1 PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN PPN
1
PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG ATAU JASA DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH - ORANG PRIBADI; ATAU OLEH - BADAN; 2
Karakteristik PPN (VAT) • Pajak Tidak Langsung • Pajak Objektif • Terutang pada setiap jalur distribusi maupun produksi • Metode Faktur • Metode pengkreditan dengan indirect substraction • Pajak atas konsumsi dalam negeri • Bersifat netral • Tidak menimbulkan pajak ganda 3
PPN ADALAH PAJAK TIDAK LANGSUNG • SUATU JENIS PAJAK YANG BEBAN PAJAKNYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN • KEDUDUKAN PENANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK DENGAN KEDUDUKAN PEMIKUL BEBAN PAJAK BERBEDA 1/25/2022 4
PPN ADALAH PAJAK OBJEKTIF • KEWAJIBAN PAJAK DI BIDANG PPN SANGAT DITENTUKAN OLEH ADANYA OBJEK PAJAK. • KARAKTER PPN SEBAGAI PAJAK OBJEKTIF MENIMBULKAN DAMPAK REGRESIF. • UNTUK MENGURANGI REGRESIVITAS PPN, MAKA DIKENAKANLAH PPn. BM. 1/25/2022 5
PPN BERSIFAT MULTI STAGE LEVY • PPN DIKENAKAN PADA SETIAP MATA RANTAI JALUR PRODUKSI DAN JALUR DISTRIBUSI BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK. • CONTOH: PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BENANG OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI BENANG KE PERUSAHAAN TEKSTIL, SELANJUTNYA PERUSAHAAN TEKSTIL KE PERUSAHAAN GARMEN, PERUSAHAAN GARMEN KE PEDAGANG BESAR, PEDAGANG BESAR KE PEDAGANG ECERAN, DAN AKHIRNYA PEDAGANG ECERAN KE KONSUMEN AKHIR. 1/25/2022 6
PPN TIDAK BERSIFAT KUMULATIF PENGUSAHA AKTIVITAS NILAI TAMBAH HARGA JUAL PPN 10% SETOR KE KAS NEGARA Industri Benang Menyerahkan 1000 100 Industri Tekstil Membeli benang - - 1000+100=1100 Menyerahkan Tekstil 400 1000+400=1400 140 -100=40 - Industri Garmen Membeli Tekstil Menyerahkan Garmen Pedagang Besar Pedagang Eceran KONSUMEN 1/25/2022 1400+140=1540 350 1400+350=1750 175 -140=35 Membeli Garmen Menyerahkan Garmen HARGA YANG DIBAYAR 1750+175=1925 300 1750+300=2050 205 -175=30 Membeli Garmen 2050+205=2255 Menyerahkan Garmen 250 2050+250=2300 230 Membeli Garmen - - - 230 -205=25 2300+230=2530 7
PENGHITUNGAN PPN MENGGUNAKAN INDIRECT SUBSTARCTION METHOD • • • NILAI TAMBAH (ADDED VALUE), ADALAH SUATU NILAI YG MERUPAKAN PENJUMLAHAN BIAYA PRODUKSI ATAU DISTRIBUSI YANG MELIPUTI PENYUSUTAN, BUNGA MODAL, GAJI YANG DIBAYARKAN, SEWA TELPON, LISTRIK DAN PENGELUARAN LAINNYA SERTA LABA YANG DIHARAPKAN. NILAI TAMBAH = HARGA JUAL –HARGA BELI DALAM MENGHITUNG PAJAK TERUTANG ATAS NILAI TAMBAH, DIKENAL TIGA METODE: l ADDITION METHOD l SUBSTRACTION METHOD l CREDIT METHOD (INDIRECT SUBSTRACTION) METHOD PAJAK YANG DIBAYAR PADA SAAT PEROLEHAN BARANG ATAU JASA KENA PAJAK = PAJAK MASUKAN (INPUT TAX) PAJAK YANG DIPUNGUT PADA SAAT PENYERAHAN BARANG ATAU JASA KENA PAJAK = PAJAK KELUARAN (OUTPUT TAX) BUKTI PEMUNGUTAN PPN : FAKTUR PAJAK, DAPAT DIBEDAKAN MENJADI FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN FAKTUR PAJAK MASUKAN. 1/25/2022 8
ILUSTRASI PENGHITUNGAN PPN YANG HARUS DIBAYAR DENGAN BERBAGAI METHOD Kegiatan produksi seorang Pengusaha mencakup biaya sebagai berikut: • 1. 2. 3. 1/25/2022 Pembelian: – Bahan Baku – Bahan Pembantu – Suku Cadang dll Jumlah Ditambah Biaya: – Penyusutan – Bunga Pinjaman – Gaji/Upah – Biaya Manajemen – Laba Usaha Jumlah Harga Jual 2000 1000 250 750 750 4. 000 1000 3. 500 7. 500 Additon Method (PPN = % PPN x Nilai Tambah) PPN = 10% x Rp 3. 500 = 350 Substraction Method (PPN = Selisih Harga Jual & H. Beli x %PPN) PPN = 10% x (7. 500 – 4. 000) = Rp 350 Credit Method PPN yang harus dibayar =( %PPN x Penjualan) – (%PPN x Pembelian) PPN yang harus dibayar =(10% x Rp 7. 500) – (10% x Rp 4000) = 350 9
KELEBIHAN PERHITUNGAN PPN DENGAN CREDIT METHOD Asumsi Pengusaha tadi adalah Pengusaha pabrik minyak kelapa dan bahan baku berupa kelapa dibeli dari petani perkebunan (PPN-nya dibebaskan). Apabilan kelapa merupakan 60% dari nilai pembelian bahan, maka PPN yang terutang adalah: – Harga Jual Minyak Kelapa 7. 500 – PPN terutang (10% x 7. 500) 750 – Harga Beli bahan dan lain-lain 4. 000 – Bahan baku berupa kelapa 2. 400 – Bagian harga beli yang terutang PPN 1. 600 – PPN atas pembelian (10% x 1. 600) 160 – PPN yang harus dibayar 590 Bandingkan dengan substraction method yang menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 350. UU PPN 1984 yang berlaku di Indonesia menganut “credit method/invoice method/indirect substraction method). 1/25/2022 10
PPN INDONESIA MENGANUT TARIF TUNGGAL • UU PPN 1984, TARIF PPN DITETAPKAN SEBESAR 10%. DENGAN PERATURAN PEMERINTAH, TARIF DAPAT DINAIKKAN PALING TINGGI MENJADI 15% ATAU DITURUNKAN PALING RENDAH 5%. • SISI NEGATIF TARIF TUNGGAL ADLH MEMPERTAJAM REGRESIVITAS PPN. • SISI POSITIF ADALAH SEDERHANA BAIK DALAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASANNYA. • TARIF 0% UNTUK EKSPOR, TARIF TEKNIS AGAR PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YANG TERKAIT DAPAT DIKREDITKAN SEHINGGA TIDAK PERLU DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. 1/25/2022 11
PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI • PPN HANYA DIKENAKAN ATAS BARANG ATAU JASA YANG DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA. • SESUAI DENGAN DESTINATION PRINCIPLE: PPN DIKENAKAN DI TEMPAT TUJUAN BARANG ATAU JASA AKAN DIKONSUMSI 1/25/2022 12
PPN BERSIFAT NETRAL • PPN DIKENAKAN BAIK ATAS KONSUMSI BARANG MAUPUN JASA • DALAM PEMUNGUTANNNYA, PPN MENGANUT PRINSIP TEMPAT TUJUAN (DESTINATION PRINCIPLE) 1/25/2022 13
DASAR HUKUM PPN DI INDONESIA UU NO. 11 /1994 BUKAN UU PPN 1984 PP No. 50/1994 jis PP No. 20/1996 & No. 36/1996 & PP No. 14/1998 & PP No. 59/1999 1/25/2022 Sejak 1 -1 -1995 perub. pertama (Ps. 1 -17) Ps. 20 UU No. 8/1983 tidak diubah Ps. III UU No. 11/1994 “UU Perubahan UU PPN 1984” Ps. 2 & 14 UU KUP Tetap menyebut UU PPN 1984 UU NO. 8/1983 Ps. 20: UU ini dapat disebut UU PPN 1984 Nama Tetap Mulai berlaku sejak 1 April 1985 (PP No. 1/1985) Sejak 1 -1 -2001 perub. kedua (Ps. 1 -16 C) Ps. 20 UU No. 8/1983 tidak diubah Ps. II UU No. 18/2000 “UU Perubahan Kedua UU PPN 1984” UU NO. 18 /2000 BUKAN UU PPN 2000 Ps. 2 & 14 UU KUP Tetap menyebut UU PPN 1984 1. PP No. 143/2000 jo PP No. 24/2004 2. PP No. 144/2000 3. PP No. 145/2000 jo PP No. 6/2003 4. PP No. 146/2000 5. PP No. 12/2001 jo PP No. 43/2002 14
Dasar Hukum PPN & PPn. BM • • 1/25/2022 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang PPN & PPn. BM dengan perubahan terakhir PP. Nomor 24 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN; Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terakhir diubah dengan PP. Nomor 43 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terakhir diubah dengan PP. Nomor 38 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, telah diubah terakhir dengan PP. Nomor 38 Tahun 2003 Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Surat- Surat Edaran Dirjen Pajak yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. 15
Istilah-istilah Dasar (Pasal 1 Undang-undang PPN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1/25/2022 Daerah Pabean Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak Impor Ekspor Perdagangan Pengusaha Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajak Faktur Pajak Masukan Pajak Keluaran Pemungut PPN 16
DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 1 WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU No. 10 Th 1995 TENTANG KE PABEANAN MELIPUTI WILAYAH DARAT DAN PERAIRAN RUANG UDARA DI ATASNYA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LANDAS KONTINEN 1/25/2022 17
BARANG Ps. 1 angka 2 BARANG ADALAH BARANG BERWUJUD BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK 1/25/2022 BARANG TIDAK BERWUJUD CONTOH : • HAK ATAS MEREK DAGANG • HAK PATEN • HAK CIPTA 18
IMPOR, EKSPOR DAN PERDAGANGAN Ps. 1 angka 9, 11, 12 IMPOR ( Ps. 1 angka 9 ) ADALAH SETIAP KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH PABEAN ADALAH SETIAP KEGIATAN EKSPOR ( Ps. 1 angka 11) PERDAGANGAN ( Ps. 1 angka 12) MENGELUARKAN BARANG DARI DLM DAERAH PABEAN KE LUAR DAERAH PABEAN ADALAH KEGIATAN USAHA MEMBELI & MENJUAL BRG, TERMASUK KEGIATAN TUKAR MENUKAR BRG TANPA MENGUBAH BENTUK ATAU SIFATNYA 1/25/2022 19
SKEMA MEKANISME PEMBAYARAN PPN SECARA UMUM BANK PERSEPSI PENYETORAN PPN DENGAN SSP PENJUAL/PENGUSAHA BARANG/JASA PENANGGUNG JAWAB BKP/JKP PPN FAKTUR PAJAK PEMBELI/PENERIMA BARANG/JASA – NON WAPU [PEMUNGUT PPN] PEMIKUL BEBAN PAJAK SPT MASA PPN 1/25/2022 20
SKEMA MEKANISME PEMBAYARAN PPN SECARA KHUSUS BANK PERSEPSI PENYETORAN PPN DENGAN SSP PENJUAL/PENGUSAHA BARANG/JASA PENANGGUNG JAWAB SPT MASA PPN 1/25/2022 BKP/JKP PPN FAKTUR PAJAK PEMBELI/PENERIMA BARANG/JASA – PIHAK WAPU PEMIKUL BEBAN PAJAK SPT MASA PPN-PUT 21
MEKANISME UMUM PEMUNGUTAN PPN SECARA DETAIL PKP PT XYZ Terutang Brg/Jasa BKP/ JKP PT ABC Tdk Terutang Brg/Jasa Tdk Terutang PM Uncreditable Cost Expense PEMBELI Terutang PK Creditable Tak Dpt Faslts LB Dpt. Fasilitas KB Nihil Kompensasi/Restitusi Disetor Dgn SSP PL. Tgl 15 Bulan Berikutnya SEMUANYA DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN 1/25/2022 22
Objek Pajak PPN Diatur Dlm 3 Pasal 4 UU PPN Pasal 16 C UU PPN Pasal 16 D UU PPN 1/25/2022 23
Rincian Objek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1/25/2022 Dalam Pasal 4: Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ; Impor BKP; Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak. 24
SYARAT SUATU PENYERAHAN UNTUK DAPAT DIKENAKAN PPN Penjelasan Ps. 4 huruf a dan c. PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA APABILA BARANG BERWUJUD DAN JASA YG DISERAHKAN ADALAH BKP ATAU JKP; BARANG TIDAK BERWUJUD YANG DISERAHKAN ADALAH BKP TIDAK BERWUJUD; PENYERAHAN DILAKUKAN DI DALAM DAERAH PABEAN; PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM RANGKA KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA 1/25/2022 25
Rincian Objek • Dalam Pasal 16 C: Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 1/25/2022 • Dalam Pasal 16 D: Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. 26
Gambaran Objek PPN 2. Impor BKP 4. Pemanfaatan BKP Tdk berwujud 5. Pemanfaatan JKP Luar Daerah Pabean 6. Ekspor BKP Oleh PKP BKP/JKP PKP/Pengusaha 1. Penyerahan BKP 3. Penyerahan JKP 7. Penyerhn aktiva sesuai Psl 16 D oleh PKP Hal-27 Pengusaha/ Siapapun 8. Melakukan kegiatan membangun sendiri Sesuai Psl. 16 C
Tinjauan Perbedaan Objek Pajak No. Aspek Penijauan Pasal 4 Pasal 16 C Pasal 16 D 1. Subjek Pajak (Pelaksana Kewajiban) - Oleh PKP atau yang seharusnya PKP : rincian 1, 3 - Oleh Siapapun : rincian 2, 4, 5 - Oleh PKP : rincian 6 Oleh Badan Usaha atau Orang Pribadi Oleh PKP 2. Hubungannya dengan kegiatan usaha - Dalam rangka kegiatan usaha: 1, 3; -Dalam rangka kegiatan usaha atau bukan : rincian 2, 4, 5, 6 Diluar kegiatan usaha/pekerjaannya Aktiva yang digunakan untuk kegiatan usaha 3. Pelaporan SPT Masa PPN -Melalui mekanisme PK-PM kecuali yang bersifat khusus Jumlah terutang disetor tersendiri tidak melalui PK-PM tidak melalui PKPM 1/25/2022 ke 28
BARANG KENA PAJAK (BKP) Ps. 1 angka 3 ADALAH • BARANG BERWUJUD YANG MENURUT SIFAT ATAU HUKUMNYA DAPAT BERUPA BARANG BERGERAK ATAU BARANG TIDAK BERGERAK, DAN • BARANG TIDAK BERWUJUD, ANTARA LAIN : HAK ATAS MEREK DAGANG, HAK OKTOROI, HAK CIPTA & HAK PATEN YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN 1/25/2022 29
BARANG KENA PAJAK (BKP) 2 a Kaidah Umum: Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan pajak kecuali yang ditetapkan sebagai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak BERWUJUD BERGERAK TIDAK BERWUJUD BARANG KENA PAJAK TIDAK BERGERAK 1/25/2022 30
Bukan BKP (Pasal 4 A Jo. PP. 144 Tahun 2000) Bukan Barang Kena Pajak : 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya yaitu: 1. minyak mentah (crude oil); 2. gas bumi; 3. panas bumi; 4. pasir dan kerikil; 5. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan 6. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu: 1. beras; 2. gabah; 3. jagung; 4. sagu; 5. kedelai; dan 6. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang dibawa pulang, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga 1/25/2022 31
JASA KENA PAJAK Kaidah Umum SEMUA JASA YANG DIKENAKAN PPN, KECUALI DITETAPKAN LAIN DI DALAM UU JASA (Pasal 1 angka 5 jo. Ps. 4 A ayat (3) UU PPN 1984 setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan 1/25/2022 32
JASA YANG BUKAN OBYEK PPN (YANG TIDAK DIKENAKAN PPN) SESUAI PASAL 4 A UU PPN 1985 jo. PP No. 144 TAHUN 2000. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 1/25/2022 Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik Jasa di bidang pelayanan sosial; Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; Jasa di bidang keagamaan; Jasa di bidang pendidikan; Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan; Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air Jasa di bidang tenaga kerja Jasa di bidang perhotelan; dan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. 33
JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIK Meliputi: 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. Jasa dokter hewan; 3. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi; 4. Jasa kebidanan dukun bayi; 5. Jasa paramedis dan perawat; dan 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. 1/25/2022 34
JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIK Penggantian Obat di Rumah Sakit Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 11/PJ. 52/1998 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ. 52/2000 • Atas jasa-jasa perawatan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien, tidak terutang PPN. • Atas pemakaian obat-obatan baik yang diperoleh dari apotik rumah sakit itu sendiri, maupun yang diperoleh dari apotik di luar rumah sakit, terutang PPN, sehingga pihak rumah sakit harus memungut PPN sebesar 10% dari jumlah tagihan pemakaian obat-obatan tersebut. Mengingat instalasi farmasi juga melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagai lazimnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN 10% dari Harga Jual Atas penyerahan obat-obatan di rumah sakit, PPN yang terutang hanya atas penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh apotik dirumah sakit, sedangkan atas penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instansi farmasi (kamar obat) yang bukan merupakan apotik tidak terutang PPN. 1/25/2022 35
JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL Meliputi: 1. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo; 2. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; 3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; 5. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan 6. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. 1/25/2022 36
JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 168/KMK. 03/2002, Tgl. 2204 -2002 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka jasa pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (persero) merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 1/25/2022 37
Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi Meliputi: 1. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang; 2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan 3. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No: SE-15/PJ. 5/1990 tanggal 19 Juli 1990 menegaskan bahwa jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN adalah: 1. Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain) 2. Jasa penyaluran dana (kredit), dan 3. Jasa dibidang lalu lintas keuangan giral dan kartal 1/25/2022 38
Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE 34/PJ. 53/1995, Tgl. 01 -08 -1995, jasa consumer credit, credit card, dan debit card termasuk jenis jasa perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE 03/PJ. 32/1996 tanggal 12 Agustus 1996, ditambahkan satu jenis jasa lagi yang dikenakan PPN pada jasa perbankan menjadi: 1. Jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box); 2. Jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (perjanjian); 3. Jasa anjak piutang; 4. Jasa wali amanat (perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut). 1/25/2022 39
Jasa di bidang pendidikan Meliputi: a Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan b Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus. Penjelasan tambahan: Ø Apabila penyerahan jasa pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahannya jasa dimaksud dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ø Penyelenggaraan In-house Training dan Public Training merupakan kegiatan jasa di bidang pendidikan sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ø Penyelenggaraan Seminar untuk umum adalah kegiatan jasa yang dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya terutang PPN. 1/25/2022 40
Jasa di bidang kesenian dan hiburan & Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan 1. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma. 2. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Penjelasan: Angka 5 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ. 5/1989 tentang PPN atas Usaha Periklanan mengatur bahwa dalam hal terjadi pemuatan Iklan Layanan Masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka sepanjang iklan tersebut dibiayai oleh mass media yang bersangkutan atau dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan sponsor tidak diungkapkan dalam iklan dana yang disediakan oleh sponsor tersebut benar-benar sebesar biaya diperlukan untuk membuat ILM, atas pemuatan ILM dalam mass media tersebut tidak terutang PPN. 1/25/2022 41
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air Adalah adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/Kmk. 03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian: 1. Penyerahan jasa Angkutan Umum di darat adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum dan penyerahan jasa Angkutan Kereta Api. 2. Penyerahan jasa Angkutan Umum di air adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, penyerahan jasa Angkutan Umum di sungai danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan 1/25/2022 42
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK. 03/2006, Tgl. 24 -03 -2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/Kmk. 03/2003 Perubahan Penting: 1. Tidak dikenakan PPN atas Jasa Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. 2. Dihapusnya ketentuan pengenaan PPN atas Jasa Angkutan jalan yang dilakukan dengan cara: a. ada perjanjian lisan atau tulisan; b. waktu dan atau tempat pengangkutan telahditentukan sesuai dengan perjanjian; dan c. kendaraan angkutan dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Umum, dalam satu perjalanan (trip). 1/25/2022 43
Jasa di bidang Tenaga Kerja Meliputi: a. Jasa tenaga kerja; b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. Sesuai dengan butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ. 32/1991 tanggal 12 Desember 1991 hal Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dan Jasa Tenaga Kerja, ditegaskan bahwa jenis jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN antara lain: 1. Jasa tenaga kerja, yaitu jasa yang diberikan oleh perseorangan kepada pemakai jasa dalam bentuk tenaga kerja. Perseorangan atau pemberi jasa bertanggung jawab langsung kepada pemakai jasa atas jasa yang diserahkan. Atas penyerahan jasa tenaga kerja tersebut pemberi jasa memperoleh imbalan dalam bentuk upah/gaji. 2. Jasa penyediaan tenaga kerja, yaitu jasa yang diberikan oleh pengusaha dimana pengusaha hanya mencarikan tenaga kerja dan memperoleh imbalan atas jasanya tersebut. Penyediaan tenaga kerja dimaksud tidak terkait dengan pemberian jasa lainnya, seperti jasa pengurusan perusahaan, manajemen, konsultasi, bongkar muat, dan lain-lain. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan tenaga kerjalah yang bertanggung jawab langsung kepada pemberi kerja. 1/25/2022 44
Jasa di bidang Perhotelan Meliputi: 1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan 2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. 1/25/2022 45
Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum Meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian lzin Usaha Perdagangan, pembuatan SIM, pembuatan Kartu Tanda Penduduk. 1/25/2022 46
PPN ATAS JASA PERDAGANGAN Dasar: Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ. 52/1996 Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. a. Pengusaha jasa Perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean; b. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean; c. Pengusaha jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan dan JASA PERDAGANGAN, MELIPUTI JASA PEMASARAN, PER ANTARA ATAU MENCARIKAN PENJUAL pembeli barang berada di dalam. Daerah Pabean; d. Pengusaha jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean; e. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di luar Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean; f. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar DIKENAKAN PPN Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam. Daerah Pabean. 1/25/2022 47
PPN ATAS JASA PERDAGANGAN Dasar: Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ. 52/1996 Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. g. Pengusaha jasa Perdagangan dan pembeli barang di dalam daerah pabean, sedang Penjual selaku penerima Jasa Perdagangan berada di luar daerah pabean tetapi memiliki BUT di Indonesia, meskipun pembayaran dilakukan langsung oleh penjual dari luar Daerah JASA PERDAGANGAN, MELIPUTI JASA PEMASARAN, PER ANTARA ATAU MENCARIKAN PENJUAL Pabean (tanpa melalui BUT-nya di Indoesia) kepada Pengusaha Jasa Perdagangan; h. Pengusaha jasa Perdagangan dan penjual barang di dalam daerah pabean, sedang Pembeli selaku penerima Jasa Perdagangan berada di luar daerah pabean tetapi memiliki BUT di Indonesia, meskipun pembayaran dilakukan langsung oleh pembeli dari luar Daerah Pabean (tanpa DIKENAKAN PPN 1/25/2022 melalui BUT-nya di Indoesia) kepada Pengusaha Jasa Perdagangan; 48
SKEMA JASA PERDAGANGAN (PENGUSAHA JASA PERDAGANGAN, PENJUAL & PEMBELI DI DAERAH PABEAN Luar Daerah Pabean PT B Penjual JKP PT A Pengusaha Jasa JKP PT C Pembeli BARANG KENA PAJAK 1/25/2022 49
SKEMA JASA PERDAGANGAN (PENGUSAHA JASA PERDAGANGAN DILUAR DAERAH PABEAN SEDANGKAN PENJUAL & PEMBELI DI DAERAH PABEAN) Singapore Ltd. Coy Pengusaha Jasa JKP Luar Daerah Pabean PT B Penjual 1/25/2022 JKP PT C Pembeli BARANG KENA PAJAK 50
SKEMA JASA PERDAGANGAN (PENGUSAHA JASA PERDAGANGAN & PENJUALA DILUAR DAERAH, PABEAN PEMBELI DI DAERAH PABEAN) Singapore Ltd. Coy Pengusaha Jasa JAPAN LTD (PENJUAL) Luar Daerah Pabean JKP BARANG KENA PAJAK PT B Pembeli 1/25/2022 51
Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 1 A) • Penyerahan BKP : a. b. c. d. e. f. g. h. 1/25/2022 Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; Penyerahan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing dgn hak opsi; Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; Pemakaian sendiri dan pemberian Cuma - Cuma; Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; Penyerahan BKP dari Kantor Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang; Penyerahan BKP secara konsinyasi; Penyerahan BKP antar Divisi atau antar Unit dalam sebuah perusahaan terpadu yang terletak dalam wilayah KPP yang berbeda(PP. 143/2000 Jp. PP. 24/2002; 52
Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak • Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak : a. penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana diatur dalam KUHD; b. penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang; c. penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang telah memperoleh izin pemusatan tempat PPN terutang; 1/25/2022 53
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps. 1 angka 7 SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK TERMASUK PEMAKAIAN SENDIRI JKP PEMBERIAN CUMA-CUMA JKP OLEH PKP 1/25/2022 54
Subjek Pajak Tidak mesti PKP Objek Pajak : a. Impor BKP; b. Kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha atau pekerjaannya; c. Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 1/25/2022 PKP Objek Pajak : a. Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha termasuk oleh kerjasama operasi; b. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha; c Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan apabila Pajak Masukan pada saat pembelian nya menurut ketentuan dapat dikreditkan; d. Ekspor BKP; 55
Pengusaha Kecil sejak 1 Januari 2004 • Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun diperbolehkan untuk menjadi PKP. • Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK. 03/2003, Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP s. d. Rp. 600. 000, 00 • Apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 600 juta, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambatnya pada akhir bulan berikutnya. 1/25/2022 56
Pencabutan Pengukuhan PKP • Apabila pada suatu tahun buku, jumlah peredaran bruto PKP tidak melebih atau memenuhi batas minimal jumlah peredaran bruto yang ditetapkan, PKP tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat satu bulan setelah akhir tahun buku. • Setelah melakukan pemeriksaan, dalam jangka waktu 2 bulan sejak surat permohonan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. • Lewat 2 bulan belum diberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. 1/25/2022 57
Saat Terutangnya PPN (Psl. 11 UU PPN) 1. 2. 3. 4. 1/25/2022 Penyerahan BKP - untuk Brg bergerak : Saat penyerahan kepada pembeli/ pihak ke 3 untuk dan atas nama pembeli atau penyerahan kepada juru kirim/pengusaha jasa angkutan - Brg. Tidak bergerak : saat penyerahan hak untuk menggunakan/ menguasai BKP Ybs. Scr hukum atau kenyataan kepada pembeli Penyerahan JKP - saat tersedia fasilitas/kemudahan untuk dipakai secara nyata - saat dilakukan penagihan penggantian - saat pembayaran yang mendahului penyerahan Ekspor BKP - saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean Impor BKP - saat BKP dimasukan ke dalam Daerah Pabean 58
SAAT TERUTANG PAJAK Pasal 11 UU PPN Tahun 2000 – Pasal 13 PP Nomor 143 Tahun 2000 Brg. Gerak Berwujud Brg. Tak Gerak Diserahkan kepada Pembeli / Juru Kirim Penyerahan Hak Secara Hukum / Nyata PENYERAHAN BKP Tak Berwujud Harga Penyerahan Dinyatakan Sebagai Piutang Harga Penyerahan Ditagih Pembayaran Seluruh / Sebagian Pembayaran Kontrak / Perjanjian Ditandatangani IMPOR BKP PENYERAHAN JKP 1/25/2022 Masuk Daerah Pabean Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai Secara nyata 59
Saat Terutangnya PPN (Pasal 11 UU PPN) 5. Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean Saat BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini: 1. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut; 2. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut; 3. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud atau penggantian Jasa Kena Pajak ditagih oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut; 4. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut; 1/25/2022 60
Saat Terutangnya PPN (Pasal 11 UU PPN) 6. 7. 8. 1/25/2022 Saat Pembayaran Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Penyerahan BKP tidak berwujud di Dalam Daerah Pabean - saat dinyatakan sebagai piutang - saat penagihan - saat diterima pembayaran - saat kontrak ditandatangani Aktiva perusahaan dan persediaan BKP pada saat pembubaran – saat akte pembubaran ditandatangani oleh Notaris – kenyataan bubar atau sudah tidak melakukan kegiatan usaha berdasarkan hasil pemeriksaan atau data/dokumen yang ada – berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan – Berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 61
Saat Terutangnya PPN (Pasal 11 UU PPN) 9. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan – Termasuk disini contohnya adalah saat terutang PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dari debitur kepada kreditur (Bank Kreditur atau BPPN) dalam rangka program BPPN, Indonesia Debt Restructuring Agency (INDRA) atau Prakarsa Jakarta yang merupakan penyerahan sementara dan bukan untuk dimiliki adalah penyerahan yang belum terutang PPN. – Saat Terutang PPN adalah pada saat penyerahan aktiva dari Bank Kreditur dan atau BPPN dan atau melalui Juru Lelang kepada pembeli sebenarnya. Dalam hal aktiva tersebut tidak dialihkan dalam jangka waktu 5 tahuns sejak penyerahan dari debitur, maka Bank Kreditur atau BPPN dianggap telah menerima penyerahan aktiva tersebut sehingga terutang PPN. 1/25/2022 62
Tempat PPN Terutang (Pasal 12 UU PPN) 1. 2. 3. 4. 4. 1/25/2022 Penyerahan di dalam Daerah Pabean : Pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan yaitu di tempat usaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan. Impor BKP : Pajak terutang di tempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean: Di tempat Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan, Yg memanfaatkan , atau terdaftar sb. WP Kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya: Tempat terutang di tempat bangunan didirikan Ditentukan lain oleh DJP atas permintaan PKP/secara jabatan 63
TEMPAT TERUTANG PAJAK Pasal 11 UU PPN Tahun 2000 – Pasal 13 PP Nomor 143 Tahun 2000 PENYERAHAN BKP/JKP Tempat tinggal/tempat kedudukan dan Tempat kegiatan usaha EKSPOR BKP ATAU BKP TAK BERWUJUD / JKP DARI LUAR PABEAN Tempat tinggal/tempat kedudukan dan Tempat kegiatan usaha KEP – 525/PJ. /2000 IMPOR Tempat BKP dimasukkan DJBC PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG Dirjen Pajak 1/25/2022 KAKANWIL 64
Pemusatan Tempat PPN terutang (Pasal 12 (2) UU PPN) Ada dua Jenis Pemusatan a. Pemusatan secara otomatis/ Scr. Jabatan, yaitu bagi PKP yang dikukuhkan di KPP WP Besar, KPP BUMN, KPP PMA; KPP Madya; 1/25/2022 b. Pemusatan melalui permohonan atau melalui pemberitahuan (KEP 128/PJ. /2003): - melalui pemberitahuan bagi PKP yang menyampaikan SPT dengan e-efiling (menyampaikan SPT) melalui internet baik induk maupun lampiran). - melalui permohonan, yaitu bagi PKP selain menyampaikan SPTnya dengan e-filing. 65
Persyaratan Pemusatan (KEP-128/PJ. /2003) • Administrasi penjualan dan pembelian dilakukan oleh tempat pemusatan; • Fungsi tempat dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan; • Semua Faktur Pajak dan Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan, kecuali dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari tempat pemusatannya. • Tempat dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan BKP/JKP untuk keperluan operasional kantor ybs. Yang dananya dari kas kecil. • Khusus untuk PKP Pedagang eceran dapat dikabulkan jika kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan yang dimohonkan. 1/25/2022 66
Prosedur Pemusatan (KEP-128/PJ. /2003) • Bagi yang SPT-nya tidak e-filing: 1. PKP mengajukan permohonan secara tertulis kepada DJP c. q. Kakanwil yang membawahi KPP tempat pemusatan diinginkan paling lambat tiga bulan sebelum dimulai pemusatan yang memuat keterangan : - Nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dipusatkan dan pusat; - Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan - Pernyataan PKP bahwa sistem administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang. 2. Kakanwil DJP memerintahkan ke KPP tempat yang akan dipusatkan untuk melakukan PSL dan dalam waktu paling lambat 2 bulan harus ada laporan hasil pemeriksaan; 3. Berdasarkan LHP, Paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap Kakanwil menerbitkan keputusan. 1/25/2022 67
Prosedur Pemusatan • Bagi yang SPT-nya e-filing : 1. PKP mengajukan pemberitahuan tertulis kepada DJP c. q. Kakanwil yang membawahi KPP tempat pemusatan diinginkan paling lambat iga bulan sebelum dimulai pemusatan yang memuat keterangan : – Nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dipusatkan dan pusat; – Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan – Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan yang asli berita acara penyampaian SPT Masa PPN dengan e-filing bagi tempat masa pajak yang dipusatkan. 2. Kakanwil atas nama Dirjen Pajak menerbitkan keputusan paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. 1/25/2022 68
Faktur Pajak (Psl 13 UU PPN) • Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh DJBC. 1/25/2022 69
Jenis Faktur Pajak dikategorikan menjadi tiga : 1. Faktur pajak Standar *) 2. Faktur Pajak Sederhana 3. Faktur Pajak Gabungan, sebenarnya Faktur Pajak Standar yang digunakan untuk semua penyerahan BKP/JKP kepada satu pembeli dalam satu bulan *) Ada dokumen-dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar 1/25/2022 70
DASAR HUKUM FAKTUR PAJAK STANDAR (Existing) Pasal 13 ayat (4) UU PPN KEP-549/PJ. /2000 stdd PER-59/PJ. /2005 Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar SE 01/PJ. 9/1995 Penggantian/Pemberian Kode Seri Faktur Pajak 1/25/2022 71
FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (5) HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT : NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPn BM YG DIPUNGUT KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYA 1/25/2022 72
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR (Sebelum 01 Januari 2007) ABCDE - 0 0 0 0 0 Kode Huruf Kode KPP Nomor Urut Kelemahan : § Belum ada pengawasan penggunaan Kode dan Nomor Seri FP Standar § Belum ada penatalaksanaan bila FP Standar dibatalkan 1/25/2022 73
PERUBAHAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR Dalam rangka : § memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada PKP dalam membuat Faktur Pajak Standar § Mengoptimalkan kegunaan sistem faktur pajak yang dianut dalam UU PPN, dengan dukungan teknologi informasi Hal-74
PERUBAHAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR Membuat Rancangan Per Dirjen Pajak sebagai pengganti KEP-549/PJ. /2000 stdd PER 59/PJ. /2005, inti perubahan : § Mengganti Kode Seri FP Standar (semula diatur di SE-01/PJ. 9/1995) § Kode FP Standar berbasis IT § mengutamakan sequence & pengawasan § Mengatur Penatalaksanaan FP Standar Pengganti dan Pembatalan FP Standar § Mengatur masalah sanksi 1/25/2022 75
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR 0 0 0. 000– 0 0 0 0 Kode Transaksi Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut Kode Status Kode FP Standar 1/25/2022 Nomor Seri FP Standar 76
KODE FAKTUR PAJAK STANDAR Kode Transaksi : 01 -kepada Selain Pemungut PPN 02 -kepada Pemungut Bendaharawan 03 -kepada Pemungut PPN lainnya 04 -yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN 05 -yg PM-nya di. Deemed kpd Selain Pemungut PPN 06 -penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN 07 -yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN 08 -yg dibbskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut PPN 09 -pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN Kode Status : 0 – Normal 1 - Penggantian 1/25/2022 77
Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar – 010. 000 -07. 00000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal (bukan Faktur Pajak Standar Pengganti), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1. – 011. 000 -07. 00000005, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Pengganti diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 5. Dalam hal ini Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti harus dicantumkan dalam kolom yang telah disediakan (yaitu kolom Kode dan Nomor Seri FP yang diganti). 1/25/2022 78
Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar • • • 1/25/2022 010. 000 -07. 00000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1. 020. 000 -07. 00000002, berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 2. 010. 001 -07. 00000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1. 020. 001 -07. 00000002, berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 2. 020. 000 -07. 00000003, berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 3. 79
KETENTUAN PENTING Saat Pembuatan FP Standar, paling lambat : 1. akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn dlm hal pmbyrn diterima setelah akhir bln berikutnya setelah bulan pnyrhn 2. saat penerimaan pmbyrn dlm hal pmbyrn terjadi sebelum akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn; 3. saat penerimaan pmbyrn dlm hal penerimaan pmbyrn terjadi sebelum pnyrhn; 4. pada saat penerimaan pmbyrn termin dlm hal pnyrhn sebagian tahap pekerjaan; atau 5. pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN Hal-80
KETENTUAN PENTING (cont’d) Saat Pembuatan FP Gabungan : 1. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan; atau 2. pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan Hal-81
ILUSTRASI: MEKANISME PENERBITAN FAKTUR PAJAK STANDAR 21/1 PENYERAHAN BKP PPN TELAH TERUTANG 28/2 BATAS AKHIR PENERBITAN FAKTUR PAJAK PPN TERUTANG = 10% X HARGA JUAL BARANG 31/3 PELUNASAN HARGA BKP SUDAH TIDAK DITERBITKAN FP LAGI
ILUSTRASI: MEKANISME PENERBITAN FAKTUR PAJAK STANDAR 21/1 UANG MUKA PPN TERUTANG DIPUNGUT DENGAN FP TGL. 21/1 12/2 PENYERAHAN BKP PPN TERUTANG ATAS SELURUH HARGA JUAL BARANG 31/3 BATAS AKHIR PENERBITAN FAKTUR PAJAK PPN TERUTANG = HARGA JUAL BARANG – UANG MUKA 12/4 PELUNASAN HARGA BKP SUDAH TIDAK DITERBITKAN FP LAGI
CONTOH PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR PT TUNJUNG membeli dua unit truck”SENTOSA” dari PT KENCANA selaku dealer mobil dengan harga jual Rp 200. 000. Pada tanggal 21 Januari 2007 dibayar uang muka 20%, sisanya dibayar 5 (lima) kali angsuran dalam jumlah yang sama tiap 2 bulan dimulai tanggal 12 Februari 2007, pada saat mobil diserahkan sebagai berikut: 1) 12 Februari 2007, Angsuran 1 Rp 32. 000, 00 kedua mobil diserahkan. 2) 12 April 2007, Angsuran II Rp 32. 000, 00 3) 12 Juni 2007, Angsuran III Rp 32. 000, 00 4) 12 Agustus 2007, Angsuran IV Rp 32. 000, 00 5) 12 Oktober 2007, Angsuran V Rp 32. 000, 00
MEKANISME PEMUNGUTAN PPN YANG TERUTANG 21/1 UANG MUKA Rp 40 juta PPN TERUTANG= Rp 4 JUTA, PPN DIPUNGUT DENGAN FP 21/1 = Rp 4 JUTA 12/2 31/3 ANGSURAN Rp 32 juta TRUK DISERAHKAN 12/4 12/6 12/8 12/10 ANGSURAN II, IV, V Rp 32 juta PENYERAHAN BKP Selambat-lambatnya dibuat FP 31/3 dengan PPN=10%x (Rp 200 juta-Rp 40 juta-Rp 32 juta)= Rp 12, 8 juta PPN terutang = 10% x (Rp 200 juta- Rp 40 juta) = Rp 16 juta PPN dipungut dengan FP 12/2 = 10% x Rp 32 juta = RP 3, 2 juta
CONTOH PENERBITAN FP STANDAR DALAM HAL PENYERAHAN JASA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 April 2007, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka 20%. 2 Mei 2007, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap I. 2 Juli 2007, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap II. 2 September 2007, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap III. 2 November 2007, pekerjaan selesai 100%, bangunan diserahkan. 2 Januari 2008, diterima pembayaran tahap IV sebesar 95% dari harga borongan. 1 April 2008, diterima pembayaran tahap V, pelunasan seluruh jasa pemborongan.
CONTOH PENERBITAN FP STANDAR DALAM HAL PENYERAHAN JASA PENYERAHAN KEPADA NON PEMUNGUT PPN FP dibuat pada selambatnya pada tgl. 31/12/2007 Penyerahan JKP Pembayaran sebelum dilakukan penyerahan, pajak terutang pada saat pembayaran, FP dibuat pada saat pembayaran PENYERAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN Tahap V 1 April 2008 Tahap IV: 2 Jan 2008 Pekerjaan selesai 100% Bangunan diserahkan 2/11/2007 1. Pajak terutang pada saat pembayaran Tahap III: 2 Sept. 2007, selesai 80% 2. FP dibuat pada saat penagihan 3. SSP diisi pada saat penagihan Tahap II: 2 Juli 2007, selesai 50% Tahap I: 2 Mei 2007, selesai 20% Uang Muka: 1 April 2007
KEWAJIBAN PKP REKANAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK OLEH WAPU Ps. 16 A UU PPN 1984 Jo. KEPMENKEU No. 536/KMK. 03/2003 PENYER. BKP/JKP KEPADA WAPU 12/1/2007 PENAGIHAN KEPADA WAPU 16/4/2007 18/2/2007 MEMBUAT: 1. FP 18/2/2004 DIISI LENGKAP 2. SSP DIISI: • IDENTITAS • JML PAJAK FP: Lbr 1: utk pemungut PPN Lbr 2: Arsip PKP Lbr 3 : utk KPP melalui Pemungut PPN PEMBAYARAN DARI WAPU PENYETORAN PPN OLEH WAPU 7/5/2007 FP Dilaporkan oleh PKP SPT MASA PPN FEBRUARI 2004 FP SSP
KETENTUAN PENTING (cont’d) Bentuk dan Ukuran : Disesuaikan kep. PKP, dpt ditambah keterangan lain Lamp. IA utk mata uang rupiah Lamp. IB utk mata uang asing dan/atau rupiah Pengadaan Dilakukan oleh PKP 2 rangkap (lb 1 utk Pembeli, lb. 2 utk Penjual) Dapat dibuat lebih dari 2, dinyatakan secara jelas peruntukannya dlm lembar FP Std ybs. Tata Cara Pengisian Ket. pada FP Std Lamp. II FP Penjualan yg : - Memuat ket sesuai Ps. 13 ayat (5) UU PPN - Pengisian sesuai Lamp. II Hal-89 = FP Standar
KETENTUAN PENTING (cont’d) Tata Cara Penerbitan FP Standar : 1. Kode Transaksi 2. Kode Status 3. Kode Cabang a. Bagi PKP tertentu: a. PKP yg dipusatkan sec jabatan di KPP Modern yang belum online penerbitan FP Std Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya; b. dan/atau ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); • Maka kode cabang ditentukan sendiri KP 000, Kcab mulai 001 • Dapat ditambah dan/atau dihentikan penggunaannya • Tidak boleh diubah peruntukannya dan yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan lagi b. Selain PKP tertentu, Kode Cabang diisi 000 Hal-90
Pengaturan Kode Cabang bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu • Untuk pertama kali sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Pengusaha Kena Pajak dapat mengurutkan Kode Cabang menurut cara yang dianggap paling mudah, namun untuk penambahan Kode Cabang baru setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini Pengusaha Kena Pajak dapat mengurutkan Kode Cabang berdasarkan tanggal pengukuhan masing -masing Kantor Cabang. • Contoh : Pengusaha Kena Pajak memiliki Cabang 3 di Surabaya, 3 di Medan, 1 di Batam berstatus sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan Pusatnya ada di Menado, maka Pengusaha Kena Pajak dapat menentukan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sebagai berikut : No. Kantor Pusat/Cabang Tanggal Pengukuhan PKP Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar 5 Agustus 2000 ’ 000’ 1. Menado 2. Cabang Surabaya 1 10 Desember 2000 ’ 001’ 3. Cabang Surabaya 2 25 Januari 2003 ’ 002’ 4. Cabang Medan 1 1 Januari 2001 ’ 003’ 5. Cabang Medan 2 15 April 2003 ’ 004’ 6. Cabang PDKB Batam 23 Juli 2003 ’ 005’ 7. Cabang Surabaya 3 15 Januari 2007 ’ 006’ Cabang Medan 3 15 Februari 2007 ’ 007’ Hal-91 8.
KETENTUAN PENTING (cont’d) Tata Cara Penerbitan FP Standar : Dalam masa peralihan, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemusatan tempat pajak terutang yang keputusan pemusatannya diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, namun : - sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau - Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; maka pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar dilakukan sama dengan pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu sampai dengan berakhirnya masa berlaku pemusatan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemusatan tempat pajak terutang. Hal-92
KETENTUAN PENTING (cont’d) 4. Tahun Penerbitan yang digunakan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar ditulis dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis ‘ 07’. 5. • • Nomor Urut Penulisan sesuai banyaknya digit. Urut tanpa membedakan Kode Transaksi, Kode Status dan mata uang yg digunakan. Dimulai dari 1 tiap awal tahun takwim (termasuk bagi PKP tertentu di KP dan Kcab-nya), kec bagi PKP yang baru dikukuhkan Apabila sebelum awal tahun takwim berikutnya. Nomor Urut telah habis, PKP dapat mulai dari 1 (termasuk bagi PKP tertentu di KP dan Kcabnya) dan memberitahukan ke KPP. Pada awal tahun takwim berikutnya, Nomor Urut dimulai dari 1 kembali. • • 1/25/2022 93
Contoh bagi Nomor Urut telah habis digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak No. Kantor Pusat/Cabang Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar Tahun Takwim Nomor Urut yang telah diterbitkan s. d. tanggal 16 November 2007 1. Menado ’ 000’ 2007 00000001 s. d. 00000040 2. Cabang Surabaya 1 ’ 001’ 2007 00000001 s. d. 00050001 3. Cabang Surabaya 2 ’ 002’ 2007 00000001 s. d. 9999 00000001 s. d. 00000020 4. Cabang Medan 1 ’ 003’ 2007 00000001 s. d. 00004979 5. Cabang Medan 2 ’ 004’ 2007 00000001 s. d. 00099998 6. Cabang PDKB Batam ’ 005’ 2007 00000001 s. d. 00040005 7. Cabang Surabaya 3 ’ 006’ 2007 00000001 s. d. 9999 00000001 s. d. 00000035 8. Cabang Medan 3 ’ 007’ 2007 00000001 s. d. 05000005 1/25/2022 94
KETENTUAN PENTING (cont’d) 6. Penandatanganan • • PKP memberitahukan Pejabat yg ditunjuk (dapat lebih dari 1) dan contoh tanda tangannya, paling lambat sebelum menandatangani PKP memberitahukan bila ada perubahan PKP OP yg tidak memiliki struktur org yg FP-nya ditandatangani oleh Kuasa wajib memberitahukan + surat kuasa. Pejabat yg ditunjuk termasuk Pejabat di Cabang yg menandatangani FP yg diterbitkan secara online 1/25/2022 95
KETENTUAN PENTING (cont’d) SANKSI (Ps. 14 ayat (4)) 1. PKP menerbitkan FP Cacat : FP yg tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dlm Psl 13 ayat (5) UU PPN. Termasuk didalamnya : • FP yang PKP-nya (PKP tertentu) tlbt atau tidak memberitahukan penggunaan Kode Cabang (termsk bila ada penambahan atau penghentian penggunaan Kode Cabang) s. d. diterimanya pemberitahuan • FP yang PKP-nya (selain PKP tertentu) yang menggunakan Kode Cabang selain 000 • FP No Urut 1 tidak di awal th takwim, yg PKP-nya tidak atau terlambat memberitahukan s. d. Ms. Pj Hal-96 Desember atau diterimanya pemberitahuan
KETENTUAN PENTING (cont’d) • FP ditandatangani oleh Pejabat yg ditunjuk atau • Kuasa yg PKP-nya tidak atau terlambat memberitahukan, s. d. diterimanya pemberitahuan. Utk pertama kali, jk waktu penyampaian pemberitahuan penggunaan Kode Cabang dan/atau Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk adalah s. d. 20 Januari 2007 2. PKP menerbitkan FP Standar setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat dianggap tidak menerbitkan FP Standar Konsekuensi bagi PKP Pembeli : tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan Hal-97
KETENTUAN PENTING (cont’d) Tata Cara Penggantian FP Std yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan Lamp. VII huruf A Tata Cara Penggantian FP Std yang hilang Lamp. VII huruf B Tata Cara Pembatalan FP Std Lamp. VII huruf C Hal-98
Tata Cara Penggantian FP Std yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan Ø Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan. Ø Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1. Ø Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 1/25/2022 99
Tata Cara Penggantian FP Std yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan Ø Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut. Ø Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual. Ø Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut. 1/25/2022 100
Tata Cara Penggantian FP Std yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan 1 Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada : a Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan b Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. 2 Pelaporan Faktur Pajak Standar Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti pada kolom yang telah ditentukan. 1/25/2022 101
Tata Cara Pembatalan FP Std : § Pembatalan harus didukung oleh bukti atau dokumen § PKP Penjual harus memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan § PKP Penjual harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari FP Std yg dibatalkan ke KPP Penjual dan ke KPP Pembeli. § Dalam hal PKP Penjual belum melaporkan FP Std yg dibatalkan di dalam SPT Masa PPN, maka PKP harus tetap melaporkan dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM. § Dalam hal PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PKP Penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM. § Dalam hal PKP Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Hal-102
TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG HILANG 1 Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak Standar yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan. 2 Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu : - ke. Lembar ke-1 : diserahkan penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak. ha Hal-103 - Lembar ke-2: arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
KETENTUAN PENTING (cont’d) • Penerbitan FP Std Pengganti atau pembatalan FP • • Hal-104 Std, hanya dapat dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan sebagai biaya Sebagai konsekuensi, PKP Penjual harus melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN dimana FP Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan. Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan PM atas PPN pada FP Standar yang diganti atau dibatalkan oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN dimana FP Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan sebagai biaya.
KETENTUAN PENTING (cont’d) Ketentuan Peralihan : Atas penyerahan sebelum berlakunya Per. Dirjen yg FP Standar-nya blm diterbitkan, maka penerbitannya menggunakan Kode dan No Seri yang baru Atas perolehan sebelum berlakunya Per. Dirjen yg msh menggunakan Kode dan No Seri yang lama, namun FP Standar-nya diterima/dilaporkan sesudah berlakunya Per. Dirjen, maka PKP Pembeli tetap dapat mengkreditan, spj sesuai kettn. Penerbitan FP Standar Pengganti atas FP Standar yang telah diterbitkan sebelum Per. Dirjen berlaku, wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang baru Hal-105
KETENTUAN PENTING (cont’d) Ketentuan Peralihan : Bagi PKP yg melakukan pemusatan tempat pajak terutang (sukarela) dan kep. pemusatannya diberikan sebelum Per. Dirjen berlaku, namun sistem penerbitan FP Standarnya belum online antara KP dan KCab-nya; dan/atau KP dan/atau KCab-nya ada yang ditetapkan sebagai PKB dan/atau PDKB dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas KITE, maka tata cara pengisian Kode Cabangnya sama dengan tata cara pengisian Kode Cabang yang dipusatkan secara jabatan di KPP Modern, s. d. berakhirnya masa berlaku pemusatan sepanjang sesuai dengan ketentuan Untuk pertama kali, jangka waktu penyampaian pemberitahuan penggunaan Kode Cabang serta Pejabat atau Kuasa yg ditunjuk utk menandatangani FP Standar Hal-106 adalah 20 Januari 2007
KETENTUAN PENTING (cont’d) Ketentuan yang dicabut : Keputusan Direktur jenderal Pajak nomor KEP 549/PJ. /2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-59/PJ. /2005 KEP-424/PJ. /2002 tentang Penerbitan dan Pengkreditan Faktur Pajak yang Dibuat Tidak Tepat Waktu. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 01/PJ. 9/1995 tentang Penggantian/Pemberian Kode Seri Faktur Pajak Hal-107
Penerbitan Faktur Pajak Secara On-line oleh Kantor Cabang (PER-59/PJ. /2005, Perubhn ketiga KEP-549)) • FP. dapat dicetak scr. On-line oleh K-Cabang. • Penandatgnan dpt dilakukan oleh pejabat di K-Cabang dengan surat kuasa khusus dari pejabat yang berhak td. tgn. • Surat Kuasa tersebut paling sedikit memuat : – Nama, jabatan, dan td. tgn. Pejabat KP dan Pejabat KC; – Masa berlaku surat kuasa (berlaku tahun, jika habis/perubahan pejabat di KC dibuat Surat Kuasa baru); – PKP wajib menyampaikan surat kuas khusus kepada KPP tempat PKP dikukuhkan. 1/25/2022 108
Faktur Pajak Standar cacat • Akibat Faktur Pjak Standar yang cacat adalah : - Penerbit Faktur dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP (Pasal 14 UU KUP); - PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN yang dipungut dengan Faktur Pajak tersebut. 1/25/2022 109
Sebab-sebab Faktur Pajak Standar Cacat • Tidak memenuhi kriteria unsur-unsur minimal yang harus ada pasal 13 ayat (5) UU PPN. • Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3. f. 1. 1. yang Pengusaha Kena Pajak-nya tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang, termasuk apabila ada penambahan atau penghentian penggunaan Kode Cabang sampai dengan diterimanya pemberitahuan. Untuk pertamakali sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ. /2006, Pengusaha Kena Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sampai dengan tanggal 20 Januari 2007, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat. 1/25/2022 110
Sebab-sebab Faktur Pajak Standar Cacat – Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3. f. 1. 2. yang menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan. – Faktur Pajak Standar yang pada awal tahun takwim bulan Januari atau pada Masa Pajak saat Pengusaha Kena Pajak pertama kali dikukuhkan tidak diterbitkan mulai dari Nomor Urut 1 (satu), termasuk Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang – Faktur Pajak Standar yang diterbitkan mulai dari Nomor Urut 1 (satu) sebelum Masa Pajak Januari tahun takwim berikutnya yang Pengusaha Kena Pajak-nya tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember atau sampai dengan diterimanya pemberitahuan, termasuk Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang 1/25/2022 111
Sebab-sebab Faktur Pajak Standar Cacat – Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan mengenai pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar sampai dengan diterimanya pemberitahuan, termasuk apabila terdapat perubahan pejabat atau kuasa. Untuk pertamakali sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ. /2006, Pengusaha Kena Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan mengenai pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar sampai dengan tanggal 20 Januari 2007, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat. – Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak Standar setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat dan Pengusaha Kena Pajak tersebut dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar 1/25/2022 112
Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak Standar (KEP-522/PJ. /2000 Jo KEP-312/PJ. /2002 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1/25/2022 PIB dan SSPCP untuk impor BKP; PEB yg telah difiat muat yang dilampiri dgn invoice (Bill of Lading); SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang) dari BULOG/DOLOG untuk penyaluran gula pasir dan tepung terigu; PNBP (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan BBM; Tanda pembayaran atau kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi; Tiket dan surat muatan udara (air waybill), deliveri bill, yg dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; SSP atas pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dan atau BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk jasa kepelabuhanan; Tanda pembayaran atau kuitansi listrik. 113
Keterangan yang ada pada dokumen tertentu sbg Faktur Pajak Standar a. b. c. d. e. 1/25/2022 Sekurang-kurangnya memuat : Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen; Nama, alamat dan NPWP penerima dokumen; Jumlah satuan apabila ada; Dasar Pengenaan Pajak; Jumlah Pajak yang terutang. 114
Faktur Pajak Sederhana (KEP-524/PJ. /2000 Jo. KEP-128/PJ. /2004) • • • 1/25/2022 PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dengan syarat: - penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau - penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP tidak diketahui. FP Sederhana dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP. FP Sederhana dibuat dua lembar/bagian. 115
Muatan FP Sederhana Paling Sedikit Memuat : • • 1/25/2022 Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP; Jenis dan kuantum BKP dan atau JKP yangdiserahkan; Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah; Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana 116
Jenis Faktur Pajak Sederhana - 1/25/2022 bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis 117
Larangan membuat Faktur Pajak (Pasal 14 Undang-undang PPN) Dilarang • • Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP membuat Faktur Pajak. Dalam hal pengusaha tersebut menerbitkan Faktur Pajak maka pengusaha dimaksud wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke kas negara Sanksi 1. Tidak dikukuhkan tapi membuat; 2. PKP tidak membuat/membuat Faktur Pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya. 1/25/2022 Dikenakan Sanksi Administrasi Sebesar 2% dari DPP 118
Nota Retur • Nota Retur dibuat apabila PKP pembeli mengembalikan BKP. • Fungsi Nota Retur : mengurangi Pajak Masukan bagi PKP pembeli mengurangi Pajak Keluaran bagi PKP penjual. • Nota retur dibuat dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP. 1/25/2022 119
Keterangan pada Nota Retur • Nota Retur paling sedikit memuat : a. Nomor urut; b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan; c. Nama, alamat dan NPWP pembeli; d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan; e. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan; f. PPN atas BKP yang dikembalikan g. PPn. BM atas BKP tergolong mewah yang dikembalikan; h. Tanggal pembuatan nota retur; i. Tanda tangan pembeli 1/25/2022 120
Kasus • PT. A menerima Faktur bulan November 2004 yang tertanggal 15 Agustus 2004, apakah PM-nya dapat dikreditkan? • PT. B selalu membuat Faktur Pajak pada tanggal barang dikirim. Suatu ketika menerima pesanan (belum dibayar) dalam jumlah besar. ketika barang di packing PT. B sudah membuat Faktur Pajak, Barang baru dikirim besok dengan bukti pengiriman barang tertanggal hari itu. Jika anda sebagai pembeli apakah anda akan menerima Faktur Pajak yang tertanggal pada saat packing? , apa alasannya ? 1/25/2022 121
DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 1 angka 17 UU PPN Tahun 2000 HARGA JUAL; NILAI PENGGANTIAN; NILAI IMPOR; NILAI EKSPOR; NILAI LAIN YANG DITETAPKAN DENGAN KMK. HARGA JUAL = BIAYA YANG DIMINTA ATAU YANG SEHARUSNYA DIMINTA (-) PPN YANG DIPUNGUT + POTONGAN HARGA DALAM FP PPn BM hanya dikenakan pada lini pertama (pabrikan atau saat Impor). Unsur PPn BM pada saat perolehan (lini pertama), pada penyerahan lini berikutnya akan menjadi bagian DPP (HARGA JUAL) penyerahan selanjutnya. 1/25/2022 122
NILAI LAIN SEBAGAI DPP KMK No. 567/KMK. 04/2000 1. PEMAKAIAN SENDIRI BKP/JKP = HARGA JUAL/PENGGANTIAN – LABA KOTOR. 2. PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP = HARGA JUAL/PENGGANTIAN – LABA KOTOR. 3. PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR = PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA. 4. PENYERAHAN FILM CERITA = PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM. 5. PERSEDIAAN AKTIVA YANG DAPAT DIKREDITKAN = HARGA PASAR WAJAR. 6. KENDARAAN BERMOTOR BEKAS = 10% HARGA JUAL. 7. PENYERAHAN JASA TRAVEL/PARIWISATA = 10% HARGA TAGIHAN. 8. JASA PENGIRIMAN PAKET = 10% HARGA TAGIHAN. 9. JASA ANJAK PIUTANG = 5% IMBALAN (SERVICE CHARGE, PROVISI, DISKON). 1/25/2022 123
Dasar Pengenaan Pajak • PPN dihitung dengan tarif (10%) x Dasar Pengenaan Pajak. • Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau DPP Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. • DPP Nilai Lain ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK. 04/2000 Jo. KMK No. 251/KMK. 03/2002 antara lain : – Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual – – – 1/25/2022 tidak termasuk laba kotor; Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar; Jasa Biro perjalanan, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharusnya ditagih; Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharusnya ditagih; Jasa anjak piutang, DPP adalah 5% dari Provisi, diskon, service charge. Penjualan Kbm bekas, DPP adalah 10% 124
HUBUNGAN ISTIMEWA Ps. 2 ayat (1) DALAM HAL HARGA JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA MAKA HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR HARGA PASAR WAJAR PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN 1/25/2022 125
HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA DALAM HAL Ps. 2 ayat (2) HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK DITEKAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR YANG DISEBABKAN OLEH : 1. FAKTOR KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SEBESAR 25% ATAU LEBIH PADA PENGUSAHA LAINNYA, ATAU HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PENYERTAAN 25% ATAU LEBIH 2. FAKTOR PENGUASAAN MELALUI MANAJEMEN ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI 3. FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA, SEDARAH DAN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT DAN KESAMPING SATU DERAJAT 1/25/2022 126
CONTOH FAKTOR KEPEMILIKAN / PENYERTAAN (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) PENYERTAAN LANGSUNG (PL) PT A PT D > 25 % P L P T L > 50 % PT B P L P T L > 50 % PT C PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG 1/25/2022 127
CONTOH FAKTOR PENGUASAAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) APABILA LEBIH DARI SATU ATAU BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI BAWAH PENGUASAAN PENGUSAHA YANG SAMA DALAM BIDANG MANAGEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA DIANGGAP ADA HUBUNGAN ISTIMEWA CONTOH : - PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL ESTAT MENEMPATKAN TENAGA AHLI PEMASARANNYA PADA PT. B YANG JUGA PERUSAHAAN REAL ESTAT. - ANTARA PT. A DENGAN PT. B DIANGGAP TELAH TERJADI HUBUNGAN ISTIMEWA 1/25/2022 128
CONTOH FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) SEMENDA SEDARAH AYAH + IBU SAUDARA KANDUNG 10 KE SAM PING MERTUA PKP 10 KE ATAS ANAK KANDUNG 1/25/2022 10 KE SAM PING PKP + ISTRI 10 KE BAWAH SEDARAH 10 KE ATAS IPAR PKP 10 KE BAWAH ANAK TIRI PKP SEMENDA 129
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (2), (2 a), (3), (4) PM DIKREDITKAN DG PK UNTUK MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 (2) PK > PM SELISIH DIBAYAR OLEH PKP Ps. 9 (3) PK < PM SELISIH DAPAT DIMINTA KEMBALI ATAU DIKOMPENSASI KE MASA PAJAK BERIKUTNYA Ps. 9 (4) DALAM HAL BELUM ADA PK DALAM SUATU MASA PAJAK, PAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (2 a) 1/25/2022 130
PM YANG DAPAT DIKREDITKAN TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK PADA MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 ayat (9) DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK 1/25/2022 APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS 131
Contoh Soal ; Kegiatan Membangun Sendiri Koperasi Tanggamus melakukan kegiatan membangun sendiri yang selama 4 bulan pertama memerlukan biaya – biaya berikut. Biaya di atas belum termasuk biaya pembebasan lahan utama sebesar Rp 550. 000, 00 di bulan April dan pembebasan lahan perluasan sebesar Rp 275. 000, 00 di bulan Juli. Berapakah PPN terutang untuk setiap bulannya?
Jawaban: DPP kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 40% dari biaya selain pembebasan lahan.
Latihan Soal PPN & PPn BM a. PT. Zra Corp, memproduksi BKPTM (Barang Kena Pajak Tergolong Mewah, tarif 20%) dalam bulan Nopember 2019 menjual barang kepada PT. ABX seharga Rp. 50. 000 belum termasuk PPN. hitunglah PPN dan PPn. BM :
- Slides: 134