPh KMK 543/2002 KMK 417/1996 13. 14. Pelayaran Dalam Negeri Konstruksi Pengusaha Kecil, pengadaan s. d Rp 1 M 1, 2% 2% Peredaran Bruto DPP PPN KMK 417/1996 Ps 4(2) UU PPh 15. Bahan bakar minyak jenis Premix, Super TT dan gas penyalur/agen PERTAMINA 0, 3% Penjualan Kep 417/2001 16. 17. 18. Hasil Tembakau Semen Selesih lebih hasil revaluasi 0, 15% 0, 25% 10% Harga Bandrol DPP PPN Selisih lebih-komps kerugian KMK. 384/2001 KMK 401/2001 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa Dari 04/11/2020 91

Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dapat dibedakan : 1. Penghasilan 2. Penghasilan 3. Penghasilan 4. Penghasilan bergerak 5. Penghasilan 6. Penghasilan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa dari kegiatan usaha sebagai Karyawan dari pemberi jasa dari Modal atas harta yang dari Modal atas harta tak bergerak dari Pembebasan hutang 04/11/2020 92

Penghasilan dari kegiatan usaha Penghasilan dari suatu kegiatan usaha yang merupakan objek pajak terdiri dari kegiatan usaha maupun luar usaha seperti : a. Laba Usaha b. Penghasilan dari Luar Usaha Laba Usaha : Penjualan Rp xxx Harga Pokok Penjualan Rp xxx Laba Bruto Rp xxx Biaya Usaha Rp xxx Laba Usaha Rp xxx 1. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 93

Laba a. b. c. d. Bruto Usaha Penjualan atau peredaran bruto dihitung berdasarkan akrual Stelsel Potongan Penjualan diakui kalau sudah direalisasi, penyisihan potongan penjualan tidak diakui Retur penjualan yang tidak diganti barang, diakui berdasarkan realisasi, penyisihan tidak diakui Penilaian persediaan berdasarkan Harga Perolehan (tidak diperkenankan dengan dasar harga pokok dan harga pasar mana yg lebih rendah) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 94

� Laba Bruto Usaha f. Kerugian atas barang hilan atau kecurian harus didukung dengan laporan kepolisian g. Pemusnahan barang harus dibuat berita acara dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang h. Hilang dalam proses produksi, dalam penyimpanan atau penguapan harus sesuai dengan rendemen yang wajar Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 95

2. Penghasilan sebagai Karyawan § Gaji § Upah § Tunjangan § Honorarium § Komisi, Bonus, THR, Gratifikasi, § Hadiah Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 96

3. Penghasilan dari pemberi jasa � Jasa Pelayaran (Sewa kapal tanpa awak 6%) � Jasa Konstruksi (perecanaan, pelaksanaan, pengawasan) � Jasa Perencana dan jasa Pengawasan � Jasa Tenaga Ahli (Dokter, Akuntan, Arsitek, Pengacara dll) 4. Penghasilan dari Modal atas harta yang bergerak � Keuntungan karena selisih Kurs � Keuntungan karena penjualan / krn pengaliahan harta � Sewa harta yang bergerak Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 97

5. Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak, berupa: � Bunga (premium, diskonto, imbalan krn jaminan hutang) � Dividen (pembagian laba baik langsung maupun tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun) � Royalti (Hak atas harta tak berwujud, harta berwujud, informasi) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 98

6. Penghasilan dari Pembebasan Hutang Pembebasan hutang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan peraturan pemerintah dpt dikecualikan dari ketentuan tsb: 1. Hutang dari debitur kecil, misalnya Kukesra, KUT, kredit perumahan sangat sederhana 2. Kredit kecil sampai batasan Rp 300. 000 Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 99

a. b. c. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri : Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (akrual stelsel) Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan (Kas Stelsel) Penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak saat perolehan tersebut ditetapkan sesuai dengan MKRI 650/KMK 04/1994, SE 22/pj. 4/1995 Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri dapat dikreditkan dalam tahun pajak Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 100

d. e. - Jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah tertentu Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan, kelebihannya tidak dapat: Diperhitungkan dengan PPh tahun berikutnya, Dikurangi Restutusi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 101

KONSEP, PENGAKUAN, DAN REALISASI Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 102

Biaya adalah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Berdasarkan Periode Akuntansi Pemanfaatannya 1. 2. Pengeluaran Kapital ( Capital expenditure ) yaitu pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode dan dibuku atau dicatat sebagai aktiva. Pengeluaran Penghasilan ( Revenue Expenditure ) yaitu pengeluaran yang dapat memberi manfaat hanya satu periode yang bersangkutan dibuku atau dicatat sebagai beban. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 103

� Stetsel Acrual Beban diakui pada saat terutang. � Stetsel Kas Beban diakui pada saat pembayaran. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 104

1. 2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang meliputi biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalan bentuk uang, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, premi asurasni, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 105

BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. Iuran kepada dana pensiun yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, Kerugian karena selisih kurs mata uang asing Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan pelatihan dalam rangka pengikatan kualitas SDM Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 106

1. 2. 3. 4. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutan yang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menkeu. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 107

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WPOP pemeluk agama Islam dan atau WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah Pajak Penghasilan Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Sanksi perpajakan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 108

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN � � � Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A Pajak Masukan sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, pajaknya bersifat final, berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 109

Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya yang diperkenankan menurut pajak didapat keruigian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan selama 5 ( lima ) tahun sejak tahun yang berikutnya sesudah tahun dideritanya kerugian tersebut. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 110

Untuk mendorong investasi, pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak yang berupa : Masa Bebas Pajak ( Tax Holiday ), berarti Laba setelah pajak yang tersedia untuk dibagi ( tanpa memperhatikan elemen yang lain ) sama besar dengan jumlah laba komersial yang ditransfer ke saldo laba ( walaupun secara yuridis dapat saja terjadi perbedaan perlakuan antara ketentuan fiskal dan komersial ) � Perangsang Penanaman ( Investmen allowance ), yang diberikan dalam bentuk pengurang penghasilan dihitung sebesar sekian persen dari realisasi investasi, meyebabkan jumlah laba kena pajak lebih kecil dari laba komersial tanpa adanya beban biaya (komersial ) 04/11/2020 � Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 111

FASILITAS PAJAK � Kredit (pajak) Investasi ( Invesment Credit ), memberikan pengurangan pajak yang dihitung sebesar sekian persen dari realisasi investasi � Akselerasi penyusutan ( Accelerated Depreciation ), merupakan beban penyusutan yang dipercepat yang merupakan pengurang penghasilan untuk tujuan komersial dan pajak. � Pengurangan Tarif ( Rate Reduction ), potongan pajak penghasilan 26 atas deviden dan laba setelah pajak BUT yang perlakuannya dapat dipersamakan dengan masa bebas pajak. Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 112

Studi Kasus SPT PPh WP Badan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 113

�Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah peroses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. �Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap / Permanen dan beda waktu sementara Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 114

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibat laba/rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (taxable income) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 115

Berda tetap timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Psl 4 ayat 2 UU PPh) 2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Psl 4 ayat 3 UU PPh) 3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat, menagih dan memelihara penghasilan atau jlhnya melebihi kewajaran (Psl 9 ayat 1 UU PPh) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 116

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya seara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal: 1. Akrual dan realisasi 2. Penyusutan dan Amortisasi 3. Penilaian Persediaan 4. Kompensasi kerugian Fiskal Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 117

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak untuk mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Contoh soal : Data laporan keuangan PT. Fast tahun 2008 (dalam Rp) Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 118

Penjualan HPP Penghasilan Bruto Usaha Biaya Operasional : 1. Gaji 2. Tunjangan Transpor Karyawan 3. Makan kantor 4. Pengobatan ditanggung perusahaan 5. Training Karyawan 6. Seragam Satpam 7. Saksi adm pajak 8. Pengangkutan 9. Bunga pinjaman 10. Cadangan penghapusan piutang 11. Jamuan tamu tanpa daf. normatif 12. Listrik dan Telpon kantor 13. PBB dan Bea Meterai 14. Penyusutan Aktiva Tetap 15. Premi Asurani Kebakaran Pebrik 16. Bantuan HUT RI Total Biaya Operasional Laba Usaha Pendapatan lain-lain: 1. Dividen (20%) PT. Jaya (setelah PPh) 2. Sewa mobil box (stlh PPh) 3. Keuntungan selisih kurs 4. Penerimaan Pengembalian PBB 5. Jasa giro Bank Mandiri (sblm PPh) Total Pendaptan lain Laba Usaha sebelum PPh Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 1. 250. 000 500. 000 750. 000 55. 000 45. 000 6. 000 20. 000 15. 000 12. 000 10. 000 4. 500. 000 7. 000 5. 000 10. 000 24. 000 3. 000 40. 000 10. 000 5. 000 271. 500. 000 478. 500. 000 85. 000 9. 700. 000 5. 000 2. 000 106. 700. 000 585. 200. 000 04/11/2020 119

Keterangan tambahan : Jenis Aset Tahun Beli Harga Beli (Rp) Nilai Residu (Rp) Bangunan Permanen 06 -07 -2004 400. 000 50. 000 Kelompok 1 10 -12 -2005 60. 000 10. 000 Diminta : 1. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Fast 2. Berapakah Penghasilan Neto Fiskal 3. Berapakah PPh Penghasilan untuk tahun pajak 2008 4. Isikanlah SPT 1771 wajib pajak Badan / PT Fast Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 120

PASAL 28 (8) KUP Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 121

�Pasal 28 ayat 8 KUP Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uanga asing selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Mentri Keuangan �Keputusan MKRI No. 533/KMK. 04/2000 Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing (bahasa inggris) dan mata uang asing selain Rupiah (Dollar Amerika Serikat) serta penyampaian SPT Tahunan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 122

WP YANG DAPAT MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGRRIS DAN MATA UANG USD 1. 2. Wp dalam rangka Penanaman Modal Asing (PAM), yaitu wajib Pajak yang beroperasi berdasrkan ketentuan undang-undang yang menegatur mengenai PMA WP dalam rangka Kontran Karya yaitu WP yang beroperasi berdasakan kontrak dengan pemerintah RI sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 123

�Wp dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu WP yang beroprasi berdasarkan undang yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. �Bentuk Usaha Tetap (BUT) �WP yang mendaftar emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya dibursa efek luar negeri �WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri yaitu Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 124

Perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri dalam hubungan istimewa � Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam demonisasi mata uang asing USD dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar. Modal –Lembaga keuangan sesuai dengan Peratuan Perundang-undangan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 125

� WP mengajukan permohonan tertulis ke KPP paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku diselenggarakan dalam USD atau 3 bulan sejak tanggalpendirian bagi WP baru � Dirjen Pajak atas nama MKRI memberikan putusan paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan WP diterima. Apabila sudah lewat 30 hari belum diterbitkan keputusan, permohonan WP dianggap diterima Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 126

�WP dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar palinglambat 1 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa inggris dan mata uang USD tersebut dimulai Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 127

Dimulai dari neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam Rp) yang dikonversikan ke mata uang USD dengan menggunakan Kurs. � Untuk harga perolehan harta berwujud dan ayau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. � Akumulasi penyusutan atau amortisasi harta tersebut menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 128

� Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelmnya, berdasarkan sistem pembukuan yangdianut dilakukan secara taat asas � Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan nilai historis, atau nilai selisih lebih dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 129

� Laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumna, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas � Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 130

� Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah ke mata uang USD, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan � Sisa kerugian fiskla dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak dimulainya pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan MK yang berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 131

� Untuk Transaksi yang dilakukan dengan mata uang USD pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan � Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan mata uang selain USD, dikonversikan ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksiyaitu : a. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku mana kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 132

b. Apablia dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 133

�Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak pertama adalah sebesar PPh Psl 25 dalam satuan mata uang rupiah dikonversi dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku �Pembayaran PPh Psl 25 dan Psl 29 serta PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa dan mata uang USD, dapat dilakukan dalam uang Rupiah Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 134

�Dalam hal pembayaran PPh Psl 25, Psl 29 dan PPh Final dilakukan dalam mata uang Rupiah, WP harus mengkonversikan pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut ke mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Kep-Menkeu yang berlaku pada tanggal pembayaran Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 135

� WP yang diizikan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Badan berserta lampirannya dalam hal bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laoran keuangan, dan dalam mata uang USD � Dalam penerapan tarif Psl 17 penghasilan Kena Pajak dikonversi kedalam mata uanga USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Kep. Men. Keu yang berlaku pada akhir tahun pajak yang bersangkutan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 136

�Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan PPh Psl 22 dan Psl 23 dalam mata uang rupiah yang akan dikresitkan dalam SPT Tahunan PPh. Badan harus dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan krs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 137

�WP yang tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dalam mata uang USD, atau permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD, terhadap WP tersebut diperlakukan sebagai WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 138

�Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD atau pemberitahuan ke KPP tempat WP terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang rupiah, maka izinnya dicabut dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD Prodi S 1 Akuntansi FEUG - wwa 04/11/2020 139