4 BPJS Ketenagakerjaan Badan penyelanggara jaminan sosial ketenagakerjaan

4

BPJS Ketenagakerjaan

Badan penyelanggara jaminan sosial ketenagakerjaan Merupakan program publik yg memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai lembaga negara yg bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenaga kerjaan yg dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang –undang jaminan sosial tenaga kerja. Namun sesuai UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenaga kerjaan sejak tanggal 1 januari 2014

BPJS Ketenagakerjaan Mmenyelenggarakan 4 program yakni; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) A Jaminan Hari Tua (JHT) B Jaminan Pensiun ( JP ) C Jaminan Kematian ( JK ) D

Dasar hukum Bpjs ketenagakerjaan : Pengaturan program kepesertaan jaminan sosial adalah Undang-Undang No. 24 Thn 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Dasar Hukum dalam : pelaksanaan BPJS dituangkan UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs. UU No. 40 Thn 2004 ttg Sistem jaminan Sosial. Nasional Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 ttg pnyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Keputusan Presiden No. 22 Thn 1993 ttg penyakit yg timbul karena hub

BPJS Kesehatan (Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan) merupakan badan hukum publik yg bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas menyelenggarakan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negri Sipil, penerima pensiun PNS & TNI/Polri, Vetran Perintis kemerdekaan beserta keluarganya, & badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yg diresmikan pd tgl 31 Des 2014, untuk Bp. JS Kesehatan mulai beroprasi sejak tanggal 1 Jan 2014, sedangkan Bp. JS ketenagakerjaan mulai beroprasi sejak 1 juli 2014.

Bpjs Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yg dikelola PT Askes Indonesia(Persero), Namun sesuai UU No 24 Tahun 2011 ttg BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi Bpjs Kesehatan sejak tgl 1 januari 2014 Dasar Hukum pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal. 5 ayat (1) dan pasal 52

kesimpulan 1. Bp. JS adalah singkatan dari Badan Penyelanggara Jaminan , Sosial 2. BPJS ini adalah perusahaan Asuransi yg kita kenal sebelum , nya sebagai PT Askes. 3. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Transformasi dari Jamso , stek (Jaminan Sosial Tenaga kerja) 4. JKN(Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan nama progra , m BPJS 5. BPJS badan penyelenggara JKN yg kinerjanya diawasi oleh , , , DJSN(Dewan Jaminan Sosial).

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia www. merajamedia. com

Serikat Pekerja Serikat pekerja atau serikat buruh ialah organisasi pekerja/ buruh, untuk mencapai tujuan bersama dibidang: upah, jam kerja & kondisi kerja. Serikat pekerja melakukan perundingan dengan majikan/pengusaha atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan pengusaha/majikan , hal ini termasuk perundingan upah, aturan kerja, prosedur pengaduan, PHK, keamanan dan keselamatan kerja. Organisasi ini terdiri atas pekerja/buruh perseorangan, profesional, dan mantan buruh.

Serikat Pekerja Berdasarkan Undang 2 Ketenagakerjaan (UUK), Serikat Pekerja merupakan organisasi yg dibentuk dari oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yg bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuanggkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja & keluarganya.

Serikat Pekerja. Sesuai Pasal 102 UU No 13 Thn 2003 Ttg ketenaga kerjaan; dalam melaksanakan hubungan industruial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan, keterampilan, dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan & memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Syarat & prosedur pendirian Serikat Pekerja Berdasarka Pasal 104 ayat (1) UU No. !3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) jo pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh(UU Serikat Pekerja), disebutkan bahwa”Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”. Serikat pekerja/serikat buruh ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pekerja/buruh. Setelah proses pembentukan selesai maka tahapan yg harus dilakukan adalah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah kabupaten atau walikotamadya dimana perusahaan berdomisili) untuk dilakukan pencatan atas pembentukan SP tersebut.

Serikat Pekerja Hak serikat pekerja (SP) : A B C D Melakukan perundingan perjanjian kerja bersama Manajemen. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga perburuhan Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yg berkaitan dengan usaha , peningkatan kesejahteraan buruh. Mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan denngan ketentuan hukum per. Undang-Undangan yg berlaku.

Serikat Pekerja Organisasi buruh/Serikat pekerja (SP) : 1 ILO: International Labour Organization 2 SPSI: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 3 SPN: Serikat Pekerja Nasional 4 PPMI: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Independen PPMI: Buruh Persaudaraan Muslim Indonesia 5 FSBI: Federasi Serikat 6 KASBI: Kongres Aliansi serikat buruh Indonesia. 7 FSPMI: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 8 FSB GARTEKS : Federasi serikat Buruh Garmen, Tekstil, kerajinan, kulit &sentra industri. dll. http: //www. merajamedia. com/

Kewajiban Serikat Pekerja 1 Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuanggkan kepentingannya. 2 Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya 3 Mempertanggung-jawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Kesimpulan 1. Dalam menjalankan hubungan industrial pekerja mempunyai , fungsi menjalankan tugas sesuai dgn hak & kewajibannya. 2. SP menjaga ketertiban & kelangsungan produksi. 3. SP menyalurkan aspirasi anggotanya secara demokratis. 4. SP ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesej, ahteraan anggota beserta keluarganya. http: //www. merajamedia. com/

UU KK Download

Hanya orang yang bijak mengetahui bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan Ilmu dan ibadah ( Imam Al Gazali ) *** http: //www. merajamedia. com/

Tugas : Bbuatlah artike. L ilmiah dengan tema sbb : 1. Labour 4. 2. 3. PHK Aspek Hukum No. 1, 2, 3 dan 4 Jum hlmn 10 -15 , abstrak di translate, spasi 2, huruf Nts. R font 12, A 4, m. Rg 4433