1 Pertemuan Ke7 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Konsep

(1) Pertemuan Ke-7 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Konsep Negara Manusia adalah mahluk social yang dalam hidupnya membutuhkan orang lain guna mempertahankan hidupnya. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri karena selain manusia mempunyai kebutuhan dasar dan berbagai kepentingan, mereka juga membutuhkan aspek lainnya, seperti psikologis, ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Karena hubungan manusia yang sangat beragam tersebut, maka hubungan antar manusia mesti diatur agar tidak terjadi kekacauan.

(2) Bila dalam kondisi kacau, Thomas Hobbes, seorang filsuf kelahiran London Inggris, mengistilahkan manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain ( homo homini lupus ). Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis, tertib dan damai dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan serta memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara.

(3) Lantas apakah negara itu ? Menurut Diponolo ( 1975 : 23 – 25 ) dalam Wahono at. all, 2017 : 60, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat/umat di suatu daerah tertentu.

(4) Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu : (a). Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritoir (b). Unsur manusia atau umat ( baca masyarakat ), rakyat, atau bangsa (c). Unsur organisasi atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan Sebagaimana dikatakan oleh Wahono at. all, 2017 : 61 bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, serta ditaati

(5) Tujuan Negara Secara teoritis , Diponolo ( 1975 : 112 – 156 ) dalam Wahono at. all, 2017 : 62, menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan sebagai berikut : (1). Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup (2). Kemerdekaan (3). Kekuatan, kekuasaan dan kebesaran / keagungan (4). Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban (5). Keadilan

(6) Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan dalam 2 (dua) aliran yaitu : 1. Aliran liberal individualis Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan system ekonomi liberal melalui persaingan bebas. 2. Aliran kolektivitas atau sosialis Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan system ekonomi terpimpin/totaliter.

(7) Di Indonesia tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 UUD 1945 yang berbunyi : (1). Melindungi segenap bangsa. (2). Melindungi segenap tumpah darah. (3). Memajukan kesejahteraan umum. (4). Mencerdaskan kehidupan bangsa. (5). Ikut serta mlaksanakan ketertiban dunia.

(8) Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua) yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu : (a). Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). (b). Pendekatan keamanan ( security approach).

(9) Konsep Dasar Negara Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identic dengan istilah grundnorm (norma dasar). Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggaraakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dan segala sumber hukum negara.

(10) Secara teoritik, istilah dasar negara, megacu kepada pendapat Hans Kelses, disebut a basic norm atau Grundnorm ( Kelsen, 1970 : 8 ) dalam bukunya Wahono at. all, 2017 : 64. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan system norma dalam masyarakat yang teratur termasuk didalamnya negara yang sifatnya tidak berubah.

(11) Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang -undangan maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundangan bersifat fleksibel. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.

(12) Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Undang – Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila ( Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009 – 2014, 2013 : 93 – 94 ) dalam bukunya Wahono at. all , 2017 : 65.

(13) Hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 Pada hakekatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakaan tujuan semata-mata , melainkan merupakan suatu sarana, isi dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut : Pernyataan kemerdekaan bagsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu.

(14) Di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-3 terdapat pernyaataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : 1. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakaan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisaah-pisahkan. 2. Ditetapkannya Pembukaan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersama-sama ditetapkannya UUD, Presideen daan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi.

(15) 3. Pembukaan hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dari adanya cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkann asas kerohanian Paancasila. 4. Dengan demikian, sifat hubungan antara Pembukaan dan Proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 ( Kaelan, 1993 : 62 – 64 ) dalam bukunnya Wahono

(16) Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 Benarkah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berhubungan dengan Pancasila ? Mari kita cermati bahasan berikut ini. Kita tentu mengetahui bahwa setelah Amandemen atau Perubahan ke-4 ( dalam 2002 ), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal (lihat Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945).

(17) Bunyinya : Aturan Tambahan; Pasal II : “ Dengan ditetapkannya perubahan Undang – Undang Dasar ini, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal “. Hal ini berarti bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945.

(18) Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 945, dapat disimak penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara , baik hukum yang tertulis ( Undang – Undang Dasar ) maupun hukum yang tidak tertulis.

(19) Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamental. 2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokokpokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar. 3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

(20) Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

(21) Implikasi pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945. Beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

ahasiswaan DIKTI, Pendidikan Pancasila, 2016. (22) Nilai Instrumental (Pasal-pasal dalam UUD 1945) No. Nilai Dasar (Pancasila) 1. Nilai Sila 1 Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 dan pasal lain. 2. Nilai Sila 2 Pasal 1 ayat (3) , Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 F, 28 J dan pasal lain. 3. Nilai Sila 3 Pasal 25 A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan pasal lain. 4. Nilai Sila 4 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22 C, Pasal 22 E, dan pasal lain. 5. Nilai Sila 5 Pasal 23, Pasal 28 H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan pasal lain.