6292018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA SOSIALISASI PROGRAM JKNKIS Mengerti

  • Slides: 25
Download presentation
6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA SOSIALISASI PROGRAM JKN-KIS “Mengerti, Memahami dan Berpartisipasi” DINAS KESEHATAN KOTA

6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA SOSIALISASI PROGRAM JKN-KIS “Mengerti, Memahami dan Berpartisipasi” DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

UU SJSN dan UU BPJS 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

UU SJSN dan UU BPJS 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA • UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA • UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS No. 11 Tahun 2011, telah memberi arah konkrit implementasi Jaminan Kesehatan SJSN yang dimulai 1 Januari 2014 • Tujuan dari Jaminan Kesehatan SJSN adalah memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama • Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta) • Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan SJSN dilakukan dengan prinsip sosial dg pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS 6/29/2018 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA PEMANGKU KEPENTINGAN PELAKSANAAN JKN (UU No 40/2004 tentang SJSN & UU

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA PEMANGKU KEPENTINGAN PELAKSANAAN JKN (UU No 40/2004 tentang SJSN & UU No. 24/2011 tentang BPJS) JKN – KIS Irisan kewenangan sesuai dengan UU dan Perpres AN S A TA U P R KE ESE P AN AS PU TA KE ESER P adalah Program Negara Menentukan peserta PBI Menentukan besaran iuran 6/29/2018 KEWAJIBAN PESERTA 1. Mendaftarkan diri dan membayar iuran 2 Mengikuti prosedur pelayanan 3. Menyampaikan keluhan PESERTA REGULATOR Menentukan paket benefit Menentukan pola dan besaran tariff dll FASKES KEWAJIBAN FASKES • Memberi pelayanan sesuai ketentuan • Mensosialisasikan Prog JKN-KIS kepada peserta PMK 99 tahun 2015 • Menyelesaikan keluhan di faskes KEPUASAN FASKES BPJS KESEHATAN KEWAJIBAN BPJS KESEHATAN Mengembangkan Sistem Pelayanan, sistem pembayaran dan sistem kendali mutu biaya, Mensosialisasikan Program JKN-KIS kpd peserta

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Sistem Jaminan Sosial Nasional Landasan Yuridis UU 40/2004 dan UU 24/2011

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Sistem Jaminan Sosial Nasional Landasan Yuridis UU 40/2004 dan UU 24/2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kegotong royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya diserahkan untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta ❷ Program Jaminan Kecelakaan Kerja ❸ Program Jaminan Kematian ❹ Program Jaminan Hari Tua ❺ Program Jaminan Pensiun • Jaminan Kesehatan adalah Prioritas pertama untuk dijalankan • PT. Askes sebagai BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 6/29/2018 PRINSIP ❶ Program Jaminan Kesehatan • PT. Jamsostek sebagai BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2015 • Beroperasi paling lambat 1 Juli 2015

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Kepesertaan JKN UU 40/2004 ttg SJSN : pasal 4 : Kepesertaan

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Kepesertaan JKN UU 40/2004 ttg SJSN : pasal 4 : Kepesertaan Jaminan Sosial bersifat wajib 1 Jan 2014 1 Jan 2015 1 Jan 2016 1 Jan 2019 • PBI Jamkes ; Peserta Askes ; TNI/ Polri; Peserta JPK Jamsostek • Pemberi kerja BUMN, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil • Pemberi kerja usaha mikro • Seluruh penduduk Indonesia Mulai tgl 1 Jan 2014 BPJS Kesehatan berkewajiban menerima pendaftaran kepesertaan yg diajukan Pemberi Kerja; Pekerja bukan penerima upah dan Bukan Pekerja 6/29/2018 Pentahapan (Perpres 111/2013 pasal 6 (1) (2) Perpres 111/2013 pasal 6 (1) : Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib mencakup seluruh Penduduk Indonesia

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBN a. PNS (Pusat & Daerah) b. Anggota TNI APBD

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBN a. PNS (Pusat & Daerah) b. Anggota TNI APBD c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah Non PNS Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima upah f. Pegawai Swasta g. Pekerja yang tidak termasuk poin a sd f yang menerima upah Pekerja Mandiri Profesional Sektor Informal a. Investor b. Pemberi Kerja NON PBI Bukan Pekerja c. Penerima Pensiun d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran • Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan • Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain 6/29/2018 KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN PESERTA JKN-KIS

JUMLAH PESERTA 1 TNI/POLRI/PNS KEMENHAN/POLRI 5. 862 2 PEGAWAI BUMD 524 3 PEGAWAI BUMN

JUMLAH PESERTA 1 TNI/POLRI/PNS KEMENHAN/POLRI 5. 862 2 PEGAWAI BUMD 524 3 PEGAWAI BUMN - 4 PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS 757 5 PEGAWAI SWASTA 30. 102 6 PEJABAT NEGARA 8 7 PNS 14. 403 8 PENERIMA PENSIUN 10. 042 9 PERINTIS KEMERDEKAAN 11 10 VETERAN 551 11 PEMBERI KERJA 2 12 INVESTOR 24 13 PBI APBD I & II 20. 886 14 PB APBN 39. 820 15 PEKERJA MANDIRI 32. 622 155. 614 (84, 75%) PESERTA JKN-KIS KOTA SALATIGA PER 1 JANUARI 2018 6/29/2018 NO JENIS KEPESERTAAN

6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA • Pekerja Mandiri Profesional • Sektor Informal SYARAT DAN KETENTUAN Mendaftrakan

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA • Pekerja Mandiri Profesional • Sektor Informal SYARAT DAN KETENTUAN Mendaftrakan diri & anggota keluarganya (PP No 111 Th 2013, Pasal 11 ayat 3) Memiliki NIK (KTP el) UU No 24 Th 2013 jo UU no 23 Th 2006 Menunjukkan KK dan KTP Asli Memiliki No Rekening Bank yang ditunjuk (mempermudah pembayaran/auto debet/ATM) v Memiliki No telepon/email (mempermudah informasi massal) v Mengikuti ketentuan yang berlaku : waiting Period selama 14 hari sejak cetak no. Virtual account (Proses Adm /Konsolidasi dalam Master File) v v 6/29/2018 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

Iuran DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Pekerja Penerima Upah (PPU) Rp. 23. 000, - /org/bulan Dibayar

Iuran DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Pekerja Penerima Upah (PPU) Rp. 23. 000, - /org/bulan Dibayar oleh pemerintah Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja • PNS/ TNI : 5% dari Gj + Tj Kel (3% dari Pemberi Kerja dan 2% dari Pekerja) • PPNPN : 5% dari Penghasilan tetap (3% dari Pemberi Kerja dan 2% dari Pekerja) PPU lainnya : 5% dari Gaji dan Tj Tetap (4% dari Pemberi Kerja dan 1% dari Pekerja Maksimal pengali Gaji +Tj Tetap 2 x PTKP (K/1) • Pekerja Bukan `` Penerima Upah Dibayar oleh peserta (PBPU)& Bukan yang bersangkutan Pekerja (BP) 6/29/2018 PBI Kelas 1 Rp. 80. 000, -/org/bln Kelas 2 Rp. 51. 000, , -/org/bln Kelas 3 Rp. 25, 500, -/org/bln

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Ketentuan Kepesertaan PPU 1 Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Ketentuan Kepesertaan PPU 1 Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan paling banyak 5 orang (Keluarga Inti) 2 Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain dengan membayar iuran tambahan 6/29/2018 Sesuai Perpres Jaminan Kesehatan no 12/2013

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Tambahan anggota keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU) 1 Keluarga tambahan

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Tambahan anggota keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU) 1 Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari: • Orang tua kandung (Ayah dan/atau Ibu) • Mertua 6/29/2018 Pendaftaran Anggota Keluarga Lainnya Besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah orang/bulan 2 Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya, ditetapkan sesuai manfaat yang dipilih: Kelas III Kelas I : Rp. 25. 500, - orang/bulan : Rp. 51. 000, - orang/bulan : Rp. 80. 000, - orang/bulan

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 6/29/2018 Identitas Peserta BPJS Kesehatan yang Berlaku

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 6/29/2018 Identitas Peserta BPJS Kesehatan yang Berlaku

PROSEDUR PELAYANAN Bagi Peserta BPJS Kesehatan 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

PROSEDUR PELAYANAN Bagi Peserta BPJS Kesehatan 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA • Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA • Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). • Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada peserta. • Fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan meminta iur biaya kepada peserta selama mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. 6/29/2018 PMK NO 28. TH 2014 BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 1. 2. 3. Koordinasi manfaat diberlakukan apabila Peserta BPJS Kesehatan membeli

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 1. 2. 3. Koordinasi manfaat diberlakukan apabila Peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi Manfaat yang diperoleh peserta tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya. Koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya 6/29/2018 PRINSIP COB BPJS KESEHATAN www. bpjs-kesehatan. go. id

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Untuk kecelakaan lalu lintas, BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua, yaitu hanya

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA Untuk kecelakaan lalu lintas, BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua, yaitu hanya menjamin sisa dari biaya yang sudah dijamin oleh PT Jasa Raharja. Bila peserta mempunyai Asuransi tambahan, maka Asuransi Tambahan sebagai penjamin ketiga. BPJS Kesehatan tidak melayani klaim perorangan (reimbursement perorangan) untuk Peserta yang mempunyai Asuransi Tambahan Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja TASPEN/BPJS TK 6/29/2018 Lanjutan. . .

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ASURANSI SWASTA YG TELAH MEMBUAT KESEPAKATAN COB ASURANSI PT Asuransi Jiwa In. Health Indonesia PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri PT Asuransi Mitra Maparya Tbk PT Asuransi Axa Mandiri Finansial Service PT Axa Finansial Indonesia PT Lippo General Insurance Tbk PT Arthagraha General Insurance PT Tugu Pratama Indonesia PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG PT Avrist Assurance PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero) PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya PT Asuransi Takaful Keluarga PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia PT Asuransi Astra Buana PT Asuransi Umum Mega PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk PT Asuransi AIA Indonesia PT Asuransi Jiwa Equity Life Indonesia PT Asuransi Jiwa Recapital PT Great Eastern Life Indonesia PT Asuransi Adisarana Wanaartha PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ASURANSI PT Bosowa Asuransi PT MNC Life Assurance PT Astra Aviva Life PT Asuransi Central Asia PT Asuransi Allianz Life Indonesia PT Asuransi Bintang Tbk PT Tokio Marine Life Insuransce Indonesia PT Asuransi Indrapura PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia PT Asuransi Bangun Askrida PT Asuransi Jiwa Sequis Financial PT Asuransi Axa Indonesia PT BNI Life Insurance PT ACE Life Insurance PT Citra International Underwriters PT Asuransi Reliance Indonesia PT Hanwa Life Insurance Indonesia PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Asuransi Adira Dinamika PT Pan Pacific Insurance PT Asuransi Samsung Tugu PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 PT Kresna Life PT Asuransi Ramayana Tbk PT Victoria Insurance 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA www. bpjs-kesehatan. go. id

PERPRES NO 111 TAHUN 2013 pasal 25 • • Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa

PERPRES NO 111 TAHUN 2013 pasal 25 • • Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas ; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); • • • Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yg dapat dicegah Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. 6/29/2018 PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

KEPESERTAAN 1. 2. Pendaftaran Peserta PBPU Baru Mutasi Data (kelas rawat, fasilitas kesehatan, alamat

KEPESERTAAN 1. 2. Pendaftaran Peserta PBPU Baru Mutasi Data (kelas rawat, fasilitas kesehatan, alamat domisili) LAYANAN KESEHATAN 1. Informasi riwayat pelayanan di FKTP 2. Skrining Riwayat Kesehatan LAYANAN Mobile JKN PELAYANAN PESERTA 1. Pelayanan Informasi & Pengaduan Peserta 2. Pelayanan Online (Care Center) LAYANAN INFORMASI 1. Informasi Fasilitas Kesehatan 2. Informasi Peserta (no VA, Data Kel peserta, dll) 3. Informasi Tagihan & Pembayaran PEMBAYARAN IURAN 4. Informasi Program JKN 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 1 Kemudahan Mendaftar dan Mengubah Data Kepesertaan 2 Kemudahan Mengetahui Informasi

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 1 Kemudahan Mendaftar dan Mengubah Data Kepesertaan 2 Kemudahan Mengetahui Informasi Data Peserta dan Keluarga 3 Kemudahan Mengetahui Informasi Tagihan dan Pembayaran Iuran 4 Kemudahan Mendapatkan Pelayanan di Fasilitas Kesehatan 5 Kemudahan Menyampaikan Pengaduan dan Permintaan Informasi seputar JKN-KIS 6/29/2018 5 KEMUDAHAN MENGGUNAKAN APLIKASI MOBILE JKN

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 14 FITUR MOBILE JKN • • • Mengubah Nomor Telephone Mengubah

DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA 14 FITUR MOBILE JKN • • • Mengubah Nomor Telephone Mengubah alamat email yang terdaftar Mengubah alamat surat yang terdaftar Pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pindah Kelas Rawat Menampilkan Kartu JKN-KIS dalam bentuk Digital dan dapat digunakan saat menggunakan pelayanan kesehatan Calon Peserta dapat melakukan pendaftaran peserta (PBPU) dengan memasukan nomor KTP selanjutnya peserta akan mendapatkan email nomor VA Menampilkan tagihan iuran peserta PBPU Melakukan pembayaran via mobile dan menampilkan panduan pembayaran sesuai dengan channel pembayaran yang dipilih Menampilkan riwayat pembayaran premi, via mobile dan denda Menampilkan nomor Virtual Account Peserta Menampilkan histori pelayanan peserta dan dapat memberikan rating dan komentar terhadap pelayanan yang pernah diterima Pendaftaran pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama *) Melakukan deteksi dini penyakit melalui Skrining Riwayat Kesehatan Memperoleh informasi seputar program JKN-KIS antara lain : syarat dan ketentuan pendaftaran, hak dan Kewajiban Peserta, sanksi dan manfaat Program JKN-KIS Mengetahui alamat dan lokasi kantor BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdekat dengan posisi peserta saat itu Menyampaikan Permintaan Informasi atau pengaduan tertulis atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 *) Khusus untuk Peserta yang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamanya sudah menggunakan system antrian JKN 6/29/2018 Menampilkan Informasi kepesertaan peserta dan anggota keluarganya

MATURNUWUN SANGET 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA

MATURNUWUN SANGET 6/29/2018 DINASKESEHATAN KOTA SALATIGA