AKTUALISASI HASIL KOSI TERHADAP PROGRAM ADVOKASI DAN KIE

AKTUALISASI HASIL KOSI TERHADAP PROGRAM ADVOKASI DAN KIE MENYONGSONG PILKADA SERENTAK Sugiyantomendung. com Mbahmendung. blogspot. com Sgmendung @ gmail. com

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) bahwa urusan pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB N o. Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar 1 Pendidikan; Tenaga kerja; 2 Kesehatan; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3 Pekerjaan umum dan penataan ruang; Pangan; 4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; 5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; Lingkungan hidup; 6 Sosial. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7 Pemberdayaan masyarakat dan desa; 8 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9 Perhubungan; 10 Komunikasi dan informatika; 11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12 Penanaman modal; 13 Kepemudaan dan olah raga; 14 Statistik; 15 Persandian; 16 Kebudayaan; 17 Perpustakaan;

Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; (NSPK)

URUSAN PEMERINTAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. PEMERINTAHA N UMUM KONKUREN ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL PENDIDIKAN KESEHATAN PU & P. RUANG PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL WAJIB (24) PELAYANAN DASAR (6) SPM PILIHAN (8) NON PELAYANAN DASAR (18) NSPK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

pasal 18 ayat (2) �bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. �Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB yang sebelumnya menggunakan SPM maka berdasarkan ketentuan tsb menjadi tanpa SPM.

Pasal 24 ; PEMETAAN URUSAN BKKBN melakukan pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB terkait dengan kewenangannya dan ruang lingkup kewenangan antara kewenangan Pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan menetapkan variabel teknis urusan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 24 ayat (5) Pemetaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan oleh penetapan perencanaan, dalam daerah dalam kelembagaan, dan penganggaran penyelenggaraan urusan

ISU CENTRAL ADVOKASI dan KIE Pasal 24 ayat ( 5 ) � Pemetaan Urusan digunakan oleh Daerah dalam penetapan : ØKELEMBAGAAN, ØPERENCANAAN, DAN ØPENGANGGARAN

URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Adalah urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota KEWENANGAN PEMERINTAH (10 Kewenangan) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (6 Kewenangan) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. /KOTA (8 Kewenangan)

BIDANG DALDUK & KB (1) NO 1. SUB URUSAN Pengendalian Penduduk PEMERINTAH PUSAT a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan sinkronisasi Pemerintah Pusat kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah provnsi Daerah provinsi dalam dengan Pemerintah rangka pengendalian Daerah kuantitas penduduk kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan b. Penetapan perkiraan pengendalian b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan pengendalian secara nasional. Daerah provinsi. penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.

BIDANG DALDUK & KB (2) NO 2. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI Keluarga Berencana a. Penyusunan desain program a. Pengembangan desain (KB) dan pengelolaan advokasi, program, pengelolaan dan komunikasi, informasi dan pelaksanaan advokasi, edukasi pengendalian komunikasi, informasi dan penduduk edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). b. --- c. Pengelolaan dan penyediaan c. --alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. d. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga d. --- DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. d. --- e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah tingkat nasional dalam tingkat Daerah provinsi kabupaten/kota dalam pengendalian pelayanan dalam pengelolaan pelayanan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. -KB.

BIDANG DALDUK & KB (3) NO 3. SUB URUSAN Keluarga Sejahtera PEMERINTAH PUSAT a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 4. Standardisasi dan Sertifikasi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB). DAERAH PROVINSI a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta b. Pelaksanaan dan organisasi kemasyarakatan peningkatan peran serta tingkat Daerah provinsi organisasi dalam pembangunan kemasyarakatan tingkat keluarga melalui Daerah kabupaten/kota pembinaan ketahanan dalam pembangunan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ---

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KELEMBAGAAN (DINAS) VARIABEL FAKTOR UMUM (40%) VARIABEL FAKTOR TEKNIS (60%) KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI DENGAN KONDISI DAERAH

Klasifikasi Kelembagaan D I N A S A B C Dinas dengan beban kerja besar Skor ≥ 800 Dinas dengan beban kerja sedang Skor ≥ 600 Dinas dengan beban kerja kecil ≤ 400 Bagaimana. . ? Skor ≥ 400 1 4 5 2 3

DELAPAN (8) KEWENANGAN HARUS MENJADI TUSI DINAS DALDUK KB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

SINKRONISASI DGN PERENCANAAN DAERAH 1. Bagaimana Strategi pembangunan daerah pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB tahun 2015 – 2019 2. Bagaimana Arah kebijakan keuangan daerah untuk penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB tahun 2015 – 2019 3. Bagaimana Program prioritas daerah urusan pengendalian penduduk dan KB tahun pertahun selama periode tahun 2015 – 2019

. Sub Urusan ; Pengendalian penduduk , 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan indikator teknis antara lain : Jumlah kebijakan daerah tentang Pengendalian Penduduk yang tertuang dalam Renstrada/RPJMD , Perda, Perbup/Perwali, Kep. Bup/ Kep. Wali 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah kabupaten/kota. indicator teknis antara lain : pemetaan perkiraan seperti / profil /karakteristik dan lainnya yang berkaitan dengan jumlah Keluarga, Jumlah WUS, jumlah Bayi (0 -1) tahun, jumlah Balita ( 1 -5 tahun), Jumlah Remaja dan jumlah Lansia dll

Urusan ; Keluarga Berencana , 3) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Dengan indicator teknis keterlibatan Jumlah Media cetak, elektronik dan tradisona 4) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). , dengan indicator teknis; aktifitas Jumlah tenaga fungsional Penyuluh KB, Jumlah Petugas Lapangan KB (PNS dan Non PNS), 5) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota. Dengan indicator teknis cakupan Jumlah Peserta KB Aktif, PUS tidak ber. KB dan tidak hamil, Jumlah Klinik KB (tempat pelayanan KB) , jumlah tenaga pelayanan KB terlatih (Dokter / Bidan ), jumlah Pasangan Usia Subur. Jumlah tenaga fungsional Penyuluh KB dan jumlah peserta KB aktif. 6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Dengan indicator teknis seperti ; cakupan kemitraan , Jumlah Peserta KB Aktif dan Jumlah Tenaga masyarakat seperti PPKBD, Sub PPKBD dan lainnya.

Sub Urusan ; Keluarga Sejahtera , 7) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dengan indicator teknis seperti : cakupan jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Bina Keluarga Lansia (BKL) dan jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahsiswa (PIK – R/M) 8) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan indicator teknis seperti ; cakupan organisasi kemasyarakatan, cakupan Jumlah Keluarga Pra S dan KS I dan jumlah kelompok UPPKS

Pasal 404 UU 23/2014 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P 3 D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. SE MENDAGRI NO. 120/253/SJ Tgl 16 Januari 2015

Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini

TINDAK LANJUT UU 23 TAHUN 2015 TTG PEMERINTAHAN DAERAH �Inventarisasi & Verifikasi by Name, by Address, by evidance based �Koordinasi antar SKPD, dan SKPD dengan BKKBN, BKD, BKN dan MENPAN RB �Tidak melebihi batas waktu. �Penganggaran Gaji (Pusat & Daerah). �Pelaksanaan serah terima dengan BAST dilengkapi Bukti Data Relevan & Akurat �Melaporkan ke Mendagri.

KESIMPULAN � Pada dasarnya perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014: § § ditujukan utk mendorong lebih terciptanya daya guna & hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah; bertujuan utk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. � SE Mendagri No. 120/253/SJ tgl 16 Jan 2015 agar segera ditindak-lanjuti oleh Daerah dan BKKBN, mengingat masa transisi hanya sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016. � Penataan/perubahan perangkat daerah utk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan

Sekian Terima Kasih