ADMINISTRASI AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI ADMINISTRASI AKADEMIK DI

ADMINISTRASI AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

ADMINISTRASI AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DASAR : ü UUD 1945 ü UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas ü UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen ü UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi ü UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran ü PP No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ü Permendikbud No. 81 Tahun 2014 tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi PT. ü Peraturan Pelaksana lainnya (mulai dari Permen s. d Kep. Rektor)

PENGERTIAN ADMINISTRASI AKADEMIK ADMINISTRASI dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Proses tersebut diawali dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan proses mencapai tujuan. Sebagai suatu proses, administrasi memiliki unsur yang saling berkaitan. Unsur tersebut meliputi : Organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan humas. ADMINISTRASI dalam arti sempit adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan dan tulis menulis seperti pencatatan surat, korespondensi, penyusunan laporan dan pengarsipan

ADMINISTRASI AKADEMIK adalah merupakan proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bersifat teknis dan administratif dalam bidang akademik untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT. Kegiatan administrasi akademik di Undip diselenggarakan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Undip, berdasarkan Kepmendikbud No. 065 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Undip, dimana BAA mempunyai 2 (dua) Bagian yaitu : Bagian Pendidikan : Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi Sub Bagian Registrasi dan Statistik Sub Bagian Sarana Pendidikan Bagian Kerjasama : Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri

RUANG LINGKUP BAA Undip Administrasi Pendidikan meliputi kegiatan 1) Pendataan Kebijakan, menghimpun peraturan dan menyediakan bahan penyusunan peraturan di tingkat universitas 2) Pendataan dan menyiapkan rambu-rambu penyusunan kurikulum di tingkat universitas. 3) Penyusunan Kalender Akademik 4) Pendataan Prasarana Pendidikan 5) Penyusunan Daya Tampung 6) Pengumuman hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi, Verifikasi dan Penyelenggaraan upacara penerimaan mahasiswa baru. 7) Pendataan Satuan Kinerja Pegawai (SKP) dosen

8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Pendataan Waskat Akademik Pendataan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Pendataan Perijinan Cuti Akademik Pendataan Mahasiswa Mangkir Penyusunan Statistik perkembangan Mahasiswa Memproses bahan untuk persidangan terhadap pelanggaran akademik Pelayanan Perijinan Pindah Studi Pengurusan Pembuatan Ijazah Penyelenggaraan Upacara Wisuda Monitoring Evaluasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Pendataan Akreditasi Program Studi

19) Pendataan Pengembangan Staf Akademik (studi lanjut, Pelatihan dan Guru Besar) 20) Pelayanan Penilaian Angka Kredit kenaikan jabatan dosen 21) Pendataan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 22) Fakultas melakukan serangkaian kegiatan administrasi pendidikan, yang meliputi : • Kegiatan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru • Penyusunan jadwal kuliah dan ujian • Pengisian SKP dosen pada awal semester dan BKD pada akhir semester • Registrasi akademik (pengisian KRS) • Penyusunan Daftar Peserta Kuliah (DPK), dan Daftar Peserta Ujian (DPU)

• • • 23) Proses Belajar Mengajar Ujian Tengah Semester/Akhir Semester/ Semester Sisipan Penyusunan Kartu Hasil Studi / Yudicium Pengelolaan Nilai , pelaporan waskat akademik Bimbingan Skripsi/tugas akhir Cuti Kuliah Pengaktifan kembali setelah mangkir Pelaporan PDPT tiap program studi Pelaksanaan Akreditasi setiap program studi Peraturan Akademik (Perak) adalah satu kebijakan operasional dalam bidang akademik yang terdiri : • Peraturan Akademik Bidang Pendidikan • Peraturan Akademik Bidang Penelitian • Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Peraturan Akademik Bidang Pendidikan memuat ketentuan : a) Registrasi b) Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi : • Struktur kurikulum • Beban studi mahasiswa • Batas waktu studi • Tugas dosen dalam bidang akademik • Sistem ujian dan penilaian • Evaluasi kemajuan studi • Dosen wali dan bimbingan konseling • Cuti Akademik c) Pelanggaran Akademik d) Pindah Studi e) Wisuda f) Mahasiswa Asing g) Gelar dan sebutan

Staf pengajar Undip terdiri dari dosen tetap PNS, dosen tetap non PNS, dosen luar biasa dan dosen tamu. Dosen tetap PNS adalah Seseorang yang diangkat sebagai PNS dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atas persetujuan BKN dengan diberi tugas sebagai tenaga pendidik/dosen dan ditempatkan sebagai dosen tetap PNS di Undip Dosen tetap non PNS adalah seseorang yang diangkat oleh Rektor atas persetujuan Mendikbud dengan diberi tugas sebagai tenaga pendidik/dosen tetap non PNS di Undip Dosen luar biasa adalah PNS (dapat berasal dari dalam lingkungan Undip maupun dari luar Undip), atau seseorang yang mempunyai kompetensi tertentu diangkat dengan surat keputusan Rektor, yang berlaku satu tahun, diberi tugas mengajar pada fakultas tertentu. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar di Undip yang mempunyai kompetensi tertentu (dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri baik dengan sponsor atau pribadi), memberikan kuliah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap awal semester setiap dosen tetap akan ditugasi oleh Ketua Jurusan/Dekan meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika serta tugas-tugas administrasi dan manajemen. Beban tugas dosen setiap semester lebih dikenal dengan SKP dosen.

Setiap dosen biasa minimal mengampu 12 SKS tiap semester, atau setara dengan 37, 5 jam kerja per minggu. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk penetapan tugas masing-masing dosen dalam Surat Keputusan Rektor sebagai bentuk legalitasnya. Pembinaan Dosen meliputi : 1. Pembinaan karier dalam pangkat dan jabatan fungsional 2. Pembinaan pengembangan kemampuan penguasaan bidang ilmu melalui studi lanjut ke jenjang S 2 dan S 3 serta melalui pertemuan ilmiah 3. Pembinaan kemampuan melaksanakan teknologi instruksional pendidikan melalui pelatihan Bantuan Dosen adalah tenaga pengajar Undip yang diberi ijin untuk mengajar di perguruan tinggi lain atau menduduki jabatan tertentu dalam kurun waktu tertentu di luar Undip

Evaluasi Program Studi melalui Pelaporan Ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Akreditasi Prodi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti wajib mengirim laporan ke PDPT setiap akhir semester untuk mengetahui kelayakan sebuah program studi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan prodi yang dilakukan oleh BAN-PT dan menjadi standar mutu kompetensi. Akreditasi meliputi akreditasi Prodi dan akreditasi Institusi.

2. Administrasi Kerjasama a. Kerjasama Dalam Negeri Melaksanakan administrasi kerjasama dengan Mitra dalam Negeri dalam bidang : Tridarma PT , Pemanfaatan asset, dan Pelatihan b. Kerjasama Luar Negeri Melaksanakan administrasi kerjasama dengan Mitra luar negeri dalam bidang : Tridarma PT, Volunteer, mahasiswa asing, pertukaran mahasiswa dan pertukaran dosen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. Manajemen penjaminan mutu dapat diselenggarakan dengan beberapa model, salah satunya adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action)

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Depdiknas th. 2003 a. l : 1. Quality first : bahwa semua pikiran dan tindakan pengelola harus memprioritaskan mutu 2. Stakeholder-In : bahwa semua pikiran dan tindakan pengelola harus ditujukan untuk kepuasan stakeholder 3. The next process is our stakeholder : Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder yang harus dipuaskan 4. Speak with data : setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu. 5. Upstream management : semua pengambilan keputusan didalam proses dilakukan secara partisipatif.

Dokumen Mutu Undip terdiri dari : Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, Manual mutu dan manual prosedur Perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila : 1. PT tsb mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya 2. PT tsb mampu memenuhi kebutuhan stakeholders yang berupa kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan profesional. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik Undip meliputi 1. Tingkat Universitas : Badan Penjaminan Mutu (BPM), yang sekarang dibawah koordinasi LP 2 MP 2. Tingkat Fakultas/Pascasarjana/Lembaga : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) 3. Tingkat Jurusan/Bagian/Prodi : Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Penyelenggaraan administrasi akademik masih perlu banyak pembenahan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan lingkungan. Harapan terciptanya kerjasama dan keterpaduan kinerja seluruh unsur yang terkait akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan administrasi akademik. Keterpaduan penyelenggaraan administrasi akademik yang didukung dengan teknologi dan pilihan strategi yang tepat masih menjadi impian yang perlu direalisasikan tahap demi tahap.

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Tatakala Pengembangan KKNI Studi literatur dan komparasi: Australia, New Zealand, UK, Germany, France, Japan, Thailand, Hongkong, European Commission of Higher Education 2009 Implementasi KKNI, sinkronisasi antar sektor, pengakuan oleh berbagai sektor atas kualifikasi KKNI. 2012 Penilaian kesetaraan dan pengakuan kualifikasi KKNI 2003 2006 SDM asing 2010 2011 2016 SDM Indonesia UU 20 -2003 PP no. 31 -2006 – dasar dari KKNI Pengembangan KKNI Kementrian Diknas dan Kementrian Nakertrans Penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI, PPL, Pendidikan multi entry dan multi exit, Pendidikan sistem terbuka

KKNI 9 • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. • KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia 8 7 6 5 4 3 2 1

Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur PENDIDIKAN : GELAR AKADEMIS S M P S M A D 1 D 2 D 3 S 1 P R O S 2 S 3 9 8 U 7 MD PROFESI : 6 M OTODIDAK : 5 SERTIFIKAT PROFESI (PII) PENGALAMAN KEAHLIAN KHUSUS 4 3 2 1 OPERATOR ANALIS INDUSTRI : AHLI FUNGSI JABATAN KERJA

Deskripsi Kualifikas. I pada KKNI IQF Deskripsi Kualifikasi pada KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang peroleh seseorang melalui jalur • pendidikan • pelatihan • pengalaman kerja • pembelajaran mandiri Capaian Pembelajaran (learning outcomes): internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan The share of Science, Knowledge, Knowhow yang terstruktur dan mencakup and Skills in each IQF level may vary according suatu bidang ilmu/keahlian to the national qualification assessment tertentu atau melalui pengalaman established by all concerned parties. kerja.

Deskripsi Umum Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut : • • • Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

LEVEL 6 (SARJANA/DIPLOMA-4) • Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. • Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

LEVEL 7 (PROFESI GURU) • Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. • Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

LEVEL 8 (MAGISTER) • Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. • Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

LEVEL 9 (DOKTOR) • Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner. • Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

KKNI S 3 T SPESIAL IS 2 S 2 T SPESIAL IS 1 PROFESI S 1 DIV/ S 1 T DIII DII SMU 9 8 6 5 4 3 SMK 2 RENCANA KEDEPAN AHLI TEKNISI / ANALIS OPERATOR 7 DI PROGRAM PROFESI AHLI 1 PENGEMBANGA PENGEMBANG N KARIR AN KARIR BERBASIS PELATIHAN PENGALAMAN

Permendikbud no. 48 Tahun 2009 Tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar • Pegawai Pelajar dapat meningkatkan kualitas kemampuannya dengan studi lanjut • Studi lanjut di bedakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar • Tugas Belajar : ditugaskan, dibiayai atau memperoleh beasiswa, dibebaskan sementara dari jabatannya • Ijin Belajar : dengan biaya sendiri, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Mendikbud No 81 Tahun 2014 Tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi • Ijasah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan transkrip akademik dan SKPI yang diterbitkan oleh perguruan tinggi • Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yg lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh organisasi profesi lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yg terakreditasi sesuai peraturan perundangan. • Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi

Peraturan Rektor No 209/PER/UN 7/2012 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro • Penerimaan Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, UN • Registrasi memperoleh status mahasiswa • Registrasi Administrasi dan Regstrasi Akademik • • Kewajiban Mahasiswa Mangkir Evaluasi PBM Cuti • Pindah Studi di lingk Undip / dari luar Undip • Pelanggaran akademik, sanksi dan prosedur penetapan sanksi