1 MENGERTI DAN MEMAHAMI PERJANJIAN BERNAMA DAN PERJANJIAN

1

MENGERTI DAN MEMAHAMI : PERJANJIAN BERNAMA DAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 2

KEWENANGAN NOTARIS UNTUK MEMBUAT AKTA OTENTIK HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 3

Pasal 15 Ayat 1 UUJN – P : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 Ayat 2 UUJN – P : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau f. membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 Ayat 3 UUJN – P : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEWENANGAN NOTARIS TERSEBUT DALAM PASAL 15 DARI AYAT (1) SAMPAI DENGAN AYAT (3) UUJN, YANG DAPAT DIBAGI MENJADI : (A) KEWENANGAN UMUM NOTARIS. (B) KEWENGAN KHUSUS NOTARIS. (C) KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 7

A. KEWENANGAN UMUM NOTARIS. PASAL 15 AYAT (1) UUJN MENEGASKAN BAHWA SALAH SATU KEWENANGAN NOTARIS, YAITU MEMBUAT AKTA SECARA UMUM, HAL INI DISEBUT SEBAGAI KEWENANGAN UMUM NOTARIS, DENGAN BATASAN SEPANJANG : HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 8

TIDAK DIKECUALIKAN KEPADA PEJABAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG. MENYANGKUT AKTA YANG HARUS DIBUAT ATAU BERWENANG MEMBUAT AKTA OTENTIK MENGENAI SEMUA PERBUATAN, PERJANJIAN, DAN KETETAPAN YANG DIHARUSKAN OLEH ATURAN HUKUM ATAU DIKEHENDAKI OLEH YANG BERSANGKUTAN. MENGENAI SUBJEK HUKUM (ORANG ATAU BADAN HUKUM) UNTUK KEPENTINGAN SIAPA AKTA ITU DIBUAT ATAU DIKEHENDAKI OLEH YANG BERKEPENTINGAN. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 9

B. KEWENANGAN KHUSUS NOTARIS. PASAL 15 AYAT (2) UUJN-P MENGATUR MENGENAI KEWENANGAN KHUSUS NOTARIS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERTENTU HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 10

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh : (1) peraturan perundang-undangan

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian……… dan/atau : (2) dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam aktaotentik,

DENGAN DEMIKIAN ADA TINDAKAN HUKUM YANG : 1. WAJIB (IMPERATIF/MANDATORI) DIBUAT KE DALAM BENTUK AKTA NOTARIS. 2. DIKEHENDAKI (VOLUNTARY) OLEH PARA PIHAK SENDIRI AGAR DIBUAT KE DALAM BENTUK AKTA NOTARIS.

Perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu (Notaris), antara lain : 1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71), 2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70), 3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148), 4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79), 5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177), 6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191),

7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196), 8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237), 9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281), 10. Pengangkatan wali (Pasal 355),

11. Berbagai macam / jenis surat wasiat, termasuk / diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas – Tentang Surat Wasiat), 12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan / warisan (Bab Ketujuhbelas, - Tentang Pemisahan Harta Peninggalan), 13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh – Tentang Hibah), 14. Protes nonpembayaran / akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

15. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris. 16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG Nomor 2 TAHUN 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (1 a) ditegaskan : Partai Politik …………. . seluruh pendiri Partai Politik dengan akta Notaris.

DENGAN DEMIKIAN NOTARIS WAJIB MELIHAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMERINTAHKAN/ MEWAJIBKAN AGAR TINDAKKAN PARA PIHAK/ PENGHADAP DIBUAT/ DITUANGKAN KE DALAM AKTA NOTARIS.

JIKA SUATU PERATURAN PERUNDANGAN MEWAJIBKAN/MENENTUKAN BAHWA SUATU PERBUATAN/TINDAKKAN HUKUM WAJIB DIBUAT/DITUANGKAN KE DALAM BENTUK AKTA NOTARIS, TERNYATA TIDAK DILAKUKAN (MISALNYA DIBUAT DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI ATAU DIWAARMERKING), MAKA PERBUATAN HUKUM YANG TERSEBUT DALAM AKTA DIBAWAH TANGAN TERSEBUT DIANGGAP TIDAK PERNAH TERJADI. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 19

AKTA YANG DIBUAT NOTARIS ADALAH AKTA MENGENAI : PERBUATAN PERJANJIAN KETETAPAN HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 20

MACAM AKTA NOTARIS Ada 2 (dua) macam : 1. AKTA PEJABAT ATAU AKTA RELAAS DIBUAT OLEH SEORANG PEJABAT UMUM YANG MENGURAIKAN SECARA OTENTIK SUATU TINDAKAN YANG DILAKUKAN ATAU SUATU KEADAAN YANG DILIHAT ATAU DISAKSIKAN OLEH PEJABAT UMUM DALAM JABATANNYA. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 21

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara Akta Relaas akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 22

2. AKTA PARTIJ/PARTIJ ACTA DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YAITU AKTA YANG BERISIKAN KETERANGAN-KETERANGAN DARI PIHAK LAIN YANG BERKEPENTINGAN YANG UNTUK KEPERLUAN MANA PIHAK LAIN ITU SENGAJA DATANG DI HADAPAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DINYATAKAN/DITUANGKAN DALAM AKTA OTENTIK HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 23

Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij. Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan kedalam akta Notaris. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 24

PERBEDAAN AKTA RELAAS/AKTA PEJABAT DENGAN AKTA PARTIJ: AKTA RELAAS/AKTA PEJABAT TANDA TANGAN TIDAK MERUPAKAN SYARAT ARTINYA YANG BERKEPENTINGAN DAPAT TIDAK IKUT ATAU IKUT MENANDATANGANI AKTA, DIMANA HAL TERSEBUT HARUS DITEGASKAN DALAM AKTA PARTIJ APABILA YANG BERKEPENTINGAN TIDAK MENANDATANGANI AKTA, MAKA AKTA YANG BERSANGKUTAN DAPAT KEHILANGAN OTENSITASNYA, SEHINGGA TERHALANGNYA YANG BERSANGKUTAN UNTUK TANDA TANGAN HARUS DITEGASKAN DALAM AKTA TERSEBUT. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 25

TINDAKAN HUKUM YANG WAJIB DIBUAT DALAM BENTUK AKTA IN ORIGINALI (PASAL 16 AYAT (3) UUJN - P), YAITU : PEMBAYARAN UANG SEWA, BUNGA, DAN PENSIUN. PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI. PROTES TERHADAP TIDAK DIBAYARNYA ATAU TIDAK DITERIMANYA SURAT BERHARGA. AKTA KUASA. KETERANGAN KEPEMILIKAN, ATAU AKTA LAINNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 26

AKTA NOTARIS DALAM BENTUK IN MINUTA DAPAT DIBUAT SALINAN SEBANYAK YANG DIMINTA OLEH PARA PENGHADAP KEPADA MEREKA YANG TERSEBUT DALAM PASAL 54 UUJN. AKTA NOTARIS DALAM BENTUK IN ORIGINALI HANYA DAPAT DIBUAT SEBANYAK YANG DIMINTA OLEH PARA PENGHADAP, DAN TIDAK ADA SALINANNYA. JIKA ADA YANG MEMINTA DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK COPY COLLATIONE (CC) ATAU FOTOCOPY SESUAI ASLINYA. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 27

AKTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SUBSTANSI HUKUM PERJANJIAN HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 28

DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS, SUBSTANSI DALAM HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DIJADIKAN PEDOMAN. SEHINGGA DASAR HUKUM PERJANJIAN TETAP HARUS DAPAT DIPAHAMI SECARA MENYELURUH. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 29

A. PENGERTIAN PERIKATAN: SUATU PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA ORANG ATAU DUA PIHAK, BERDASARKAN MANA PIHAK YANG SATU BERHAK MENUNTUT SESUATU HAL DARI PIHAK YANG LAIN, DAN PIHAK LAIN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN ITU. PERJANJIAN: SUATU PERISTIWA DIMANA SEORANG BERJANJI KEPADA ORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL. B. HUBUNGAN ANTARA PERIKATAN DENGAN PERJANJIAN MENERBITKAN PERIKATAN, PERJANJIAN JUGA MERUPAKAN SUMBER PERIKATAN.

C. ASAS DALAM PERJANJIAN 1. ASAS TERBUKA HUKUM PERJANJIAN MEMBERIKAN KEBEBASAN YANG SELUAS-LUASNYA KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN YANG BERISI APA SAJA, ASALKAN TIDAK MELANGGAR UU, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN. SISTEM TERBUKA, DISIMPULKAN DALAM PASAL 1338 (1) : “SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH BERLAKU SEBAGAI UU BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA” 2. ASAS KONSENSUALITAS PADA DASARNYA PERJANJIAN DAN PERIKATAN YANG TIMBUL KARENANYA ITU SUDAH DILAHIRKAN SEJAK DETIK TERCAPAINYA KESEPAKATAN. ASAS KONSENSUALITAS LAZIM DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA.

ASAS KONSENSUALITAS TEORI PERNYATAAN A. PERJANJIAN LAHIR SEJAK PARA PIHAK MENGELUARKAN KEHENDAKNYA SECARA LISAN. B. PERJANJIAN LAHIR SEJAK PARA PIHAK MENGELUARKAN KEHENDAKNYA SECARA LISAN DAN TERTULIS. SEPAKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAHIRKAN PERJANJIAN DIANGGAP TELAH TERCAPAI, APABILA PERNYATAAN YANG DIKELUARKAN OLEH SUATU PIHAK DITERIMA OLEH PIHAK LAIN. TEORI PENAWARAN BAHWA PERJANJIAN LAHIR PADA DETIK DITERIMANYA SUATU PENAWARAN (OFFERTE). APABILA SESEORANG MELAKUKAN PENAWARAN DAN PENAWARAN TERSEBUT DITERIMA OLEH ORANG LAIN SECARA TERTULIS MAKA PERJANJIAN HARUS DIANGGAP LAHIR PADA SAAT PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN MENERIMA JAWABAN SECARA TERTULIS DARI PIHAK LAWANNYA.

D. ASAS KEPRIBADIAN SUATU PERJANJIAN DIATUR DALAM PASAL 1315 KUHPERDATA, YANG MENJELASKAN BAHWA TIDAK ADA SEORANG PUN DAPAT MENGIKATKAN DIRI ATAS NAMA SENDIRI ATAU MEMINTA DITETAPKANNYA SUATU JANJI, MELAINKAN UNTUK DIRINYA SENDIRI. SUATU PERJANJIAN HANYA MELETAKKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ANTARA PIHAK YANG MEMBUATNYA DAN TIDAK MENGIKAT ORANG LAIN (PIHAK KETIGA).

E. SYARAT-SYARAT SYAHNYA PERJANJIAN ADA 4 SYARAT (PASAL 1320 KUHPER) : SYARAT SUBYEKTIF : -SEPAKAT UNTUK MENGIKATKAN DIRINYA; -CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN; SYARAT OBYEKTIF : - MENGENAI SUATU HAL TERTENTU; - SUATU SEBAB YANG HALAL.

ORANG YANG TIDAK CAKAP (Pasal 1330 KHUPERDATA) ORANG –ORANG YANG BELUM DEWASA MEREKA YANG DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN MEREKA YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT; ORANG YANG HILANG INGATAN.

F. UNSUR DAN BAGIAN PERJANJIAN 1. UNSUR PERJANJIAN ASPEK KREDITUR ATAU DISEBUT ASPEK AKTIF : 1). HAK KREDITUR UNTUK MENUNTUT SUPAYA PEMBAYARAN DILAKSANAKAN; 2). HAK KREDITUR UNTUK MENGUGGAT PELAKSANAAN PEMBAYARAN 3). HAK KREDITUR UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM. ASPEK DEBITUR ATAU ASPEK PASIF TERDIRI DARI : 1). KEWAJIBAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR UTANG; 2). KEWAJIBAN DEBITUR UNTUK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP GUGATAN KREDITUR 3). KEWAJIBAN DEBITUR UNTUK MEMBIARKAN BARANGNYA DIKENAKAN SITAAN EKSEKUSI (HAFTUNG)

2. BAGIAN DARI PERJANJIAN ESSENSIALIA BAGIAN –BAGIAN DARI PERJANJIAN YANG TANPA BAGIAN INI PERJANJIAN TIDAK MUNGKIN ADA. HARGA DAN BARANG ADALAH ESSENSIALIA BAGI PERJANJIAN JUAL BELI. NATURALIA BAGIAN-BAGIAN YANG OLEH UU DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT MENGATUR. MISALNYA PENANGGUNGAN. ACCIDENTALIA BAGIAN-BAGIAN YANG OLEH PARA PIHAK DITAMBAHKAN DALAM PERJANJIAN DIMANA UU TIDAK MENGATURNYA. MISALNYA JUAL BELI RUMAH BESERTA ALAT-ALAT RUMAH TANGGA.

G. MACAM PERIKATAN BENTUK YANG PALING SEDERHANA: PERIKATAN BERSAHAJA ATAU PERIKATAN MURNI. APABILA MASING-MASING PIHAK HANYA SATU ORANG DAN SESUATU YANG DAPAT DITUNTUT HANYA BERUPA SATU HAL SERTA PENUNTUTANYA. INI DAPAT DILAKUKAN SEKETIKA BENTUK PERIKATAN YANG AGAK LEBIH RUMIT: A. PERIKATAN BERSYARAT : SUATU PERIKATAN YANG DIGANTUNGKAN PADA SUATU KEJADIAN DI KEMUDIAN HARI, YANG MASIH BELUM TENTU AKAN ATAU TIDAK TERJADI. 1). PERIKATAN DENGAN SYARAT TANGGUH PERIKATAN LAHIR HANYA APABILA PERISTIWA YANG DIMAKSUD ITU TERJADI DAN PERIKATAN LAHIR PADA DETIK TERJADINYA PERISTIWA ITU. 2). PERIKATAN DENGAN SUATU SYARAT BATAL SUATU PERIKATAN YANG SUDAH LAHIR, JUSTRU BERAKHIR ATAU BATAL APABILA PERISTIWA YANG DI MAKSUD ITU TERJADI.

B. PERIKATAN DENGAN KETETAPAN WAKTU SUATU KETEPATAN WAKTU TIDAK MENANGGUHKAN LAHIRNYA SUATU PERJANJIAN ATAU PERIKATAN, MELAINKAN HANYA MENANGGUNGKAN PELAKSANAANYA, ATAUPUN MENETAPKAN LAMA WAKTU BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN ATAU PERIKATAN. C. PERIKATAN MANA SUKA (ALTERNATIF) SUATU PERIKATAN, DIMANA ADA DUA ATAU LEBIH MACAM PRESTASI SEDANGKAN KEPADA SI BERHUTANG DISERAHKAN YANG MANA IA AKAN LAKUKAN. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 39

D. PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG SUATU PERIKATAN DIMANA TERDAPAT BEBERAPA ORANG BERSAMA-SAMA SEBAGAI PIHAK DEBITUR BERHADAPAN DENGAN SATU KREDITUR ATAU SEBALIKNYA. BILA BEBERAPA ORANG BERADA DI PIHAK DEBITUR MAKA TIAP- TIAP DEBITUR ITU DAPAT DITUNTUT UNTUK MEMENUHI SELURUH UTANG. SEBALIKNYA BILA BEBERAPA ORANG BERADA DIPIHAK KREDITUR, MAKA TIAP-TIAP KREDITUR BERHAK MENUNTUT PEMBAYARAN SELURUH UTANG. E. PERIKATAN YANG DAPAT DIBAGI DAN YANG TAK DAPAT DIBAGI; SUATU PERIKATAN, DAPAT ATAU TAK DAPAT DIBAGI, ADALAH SEKEDAR PROSENTASINYA DAPAT DIBAGI MENURUT IMBANGAN PEMBAGIAN MANA TIDAK BOLEH MENGURANGI HAKEKAT PRESTASI ITU. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 40

PERIKATAN DENGAN ANCAMAN HUKUMAN SUATU PERIKATAN DIMANA DITENTUKAN BAHWA SIBERUTANG, UNTUK JAMINAN PELAKSANAAN PERIKATANYA, DIWAJIBKAN MELAKUKAN SESUATU APABILA PERIKATANYA TIDAK DIPENUHI. TUJUAN SANKSI/DENDA: 1. MENJADI PENDORONG BAGI SI BERUTANG SUPAYA MEMENUHI KEWAJIBANYA. 2. UNTUK MEMBERIKAN SI PERPIUTANG DARI PEMBUKTIAN TENTANG JUMLAHNYA ATAU BESARNYA KERUGIAN YANG DIDERITANYA.

TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN WAN PRESTASI, OVERMACHT DAN RESIKO CIDERA JANJI SUATU KEADAAN TIDAK TERLAKSANANYA SUATU PERJANJIAN DIKARENAKAN KESALAHAN/KELALAIAN PARA PIHAK ATAU SALAH SATU PIHAK. BENTUK WANPRESTASI/CIDERA JANJI BERUPA: TIDAK MELAKSANAKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN DILAKUKAN MELAKSANAKAN APA YANG DIPERJANJIKAN TAPI TIDAK SEMPURNA MALAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKAN TAPI TIDAK TEPAT WAKTU MELAKSANAKAN SESUATU YANG MENURUT PERJANJIAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN.

AKIBAT KELALAIAN DEBITUR 1. MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH KREDITUR (GANTI RUGI ) : PASAL 1243 KUHPERDATA MAKA, BIAYA : SEGALA PENGELUARAN ATAU PERONGKOSAN NYATA TELAH DIKELUARKAN OLEH SATU PIHAK KERUGIAN : KERUGIAN KARENA KERUSAKAN BARANG-BARANG KEPUNYAAN KREDITUR YANG BERAKIBAT DARI KELALAIAN DEBITUR. BUNGA : KERUGIAN YANG BERUPA KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH KREDITUR.

2. PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT PASAL 1266 KUH PER MEMBAWA KEDUA PIHAK KEMBALI SEPERTI KEADAAN SEMULA SEBELUM PERJANJIAN DIADAKAN, JADI PERJANJIAN INI DITIADAKAN. 3. PERALIHAN RESIKO MENURUT PASAL 1460 KUH PER RESIKO ADALAH KEWAJIBAN UNTUK MEMIKUL KERUGIAN JIKA TERJADI SUATU PERISTIWA DILUAR KESALAHAN SALAH SATU PIHAK YANG MENIMPA BARANG-BARANG YANG TERJADI OBYEK PERJANJIAN. 4. MEMBAYAR BIAYA PERKARA MENURUT PASAL 181 HIR BAHWA PIHAK YANG DIKALAHKAN WAJIB MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

MENURUT PASAL 1276 KUHPER, KREDITUR DAPAT MENUNTUT: PEMENUHAN PERJANJIAN DISERTAI GANTI RUGI PEMBATALAN PERJANJIAN DITAMBAH GANTI RUGI

D. OVERMACHT/FORCE MAJEUR PENGERTIAN KEADAAN MEMAKSA ADALAH SUATU KEADAAN YANG TERJADI SETELAH DIBUATNYA PERSETUJUAN, YANG MENGHALAGI DEBETUR UNTUK MEMENUHI PRESENTASINYA, DIMANA DEBITUR TIDAK DAPAT DIPERSOALKAN DIA TIDAK HARUS MENANGGUNG RESIKO SERTA TIDAK DAPAT MENDUGA PADA WAKTU PERSETUJUAN DIBUAT. OVERMACHT MENGHENTIKAN PERIKATAN DAN BERAKIBAT: KREDITUR TIDAK LAGI DAPAT MEMINTA PEMENUHAN PRESTASI DEBITUR TIDAK LAGI DAPAT DINYATAKAN LALAI, DAN KARENANYA TIDAK WAJIB MEMBAYAR GANTI RUGI RESIKO TIDAK BERALIH KEPADA DEBITUR KREDITUR TIDAK DAPAT MENUNTUT PEMBATALAN PADA PERJANJIAN TIMBAL BALIK.

RESIKO KEWAJIBAN MEMIKUL KERUGIAN YANG DISEBABKAN KARENA SUATU KEJADIAN DILUAR KESALAHAN SALAH SATU PIHAK. 1. RESIKO PADA PERJANJIAN SEPIHAK RESIKO DITANGGUNG OLEH KREDITUR, DEBITUR TIDAK WAJIB MEMENUHI PRESTASINYA. 2. RESIKO PADA PERJANJIAN TIMBAL BALIK DIMANA SALAH SATU PIHAK TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI KARENA OVERMACHT MAKA SEOLAH–OLEH PERJANJIAN ITU TIDAK PERNAH ADA.

ASAS-ASAS YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATYAN PERJANJIAN : HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 48

1. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak/penghadap untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. (Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata) 2. ASAS KONSENSUALISME - asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata

3. ASAS PACTA SUNT SERVANDA (ASAS KEPASTIAN HUKUM) - Asas kepastian hukum merupakan asas di mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang". 4. ASAS ITIKAD BAIK – Asas ini merupakan asas di mana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: ” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas ITIKAD BAIK dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1. ITIKAD BAIK NISBI - orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. 2. ITIKAD BAIK MUTLAK - penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. 5. ASAS KEPRIBADIAN - merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak atau akta hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: ”Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: ”Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

PENGATURAN HUKUM KONTRAK/PERJANJIAN. Pengaturan Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai penempatannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia pengaturan Hukum Kontrak yaitu : 1. tercantum dalam Buku III KUHPerdata yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal, yang dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1854, yaitu : HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 53

a. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUHPerdata), diatur mengenai : – sumber perikatan, – prestasi, – penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. – Jenis-jenis perikatan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 54

b. Perikatan yang dilahirkan dari Perjanjian (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata), diatur mengenai : - ketentuan umum, - syarat-syarat sahnya perjanjian - akibat perjanjian, - penafsiran perjanjian. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 55

c. Hapusnya perikatan (Pasal 1881 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata), terdiri dari : 1. Pembayaran (betaling), 2. Penawaran pembayaran tunai yang (asalkan) diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3. Pembaharuan utang (novatie), 4. Perjumpaan utang (kompensasi), 5. Percampuran utang. 6. Pembebasan utang, 7. Musnahnya barang yang terutang, 8. Batal atau pembatalan, 9. Lewatnya waktu/kadaluwarsa. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 56

• DI DALAM PASAL 1319 KUHPerd PERJANJIAN DIBEDAKAN MENJADI DUA MACAM YAITU : 1. PERJANJIAN BERNAMA (NOMINAAT) 2. TIDAK BERNAMA (INNOMINAAT). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 57

KONTRAK NOMINAAT, ADALAH KONTRAK ATAU PERJANJIAN YANG SUDAH DIKENAL DALAM KUHPDT DALAM PASAL 1319 BW MEMBEDAKAN KONTRAK BERNAMA (ARTINYA NAMA KONTRAK OLEH UNDANG-UNDANG SUDAH DIBERI NAMA), JIKA MENGIKUTI NAMA KONTRAK YANG SUDAH DITENTUKAN TERSEBUT, MAKA KETENTUAN YANG MENGATUR KONTRAK TERSEBUT HARUS DIPERHATIKAN. KONTRAK BERNAMA TERBATAS JUMLAHNYA SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM TITEL I, III, IV DAN V SAMPAI DENGAN TITEL XVIII KUHPERDATA, YAITU : HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 58

• (1). JUAL BELI, • • • • (2). TUKAR-MENUKAR, (3). SEWA-MENYEWA, (4). PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN, (5). PERSEKUTUAN PERDATA, (6). BADAN HUKUM. (7). HIBAH. (8). PENITIPAN BARANG. (9). PINJAM PAKAI, (10). PINJAM-MEMINJAM, (11). PEMBERIAN KUASA. (12). BUNGA TETAP (ABADI), (13). PERJANJIAN UNTUNG-UNTUNGAN. (14). PENANGGUNGAN UTANG, (15). PERDAMAIAN HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 59

KONTRAK INNOMINAAT, ADALAH KONTRAK YANG TIMBUL, TUMBUH DAN HIDUP DALAM MASYARAKAT DAN KONTRAK INI BELUM DIKENAL PADA SAAT KUHPDT DIUNDANGKAN. HUKUM KONTRAK INNOMINAAT (SPESIALIS) MERUPAKAN BAGIAN DARI HUKUM KONTRAK (GENERALIS). MISALKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING, JOINT VENTURE, KONTRAK KARYA, KONTRAK KONSTUKSI, LEASING, BELI SEWA, FRANCHISE, DSBNYA. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 60

q KONTRAK INOMINAAT DAPAT DIBEDAKAN MENJADI DUA (BER-DASARKAN ASPEK PENGATURANNYA): 1. INOMINAAT YANG DIATUR DALAM PER-UU q PRODUCTION SHARING UU NO 22 TAHUN 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI. q JOINT VENTURE UU NO. 1 TH 67 TTG PMA q KONTRAK KARYA UU NO. 1 TH 67 TTG PERTAMBANGAN q KONTRAK KONSTRUKSI UU NO. 18 TH 1999 TTG JASA KONSTRUKSI q WARALABA q LEASING 2. INOMINAAT YANG BELUM DIATUR DALAM PER-UU q KONTRAK RAHIM (SURROGATE MOTHER)

AKTA NOTARIS NOMINAAT AKTA NOTARIS YANG SUBSTANSI (ISI AKTANYA) MERUPAKAN PERINTAH ATAU PENERAPAN DARI JENIS-JENIS PERJANJIAN YANG NAMANYA TELAH DITENTUKAN (ADA) DALAM TITEL I, III, IV DAN V SAMPAI DENGAN TITEL XVIII KUHPERDATA. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 62

AKTA NOTARIS IN NOMINAAT AKTA NOTARIS YANG SUBSTANSI (ISI AKTA) TIMBUL/ BERASAL/TUMBUH DAN HIDUP DALAM MASYARAKAT DAN INI BELUM DIKENAL PADA SAAT KUHPDT DIUNDANGKAN. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 63

SIGNIFIKASI PERJANJIAN BERNAMA (NOMINAAT) Tiap kontrak/perjanjian mempunyai pengertian dan ciri tersendiri sebagai pembeda antara kontrak-kontrak yang ada. Adanya pengertian dan ciri yang berbeda tersebut merupakan suatu signifikasi batas tiap kontrak HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 64

1. JUAL- BELI (Pasal 1457 - Pasal 1540 KUHPerdata). • Jual-beli (koop en verkoop) ialah suatu persetujuan / perjanjian dengan mana pihak yang satu – penjual – mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda (zaak), sedangkan pihak lainnya – pembeli – untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 65

• Ketentuan umum (sifat) dan hak serta kewajiban para pihak : • • Perjanjian jual – beli itu dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli, segera setelah mereka sepakat tentang benda dan harga yang bersangkutan, walaupun baik benda maupun harganya belum diserahkan dibayar. Beralihnya hak milik atas benda yang dijual hanya terjadi jika telah dilakukan penyerahan (levering). Penyerahan dalam jual–beli itu ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan (macht) dan kepunyaan (bezit) pembeli. Jika benda yang dijual itu berupa suatu barang tertentu, apabila para pihak tidak menentukan lain, maka barang ini sejak saat pembelian itu terjadi merupakan tanggungan pembeli, walaupun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual dapat (berhak untuk) menuntut harganya (Pasal 1460 KUHPerdata, yang menurut para ahli hukum merupakan pasal mati). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 66

• Adanya larangan bagi orang-orang tertentu, karena kedudukan atau jabatan, untuk membeli barang-barang tertentu, yaitu : » jual–beli antara suami-isteri, dengan beberapa pengecualian ; » Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Jurusita dan Notaris untuk menjadi pemilik hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang menjadi pokok perkara / hal yang bersangkutan. » penjabat-penjabat umum untuk dirinya sendiri atau orang-orang perantara, mengenai barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka, dengan mengecualikan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang ; » kuasa (perantara) kepada siapa barang-barang ybs. dikuasakan untuk menjualnya, pada penjualan secara di bawah tangan ; » pengurus benda-benda milik Negara dan badan-badan umum, kepada siapa dipercayakan untuk memelihara dan mengurusnya, kecuali jika telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 67

• Jual-beli benda milik orang lain batal, dan pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang itu milik orang lain berhak untuk menuntut penjual yang bersangkutan, ganti biaya, rugi dan bunga. • Penjual berkewajiban untuk menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, oleh karena segala janji yang tidak terang (duister) dan dapat diberikan berbagai pengertian (dubbelzinnig), harus ditafsirkan atas kerugian penjual itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 68

• Tentang kewajiban (utama) dari penjual terhadap pembeli, yaitu : » menyerahkan barang / benda yang bersangkutan ; » menanggung / menjamin (vrijwaren), » penguasaan benda yang dijual itu secara aman dan tenteram (rustig en vreedzaam), » cacad-cacad yang tersembunyi (verborgen gebreken) dari benda yang bersangkutan. atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan jual-beli itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 69

• Pembeli mempunyai kewajiban utama untuk membayar harga dari apa yang dibelinya itu, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan / perjanjian yang bersangkutan dengan aturan tambahan bahwa jika para pihak tidak menentukannya, pembayaran itu harus dilakukan di tempat pada waktu penyerahan benda itu. • Jika pembeli tidak membayar harga benda yang dibelinya itu, maka penjual dapat menuntut dibatalkannya jual-beli yang bersangkutan. • Mengenai jual-beli barang-barang dagangan dan barang perabot rumah-tangga (waren en meubelen) terdapat kekecualian, yaitu bahwa demi kepentingan penjual, jual-beli itu batal dengan sendirinya jika barang itu tidak diambil pada waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 70

• Hal-hal penting lain yang perlu difahami yaitu mengenai jual-beli dengan hak membeli kembali (het recht van wederinkoop) tercantum dalam Pasal 1519 sampai dengan Pasal 1532 KUHPerdata, antara lain dan terutama tentang hal-hal sebagai berikut : • Para pihak (penjual dan pembeli) dapat mengadakan perjanjian, bahwa penjual berhak untuk membeli kembali benda yang telah dijualnya kepada pembeli, dengan mengembalikan atau membayar kembali harga pembelian asal (oorspronkelijke koopprijs) dengan / disertai penggantian biaya-biaya pembelian, penyerahan, pembetulan / perbaikan dan tambah harga (waardemeerdering) sebagai akibat dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Sebelum pembayaran tersebut terjadi penjual yang demikian tidak dapat memperoleh penguasaan (bezit) atas benda yang dibelinya kembali itu. • Barang siapa membeli dengan janji untuk membeli kembali, maka ia menggantikan segala hak dari penjual yang bersangkutan. • Dalam pada itu penjual suatu benda tak gerak dengan janji hak beli kembali, dapat / boleh juga menggunakan haknya terhadap pembeli kedua, walaupun seandainya dalam perjanjian / persetujuan kedua itu tidak disebutkan tentang janji (beding) itu. • Hak membeli kembali itu tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun, dengan sanksi jika diperjanjikan lebih lama dari waktu tersebut, maka waktu itu diperpendek sampai 5 tahun saja. 71

• Tentang jual-beli piutang (inschulden) dan benda-benda lain (hak) yang tak bertubuh (onlichamelijke zaken) yang diatur dalam Pasal 1533 sampai dengan 1540 KUHPerdata, yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut : • Dalam jual-beli suatu piutang (inschuld) meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang itu, seperti : penanggungan (borgtocht), hak istimewa (voorrechten) dan hipotik. • Penjual dari kedua hal tersebut di atas harus menanggung bahwa hak-hak itu benar-benar ada sewaktu hak-hak itu diserahkan, walaupun tidak terdapat klausule demikian dalam perjanjian yang bersangkutan. • Perhatikan Pasal 1537, 1538 dan 1539 KUHPerdata yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli mengenai jual-beli harta peninggalan (warisan). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 72

2. Tukar – menukar (Pasal 1541 - 1546 KUHPerdata) • Tukar-menukar (ruiling) ialah suatu persetujuan / perjanjian, dengan mana para pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal-balik (elkander wederkerig), sebagai pengganti suatu barang lain. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 73

• Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan (onderwerp) tukar-menukar. Perbedaannya yaitu, jika dalam jual-beli objeknya adalah uang dan barang lain (bukan uang), dalam tukar-menukar yang merupakan objeknya sama yaitu berupa barang (bukan uang). • Mutatis mutandis apa yang berlaku bagi jual-beli banyak yang berlaku pula untuk tukar-menukar. Pasal 1543, 1544 dan 1545 KUHPerdata namun merupakan peraturan khusus untuk perjanjian tukar-menukar. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 74

(Pasal 3. Sewa – menyewa 1548 - Pasal 1600 KUHPerdata). • Sewa-menyewa (huur en verhuur) adalah suatu perjanjian / persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama sesuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 75

• Kewajiban yang menyewakan : Kewajiban utama / pokok (penting) dari pihak yang menyewakan, yaitu : • Menyerahkan barang yang disewakannya itu kepada pihak penyewa, dalam keadaan terpelihara baik segala-galanya (in alle opzichten); • Memelihara barang yang disewakannya itu sedemikian rupa, hingga barang itu dapat dipakai / dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan; Memberikan atau membiarkan pihak penyewa untuk menikmati barang yang disewanya itu dengan aman dan tenteram selama berlangsungnya kontrak yang bersangkutan HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 76

• Suruh melakukan pembetulan-pembetulan (reparatien) yang diperlukan, kecuali pembetulan yang menjadi / merupakan kewajiban pihak penyewa (baca pula Pasal 1583 tentang pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari yang dipikul oleh penyewa dan Pasal 1584 mengenai beberapa pembersihan / pemeliharaan yang harus dipikul oleh yang menyewakan jika tidak dijanjikan sebaliknya). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 77

• Kewajiban penyewa : Kewajiban-kewajiban pokok (utama) pihak penyewa, yaitu : • Ia harus bertindak sebagai seorang bapak / kepala rumah tangga yang baik (als seen goed huisvader) dalam memakai / mempergunakan barang yang disewanya itu, sesuai dengan tujuannya, baik sebagaimana telah dijanjikan / disepakati oleh kedua belah pihak ataupun yang diperkirakan menurut keadaan. Ini berarti bahwa penyewa berkewajiban memelihara dan menggunakan barang yang disewanya itu sebaik mungkin ; dan HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 78

• Ia berkewajiban untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan, yaitu yang disepakati oleh kedua belah pihak. • Penyewa tidak dibolehkan (dilarang) untuk menyewakan lagi atau mengulang-sewakan barang yang disewanya itu kepada atau melepaskan hak sewanya itu untuk kepentingan pihak ketiga (derden), kecuali jika untuk itu ia memang telah mendapat izin dari yang menyewakan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 79

• Sanksinya ialah perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan dengan penggantian biaya, rugi dan bunga. Setelah terjadinya pembatalan itu, pihak yang menyewakan tidak diwajibkan untuk menaati persetujuannya tentang ulang-sewa/menyewakan lagi (onderhuur). • Dalam pada itu jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami oleh penyewa, ia (penyewa) - atas tanggung-jawab sendiri - dapat menyewakannya sebagian dari bangunan itu kepada orang lain, kecuali bila kedua belah pihak telah menjanjikan lain, yaitu adanya larangan untuk menyewakan ulang/lagi dalam kontrak yang bersangkutan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 80

• Bahwa perjanjian sewa-menyewa itu tidak hapus / berakhir (niet ontbonden), karena : • Meninggalnya penyewa, atau • Meninggalnya yang menyewakan, atau • Dijualnya (dipindahkan / dialihkan haknya) barang yang disewakan itu, kecuali bila dalam kontrak yang bersangkutan telah dijanjikan demikian (koop breekt geenhuur). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 81

4. Beli-sewa / sewa-beli (huurkoopovereenkomst) • KUHPerdata tidak mengaturnya secara khusus, tapi sebagai dasar hukum dapat dipergunakan Pasal 1576 h – dan seterusnya mengenai onroerend goed. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 82

• Dalam kehidupan sehari-hari (praktek) ternyata kita banyak menjumpai kontrak ini, jadi sudah lama hidup di kalangan masyarakat, • Sesuai dengan istilahnya perjanjian ini menyangkut baik unsur-unsur sewamenyewa maupun unsur jual-beli. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 83

5. Perjanjian kerja / perburuhan • Persetujuan / perjanjian perburuhan (arbeidovereenkomst) adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan di bawah perintah pihak lain (majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, dengan menerima upah. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 84

• Pengaturannya selain yang tersebut dalam Pasal 1601 sampai dengan 1603 z KUHPerdata yang menyangkut : ketentuan-ketentuan umum, perjanjian kerja pada umumnya, kewajiban majikan, kewajiban buruh, cara berakhirnya hubungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain, terdapat pula aturan-aturan lain (lama) yang ada hubungannya dengan perjanjian kerja / perburuhan HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 85

6. Pemborongan kerja / pekerjaan (Pasal 1601 b, Pasal 1604 - Pasal 1617 KUHPerdata) • Pemborongan kerja (aanneming van werk) ialah persetujuan / perjanjian dengan mana pihak yang satu – pemborong (aannemer) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain –yang memborongkan (aanbesteder) – dengan menerima suatu harga (prijs) yang ditentukan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 86

• Dalam kontrak pemborongan itu para pihak (yang memborongkan dan pemborong) dapat menjanjikan : • Bahwa pemborong hanya akan melakukan pekerjaan (arbeid) saja, atau • Bahwa pemborong selain dari melakukan pekerjaan akan menyediakan bahannya (stof) juga. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 87

• Hal tersebut membawa akibat dalam pertanggung jawaban, yaitu mengenai hal yang pertama, jika hasil pekerjaan yang bersangkutan musnah (vergaat), maka pemborong hanya bertanggung jawab untuk / karena kesalahannya saja, sedangkan mengenai hal yang kedua, jika hasil pekerjaan yang bersangkutan dengan cara bagaimanapun juga musnah sebelum pekerjaan itu diserahkan kepada yang memborongkan, maka pemborong bertanggungjawab atas segala kerugian, kecuali bila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima pekerjaan itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 88

• Para ahli bangunan (bouwmeesters) dan para pemborong yang bersangkutan bertanggung jawab untuk selama 10 tahun, jika suatu gedung yang telah diborongkan dengan harga tertentu, sebagian atau seluruhnya musnah dikarenakan suatu cacat, baik dalam penyusunan (gebrek in de samenstelling) konstruksinya atau karena tak patut/tak baiknya (ongeschiktheid) tanah yang bersangkutan atau kualitas bahan yang digunakan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 89

• Pihak pemborong bertanggung-jawab terhadap perbuatan dari para pekerja yang ia suruh untuk melakukan pekerjaan borongan yang bersangkutan. • Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya pemborong yang bersangkutan, tanpa mengurangi kewajiban pihak yang memborongkan utnuk membayar kepada ahli waris pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan dan atau harga bahan yang telah disediakan oleh pemborong, dengan mana pihak yang memborongkan memperoleh suatu manfaat. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 90

7. Perseroan / persekutuan perdata (Pasal 1618 - Pasal 1652 KUHPerdata). • Perseroan (maatschap) adalah suatu persetujuan / perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam suatu gabungan (gemeenschap), dengan maksud untuk membagi di antara mereka (para peseronya) keuntungan yang terjadi/ diperoleh dari kerja sama itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 91

• Perseroan ini mencari/mengejar keuntungan yang bersifat kebendaan (stoffelijk voordeel) dan yang hanya dapat diadakan/didirikan oleh 2 orang atau lebih; jadi tak bisa hanya oleh seorang saja (logis). • Perseroan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas merupakan dasar hukum pula dari / bagi perseroan lain yang terdapat dalam kitab undang lain seperti (terutama) KUHDagang, yaitu perseroan di bawah firma, perseroan komanditer (C. V), perseroan terbatas (P. T. ), perseroan perkapalan (rederij), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi. . HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 92

8. Hibah (Pasal 1666 - Pasal 1693 KUHPerdata). • Hibah / penghibahan (schenking) adalah suatu persetujuan / perjanjian, dengan / dalam mana pihak yang menghibahkan (schenker), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (om niet) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan/ melepaskan sesuatu benda kepada / demi keperluan penerima hibah (begiftidge) yang menerima penyerahan / penghibahan itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 93

• Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan tentang hibah ini antara lain : • Yang dapat dihibahkan hanya benda yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang -barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada itu. • Antara suami-isteri penghibahan dilarang, kecuali mengenai hadiah atau pemberian benda bergerak yang bertubuh (roerende en lichamelijke voorwerpen) dan harganya tidak seberapa, dengan mengingat / memperhatikan kemampuan penghibah. Yang dapat diberikan antara suami-isteri itu hanya benda bergerak yang bertubuh, tidak termasuk penghibahan mengenai kertas-kertas berharga (geldswaardige papieren) HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 94

• Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau keagamaan (openbare of godsdienstige gestichten) hanya sah setelah oleh presiden atau pejabat/penguasa yang ditunjuk olehnya kepada pengurus lembaga-lembaga tersebut diberi kekuasaan untuk menerima hibahan itu. • Baik notaris maupun saksi-saksi dari sesuatu akta hibah tidak boleh menikmati suatu dari pada akta yang dibuat di hadapan / disaksikan oleh mereka sendiri. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 95

• Akta hibahan itu harus dibuat secara otentik (notarieel) demikian pula halnya dengan akta penerimaan hibahan yang bersangkutan bila akta pemberian dan penerimaannya dibuat secara terpisah. • Jika sesuatu akta hibah karena adanya cacad (gebrek) dalam bentuk (vorm), maka hibahan itu batal (nietig) demi hukum, dan cacadnya itu tidak dapat diperbaiki dengan suatu akta penegasan (bevestiging), melainkan harus dibuat akta hibah yang baru. • Pasal 1684 KUHPerdata dan Pasal 103 – dan seterusnya KUHPerdata tentang hak dan kewajiban suami dan isteri, mengatur tentang hibahan kepada wanita bersuami, sedangkan Pasal 1685 KUHPerdata mengenai hibahan kepada anak-anak di bawah umur (belum dewasa), baik yang berada di bawah kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) ataupun yang berada di bawah perwalian (voogdij). 96

• Suatu hibah hanya dapat ditarik kembali atau dihapuskan (te niet gedaan) : – Jika syarat-syarat yang tercantum dalam akta yang bersangkutan tidak dipenuhi ; – Jika penerima hibah bersalah melakukan atau turut melakukan kejahatan yang bertujuan untuk membunuh penghibah atau kejahatan lain terhadap penghibah ; – Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan (levensonderhoud) kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 97

• Menurut Pasal 1693 KUHPerdata ketentuan dalam Pasal 1666 dan seterusnya KUHPerdata tidak mengurangi / tak merubah berlakunya apa yang ditetapkan dalam Pasal 139 KUHPerdata tentang pemberian (giften) pada perjanjian kawin (huwelijksvoorwaarden). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 98

9. Penitipan barang (Pasal 1694 - Pasal 1739 KUHPerdata) • Penitipan barang (bewaargeving) terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain dengan syarat bahwa ia menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya (in natura). • KUHPerdata mengenal dua macam penitipan barang, yaitu : • Penitipan yang sejati (de eigenlijk gezegde bewaargeving) dan • Sekestrasi (sequestratie). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 99

• Penitipan sejati : • Penitipan barang yang sejati hanya dapat terjadi mengenai barang gerak (roerende goederen) dan jika tidak dijanjikan sebaiknya dianggap dibuat tanpa pembayaran (cuma-cuma), dengan ketentuan bahwa barang yang bersangkutan. Harus sungguh-sungguh diserahkan atau secara dugaan / disangkakan (voorondersteld). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 100

• Penitipan barang itu terjadi : • Dengan sukarela, yaitu bila terdapat kata sepakat (wederkerige toestemming) antara yang menitipkan dan yang dititipi, atau • Karena terpaksa, yaitu bila/dalam hal terjadinya sesuatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan peristiwa lain yang tak disangka-sangka. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 101

• Yang menerima titipan barang berkewajiban untuk merawat barang yang bersangkutan, dan memeliharanya itu harus seperti ia memelihara barang milik pribadinya sendiri serta mengembalikan barang itu dalam ujudnya tatkala ia menerima barang itu. Oleh karena itu apabila yang dititipkan itu berupa uang (geldsom), maka yang harus dikembalikan itu mata uang yang sama seperti yang dititipkan. Naik atau turunnya nilai uang itu atau kemunduran harga dari sesuatu barang yang dititipkan merupakan tanggungan pihak yang menitipkan (logis). • Penerima barang titipan berhak – bila beralasan yang sah – untuk mengembalikan kepada pihak yang menitipkan barang yang bersangkutan sebelum habisnya waktu penitipan menurut perjanjian, atau jika pihak yang menitipkan menolaknya dapat diminta izin hakim untuk menitipkan barang itu di suatu tempat lain. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 102

• Sekestrasi : • Pengertian tentang sekestrasi (sequestratie) dapat kita baca dalam Pasal 1730 KUHPerdata, hal mana terjadi atas barang sengketa / perselisihan (geschil). Barang yang bersangkutan berada di tangan seorang ketiga (een derde), yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu serta hasilnya (vruchten) kepada pihak yang dinyatakan berhak, hal mana dapat terjadi karena perjanjian atau atas perintah hakim. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 103

• Sekestrasi tunduk pada aturan yang berlaku untuk penitipan sejati, akan tetapi dengan perbedaan / pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1734 dan seterusnya KUHPerdata, antara lain : • Bahwa sekestrasi dapat mengenai baik benda (ber) gerak maupun benda tak gerak, dan • Bahwa orang yang dititipi barang secara sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya sebelum selesai / berakhirnya sengketa yang bersangkutan, kecuali jika semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila terdapat suatu alasan lain yang sah. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 104

10. Pinjam – pakai (Pasal 1740 - Pasal 1753 KUHPerdata) • Pinjam-pakai (bruiklening) itu adalah suatu perjanjian / persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan (geeft) suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma (om niet), dengan syarat bahwa yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 105

• Perikatan yang terbit dari perjanjian pinjam-pakai beralih / berpindah baik kepada ahli waris yang meminjamkan atau kepada ahli waris yang meminjam, kecuali apabila peminjaman itu telah diberikan kepada seseorang secara pribadi (khusus), maka ahli waris peminjam tak dapat terus/tetap menikmati barang pinjaman itu. • Kewajiban-kewajiban peminjam barang antara lain, bahwa ia – peminjam- berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman yang bersangkutan sebaiknya dan sejujur-jujurnya, yaitu sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (als een goed huisvader). Ia hanya boleh memakai barang pinjaman itu sesuai dengan sifat dari barang yang bersangkutan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 106

• Ada kalanya barang yang merupakan obyek perjanjian itu berkurang harganya. Jika terjadi demikian, maka peminjam tidak bertanggung-jawab mengenai kemunduran harga/nilai barang itu, asalkan berkurangnya itu di luar salahnya pemakai / peminjam dan oleh karena pemakaian semata-mata. • Kewajiban-kewajiban yang meminjamkan barang antara lain, bahwa ia hanya boleh meminta kembali barang yang bersangkutan setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau sesudah dipergunakannya barang itu untuk keperluan yang dimaksudkan, apabila kedua pihak tidak menjanjikan jangka waktu tertentu, kecuali apabila hakim memutuskan lain dengan mengingat alasan yang mendesak yang diajukan oleh yang meminjamkan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 107

11. Pinjam – mengganti / meminjam (Pasal 1754 - Pasal 1769 KUHPerdata) • Pinjam-mengganti atau pinjam-ganti atau pinjammeminjam (verbruiklening), yaitu persetujuan / perjanjian dengan mana pihak yang satu, yaitu yang meminjamkan / kreditur memberikan (afgeeft) kepada pihak yang lain, yaitu yang meminjam / debitur suatu jumlah tertentu dari benda (zaken) yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 108

• Perbedaan yang sangat penting / menonjol antara pinjam-pakai dan pinjam-ganti di antaranya ialah, bahwa dalam pinjam pakai (bruiklening) pihak yang meminjamkan tetap merupakan pemilik barang yang dipinjamkan, sedangkan pada pinjam-mengganti (verbruik-lening) peminjam menjadi pemilik benda yang bersangkutan. Dengan akibat (dalam pinjamganti) jika barang itu musnah secara bagaimanapun, maka kemusnahan itu merupakan tanggungan pihak peminjam, yang lain halnya dengan musnahnya barang pada perjanjian pinjam-pakai (Pasal 1745 KUHPerdata). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 109

• Di kalangan masyarakat mengenai pinjam-ganti ini paling sering terjadi ialah pinjaman uang / pengakuan utang (perjanjian kredit), baik antara orang-orang pribadi maupun antara orang dengan berbagai bank (pemerintah dan swasta). Dalam bentuk perjanjian pengakuan utang atau perjanjian kredit ini. • Beberapa pasal yang menyebut-nyebut khusus tentang atau bertalian erat dengan pinjaman uang itu ialah Pasal 1756, 1757, 1761, 1765, 1766, 1767, 1768 dan 1769 KUHPerdata, sedangkan pasal-pasal lainnya pada umumnya merupakan aturan aik yang berlaku untuk peminjaman uang maupun barang/benda lain yang dapat habis setelah dipakai (verbruikbare zaken) atau barang/benda yang dapat diganti (vervangbare zaken). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 110

• Undang-undang memperbolehkan kepada para pihak, yaitu kreditur dan debitur untuk menjanjikan bunga (interest / rente) dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang lain yang dapat habis karena pemakaian. Sebaiknya besarnya bunga itu ditetapkan/ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. oleh karena apabila besarnya itu tidak ditentukan, maka debitur hanya berkewajiban membayar bunga menurut undang-undang, yaitu sebesar 6% per tahun (Stb. 1848 – 22) tentang anatocismus. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 111

12. Bunga tetap / abadi (Pasal 1770 - Pasal 1773 KUHPerdata). • Bunga abadi (gevestigde / altijddurende renten) merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang memberi pinjaman uang (uitlener/kreditur) mensyaratkan (dijanjikan oleh kedua belah pihak) adanya bunga atas pembayaran sejumlah uang pokok (hoofdsom) yang tidak akan dimintanya kembali (dari debitur). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 112

• Perbedaannya dengan pinjaman uang dengan bunga biasa, ialah dalam altijddurende rente – sebagaimana diterangkan di atas – uang / pinjaman pokok yang bersangkutan tidak boleh diminta kembali kecuali bila (salah satu dari) ketiga hal tersebut di bawah ini terjadi. • Hak dan kewajiban kreditur dan debitur : • Bunga yang dijanjikan oleh para pihak itu pada dasarnya dapat dibayar / diangsur (aflosbaar), meskipun para pihak itu dapat saling berjanji, bahwa hal ini selama tenggang waktu / masa untuk – hal mana tidak boleh lebih dari 10 tahun – tidak akan terjadi. (Pasal 1771 KUHPerdata). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 113

• Debitur dapat dipaksa untuk mengembalikan uang pokok pinjaman, apabila : • Debitur sama sekali tidak membayar bunga selama 2 tahun berturut-turut, kecuali jika ia dalam waktu 20 hari terhitung mulai adanya peringatan dengan perantaraan hakim (gerechtelijke aanmaning) membayar angsuran yang sudah harus dibayarnya ; • Debitur lalai memberikan jaminan yang telah dijanjikan kepada kreditur, kecuali jika ia dalam waktu 20 hari terhitung mulai adanya peringatan seperti tersebut di atas memberikan jaminan yang telah dijanjikan / ditentukan ; dan • Debitur telah dinyatakan pailit. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 114

13. Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 - Pasal 1791 KUHPerdata). Perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst) merupakan suatu perbuatan yang hasilnya – bertalian dengan untung-ruginya – baik bagi semua maupun bagi salah satu pihak, bergantung pada “suatu kejadian yang belum tentu”, tergantung dari “pelaksanaan kewajiban dari suatu pihak”. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 115

Contoh : • Perjanjian pertanggungan (de overeenkomst van verzekering) - (Pasal 246 – dan seterusnya KUHDagang); • Bunga cagak hidup atau bunga untuk selama hidup seseorang (lijfrente), dan • Perjudian dan pertaruhan (spel en weddingschap). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 116

• Bunga cagak hidup : perjanjian/persetujuan ini yang menurut pendapat ahli-ahli hukum hendaknya tidak dipandang sebagai suatu persetujuan, melainkan suatu perhubungan hukum tertentu, dapat terjadi karena / dengan : • Persetujuan atas beban (bij ene bezwarende titel), atau • Suatu akta hibah (schenking), atau • Suatu surat / akta wasiat, atau • Suatu putusan hakim. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 117

• Perjanjian ini dapat diadakan : • Atas diri (lijf) orang yang memberikan pinjaman (geldschieter), atau • Atas diri (lijf) orang yang memperoleh kenikmatan dari bunga tersebut, atau • Atas diri seorang ketiga (een derde), walaupun orang ini tidak menikmatinya ; • Atas diri satu orang atau lebih ; • Dengan bunga yang besarnya sesuai dengan ketetapan para pihak sendiri HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 118

• Bunga cagak hidup tidak dapat diadakan atas diri seorang yang telah meninggal pada hari dibuatnya perjanjian / persetujuan itu ; dengan sanksi “tak berdaya” (krachteloos) / batal. • Pemungut bunga (renteheffer) hanya dapat menagih bunga dengan mengatakan bahwa orang yang atas dirinya diadakan lijfrente itu masih hidup. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 119

• Perjudian dan pertaruhan : • Mengenai hal ini undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum (rechtsvordering) untuk utang yang terjadi karena itu, terkecuali mengenai permainan yang berlaku (geschikt) untuk olahraga. Hal tersebut tidak dapat dihindari dengan dalih pembaruan utang (novatie/schuldvernieuwing). • Seseorang yang telah membayar secara sukarela suatu perjudian sama sekali tidak berhak untuk menuntut kembali pembayaran itu terhadap / dari pemenang yang bersangkutan. , kecuali jika kemenangan itu terjadi karena kecurangan atau penipuan dari pemenang tersebut. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 120

14. Pemberian kuasa (Pasal 1792 - Pasal 1819 KUHPerdata). • Pemberian kuasa (lastgeving) merupakan suatu perjanjian / persetujuan dengan mana seseorang memberi kuasa / kekuasaan (macht) kepada orang lain (lasthebber), yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa (lastgever). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 121

• Kuasa itu dapat diberikan diterima dengan berbagai cara, yaitu : • Dengan akta umum / otentik (notarieel), • Dengan tulisan di bawah tangan (onderhands geschrift), • Dengan surat biasa dan/atau • Dengan lisan, HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 122

• Sedangkan penerimaannya selain dari secara tegas sebagaimana diterangkan di atas dapat pula secara diam-diam (stilzwijgend) dan dapat disimpulkan dari pelaksanaannya. • Pemberian kuasa itu, bila tidak dijanjikan, terjadi secara cuma-cuma (om niet). Jika upah bagi pemegang kuasa tidak ditentukan dengan tegas dalam perjanjian yang bersangkutan maka berlakunya ketentuan Pasal 411 KUHPerdata tentang upah bagi wali (voogd). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 123

• Berdasarkan undang-undang (KUHPerdata) kita mengenal beberapa macam pemberian kuasa, yaitu : • Kuasa khusus (bijzonder) dan hanya menyangkut satu atau beberapa hal / kepentingan (zaken) saja, atau • Kuasa umum (algemeen) dan menyangkut semua hal / kepentingan dari pemberi kuasa, dengan catatan bahwa apabila pemberian kuasa itu dirumuskan dalam kata-kata umum (algemene bewoordingen), maka hanya meliputi perbuatan pengurusan (daden van beheer) saja. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 124

• Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas untuk : • Mengalihkan / melepaskan hak atas benda, • Menghipotikkan (menjaminkan) suatu benda (tanah dan lain-lain), • Membuat suatu perdamaian, atau • Suatu perbuatan / tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik benda yang bersangkutan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 125

• Dalam melakukan kekuasaan yang bersangkutan pemegang kuasa tidak boleh bertindak melampaui batas yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa. • Pesero komanditer (pesero pelepas uang) tidak boleh dikuasakan untuk melakukan perbuatan pengurusan atau untuk bekerja pada perseroan komanditer itu (Pasal 20 KUHDagang). • Oleh karena tindakan dari pemegang kuasa itu sebenarnya mewakili, demikian untuk dan atas nama pemberi kuasa, maka ia – pemberi kuasa – dapat dalam arti kata berhak untuk menggugat secara langsung dan menuntut orang ketiga, dengan siapa pemegang kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, agar perjanjian yang bersangkutan dipenuhinya. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 126

• Kewajiban dan tanggung jawab pemegang kuasa : • Pemegang kuasa berkewajiban untuk antara lain terus melaksanakan tugasnya sebagai kuasa sampai selesai, selama ia belum dibebaskan untuk itu (kuasanya belum dicabut/berakhir). Ia bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya itu, lagi pula ia diwajibkan untuk melaporkan serta memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa apa yang telah dikerjakannya sebagai pemegang kuasa. • Pemegang kuasa yang telah menyerahkan / mengoperkan kekuasaannya itu kepada orang lain / orang ketiga (een derde) bertanggung jawab untuk orang yang ditunjuknya itu: • Apabila ia tidak diberi kuasa oleh pemberi kuasa untuk menunjuk orang lain ; • Apabila untuk itu dia memang telah diberi wewenang (bevoegd), akan tetapi orang yang ditunjuknya itu ternyata tak-cakap (onbekwaam HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 127

• Kewajiban dan tanggung jawab serta hak pemberi kuasa : • Pemberi kuasa berkewajiban untuk memenuhi semua perikatan (verbintenissen) yang telah dilaksanakan oleh pemegang kuasa sesuai dengan kekuasaan yang telah diberikan olehnya kepada pemegang kuasa itu. Selanjutnya ia – pemberi kuasa – berkewajiban untuk : • Membayar kembali uang di muka (voorschotten) dan biaya (onkosten), pula membayar upah jika hal ini memang telah dijanjikan, demikian pula membayar ganti-rugi dan membayar bunga atas persekot tersebut, kepada pemegang kuasa, walaupun urusannya tidak berhasil karena bukan kelalaian atau kurang hati-hatinya pemegang kuasa itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 128

• Pemegang kuasa berhak untuk menahan segala sesuatu milik / kepunyaan pemberi kuasa yang ada pemegang kuasa, selama apa yang merupakan utang tersebut belum lunas. • Masing-masing pemberi kuasa bertanggung jawab secara renteng (hoofdelijk aanpsrakelijk) mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu terhadap pemegang kuasa dalam hal terjadinya pemberian kuasa oleh beberapa orang untuk mengenai urusan bersama dari para pemberi kuasa itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 129

• Pemberian kuasa (lastgeving) itu berakhir karena / dengan : • Pencabutan / ditariknya kembali (herroeping) oleh pemberi kuasa ; • Pemberitahuan (opzegging) oleh pemberi kuasa ; • Meninggalnya, pengampuannya (curatele), jatuh miskinnya (staat van kennelijk onvermogen) pemberi kuasa atau pemegang kuasa ; • Perkawinan seorang wanita baik sebagai pemberi maupun sebagai pemegang kuasa. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 130

• Bila dikehendakinya pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya itu, sedangkan yang diberi kuasa – jika memang beralasan – dapat dipaksa/diharuskan untuk mengembalikan kekuasaan yang bersangkutan. • Agar penarikan kembali kekuasaan itu mengikat pihak ketiga yang telah mengadakan perikatan dengan pemegang kuasa, sebaiknya penarikan kembali itu selain dari kepada pemegang kuasa diberitahukan pula kepada pihak ketiga itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 131

• Jika pemberi kuasa mengangkat seorang kuasa baru untuk melakukan suatu hal/ urusan yang sama (dezelfde zaak), maka terhitung mulai saat diberitahukannya hal itu kepada pemegang kuasa yang pertama / terdahulu itu, berarti / menyebabkan ditariknya kembali kekuasaan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada pemegang kuasa yang pertama / terdahulu tersebut. • Merupakan suatu keharusan bagi para ahli waris dari pemegang kuasa yang meninggal untuk memberitahukan peristiwa meninggalnya pemegang kuasa itu kepada pemberi kuasa dan mengambil langkah-langkah yang perlu menurut keadaan demi kepentingan pemberi kuasa. Bila ahli waris itu lalai dalam hal ini, ia / mereka dapat (bila beralasan) dituntut untuk membayar/mengganti biaya, kerugian dan bunga. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 132

15. Penanggung utang/penanggungan (Pasal 1820 - Pasal 1850 KUHPerdata) • Penanggungan (borrgtocht) merupakan suatu perjanjian/persetujuan, dengan mana seorang ketiga (een derde), guna kepetingan kreditur (schuldeiser), mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur (schuldenaar), jika ia – debitur - itu sendiri tidak memenuhinya HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 133

• Sifat dan akibat penanggungan : • Penanggungan itu merupakan salah satu perjanjian dampingan/sampingan/tambahan (bijkomende / accssoire verbintenis) sehingga ia tidak akan ada bila tidak ada suatu perjanjian/perikatan pokok (hoofdverbintenis) yang sah (wettig) dari debitur. • Dalam pada itu namun seseorang dapat mengajukan diri sebagai penanggung (borg) untuk suatu perikatan yang dengan/oleh suatu tangkisan (exceptie), seperti masih di bawah umurnya (minderjarigheid), dari debitur, dapat dibatalkan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 134

• Selaras dengan sifat accessoir dari penanggungan itu, seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk menanggung lebih berat daripada ikatan debitur dalam perjanjian yang bersangkutan. Penanggungan itu boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utang debitur atau dengan syarat yang lebih ringan/kurang. • Seseorang dapat bertindak sebagai penanggung walaupun tidak diminta oleh atau (bahkan) tanpa sepengetahuan debitur; juga dapat sebagai penanggung dari penanggung (voor een reeds gestelde borg). • Penanggungan itu tidak boleh terjadi hanya dengan/secara persangkaan (verondersteld) belaka, melainkan perlu diadakannya suatu pernyataan yang tegas (uitdrukkelijk). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 135

• Seperti halnya dengan perikatan/perjanjian lain, perikatan dan penanggung berpindah pula pada ahli warisnya. • Seseorang yang oleh undang-undang atau menurut suatu putusan (vonnis) hakim diwajibkan mengajukan seorang penangung, sedangkan ia tidak berhasil untuk mendapatkannya, sebagai gantinya memberikan jaminan lain berupa gadai atau hipotik. KUHPerdata tidak mengatur sebaliknya, mengingat jaminan gadai dan hipotik dipandang lebih kuat daripada penanggungan. • Penanggung tidak usah membayar utang debitur, selama debitur itu tidak lupa (in gebreke). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 136

• Penanggung tidak dapat menuntut, agar harta benda debitur lebih dahulu disita dan dijual : • Jika ia telah melepaskan (heeft afstand gedaan) hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda debitur disita dan dijual lebih dahulu (voorrecht van eerdere uitwinning); • Jika ia telah mengikatkan dirinya untuk bertanggungjawab secara renteng; • Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan (exceptie), yang hanya mengenai dirinya pribadi, misalnya karena ia masih di bawah umur; • Jika debitur berada dalam keadaan pailit atau jatuh miskin (kennelijk onvermogen); • Jika penanggung itu karena perintah hakim (gerechtelijk borgtocht). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 137

• Dalam pada itu kreditur tidak diwajibkan untuk menyita dan menjual lebih dahulu harta benda debitur (eerdere uitwinning), kecuali bila penanggung memang telah memintanya demikian pada waktu dia (penanggung) pertama kali dituntut di pengadilan. • Apabila beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur dari/untuk utang yang sama, maka masing-masing terikat untuk seluruh utang itu. Akan tetapi masing-masing dari mereka itu, yang tidak melepaskan hak istimewanya untuk pemecahan utang (schuldsplitsing), boleh menuntut agar kreditur lebih dahulu membayar piutang/ penagihannya. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 138

• Penanggung yang telah membayar berhak untuk menuntutnya kembali dari debiturutama (hoofdschuldenaar), tanpa mengingat apakah penanggungan itu telah diadakan dengan atau tanpa pengetahuan debitur. • Hal ini pembuat undang-undang mengatur demikian, oleh karena penanggung yang telah membayar utang itu, demi hukum (van rechtswege) menerima semua hak kreditur terhadap debitur (Pasal 1400 KUHPerdata). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 139

• Penanggung juga dapat (boleh/berhak untuk) menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau dibebaskan dari perikatannya, antara lain (bahkan) apabila utang debitur itu sudah dapat ditagih (opeisbaar) karena lampaunya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran ybs. Juga setelah lewatnya 10 tahun bila perjanjian pokok (utama) tidak mempunyai waktu pengakhiran (vervatijd). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 140

• Setiap penanggungan hapus/berakhir karena hapus berakhirnya perjanjian/perikatan pokok (utama) ; jadi sama halnya seperti hipotik, gadai dan perjanjian dampingan lainnya. Penundaan pembayaran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang bersangkutan tidak membebaskan penanggung, walaupun ia (penanggung) dalam hal demikian/boleh memaksa/menuntut agar debitur membayar utangnya itu atau membebaskan penanggung dari penanggungan yang membebaninya itu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 141

16. Perdamaian (Pasal 1851 - Pasal 1864 KUHPerdata) • Perdamaian (dading/compromise) merupakan suatu perjanjian/persetujuan dengan mana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang belum putus (aanhanging) atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 142

• Cara dibuatnya dan sifat : • Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, meskipun seandainya menyangkut suatu hal/perkara (zaak) yang pembuktiannya boleh dilakukan dengan saksi (kesaksian). • Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan/sengketa (geschillen) yang termasuk di dalamnya atau hanya terbatas pada soal/masalah yang termaktub di dalam pokok perselisihan yang bersangkutan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 143

• Antara pihak perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti suatu putusan (vonnis) hakim dalam tingkat paling tinggi/ terakhir (kracht van gewijsde in het hoogste resort), sehingga terhadap perjanjian itu tidak dapat diajukan bantahan dan perjanjian itu tidak dapat dibatalkan, kecuali karena kekhilafan mengenai orang atau pokok perselisihan (dwaling) atau karena penipuan (bedrog) atau paksaan (geweld). • Tanpa menghalangi kewajiban kejaksaan (penuntut umum) untuk menuntut perkara pidana yang bersangkutan, dapat pula diadakan perdamaian yang menyangkut urusan perdata yang timbul dari suatu kejahatan (misdrijf) atau pelanggaran (overtrading). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 144

• Seseorang hanya dapat mengadakan perdamaian bila ia mempunyai, kekuasaan/wewenang (bevoegdheid) untuk melepaskan haknya (beschikken) atas hal-hal yang termasuk di dalam perdamaian itu. Wali dan pengampu dalam mengadakan perdamaian bagi pupil dan kurandus mereka tunduk pada (harus mengindahkan) ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 dan seterusnya KUHPerdata, dan Pasal 433 dan seterusnya KUHPerdata. • Batal (nietig) suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian ternyata/diketahui palsu. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 145

• Perdamaian dari suatu perkara yang masih dapat dimintakan banding, jadi yang belum mempunyai kekuatan mutlak, sedangkan para atau salah satu pihak tidak mengetahuinya putusan hakim yang bersangkutan adalah sah (van waarde). • Merupakan suatu keharusan untuk memperbaikinya bagi para pihak, bila dalam suatu perdamaian terdapat suatu kekeliruan dalam hal menghitung (misslag van berekening). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 146

2. Tersebar dalam berbagai peraturan perundang -undangan (atau diluar Buku III KUHPerdata). • Semua jenis perjanjian yang disebutkan dalam Buku III KUHPerdata merupakan Perjanjian Bernama karena KUHPerdata telah menentukan untuk perjanjian yang bentuknya telah ditentukan oleh KUHPerdata saja, tapi juga dapat diciptakan bentuk perjanjian lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek sehari-hari berdasarkan prinsip Kebebasan Berkontrak. Sehingga dalam praktek akan dibuat/diciptakan berbagai perjanjian sesuai dengan kebutuhan. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 147

• Kontrak Tidak Bernama (artinya undang-undang tidak memberikan nama tertentu), tapi namanya diserahkan kepada praktek, misalnya anjak piutang, waralaba. Kontrak Tidak Bernama ini sangat banyak jumlahnya (tidak terbatas) dan dapat kita tentukan sendirinya sesuai dengan substansi Kontrak. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 148

• Sebagai contoh mengenai Lembaga Pembiayaan untuk pertama kali pemerintah mengeluarkan Keppres nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi : a. Sewa Guna Usaha. b. Modal Ventura. c. Perdagangan Surat Berharga, d. Anjak Piutang. e. Usaha Kartu Kredit. f. Pembiayaan Konsumen. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 149

• Secara pembidangan lebih banyak perjanjian yang disesuaikan dengan isinya, antara lain : a. Keuangan. - banking. -Asuransi, -Pasar Modal. b. Industri. c. Pariwisata (hotel, restoran, biro perjalanan). d. Perdagangan (jual-beli, futures trading. , pemasok, distribusi. ), HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 150

e. f. g. h. i. j. Kontruksi. Infrasturktur (jalan raya, water treatment). Investasi (pabrik, hotel). Property (real estate, towers, bussines complex), Pertambangan (contract of work/Co. W, eksploitasi, services), Perminyakan (production sharing contract/PSC, eksploitasi services), k. Pertanian dan komoditas (perkebunan, perdagangan, komoditas), l. Telekomunikasi (jaringan telepon, pembangunan instalasi, alokasi jalur, sewa-menyewa, satelit), i. Transportasi (shipping, sewa menyewa pesawat terbang, tax services), HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 151

n. Kerjasama, – satu arah (transfers of technology/To. T, Lisensi, Waralaba/ franchise. , keagenan, merek dagang. – Timbal balik (patungan, kerjasama operasi/KSO), – Leasing dan sewa-menyewa (rumah, kantor, kendaraan, mesin). HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 152

o. Kontrak -kontrak transnasional dibidang penanaman modal asing, Joint Venture Contracts, dapat berupa kontrak-kontrak : Foreign Direct Investment, Liecensing Contracts, Franchising Contracts, Management Contracts, Marketing Contracts, Technical Service Contracts, Turnkey and/or Turnkey Plus Contracts, International sub Contracting, Distribution Contracts. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 153

NOTARIS SEBAGAI PERANCANG DAN PEMBUAT AKTA ATAS PERMINTAAN PARA PENGHADAP HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 154

NOTARIS ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK UNTUK MEMBUATKAN SEBUAH AKTA, MAKA SEJAK SAAT ITULAH YANG BERSANGKUTAN HARUS DAPAT MEMERANKAN ATAU MENEMPATKAN DIRINYA SEBAGAI PERANCANG AKTA/KONTRAK. DALAM KEDUDUKAN SEPERTI ITU ADA YANG HARUS DIPERHATIKAN, YAITU : MEMBERIKAN RASA AMAN ATAU PERLINDUNGAN YANG MENGGUNAKAN JASA NOTARIS. MEMBERIKAN ASPEK KESEIMBANGAN KEPADA PARA PIHAK YANG TERCERMIN DALAM SUBSTANSI DAN PROSEDUR PEMBUATAN AKTA. MEMPERHATIKAN BERBAGAI ATURAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN KEINGINAN ATAU PERMASALAHAN OLEH PIHAK YANG BERSANGKUTAN YANG AKAN DITUANGKAN KE DALAM PERJANJIAN ATAU AKTA. MEMBERIKAN DAN MENJELASKAN MANFAAT, MAKSUD DAN TUJUAN ATAS PERJANJIAN ATAU AKTA UNTUK MEREKA YANG MEMBUTUHKANNYA. MEMBERIKAN PENJELASAN MENGENAI ASPEK-ASPEK NONHUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SUBSTANSI PERJANJIAN ATAU AKTA. MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA PERJANJIAN ATAU AKTA YANG DIBUAT EXECUTABLE HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA KEPADA PIHAK 155

PERANCANG AKTA YANG BAIK MEMPUNYAI 3 (TIGA) MISI BESAR YANG HARUS DICAPAI DALAM PERANCANGAN AKTA (MISI ACTA DRAFTER), YAITU : 1. SECARA MAKSIMAL MENGAKOMODASI PERINDUNGAN HAKNYA/ORANG YANG DIWAKILINYA DALAM KONTRAK 2. MENGHINDARI/ MEMINIMALISASI POTENSI MASALAH (ANTARA LAIN DARI PENGGUNAAN TEKNOLOGI). 3. MEMINIMALISASI RISIKO BIAYA DALAM HAL KONFLIK TIDAK DAPAT DIHINDARKAN. 156

SEORANG PERANCANG AKTA HARUS DAPAT MENEMPATKAN DIRINYA PADA POSISI YANG SEIMBANG, ARTINYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK HARUS JELAS DAN TEGAS. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 157

KETIKA SEBUAH PERMASALAHAN DIBERIKAN KEPADA NOTARIS AGAR PERMASALAHAN TERSEBUT DITUANGKAN KEDALAM SEBUAH AKTA, MAKA NOTARIS WAJIB MENGKAJINYA SECARA MENDALAM, OLEH KARENA ITU SEORANG NOTARIS, DISAMPING MEMPUNYAI KEMAMPUAN DI BIDANG HUKUM (ILMU HUKUM) YANG BAIK, MISALNYA PENGETAHUAN SUMBER HUKUM YANG AKAN DIJADIKAN DASAR HUKUM AKTA, JUGA WAJIB MENGETAHUI LOGIKA HUKUM, MISALNYA MENGENAI PENAFSIRAN HUKUM ATAUPUN PENGAMBILAN KESIMPULAN SECARA INDUKTIF DAN DEDUKTIF, DAN KEMAMPUAN MENGHUBUNGKAN DAN MEMBUAT RELASI SERTA KONTRUKSI HUKUM ANTARA KETENTUAN YANG SATU DENGAN KETENTUAN YANG LAINNYA, SEHINGA AKAN TERCIPTA KONTRUKSI-RELASI HUKUM YANG TEPAT HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SESUAI DENGAN KEINGIAN PARA PIHAK YANG 158 SURABAYA BERSANGKUTAN.

BAHAN DASAR UNTUK MEMBANGUN STRUKTUR AKTA YAITU BERASAL DARI KETERANGAN ATAU PENJELASAN PARA PIHAK/PENGHADAP ATAU HASIL WAWANCARA (TANYA JAWAB) DENGAN PARA (PIHAK) DAN BUKTI-BUKTI YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS, ATAUPUN BERDASARKAN HASIL PENELITIAN AWAL SERTA NEGOSIASI AWAL UNTUK KEMUDIAN MERUMUSKAN KASUS POSISINYA. HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 159

DALAM SEBUAH AKTA HARUS MEMADUKAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN, TERMASUK DI DALAMNYA ASAS PROPORSINOALITAS, YANG DIFOKUSKAN PADA BAGAIMANA PERBEDAAN KEPENTINGAN PARA PIHAK DAPAT DIATUR SEDEMIKIAN RUPA SECARA PROPORSIONAL. ASAS INI DALAM PENERAPANNYA MELIPUTI SELURUH PROSES PEMBUATAN AKTA MULAI DARI TAHAPAN PRAAKTA, TAHAPAN PEMBENTUKKAN/ PEMBUATAN AKTA MAUPUN TAHAPAN PELAKSANAAN AKTA HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 160

CATATAN : TULISAN/ARTIKEL KENOTARIATAN/ HUKUM NOTARIS INDONESIA BISA DIBACA/DILIHAT/DIUNDUH DI : Web. Blog : habibadjie. dosen. narotama. ac. id www. indonesianotarycommunity HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 161

SELAMAT BELAJAR DAN SUKSES…!!! HABIB ADJIE-NOTARIS-PPAT-PL II SURABAYA 16 2