1 SISTEM POLITIK a Pengertian Sistem Politik Dalam

1. SISTEM POLITIK a. Pengertian Sistem Politik Dalam arti umum, politik adalah “macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu”. Kata ”politik” (Yunani) ”polis” = negara kota. “Polis” berarti “city state” – merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya “politike techne” (politika). Politik pada hakikatnya “the art and science of government” atau seni dan ilmu memerintah.

Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan : • Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. • Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). • Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. • Merupakan kegiatan yangg diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. • Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ; a. Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. b. Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur negara. c. David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. d. Robert Dahl, sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

Sistem Politik Menurut Kautsky q Sistem Tradisional, ada pada masyarakat praindustrialisasi (Kelas Ningrat = menguasai tanah dan produksi yang menduduki pemerintahan; Tani = menerima kekuasaan dari kaum ningrat; Menengah = menduduki pemerintahan, militer dan agama). q Sistem Totalitarianisme, ingin mengendalikan masyarakat secara total (agama, keluarga, olah raga, dll). Mereka memerlukan teknologi dan senjata modern. q Sistem Totalitarianisme Ningrat, kelas ini memegang kekuasaan dengan metode totaliter dalam memerintah, buruh dan tani tidak memiliki cukup kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan nasionalis merupakan ancaman.

q Sistem Totaliterianism Cendekiawan, sistem ini dipimpin kaum ningrat yang didukung oleh kaum menengah/cendekiawan dan kapitalis. q Sistem Demokrasi, semua golongan mempunyai kesempatan turut serta dalam proses politik dan pemerintah, dengan ciri-ciri : a. kedaulatan ada ditangan rakyat, b. pemerintah berdsrkan persetujuan dari yang diperintah, c. kekuasaan mayoritas, d. jaminan HAM dan jaminan golongan minoritas, e. pemilu jujur dan adil, f. persamaan didepan hukum, g. pembatasan kekuasaan secara konstitusional.

FUNGSI SISTEM POLITIK q Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya (eksistensi) di lingkungan yang lebih luas. q Konversi, menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi ouput mulai dari : penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi. q Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekruitmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. 2 Fungsi Utama Sistem politik : Perumusan kepentingan rakyat, dan Pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan.

KAPABILITAS SISTEM POLITIK § Regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. § Ekstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan SDM untuk mencapai tujuan dari sistem politik. § Distributive, hasil pengelolaan SDA untuk didistribusikan kepada masyarakat. § Responsif, kemampuan sistem politik dalam menanggapi tekanan dari masyarakat. § Simbolik, efektivitas simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat. § Domestik dan Internasional, suatu sistem politik berinteraksi di lingkungan domestik dan internasional.

SISTEM POLITIK MENCAKUP : 1. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun keluar. 2. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. 3. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.

B. CIRI-CIRI UMUM SISTEM POLITIK Sistem Politik Menurut Almond, Memiliki 4 (Empat) Ciri-ciri : q Mempunyai kebudayaan politik. q Menjalankan fungsi-fungsi. q Memiliki spesialisasi. q Merupakan sistem campuran.

C. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK Almond dan Powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni : § Primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). § Tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek”. § Modern di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda, berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.

Klasifikasi sistem politik menurut Alfian : • Otoriter/Totaliter • Anarki • Demokrasi dalam transisi. Ramlan Surbakti mengklasifikasikan sistem politik dengan kriteria : 1. Otokrasi Tradisional, 2. Totaliter, 3. Demokrasi, 4. Negara Berkembang

MENURUT ALMOND DAN COLEMAN, MACAM SISTEM POLITIK YANG BANYAK BERLAKU DI NEGARA BERKEMBANG: 1. Demokrasi Politik, 2. Demokrasi Terpimpin, 3. Oligarki Pembangunan, 4. Oligarki Totaliter, 5. Oligarki Tradisional

D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Menurut Bingham Powel, Jr. , sistem politik demokrasi ditandai : • Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. • Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu. • Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemilihan (memilih/dipilih). • Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. • Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar (kebebasan berbicara, berorganisasi dan pers). Setiap partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan.

2. SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA a. Infrastruktur Politik Berdasarkan teori politik, infra struktur politik mencakup : a. Partai politik (political party), b. Kelompok kepentingan (interest group), c. Kelompok penekan (pressure group), d. Media komunikasi politik (political communication media), dan e. Tokoh politik (political figure).

Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara : • Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26), • Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), • Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasa 27 ayat 2), • Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28), • Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28 A) • Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)), • Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30), • Mendapat pendidikan (Pasal 31), • Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),

b. PARTAI POLITIK (POLITICAL PARTAI) DI INDONESIA Eksistensi parpol merupakan prasyarat, baik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat, maupun dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat. Cara Memperoleh Kekuasaan ; q Pertama, secara legal (ikut pemilu legislatif). q Kedua, secara ilegal (melakukan subversib, revolusi atau coup d`etat).

1) MASA PRA KEMERDEKAAN Budi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), merupakan organisasi modern pertama yang melakukan perlawanan secara non fisik. dalam perkembangannya menjadi partai-partai politik yang didukung kaum terpelajar dan buruh tani. § Sarekat Islam (1912), § Muhammadiyah (1912), § Indische Partij (1912), § PKI (1921), § PNI (1927), § Partai Rakyat Indonesia (1930), § Partai Indonesia (1931), § Partai Indonesia Raya (1931).

2) MASA PASCA KEMERDEKAAN (TAHUN 1945 – 1965) Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA KETUHANAN KEBANGSAAN § Partai Masjumi, § Partai Sjarikat Indonesia, § Pergerakan Tarbiya Islamiah (Perti), § Partai Kristen Indonesia (Parkindo), § Dll. § Partai Nasional Indonesia (PNI) § Partai Indonesia Raya (Parindra) § Partai Rakyat Indonesia (PRI) § Partai Demokrasi Rakyat (Banteng) § Partai Rakyat Nasional (PRN) § Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) MARXISME § § § Partai Komunis Indonesi a (PKI) Partai Sosialis Indonesi a Partai Murba Partai Buruh Permai NASIONALIS ME §Partai Demokrat Tionghoa (PTDI) §Partai Indonesia Nasional (PIN) §IPKI

Alfian, mengelompokkan partai politik hasil Pemilu 1955 : 1. Aliran Nasionalis (Partai Buruh, PNI, PRN, PIR Hazairin, Parindra, SKI, dan PIR-Wongsonegoro). 2. Partai Islam (Masjumi, NU, PSII, dan Perti). 3. Aliran Komunis (PKI) 4. Aliran Sosialis (PSI, dan GTI). 5. Aliran Kristen (Partai Katolik, dan Parkindo).

Kehidupan politik masa demokrasi liberal (1955– 1959), banyak ditandai pergantian kabinet. Persaingan antar elit partai politik besar, telah membawa negara pada instabilitas politik, sehingga mandeknya pembangunan ekonomi dan rawannya keamanan. Akibat konflik berkepanjangan pada Badan Konstituante (merumuskan UUD yang bersifat), mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya melahirkan demokrasi terpimpin.

3) MASA ORDE BARU (TAHUN 1966 1998) Orde Baru (1966) melakukan pembenahan institusi politik, karena jumlah parpol yang banyak, tidak menjamin stabilitas politik PARPOL PESERTA PEMILU 1971 : • • Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), Partai Katolik, Partai Murba, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), • Partai Kristen Indonesia (Parkindo), • Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), • Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

Hasil Pemilu 1971, menunjukkan kemenangan Golongan Karya. Terjadi penyederhanaan partai politik ; Partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai berbasis sosialis dan nasionalis (Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975, Pemilu 1977 dan 1982 hanya diikuti 3 1. PPP (ke-Islaman dan ideologi Islam) (tiga) peserta : 2. Golongan Karya (kekaryaan dan keadilan sosial) 3. PDI (demokrasi, kebangsaan/ nasionalisme dan keadilan).

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU SELAMA ORDE BARU Partai Politik Peserta Pemilu No Tahun Pemilu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Golongan Karya (Golkar) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 1971 14. 833. 942 (96) 34. 348. 673 (236) 5. 516. 849 (30) 2. 1977 18. 722. 138 (99) 39. 313. 354 (232) 5. 459. 987 (29) 3. 1982 20. 871. 880 (94) 48. 334. 724 (242) 5. 919. 702 (24) 4. 1987 13. 701. 428 (61) 62. 783. 680 (299) 9. 324. 708 (40) 5. 1992 16. 624. 647 (62) 66. 599. 331 (282) 14. 565. 556 (56) 6. 1997 25. 340. 028 (89) 84. 187. 907 (325) 3. 463. 225 (11)

4) MASA/ ERA REFORMASI (TAHUN 1999 S. D. SEKARANG) Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di Indonesia diberikan kesempatan hidup kembali mengikuti pemilu multi partai NO NAMA PARTAI POLITIK 1. Partai Indonesia Baru (PIB) 12. Partai Kebangsaan Merdeka (PKM) 2. Partai Kristen Indonesia (Krisna) 13. P. Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 3. Partai Nasional Indonesia (PNI) 14. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia 15. Partai Rakyat Demokrat (PRD) 5. P. Kebangkitan Muslim Indonesia 16. P. Syarikat Islam Indonesia 1905 6. Partai Umat Islam (PUI) 17. Partai Katolik Demokrat 7. Partai Kebangkitan Umat (PKU) 18. Partai Pilihan Rakyat (Pilar) 8. Partai Masyumi Baru (PMB) 19. Partai Rakyat Indonesia (PARI) 9. P. Persatuan Pembangunan (PPP) 20. Partai Bulan Bintang (PBB) 10. P. Syarikat Islam Indonesia (PSII) 21. . . . 11. P. Demokrasi Indonesia Perj (PDIP) 48. Partai Pekerja Indonesia

c. KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP) Jenis-jenis kelompok kepentingan : § Kelompok Anomik (kelompok spontan dan tidak memiliki nilai/norma), § Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir dan kegiatannya kadang-kadang), § Kelompok Institusional ( merupakan kelompok pendukung kepentingan institusional; seperti partai politik, korporasi bisnis, dll. ), § Kelompok Assosiasonal (merupakan kelompok yang terorga-nisir yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok dan memiliki prosedur teratur).

Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu negara, sangat bergantung kepada sistem politik pemerintah apakah menerapkan sistem kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih. Pada sistem partai tunggal, kelompok kepentingan sangat dibatasi, karena pemerintahan totaliter. Pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba dll. ). Pada sistem dua partai/ lebih, kelompok kepentingan berpeluang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada umumnya dianut oleh negara-negara yang

d. KELOMPOK PENEKAN (PRESSURE GROUP) Kelompok penekan, dapat dipergunakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dengan sasaran mempengaruhi atau membentuk kebijaksanaan pemerintah. Contoh institusi Kelompok penekan ü Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ü Organisasi sosial keagamaan, ü Organisasi Kepemudaan, ü Organisasi Lingkungan Hidup, ü Organisasi pembela Hukum dan HAM, ü Yayasan atau Badan hukum lainnya.

e. MEDIA KOMUNIKASI POLITIK (POLITICAL COMMUNICATION MEDIA) Media komunikasi politik, dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Media komunikasi ; surat kabar, telefon, faximile, internet, televisi, radio, film, dan sebagainya. Dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi serta membentuk/mengubah pendapat umum dan sikap politik publik.

f. TOKOH POLITIK (POLITICAL FIGURE) Pengangkatan tokoh politik dilakukan melalui proses : § Transformasi dari peranan-peranan nonpolitis (keagamaan, kebudayaan, status sosial, dll. ) untuk memainkan peranan politik yang bersifat khusus. § Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik.

Menurut Lester G. Seligman, bahwa proses pengangkatan tokoh-tokoh politik berkaitan dengan : § Legitimasi elit politik, § Masalah kekuasaan, § Representativitas elit politik, dan § Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

G. SUPRASTRUKTUR POLITIK Merupakan mesin politik resmi sebagai penggerak politik formal. Pada Negara Monarki, pemerintahan dikuasai oleh keluarga bangsawan. Raja/Ratu, berperan sebagai lambang kebesaran/alat pemersatu. Kabinet dapat dibentuk berdasarkan pemilu (tergantung tingkat pendemokrasiannya). Pada Negara Republik, elit politik ada yang memegang kekuasaannya secara diktator. Namun juga banyak yang bersifat demokratis (tergantung Konstitusi/UUD negaranya).

Perkembangan ketatanegaraan modern, pd umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan : § Eksekutif (pelaksana undang-undang), § Legislatif (pembuat undang-undang), dan § Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang) dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan. Supra struktur politik mantap Didukung infra struktur politik (rakyat, partai politik dan ormas), dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Mekanisme pemerintahan (infrastruktur dan suprastruktur politik) dapat memenuhi fungsinya, manakala Sistem Politik mampu : 1. Mempertahankan pola (tata cara, norma-norma dan prosedur-prosedur yang berlaku). 2. Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan, konflik dan perbedaan pendapat) yang memuaskan semua pihak. 3. Melakukan perubahan (kemampuan adaptasi dengan perkembangan baik di dalam maupun luar negeri). 4. Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasi keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut). 5. Mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh

3. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA a. Pendekatan Sistem Politik Negara Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. untuk mempelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan : § Sejarah § Sosiologis § Kultural / Budaya § Psycho-Sosial (Kejiwaan masyarakat) § Filsafat § Ideologi § Konstitusi dan Hukum

B. PERBEDAAN SISTEM POLITIK NEGARA a). Sistem Politik Negara Inggris NO FAKTOR YANG MEMPENGAR UHI URAIAN / KETERANGAN 1. Latar Belakang Sejarah Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri modern. Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik tsb. Mereka juga dihadapkan pada masalah upaya membangun kesejahteraan warganegaranya. 2. Kondisi Sosiologis Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu bersaing dengan negara–negara lain yang lebih dahulu merintis ke arah industrialisasi. Meskipun masyarakat Inggris ”bersifat kekotaan”, namun tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa. 3. Kondisi Kultural/ Budaya Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke

4. Kondisi Psycho. Sosial / Kejiwaan masyarakat Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol -simbol kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll). Mereka senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada undang-undang politik azasi. 5. Pedoman Filsafat Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa, manakala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi perlawanan. Kejahatan sangat tercela dan dianggap melawan masyarakat. 6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan dan hak-hak asasi manusia. 7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh konvensi dari pada hukum formal. Rakyat hidup dalam ketenangan dan kepastian hukum, karena pemerintah memberikan perlindungan hukum yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati oleh

Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan oleh : § Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi). § Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. § Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki parlemen.

b). Sistem Politik Negara RRC FAKTOR YANG NO MEMPENGARUHI URAIAN / KETERANGAN 1. Latar Belakang Sejarah Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk revolusi menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan berabad-abad. Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk pemerintahan komunis sampai dengan sekarang. 2. Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang dominan adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya. Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan pribadi. 3. Kondisi Kultural/ Budaya Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai

4. Kondisi Psycho. Sosial / Kejiwaan masyaraka t Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia. Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para pendahulunya. 5. Pedoman Filsafat Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya diri sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional. 6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis. 7. Pedoman Konstitusi dan Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif adalah ”Konggres Rakyat Nasional” (KRN). Selain

PENGUASA KOMUNIS CINA SELALU BERUPAYA: § Mengikutsertakan warganya dalam kegiatan politik secara teratur dan terorganisir melalui; gerakan masa, keanggotaan dalam organisasi masa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-unit produksi). § Dalam kaderisasi calon-calon pemimpin komunis, dilakukan; rekruitmen aktivis, kader dan anggota partai. § Masuk menjadi anggota PKC merupakan tindakan yang menentukan dalam rekruitmen politik yang akan memperoleh promosi dan kekuasaan.

C). SISTEM POLITIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Faktor Yang No Mempengaru hi Uraian / Keterangan 1. Latar Belakang Sejarah Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila. 2. Kondisi Sosiologis Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar Golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, upaya saling menghormati dan kerja sama dalam membangun kerukunan hidup penting untuk ditegakkan. 3. Kondisi Kultural/ Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multi kultural. Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya musyawarah,

4. Kondisi Psycho. Sosial / Kejiwaan masyarak at Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan. 5. Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. 6. Paham atau Ideologi yang diterapka n Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelengga-raan pemerintahan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum.

DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DENGAN PRINSIP : a. Harus berdasarkan Pancasila sebagaimana disebut di dalam Pembukaan UUD 1945, serta penjabarannya dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. c. Dalam ketatanegaraan, harus berdasar atas kelembagaan yang diharapkan segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu sesuai UUD 1945. d. Bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di

SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASILA MENGHARGAI NILAI-NILAI MUSYAWARAH SEBAGAI BERIKUT: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 4. Musyawarah harus diliputi olh semangat kekeluargaan; 5. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah; 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjun-

Demokrasi Pancasila Pada Hakikatnya Demokrasi Yang Bercorak Khas Indonesia, Yang Penerapannya Dijabarkan Dalam : § § § Pemerintahan Berdasarkan Hukum. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Pengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah Peradilan yang Bebas dan Merdeka Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol) § Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu)

ASPEK - ASPEK DEMOKRASI PANCASILA: a. Aspek formal b. Aspek materiil c. Aspek normatif (kaidah) PENGAMBILAN KEPUTUSAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA: a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, b. Persamaan, c. Kebebasan yang bertanggungjawab,

C. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA a. Partisipasi Politik Warga Negara Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap dan § keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya : § Mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, § Mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK MENURUT PARA AHLI : § Herbert Mc. Closky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui darimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung, dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. § Norman H. Nie dan Sidney Verba, Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. § Prof. Miriam Budiardjo, Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta – secara langsung atau tak langsung – dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL § Pemberian Suara (voting) § Pengajuan petisi § Berdemonstrasi § Diskusi politik § Konfrontasi § Kegiatan kampanye § Mogok § Membentuk dan § Tindak kekerasan politik bergabung dalam kelompok Kepentingan. § Komunikasi individual dengan pejabat terhadap harta benda. § Tindak kekerasan politik terhadap manusia.

7 (TUJUH) BENTUK PARTISIPASI POLITIK INDIVIDUAL MENURUT MILBRATH M. L. GOEL : NO BENTUK PARTISIPASI URAIAN / KETERANGAN 1. Aphatetic Inactives Tidak beraktifitas dan partisipatif, tidak pernah memilih. 2. Passive Supporters Memilih secara reguler/teratur, menghadiri Parade patriotik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”. 3. Contact Specialist Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.

4. Communicat Mengikuti informasi politik, mengirim ors pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin partai politik. 5. Party and Campaign Workers 6. Community Activist 7. Protesters Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat partai politik. Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal dan melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isuisu sosial. Bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang

Tingkatan atau piramida partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson (1980). (Menyimpang) Pembunuh politik, teroris, pembajak Aktivis Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan Petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial Partisipa n Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik. Pengamat Orang Yang apolitis

TINGKATAN PADA PARTISIPASI POLITIK, SANGAT TERGANTUNG DARI AKIBAT YANG DISEBABKANNYA : § § § § § Menduduki jabatan politik atau administratif. Mencari jabatan politik atau administratif. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik (quasi -political). Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik (quasi -political). Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam bidang politik. Voting (pemberian suara).

b. FAKTOR-FAKTOR PARTISIPASI POLITIK 1) PENDIDIKAN POLITIK PENDUKUNG Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa.

Melalui pendidikan politik, diharapkan kader anggota partai politik akan memperoleh 1. Dapat memperluas pemahaman, manfaat : penghayatan dan wawasan terhadap masalah -masalah atau isu-isu yang bersifat politis. 2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

2) KESADARAN POLITIK Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal terpenting) urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah, nampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, diperlukan pembinaan yang intensif.

PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA MASYARAKAT DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN No Bidang : Implementasi Partisipasi politik 1. Politik Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain : a. Ikut memilih dalam pemilihan umum, b. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan sebagainya, c. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain. 2. Ekono Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam mi kegiatan antara lain : a. Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. b. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif dan

3. Sosial- Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan. Buday kegiatan a. l. : a a. Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi. b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum , seperti: tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya. c. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. 4. Hanka Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif m dalam kegiatan antara lain : a. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. b. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak negara Republik Indonesia. d. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar

2) SOSIALISASI POLITIK Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Sarana Dalam Sosialisasi Politik § Keluarga (family) § § Sekolah Partai Politik

SELESAI

Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Partisipasi Politik, Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : 1. Berikan penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut : NO BENTUK PARTISIPASI URAIAN SINGKAT 1. Passive Support . . . . . . . . . . . . . 2. Contact Specialist . . . . . . . . . Community . . . .

2. Berikan penjelasan pentingnya partisipasi politik warga negara di dalam sistem politik negara Indonesia !. . . . . . . . Berikan 2 (dua) contoh yang anda ketahui : . . . . . . . . 3. Berikan tanggapan penjelasan, pentingnya pendidikan politik warga negara dalam sistem politik negara Indonesia dan berikan contohnya ! ……………………………………… ……. . .

SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! 1. Berikan penjelasan, ciri-ciri umum sistem politik menurut Almond ! 2. Dalam hal penerapan, jelaskan perbedaan orientasi tujuan partai politik di Indonesia pada masa orde baru dan era reformasi ! 3. Pada akhir abad 20 -an, gerakan partisipasi politik di Indonesia semakin meningkat, berikan alasan penjelasannya ! 4. Berikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan politik dalam kegiatan partisipai politik di Indonesia ! 5. Berikan masing-masing 2 (dua) contoh wujud sosialisasi politik di dalam keluarga, sekolah maupun melalui partai politik !

STUDI KASUS PARTAI POLITIK ALAMI KRISIS, DAYA ARTIKULASI MENURUN Setelah pemilu (2004), daya artikulasi partai politik menurun. Tidak heran jika sekarang kekuatan di luar negara muncul dengan kekuatan yang lebih kentara. Kondisi ini memperlihatkan betapa partai politik sekarang mengalami krisis. Hal ini disampaikan oleh pengamat Fachry Ali dalam diskusi tentang sikap partai politik terhadap masalah diplomasi pertahanan dan keamanan nasional yang diselenggarakan Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Kamis 4 Mei 2006. Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun, pemerintah yang terpilih tidak mampu membuatg koalisi nasional secara besaran. “Problemnya, presiden terpilih yang berasal dari partai kecil akan bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada Jusuf Kalla, yang berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di parlemen, ” ujarnya. Sayangnya, partai seperti PPP hampir tidak bersuara pada kebijakan pemerintah dan rakyat. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah menempatkan diri sebagai oposisi, tidak punya kepandaian menangkap esensi persoalan. Mereka tidak punya kemampuan meluncurkan persoalan pada saat yang tepat. “Jadinya, fungsi oposisi hampir tidak berjalan, dan yang dilakukan hanya hal-

TAGIHAN TUGAS : 1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda ! 2. Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang terjadinya “krisis” dan “menurunnya daya artikulasi” partai politik di Indonesia pasca pemilu 2004 ! 3. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam membangun artikulasi partai politik guna meningkatkan kinerja di parlemen ! 4. Sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi ploitik? 5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah dengan mitra kerjanya parlemen : a. Sebagai salah satu kelompok kepentingan ! b. Sebagai ketua suatu partai politik ! c. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ! d. Sebagai Presiden Republik Indonesia !

INQUIRI Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang rumusan dan penerapan sistem politik demokrasi Pancasila (berikut gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan ! 1. Pahami kembali tentang rumusan “demokrasi Pancasila ”, dan buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan di sekolah ! 2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik) sekitar pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila (cara pengambilan keputusan), 3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau role play di dalam kelas !