AKUNTANSI HAK ATAS TANAH PASCA PENERAPAN PSAK 73

AKUNTANSI HAK ATAS TANAH PASCA PENERAPAN PSAK 73 Sesi IV Fasilitator: Marisi P. Purba, S. E. , M. H. , Ak, CA, ACPA (Praktisi, Penulis & Akademisi)

q JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH q HAK ATAS TANAH SEBAGAI ASET TETAP ATAU PROPERTI INVESTASI q USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Dua jenis tanah: 1. Tanah negara 2. Tanah hak

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Tanah Negara Bebas Hak Milik Tanah Negara Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai Hak Lainnya (Mengandung Aspek Publik dan Perdata) Tanah Pakai Khusus Tanah Ulayat Hak Pengelolaan

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Ruang Lingkup Tanah Negara Lainnya: 1. Tanah yang diserahkan kepada negara secara sukarela oleh pemiliknya, 2. Hak atas tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi, 3. Tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris, 4. Tanah yang ditelantarkan, 5. Tanah yang diambilalih untuk kepentingan umum dengan tata cara pencabutan hak (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya).

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) dan PP No. 40/1996: NO. JENIS HAK MASA BERLAKU PEMEGANG 1. Hak milik* a) Selamanya (turun temurun, terkuat dan terpenuh), b) Masa berlaku berakhir karena: (1) pencabutan hak, (2) penyerahan sukarela, (3) Terlantar, (4) Tanah musnah, dan (5) Melanggar prinsip nasionalitas. Warga negara Indonesia a) Penggunaan (WNI), badan hukum berdasarkan Indonesia sesuai fungsi sosial, undang-undang (badan- b) Penggunaan badan hukum bebas dan diatur perbankan negara, oleh peraturan koperasi pertanian dan perundangusaha undangan. sosial/keagamaan) (PP 38/1963). 2. Hak guna 25 tahun + 35 tahun + usaha (HGU)* pembaharuan (PP 40/1996 psl 8 ayat 2). *dapat dibebankan hak tanggungan. WNI, badan hukum Indonesia. PENGUNAAN Mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara (pertanian, perikanan/peternak an, perkebunan).

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) dan PP No. 40/1996: (lanjutan) NO. JENIS HAK MASA BERLAKU PEMEGANG PENGUNAAN 3. Hak guna bangunan (HGB)* 30 tahun + 20 tahun + pembaharuan (PP 40/1996 psl 25 ayat 2). (Masa berlaku berakhir karena (1) waktunya berakhir, (2) Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, (3) Dilepas pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, (4) Dicabut untuk kepentingan umum, (5) Ditelantarkan, (6) Tanah musnah, dan (7) Bukan WNI lagi). WNI, badan hukum Indonesia Mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah bukan milik sendiri 4. Hak pakai* (privat) 25 tahun + 20 tahun + pembaharuan (PP 40/1996 psl 45 ayat 2). WNI, badan hukum Indonesia, WNA penduduk Indonesia, badan hukum asing dengan hak operasional. Menggunakan (bangunan) dan memungut hasil (usaha pertanian) *dapat dibebankan hak tanggungan.

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) dan PP No. 40/1996: (lanjutan) NO. JENIS HAK MASA BERLAKU PEMEGANG PENGUNAAN 5. Hak sewa Diatur sesuai perjanjian WNI, badan hukum Indonesia, WNA, badan hukum asing Mendirikan bangunan 6. Hak membuka Tidak diatur lahan WNI Tidak dijelaskan 7. Hak memungut hasil hutan Tidak diatur Sesuai namanya 8. Hak pengelolaan (HPL) atau hak beheer Tidak diatur Instansi pemerintah pusat atau daerah, badan otorita, BUMN/BUMD dan badan-badan hukum pemerintah lainnya. Diberikan dalam rangka mengemban tugas instansi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak swasta (namun dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta). *dapat dibebankan hak tanggungan.

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) dan PP No. 40/1996: (lanjutan) NO. JENIS HAK MASA BERLAKU PEMEGANG PENGGUNAAN 9. Hak pakai (khusus) Tidak terbatas Instansi pemerintah (lembaga pemerintah non departemen dan Pemda), perwakilan negara asing dan lembaga-lembaga keagamaan/sosial. Untuk menjalankan fungsi instansi yang dimaksud (tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga), tidak dapat dialihkan kepada pihak swasta dan hanya dapat dialihkan ke lembaga pemerintah dengan SK baru). 10. Hak ulayat Tidak terbatas Masyarakat adat Tidak diatur (penggunaan diatur berdasarkan hukum adat setempat) *dapat dibebankan hak tanggungan.

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Surat Pengantar Kepmenag/Ka. BPN No. 16/1998 tanggal 26 Januari 1998: “Perubahan” Hak Milik HGB Hak Pakai “Peningkatan” HGB Hak Pakai Hak Milik

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Peraturan Menteri Agraria 9/1965 terkait Hak Pakai dan Hak Pengelolaan: Hak Pakai Digunakan untuk kepentingan instansi penerima tanah negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Departemen, Direktorat, Daerah Swatantra Hak Pengelolaan Digunakan untuk kepentingan instansi penerima tanah negara dan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Departemen, Direktorat, Daerah Swatantra

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH “Hak Beheer” Hak Penguasaan Hak Pengelolaan Pemkot Pemprov BUMN Hak Pengelolaan Pemkab Kementerian Badan Otorita

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Pasal 2 ayat 4 UU PA: Hak Pengelolaan “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Hak Pengelolaan (Permen Agraria 9/1965): 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, 2. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksaan tugas, 3. Menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dengan pemberian hak, 4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib.

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Hak Primer Tanah Negara Bebas Hak Pengelolaan Hak Milik Hak Sekunder Hak Ulayat Hak Pakai Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (PP No. 40/1996): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Subyek Hak, Obyek Hak, Terjadinya Hak, Jangka Waktu Hak, Kewajiban dan Hak Pemegang Hak atas Tanah, Pembebasan Hak, Peralihan Hak, Hapusnya Hak,

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Hak Guna Bangunan: Pasal 21 PP No. 40/96: Tanah yang dapat diberikan dengan HGB adalah: a. Tanah negara, b. Tanah hak pengelolaan c. Tanah hak milik. Sertifikat Hak Milik Sertifikat HGB Masa HGB tergantung kesepakatan (paling lama 30 tahun dapat diperbaharui) dengan pihak pemegang SHM (Akta PPAT)

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Sertifikat HPL Sertifikat HGB Tanah Negara Sertifikat HGB Masa HGB tergantung kesepakatan (paling lama 30 tahun dapat diperbaharui) dengan pihak pemegang HPL Masa HGB sebagaimana diatur dalam UU PA

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Hak Pakai: Pasal 41 PP No. 40/96: Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah: a. Tanah negara, b. Tanah hak pengelolaan c. Tanah hak milik. Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Pakai Masa pakai tergantung kesepakatan (paling lama 25 tahun dapat diperbaharui) dengan pihak pemegang SHM (Akta PPAT). HP dipegang oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing dan badan internasional, badan keagamaan dan badan sosial (Pasal 45 PP No. 40/96).

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Sertifikat HPL Sertifikat Hak Pakai Tanah Negara Sertifikat Hak Pakai Masa hak pakai tergantung kesepakatan (paling lama 25 tahun dapat diperbaharui) dengan pihak pemegang HPL Masa hak pakai maksimal 25 tahun

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Hak Guna Usaha (HGU): Pasal 4 ayat 1 dan 3 PP No. 40/96: (Ayat 1): “Tanah yang diberikan dengan HGU adalah tanah negara. ” (Ayat 3): “Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan berlaku, pelaksanaan ketentuan HGU tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku”.

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Hak Ulayat: Pasal 3 UU PA: “Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. ”

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Persyaratan Adanya Hak Ulayat: Adanya Masyarakat Hukum Adat Adanya Hak Ulayat Adanya Tatanan Hukum Adat terkait Tanah Ulayat Pemda LSM Pakar Hukum Adat Instansi terkait Sumber Daya Alam

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Persyaratan Adanya Hak Ulayat: 1. Penguasaan tanah adat oleh warga masyarakat hukum adat dilakukan menurut ketentuan UU PA, 2. Penguasaan tanah adat oleh warga yang bukan anggota masyarakat hukum adat dilakukan setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku (setelah tanah adat dialihkan, hukum adat tidak berlaku lagi).

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Persyaratan Adanya Hak Ulayat (lanjutan): 3. Untuk HGU dan Hak Pakai, pelepasan tanah adat dapat dilakukan dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, 4. Pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGU dan Hak Pakai oleh negara tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat.

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH Istilah-Istilah Hak atas Tanah Lainnnya yang tidak Diatur dalam UU PA dan PP No. 40/1996: No. Jenis Hak Penjelasan 1. Hak Tahapan munculnya hak kepunyaan yaitu hak sementara dan Kepunyaan hak tetap. Hak sementara muncul dari penguasaan fisik dan mendapat perkenan dari masyarakat, hingga kemudian menjadi hak tetap. 2. Hak Garap 3. Tanah Girik Tanah adat yang konversi haknya belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan. Girik adalah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan. Kepemilikan tanah dengan surat girik ini sendiri harus ditunjang dengan bukti lain yaitu kepemilikan Akta Jual beli atau surat waris. 4. Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan. 5. Petok D Sebelum tahun 1960 atau sebelum UU PA terbit, surat Petok D memiliki kekuatan yang setara dengan sertipikat kepemilikan tanah. Namun sekarang tidak lagi berlaku. Penguasaan tanah yang dianggap informal atas tanah yang belum dilekati hak. Tanah garap dapat didaftarkan sebagai tanah dengan hak milik.

HAK ATAS TANAH SEBAGAI ASET TETAP ATAU PROPERTI INVESTASI Berbagai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Properti Investasi: (lanjutan) Isu PSAK 13 PSAK 16 Penilaian Model biaya Model nilai wajar Model biaya Model revaluasi Depresiasi Model biaya mengharuskan depresiasi, Model nilai wajar tidak memerlukan depresiasi. Model biaya dan model revaluasi mengharuskan depresiasi Penurunan nilai Model biaya (PSAK 48) mengharuskan penurunan nilai, Model nilai wajar tidak memerlukan penurunan nilai. Model biaya mengharuskan penurunan nilai, Model revaluasi tidak memerlukan penurunan nilai.

HAK ATAS TANAH SEBAGAI ASET TETAP ATAU PROPERTI INVESTASI Jenis-Jenis Hak atas Tanah dan Pengelompokkannya berdasarkan Perlakuan Akuntansi: No. Jenis Hak Apakah dapat dikelompokkan sebagai aset tetap? Apakah dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi? Apakah memiliki umur ekonomis? 1. Hak milik 2. Penjelasan Ya (untuk kasus Yayasan dan Koperasi Pertanian) Ya Tidak terbatas Hak milik dapat digunakan untuk (1) operasional. (2) dijual, (3) disewakan, (4) diberikan HGB atau Hak Pakai. Hak Guna Usaha (HGU) Ya Ya Ya HGU diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, namun dapat juga disewakan. 3. Hak Guna Bangunan (HGB) Ya Ya Ya Sesuai dengan namanya, HGB diberikan untuk mendirikan bangunan dapat disewakan. 4. Hak pakai (privat) Ya Tidak Ya Dapat digunakan untuk perkantoran atau yang lainnya sesuai dengan tujuan pemberiannya. 5. Hak sewa Tidak (KUH Perdata melarang sublease) Ya Hak sewa didasarkan pada perjanjian sewa menyewa dengan masa sewa.

HAK ATAS TANAH SEBAGAI ASET TETAP ATAU PROPERTI INVESTASI Jenis-Jenis Hak atas Tanah dan Pengelompokkannya berdasarkan Perlakuan Akuntansi: (lanjutan) No. Jenis Hak 6. Hak memungut hasil hutan 7. Hak pengelolaan (HPL) atau hak beheer 8. Hak pakai (khusus) Apakah dapat dikelompkkan sebagai aset tetap? Tidak Apakah dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi? Apakah memiliki umur ekonomis? Tidak Ya Ya Ya Tidak terbatas Tidak Ya (diperuntukkan bagi lembaga pemerintah non departemen, Pemda, perwakilan negara asing dan lembaga-lembaga keagamaan/sosial) (diperuntukkan bagi lembaga pemerintah non departemen, Pemda, perwakilan negara asing dan lembaga-lembaga keagamaan/sosial Penjelasan Diperuntukkan bagi industri. 1. Dapat dipergunakan untuk bangunan kantor, prasarana dan lainnya sesuai tujuan pemberian, 2. Dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 3. Dapat diberikan HGB atau Hak Pakai. Tidak dapat diberikan untuk entitas bisnis.

HAK ATAS TANAH SEBAGAI ASET TETAP ATAU PROPERTI INVESTASI Jenis-Jenis Hak atas Tanah dan Pengelompokkannya berdasarkan Perlakuan Akuntansi: (lanjutan) No. Jenis Hak 9. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Milik atau Hak Pengelolaan 10. Apakah dapat dikelompkkan sebagai aset tetap? Apakah dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi? Apakah memiliki umur ekonomis? Penjelasan Ya Ya Ya Sesuai dengan namanya, HGB diberikan untuk mendirikan bangunan dapat disewakan. Hak Pakai (Privat) di atas Hak Milik atau Hak Pengelolaan Ya Tidak Ya Dapat digunakan untuk perkantoran atau yang lainnya sesuai dengan tujuan pemberiannya. 11. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Tanah Ulayat Ya Ya Ya Sesuai dengan namanya, HGB diberikan untuk mendirikan bangunan dapat disewakan. 12. Hak Guna Usaha (HGU) di atas Tanah Ulayat Ya Ya Ya HGU diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, namun dapat juga disewakan.

HAK ATAS TANAH SEBAGAI ASET TETAP ATAU PROPERTI INVESTASI Jenis-Jenis Hak atas Tanah dan Pengelompokkannya berdasarkan Perlakuan Akuntansi: (lanjutan) No. Jenis Hak 11. Hak membuka lahan 12. Hak memungut hasil hutan Apakah dapat dikelompkkan sebagai aset tetap? Apakah dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi? Apakah memiliki umur ekonomis? Penjelasan Tidak jelas Ya Tidak jelas Ya Sesuai dengan namanya.

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis IFRS 2019:

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis IFRS 2019: (lanjutan)

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: Aset tetap (PSAK 16/ISAK ? ? ) Hak atas Tanah di Indonesia (Pasca pencabutan ISAK 25) Mirip seperti freehold land Aset-hak-guna Mirip leasehold land Properti investasi

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Lessee PSAK 73. 05: “Aset-hak-guna (right-of-use asset). Aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. ” 300 “Aset pendasar (underlying asset). Aset yang terikat pada suatu aset, dimana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa”.

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: Aset Pendasar Syarat Pengakuan Aset Hak Guna (PSAK 73) Lessor Lessee Masa Sewa

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) q Apakah dalam kasus HGU, HGB, dan Hak Pakai di atas tanah negara, negara dapat dianggap sebagai lessor? q Apakah tanah negara dapat dianggap sebagai aset pendasar? q Apakah masa berlaku HGU, HGB dan Hak Pakai di atas tanah negara dapat dianggap sebagai masa sewa?

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) q Dalam kasus HGU atas tanah yang ada hak di atasnya, hak tersebut dilepaskan dulu sebelum diberikan HGU. q Perolehan Hak atas Tanah biasanya disertai dengan pemberian kompensasi pembebasan lahan yang signifikan nilainya.

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) q Dalam kasus HPL dan Hak Milik, masa berlaku hak tersebut tidak terbatas. q Pengurusan biaya administrasi sertifkat hak atas tanah biasanya tidaklah signifikan (0, 5% - 1% dari nilai tanah). q Biaya perpanjangan HGB, Hak Pakai dan HGU tidaklah besar (biasanya hanya 0, 2% dari nilai tanah).

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) q Penerapan PSAK 73 (aset-hak-guna) hanya relevan untuk kasus perolehan hak sewa dan kasus HGB dan Hak Pakai di atas Hak Milik atau Hak Pengelolaan. q Dalam kasus perolehan HGB/Hak Pakai atas Hak Milik/Hak Pengelolaan, maka Hak Milik/Hak Pengelolaan dapat dianggap sebagai aset pendasar.

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) Apakah negara dapat dianggap sebagai lessor? Hak “menguasai” negara Hak “memiliki”

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) Peruntukkan Penggunaan Hak “menguasai” negara Mengatur dan menyelenggarakan Persediaan Pemeliharaan

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) NO. JENIS HAK Kondisi Usulan Perlakuan Akuntansi 1. Hak Milik Hak milik yang dipegang oleh 1. Dicatat sebagai aset tetap WNI, badan-badan hukum berdasarkan PSAK 16 atau sebagai perbankan negara, koperasi investasi properti berdasarkan PSAK pertanian dan usaha 13, sosial/keagamaan (yayasan). 2. Hak atas tanah tidak didepresiasikan karena umur tidak terbatas, 2. Hak Guna Usaha (HGU) HGU dipegang oleh badan Dicatat sebagai aset tetap berdasarkan hukum Indonesia atau WNI, PSAK 16 dan didepresiasikan selama masa HGU. 3. Hak Guna Bangunan (HGB) HGB dipegang oleh badan 1. Dicatat sebagai aset tetap hukum Indonesia atau WNI, berdasarkan PSAK 16 dan didepresiasikan selama masa HGB, atau 2. Dicatat sebagai properti investasi berdasarkan PSAK 13 dan dinilai dengan opsi Cost Model (didepresiasi jika masa berlaku HGB dapat ditentukan) atau Fair Value Model,

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) NO. JENIS HAK Kondisi Usulan Perlakuan Akuntansi 4. Hak Pakai (Privat) Hak pakai dipegang oleh WNI, badan hukum Indonesia, WNA penduduk Indonesia, badan hukum asing dengan hak operasional. Karena hak pakai untuk menggunakan dan memungut hasil, maka hak pakai dicatat sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16, dan didepresiasikan selama masa hak pakai. 5. Hak Sewa Hak sewa dipegang oleh 1. Dicatat sebagai aset sewa atau assetpenyewa berdasarkan hak guna berdasarkan PSAK 73 dan perjanjian. didepresiasikan selama masa hak sewa, atau 2. Tidak mungkin dicatat sebagai properti investasi berdasarkan PSAK 13, karena sublease tidak diperkenankan berdasarkan KUH Perdata. 6. Hak membuka Dipegang oleh badan hukum Dicatat sebagai aset tetap berdasarkan lahan Indonesia atau WNI. PSAK 16 dan didepresiasikan selama masa hak membuka lahan.

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) NO. JENIS HAK Kondisi 7. Hak memungut Dipegang oleh badan hukum Dicatat sebagai aset tetap berdasarkan hasil hutan Indonesia atau WNI. PSAK 16 dan didepresiasikan selama masa hak memungut hasil hutan, 8. Hak Dipegang oleh BUMN atau Dicatat sebagai aset tetap berdasarkan pengelolaan BUMD. PSAK 16, dan tidak disusutkan karena (HPL) atau hak memiliki jangka waktu tidak terbatas. beheer 9. Hak Guna Usaha HGU dipegang oleh badan (HGU) di atas hukum Indonesia atau WNI, hak ulayat Dicatat sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan disusutkan selama masa Hak Guna Usaha. 10. Hak Pakai di atas hak ulayat Karena hak pakai untuk menggunakan dan memungut hasil, maka hak pakai dicatat sebagai aset hak guna berdasarkan PSAK 73, dan didepresiasikan selama masa hak pakai. Dipegang oleh WNI, badan hukum Indonesia, WNA penduduk Indonesia, badan hukum asing dengan hak operasional. Usulan Perlakuan Akuntansi

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) NO. JENIS HAK Kondisi Usulan Perlakuan Akuntansi 11. HGB diatas Hak Dipegang oleh badan hukum 1. Dicatat sebagai aset hak guna Milik atau di Indonesia atau WNI. berdasarkan PSAK 73 dan atas HPL didepresiasikan selama masa HGB, atau 2. Dicatat sebagai investasi properti berdasarkan PSAK 13 dan dinilai dengan opsi Cost Model (didepresiasi jika masa berlaku HGB dapat ditentukan) atau Fair Value Model, 12. Hak Pakai diatas Hak pakai dipegang oleh Dicatat sebagai aset hak guna Hak Milik atau WNI, badan hukum berdasarkan PSAK 73 dan di atas HPL Indonesia, WNA penduduk didepresiasikan selama masa hak pakai. Indonesia, badan hukum asing dengan hak operasional.

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Usulan Perlakuan Akuntansi Keuangan untuk setiap Jenis Hak atas Tanah Pasca Pencabutan ISAK 25: (lanjutan) NO. JENIS HAK Kondisi Usulan Perlakuan Akuntansi 13. HGB diatas Dipegang oleh badan hukum 1. Dicatat sebagai aset hak guna Tanah Ulayat Indonesia atau WNI. berdasarkan PSAK 73 dan didepresiasikan selama masa HGB, atau 2. Dicatat sebagai investasi properti berdasarkan PSAK 13 dan dinilai dengan opsi Cost Model (didepresiasi jika masa berlaku HGB dapat ditentukan) atau Fair Value Model,

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Hak atas Tanah sebagai Aset Tetap dan Aset-Hak-Guna: q Sebaiknya DSAK IAI menerbitkan Interpretasi atas PSAK 16 terkait pedoman pencatatan Hak atas Tanah sebagai Aset Tetap sebagai pengganti ISAK 25, q Penerapan PSAK 73 hanya relevan untuk (1) Hak Sewa, (2) HGB/Hak Pakai di atas Hak Milik/HPL dan HGB/Hak Pakai di atas tanah ulayat, q Perlu merevisi PSAK 73 dengan menyatakan bahwa PSAK 73 tidak mencabut ISAK 25 (Tidak semua jenis hak atas tanah dapat dianggap sebagai sewa).

USULAN PERLAKUAN AKUNTANSI HAK ATAS TANAH Hak atas Tanah sebagai Properti Investasi: q Pencatatan properti investasi berupa tanah dan bangunan harus dilakukan secara terpisah dengan mengacu pada azas pemisahan horizontal, q Tidak semua jenis hak atas tanah dapat dianggap sebagai properti investasi dengan memperhatikan tujuan pemberian hak tersebut.

Questions? Marisi P. Purba, S. E. , M. H. , Ak, CA, ACPA Email: marisippurba@gmail. com Phone: 0812 2068 4307