1 SELUK BELUK PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL MELALUI MADRID

1 SELUK BELUK PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL MELALUI MADRID PROTOKOL Oleh: T. Didik Taryadi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2 Pengantar: • Madrid Protokol (1989) merupakan penyempurnaan Madrid Agreement (1891). • Madrid Protokol merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional bagi para anggotanya. • Madrid Protokol merupakan suatu pilihan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek. • Madrid Protokol tidak bersifat substantif dan hanya memberikan jalur alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri.

3 Latar Belakang: • Indonesia melakukan aksesi dengan cara mendepositkan naskah/dokumen aksesi ke Internasional Biro (WIPO) pada tanggal 2 Oktober 2017. • Dasar Hukum: PP NO 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989). • Madrid Protokol berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2018 (3 bulan) setelah aksesi. • Indonesia resmi menjadi anggota Madrid Protokol yang ke 100.

4 Data Permohonan Madrid Protocol • Permohonan yang berasal dari Indonesial: 10 permohonan. dan 4 permohonan diantaranya mendapatkan notifikasi dari IB terkait dengan uraian barang/klasifikasi dan biaya. • Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sampai saat ini: sekitar 2000 permohonan.

5 Perbandingan Sistem Konvensional Sistem Madrid Source: IP Panorama

6 Prosedur Sistem Madrid Source: WIPO

7 Empat Elemen Utama Permohonan • Nama pemohon; • Label merek; • Negara tujuan; • Jenis barang dan/atau jasa. • Jika salah satu tidak ada, akan mempengaruhi tanggal pendaftaran internasional.

8 Kriteria Pemohon: • Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; • Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Indonesia; atau • Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Indonesia.

9 Biaya • Selain biaya administrasi yang dibayarkan kepada DJKI, Permohonan Internasional dikenai biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional yang berupa: • Basic Fee (653/903 CHF) • Individual fee dan/atau complementary Fee+Supplementary fee, tergantung negara tujuan.

10 Prosedur Sertifikasi yang dilakukan oleh DJKI Source: WIPO

11 Kegiatan Sertifikasi • Menentukan tanggal penerimaan permohonan internasional • Melakukan validasi terkait: • Nama pemohon sama dengan yang tercantum dalam merek dasar; • Label merek sama dengan merek dasar; • Ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa termasuk ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa dalam merek dasar. • Bukti pembayaran biaya administrasi (handling fee).

12 Jangka Waktu Sertifikasi • Jika permohonan internasional memenuhi persyaratan • DJKI melakukan proses sertifikasi paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan; dan • Mengirimkan Permohonan Internasional ke Biro Internasional dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan. • Jika permohonan internasional tidak memenuhi persyaratan • DJKI akan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi permohonan dalam waktu paling lama 10 Hari sejak tanggal penerimaan. • Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

13 Peran DJKI Sebagai Kantor Negara Asal: • Menyediakan sarana konsultasi dengan pemohon/kuasa terkait permohonan internasional; • Melakukan validasi dan sertifikasi permohonan internasional sebelum dikirimkan ke Biro Internasional; • Memenuhi kekurangan atau memperbaiki kesalahan dalam formulir permohonan internasional; • Memantau status pelindungan pendaftaran/permohonan merek yang dijadikan dasar permohonan internasional dalam jangka waktu 5 tahun; • Memberikan notifikasi kepada Biro Internasional jika status pelindungan merek yang dijadikan dasar permohonan internasional hilang ( ditolak atau dibatalkan) dalam jangka waktu 5 tahun.

14 Peran DJKI Sebagai Kantor Negara Tujuan: • Menerima Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia dari Biro Internasional (WIPO). • Pendaftaran Internasional yang dikirimkan oleh WIPO tersebut menjadi permohonan berdasarkan Madrid Protokol oleh DJKI; • Selanjutnya DJKI memproses lebih lanjut permohonan berdasarkan Madrid Protokol tersebut sesuai dengan UU Nasional.

15 Prosedur Permohonan Sertifikat Pemeriksaan Substantif Pengumuman Notifikasi dari Biro Internasional

16 Prosedur Pemeriksaan Substantif: • DJKI melakukan pemeriksaan substantif berdasarkan UU Nasional (UU No. 20 Th 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis); • Batas waktu notifikasi penolakan (refusal) adalah 18 bulan, sejak tanggal penerimaan dokumen permohonan dari IB. • Dalam hal permohonan diterima, DJKI mengirimkan statement of grant protection ke IB. • Selanjutnya DJKI akan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek.

17 Perpanjangan; Pengalihan Hak; Perubahan Nama/Alamat; Lisensi; Pembatalan/Penghapusan • Perpanjangan, pengalihan hak, dan perubahan nama/alamat dilakukan secara otomatis setelah menerima notifikasi dari Biro Internasional. • Pencatatan lisensi harus dicatatkan langsung kepada DJKI. • Mekanisme pembatalan dan penghapusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Nasional, notifikasi dikirimkan DJKI kepada Biro Internasional.

18 Penggantian (Replacement) • Merek yang telah terdaftar berdasarkan UU Nasional dapat dilakukan penggantian dengan Pendaftaran Internasional. • Syaratnya: • Merek telah terdaftar sebelum pendaftaran internasional ditujukan ke Indonesia; • Pemilik merek terdaftar sama dengan pemegang pendaftaran internasional; • Merek terdaftar mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan pendaftaran internasional; dan • Jenis barang dan/atau jasa pada merek terdaftar terdapat dalam pendaftaran internasional.

19 Transformasi • Pendaftaran Internasional yang dibatalkan karena berakhirnya pelindungan merek dasar di negara asal, dapat dilakukan transformasi. • Permohonan transformasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran internasional. • Permohonan diajukan secara tertulis kepada DJKI dengan mengisi formulir.

20 Terima Kasih