1 MANAJEMEN MUTU TERPADU DI PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK

1

MANAJEMEN MUTU TERPADU DI PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENATA SISTEM dan MENINGKATKAN MUTU KINERJA Disajikan oleh Margono Slamet Institut Pertanian Bogor 2

TANTANGAN PELAKSANAAN MMT DI PEMERINTAHAN DAERAH PEMDA dituntut lebih bermutu (kinerja tinggi & bersih). MMT menjanjikan Mutu. Tantangan pembangunan daerah: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerah. Kebutuhan prasarana & sarana yang mendukung pembangunan. Globalisasi : Mampu Bersaing. Tuntutan batiniah seluruh pegawai Pemda. 3

FILOSOFI MUTU KINERJA PENGEMBA 1. Setiap pekerjaan menghasilkan barang dan / atau jasa. 2. Barang dan jasa itu diproduksi karena ada PENGEMBA orang lain yang memerlukan. 3. Orang-orang yang memerlukan barang / jasa itu disebut pelanggan. 4. Barang atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. 4 MGS/Filosofi/’ 96 2

5. Barang atau jasa itu harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. 6. Barang atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. 7. Setiap pekerjaan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada fihak lain. MGS/Filosofi/’ 96 3 5

MUTU BERAWAL DARI DIRI KITA SENDIRI MUTU ADALAH NALURI MANUSIA KITA SELALU MENGHARAP, BAHKAN MENUNTUT, SEGALA SESUATU YANG BERMUTU DARI ORANG LAIN. TETAPI ORANG LAINPUN JUGA SELALU MENGHARAP DAN MENUNTUT SEGALA SESUATU YANG BERMUTU DARI DIRI KITA. MGS/MMT/’ 96 6

7

PENATAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH TUJUAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN YANG BERKESINAMBUNGAN MELALUI ä PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH. ä PENINGKATAN AKUNTABILITAS. ä PENINGKATAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMERINTAHAN ä EVALUASI DIRI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN KEPUTUSAN DALAM PERENCANAAN. ä PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA. DITJEN DIKTI / PMU-HEDS / 1996 8

PARADIGMA PENATAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Diri Kualitas Pelayanan Motivasi Kerja Otonomi Daerah Akuntabilitas Pengembangan Sumberdaya Lima komponen yang saling terkait ini perlu dijabarkan menjadi seperangkat peraturan, pengaturan dan kesepakatan, yang dapat digunakan sebagai acuan dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan. 9

IMPLIKASI PENATAAN Bekerja dengan : Ø Ø Ø PENINGKATAN KUALITAS BERKELANJUTAN. MENATA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH. RENCANA BERORIENTASI PADA PROGRAM. PENENTUAN PRIORITAS YANG LEBIH KETAT. PUSAT KEPUTUSAN TERSEBAR. Bukan dengan : CARA KERJA LAMA. ASAL BEKERJA / JALAN. RENCANA BERORIENTASI PADA DANA. MANAJEMEN MONOLITIK / POLA MANAJEMEN TERPUSAT. PERHATIAN TERLALU BESAR PADA HASIL (MENGURANGI PERHATIAN TERHADAP DAMPAK). HANYA BERGANTUNG PADA DANA PEM. PUSAT. 10

PENGERTIAN TENTANG MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT) èMMT = Total Quality Management (TQM) q Total = Semua Hal dan Semua Orang oleh Semua Orang. q MMT adalah suatu pola manajemen yang berisi prosedur agar dalam organisasi setiap orang mau berusaha keras secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses. 11

MMT bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. MMT adalah suatu cara lain dalam mengatur kerja orang banyak, dengan menyelaraskan kerja mereka sedemikian rupa sehingga orang-orang itu menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. 12

Tujuan utama MMT adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi. MMT menuntut adanya perubahan sifat hubungan antara yang mengelola (pimpinan) dan yang melaksanakan pekerjaan (pegawai, karyawan, teknisi, pesuruh, dsb. ) Perintah dari atas diubah menjadi inisiatif dari bawah. Tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota/bawahannya. 13

Penerapan MMT meliputi lima unsur utama : 1. Arah & Sistem Manajemen. 2. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia. 3. Fokus pada Pelanggan. 4. Pengambilan Keputusan selalu berdasarkan Fakta / Data. 5. Penggunaan Teknologi yang Tepat untuk mendukung Unsur yang lain. 14

MMT dan PEMERINTAHAN Dalam menerapkan MMT, Pemerintahan dipersepsikan sebagai industri jasa atau industri pelayanan, bukan sebagai proses memerintah atas dasar kekuasaan. Setiap industri jasa/pelayanan pasti memiliki pelanggan (customers). 15

Pelanggan Pemerintah Daerah adalah semua fihak yang berkepentingan dengan PEMDA sebagai institusi, yg terbagi menjadi: A. PELANGGAN EKSTERNAL : - PRIMER : Masyarakat/Penduduk. - SEKUNDER: Pemerintah Pusat, DPR-RI - TERSIER : Penanam Modal DN-LN. B. PELANGGAN INTERNAL : - Pegawai/Karyawan - Pegawai Fungsional - Pimpinan - DPRD - Pegawai teknis. 16

q Jasa yang bermutu adalah yang dapat memberi kepuasan kepada pelanggannya. q Semua pekerjaan di PT bersifat atau untuk melayani pelanggan, karena itu harus bermutu supaya memuaskan. q Apakah MUTU itu ? Mutu adalah sifat-sifat jasa/pelayanan atau barang yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. 17

MANAJEMEN MUTU Manajemen Mutu adalah suatu sistem perbaikan yang dilakukan berkelanjutan dan mencakup seluruh organisasi yang bertujuan mencapai kepuasan penuh pelanggan melalui partisipasi aktif dari anggota-anggota organisasi yang terlatih dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik untuk meraih mutu. 18

APAKAH MMT ITU ? MMT atau TQM adalah suatu filosofi, seperangkat alat, dan suatu proses yang menghasilkan kepuasan pelanggan dan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Mutu adalah “kesesuaian dengan persyaratan”. Mutu menyangkut segala sesuatu yang diharapkan dipersyaratkan oleh pelanggan. MMT meliputi semua fungsi dari organisasi, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, produksi, dan pelayanan. Rumus untuk sukses adalah : Kerja Bermutu = { Pelatihan yang efektif + (2 x implementasi yang efektif) + (3 x Keterlibatan pimpinan) } 19

Terima Kasih Atas Perhatian Anda 20