AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN Oleh Haruddin SST M Kes

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN Oleh: Haruddin, SST, M. Kes Pertemuan Peranan SPI dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Poltekkes Kemenkes Medan, 22 Mei 2017

Pengertian Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic (PSAP) Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003) 2

Jenis Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Manfaat Akuntabilitas Prosedur 3

Kriteria Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban dana publik Penyajian tepat waktu Adanya pemeriksaan (audit)/Respon Pemerintah 4

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai : Integritas Keuangan Pengungkapan Taat Aturan & UU 5

Ciri Reformasi Akuntabilitas Keuangan 1. Dari Vertical Accountability menjadi Horizontal Accountability. 2. Dari Traditional Budget menjadi Performance Budget. 3. Dari Pengendalian dan Audit Keuangan ke Pengendalian dan Audit Keuangan, dan Kinerja. 4. Lebih Menerapkan Konsep Value for Money 5. Penerapan Pusat Pertanggungjawaban. 6. Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan 6

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNDANG - UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG - UNDANG NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 7

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UU NO. 28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN UU NO. 25 TAHUN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Asas-asas umum penyelenggaraan negara: • Kepastian Hukum • Tertib Penyelenggaraan Negara • Kepentingan Umum • Keterbukaan/Transparansi • Proporsionalitas • Profesionalitas • Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/98 dan UU No. 28 Th. 1999) ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka: 1. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segi manfaat/hasil (outcome) atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. 2. Pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga bertanggung jawab dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output) atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Terdapat sanksi yang berlaku bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

AKUNTABILITAS PUBLIC ACCOUNTABLE PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMBUKUAN DAN KINERJA 11 OPINI WAJAR EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS

TUJUAN KHUSUS LAPORAN KEUANGAN menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 12

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Akuntabilitas • mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Manajemen • memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Transparansi Keseimbangan Antargenerasi • memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders • memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y. a. d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP 13

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ü Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UUan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ü APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. ü APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. ü Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. ü Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. ü Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR. Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

PERMASALAHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Akunta-bilitas Keuangan Negara 1. Penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja (Money Follow Program) 2. Penyerapan Anggaran Rendah 3. PNBP terlambat tdk disetor 4. Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai ketentuan 5. Pengelolaan persediaan belum tertib 6. Penatausahaan piutang dan utang belum tertib Permasalahan Akuntabilitas Kinerja 1. Indikator Kinerja belum sepenuhnya SMART; 2. Rencana Aksi Program dan Kegiatan belum sepenuhnya dilakukan pemantauan dan pengendaliaan 3. Capaian kinerja masih rendah dll Upaya-Upaya 1. Penguatan SPIP 2. Perbaikan Manajemen kinerja 3. Perbaikan Tata Kelola Anggaran dan belanja 4. Peningkatan SDM Keuangan dan PBJ 5. Peningkatan Peran APIP (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pendampingan 15

Terima kasih website = www. itjen. kemkes. go. id email = itjen@kemkes. go. id