Agis Ardhiansyah SH LL M HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL

Agis Ardhiansyah, SH. , LL. M HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

HUB HI & HN 1. Sistem 2. Pengutamaan 3. Berlakunya HI pada HN

SISTEM 1. Monisme 2. Dualisme

MONISME HUKUM INTERNASIONAL mengikat Negara Kolektif NASIONAL INDIVIDU mengikat Perseorangan

MONISME Hk. Internasional Hk. Nasional SATU KESATUAN SISTEM HUKUM Hierarkhi Pengutamaan Apakah HI atau HN ?

MONISME PRIMAT HK. NASIONAL Hukum Nasional yg Lebih Utama Tdk Ada Organ Dunia yg Mengatur Kehidupan Negara 2 HI mrp manifestasi dr Hk. Nasional utk Urusan Luar Negeri Kepentingan Nasional hrs Diutamakan MONISME PRIMAT HK. NASIONAL

MONISME PRIMAT HK. INTERNASIONAL HN memiliki kekuatan mengikat krn ada pendelagasian dr HI MONISME PRIMAT HK. INTERNASIONAL Hk. Internasional yg Lebih Utama Kepentingan Nasional suatu Negara dpt Diutamakan jika tdk Bertentangan dg HI

• Kontribusi aliran monisme § munculnya ketentuan dl hk internasional yg lebih humanis yaitu rezim HAM Internasional. § Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Art 27, menguatkan pendapat kelompok ini “hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindar dari kewajiban hukum internasional”. • Tokoh : Hans Kelsen, Starke, Sir Hersch Lauterpacht

DUALISME Hk. Internasional Hk. Nasional 2 (dua) SISTEM HUKUM YG BERBEDA Beda : 1. Sumber Hukumnya 2. Subyek Hukumnya 3. Struktur Hukum Tidak Ada Hierarki

DUALISME HI Kesepakatan Negara 2 HN Kekuasaan Negara Sumber Hukum HI BEDA HI Negara HN Individu HI Tidak Ada Subyek Hukum HN Struktur Hukum HN Eksekutif, Legislatif & Yudikatif

3. BERLAKUNYA HI PADA HN Perjanjian Internasional Hukum Kebiasaan

PERJANJIAN INTERNASIONAL ADOBSI KHUSUS 1. 2. Teori Transformasi Teori Delegasi BERLAKU HUKUM NASIONAL

KEBIASAAN INTERNASIONAL INGGRIS KEBIASAAN INTERNASIONAL Tanpa Adobsi Khusus DOKTRIN BLACKSTONE TEORI INKORPORASI BERLAKU HUKUM NASIONAL

• Teori Delegasi § aturan-aturan konstitusional Hukum Internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi Negara. § Prosedur dan metode yang digunakan Negara merupakan suatu kelanjutan proses, yang dimulai dengan penutupan (persetujuan) suatu Perjanjian Internasional. § Tidak ada penciptaan (pembuatan) aturan hukum atau Hukum Nasional yang benar-benar baru.

TEORI DELEGASI HUKUM INTERNASIONAL Persetujuan Negara Tanpa Menciptakan Norma Hukum (Nasional) yg Baru BERLAKU HUKUM NASIONAL

TEORI TRNSFORMASI HUKUM INTERNASIONAL Persetujuan Negara PENYESUAIAN KAIDAH, PRINSIP HI MENCIPTAKAN KAIDAH HUKUM (NASIONAL) YG BARU BERLAKU HUKUM NASIONAL