1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki
1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki Ismal Lokakarya Peran dan Fungsi Komisaris, Direksi dan DPS dalam Kepengurusan Bank Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta, 22 Juni 2013
2 SEKILAS KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK
Tantangan utama perekonomian makro: keseimbangan eksternal dalam rangka menjaga kesinambungan perekonomian… State of the Economy Ekonomi global melemah (3. 1%): AS, Euro, China Harga komoditas global menurun (-14%), harga minyak msh tinggi. Keseimb internal relatif terjaga: • Inflasi terkedali (4, 3%) • PDB cukup tinggi (6, 3%); • Permintaan domestik (C, I) kuat Keseimb ekternal terganggu: • CA negatif signifikan • Tekanan NT persisten • Dinamika arus modal asing tinggi Risiko Ke depan Downside risk perekonomian global; Harga komoditas msh dlm kecenderungan turun Menekan ekspor Indonesia dan defisit TB Konsumsi BBM membesar, Impor Migas naik; tekanan defisit TB naik Membengkaknya subsidi BBM ; persepsi kesinambungan fiskal – inflow Persepsi risiko dan ekspektasi depresiasi NT rupiah msh tinggi Risiko kenaikan inflasi jangka pendek msh tinggi, terkait kenaikan TTL, UMP Respons Kebijakan Bauran Kebijakan BI • Respon kebijakan suku bunga • Kebijakan nilai tukar • Keb. makroprudensial untuk menjaga keseimb internal dan eksternal • Koordinasi kebijakan • Komunikasi Kebijakan Fiskal • Penyesuaian harga BBM • Pengendalian penggunaan BBM • Insentif fiskal substitusi impor Kebijakan Struktural; • Kebijakan industri mengurangi ketergantungan impor
Reformasi Keuangan Global “We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system” -- G 20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009 1. Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality. 2. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan. 3. Penguatan pasar OTC derivative markets. 4. Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik. 5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional. 6. Penguatan standard akuntansi. 7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial 8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan 9. Pengaturan Hedge Funds 10. Pengaturan Lembaga Pemeringkat 11. Pendirian Supervisory Colleges 12. Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat
Kinerja Ekonomi Domestik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 1) Pertumbuhan PDB 6. 0% 4. 5% 6. 1% 6. 5% 6. 2% 6. 5% 2) Inflasi (akhir tahun) 11. 1% 2. 8% 7. 0% 3. 8% 4. 3% 5. 5% 3) Inflasi (rata-rata) 9. 8% 4. 9% 5. 1% 5. 4% 4. 3% 4. 6% 4) USD/IDR (akhir tahun) 11, 12 9, 404 8, 996 9, 069 9, 793 9, 500 5) USD/IDR (rata-rata) 9, 778 10, 359 9, 078 8, 768 9, 410 9, 829 6) BI rate (akhir tahun) 9. 25% 6. 50% 6. 00% 5. 75% 22. 9 30. 6 35. 3 8. 4 17. 0 8) Neraca transaksi berjalan (USD milyar) 0. 1 10. 6 5. 7 2. 1 -24. 2 -14. 0 9) Cadangan devisa (USD milyar) 51. 6 66. 1 96. 4 110. 1 112. 8 125. 0 7) Neraca perdagangan (USD milyar) Sumber: Badan Pusat Statistik, Bloomberg, Standard Chartered Research
6 MASALAH SOSIAL EKONOMI INDONESIA
Kondisi Ekonomi dan Sosial Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (+/-30 juta jiwa-12, 6% dari total penduduk) Angka pengangguran terbuka masih sekitar +/-15, juta orang (6, 5% dari total penduduk) Distribusi pendapatan yang belum merata 40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan. 27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.
Kondisi Ekonomi dan Sosial Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp 300 -500 triliun Rasio M 2/PDB masih rendah karena: (i) rendahnya intermediasi sektor keuangan; (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dan; (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan
What Do We Need to Do? Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank Penurunan biaya dana (cost of fund) Financial inclusion Social safety net Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors 9
10 KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
“Lingkaran Setan” Permasalahan
Kerangka Kebijakan Moneter Krisis keuangan global 2008/09 memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan harus bersinergi. . . “Krisis keuangan global tidak mengubah prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter dan kerangka ITF yang tetap relevan”… (Mishkin 2011)
Bauran Kebijakan Masing-masing kebijakan memiliki tujuan masing-masing namun ketiganya saling mendukung dan terintegrasi. . . Sasaran Akhir Sasaran Pendukung Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Stabilitas Nilai Tukar (dan Capital Flow) Stabilitas Sistem Keuangan Domestik Efek utama dari instrumen kebijakan Efek silang dari instrumen kebijakan pada kestabilan sistem keuangan Efek silang instrumen kebijakan pada kestabilan harga Instrumen Kebijakan Makroprudensial: *Permodalan *Rasio LTV *Liquidity Requirements Instrumen Kebijakan Moneter : *Kebijakan Tk. Bunga *Didukung kebijakan likuditas yang tepat Intervensi Valas; Kebijakan Aliran Modal masuk Kebijakan Makroprudensial Domestik Kebijakan Moneter Kebijakan Nilai Tukar (dan Aliran Modal) Efek silang dari instrumen kebijakan pada nilai tukar Dukungan pada pencapaian stabilitas
General Framework SSK MONITORING & ANALYSIS Financial Institutions Macro Economic Condition Financial Markets Financial Infrastructures ASSESSMENT Inside financial stability corridor PREVENTION Near boundary stability corridor Outside financial stability corridor REMEDIAL ACTION RESOLUTION FINANCIAL STABILITY Sources: Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004).
Komponen Utama SSK Cross section risks Financial Resilience Sound framework of macroprudential supervision Stable macroeconomic environment Safe & robust payment system Well managed financial institutions Financial Stability Time dimesion risks Avoiding Imbalance/Excesses Efficient financial market Sound framework of prudential supervision SSK adalah tanggung-jawab semua pihak, baik BI, Pemerintah (Kemenkeu), OJK, LPS, market, . . 15
Penguatan Koordinasi - FKSSK Financial System Stability Forum 1. Chairman: Finance Minister 2. Member: - Governor of Bank Indonesia • Chairman of OJK • Chairman of LPS DEPUTIES MEETING 1. Coordinator: Vice Minister of Finance II 2. Member: - Deputy Governor of BI • Vice Chairman of OJK • Chief Executive Officer of LPS Forum Secretariat Pemerintah (Depkeu) Bank Indonesia OJK LPS
Makroprudensial, Mikroprudensial , Moneter & Fiskal Policy Monetary Policy Objective Ultimate goal (level of impact) Price Stability Stable economic growth (economic BI system) Macro-prudential Micro-prudential Financial Stability Soundness of financial institutions OJK Conduct of business Fiscal Policy Government Orderly markets and fair treatment of consumers Increasing growth & employment Adapted dari Kremers & Schoenmaker, “Twin Peaks: Experiences in the Netherlands”, 2010 Protection of consumers (individual institution) Increasing Wealth
18 COMPETITIVENESS BANK SYARIAH INDONESIA
Aspek Syariah Sharia Based with Selected Sharia Compliance contracts. An independent National Sharia Board Fatwa yang dirumuskan bersama (Ijma) di DSN Komposisi anggota DSN (pakar fiqh, ekonomi dan ulama) Komposisi anggota DSN (wakil-wakil ormas Islam) Mengutamakan akad klasik ketimbang mengsyariahkan akad konvensional Kerjasama antara DSN, DPS dan KPS “Tawwasuth”
Operasional Bank Syariah Orientasi pembiayaan ke sektor riil (80% ke SMEs). Orientasi pasar domestik Coopetion dengan bank konvensional Retail Banking dan tidak Investment Banking Struktur perbankan yang komprehensif Pembiayaan investasi yang cukup besar Ragam Linkage dengan non bank Islamic financial institutions Aplikasi hanya kontrak klasik Minim penempatan di pasar keuangan Minimnya penempatan di instrument moneter Fasilitas office channeling, executing, delivering, dll
Aspek Lain More than 200 million are Moslem Population Bonus demografi Supportive Social and Political Situations Public Support on Islamic Banks A High Annual Growth of Islamic Banking Industry (+/- 40% per year). An Average of 101% Financing to Deposit Ratio in the last 2 Decades Low Non Perfoming Financing (2%-4% NPF) Rendahnya potensi beberapa risiko strategis Robust Domestic Economy (Less Affected by Global Financial Crisis) Rendahnya potensi tekanan ekonomi global Dukungan induk (parent company) Dukungan pemerintah (bank BUMN baru, dana haji, sukuk proyek, dll) Potential “boom” SDM keuangan syariah (organisasi, univ, dll) Integrasi kebijakan keuangan syariah
22 FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Aspek Hukum • Central Bank Act No. 23 of 1999 (amended by Act No. 3 of 2004). • Banking Act No 7 of 1992 (amended by Act No. 10 of 1998). • Deposit Insurance Act No. 24 of 2004 • Islamic Banking Act No. 21 of 2008. • Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of 2008. • Government Law No. 25 of 2009 (income tax for sharia transactions). • Tax Neutrality in Government Law no. 42 of 2009. 23
Infrastruktur Keuangan Syariah Regulations: licensing & supervision BANK INDONESIA Financial Service Authority (OJK) Certification Institutions for Microfinance Professionals Certification for Bo. D Deposit Insurance Corporation National Sharia Board National Islamic Arbitrage Board Fatwas Dispute Mediation Statement of Financial Accounting Standard Indonesian Institute of Accountants A wholesale Apex for Financing MSMEs Projects Capicity Building TA, advocacy & Participation in Policy Dialogue
25 REGULASI BANK INDONESIA UNTUK MENGEMBANGANKAN PERBANKAN SYARIAH
Visi dan Misi Visi Terwujudnya perbankan syariah yang mampu mendukung sektor riil melalui pembiayaan berbagi hasil dan transaksi riil, serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Misi Menjadikan perbankan syariah sebagai jasa perbankan pilihan yang kredibel, efisien dan prudent, serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan.
Masalah, Sasaran dan Fokus Pengembangan Identifikasi Masalah 1. Kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. 2. Peraturan dan infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah. 3. Keberadaan infrastruktur yang belum efisien. 4. Tingkat integrasi pasar keuangan syariah yang masih rendah. 5. Inovasi dan positioning produk masih rendah. 6. Pelayanan perbankan syariah yang belum efisien. 7. Masih terjadi mispersepsi masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. 8. Belum tercapainya kesamaan persepsi antar stake-holders (a. l. DSN, BI, IAI dan pengelola bank syariah) mengenai implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah. Blueprint Perbankan Syariah Sasaran Pengembangan SDM berkualitas tinggi 1. SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Regulasi dan supervisi yang efektif 2. Peraturan dan infrastruktur pengawasan telah sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah. Infrastruktur yang mendukung Struktur perbankan yang efektif 3. Keberadaan infrastruktur yang efisien. 4. Terwujudnya integrasi pasar keuangan syariah. 5. Tingginya tingkat variasi dan tingkat daya saing produk. 6. Pelayanan perbankan syariah yang Prima. Aliansi strategis yg sinergis 7. Pemahaman yang cukup baik dari masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Pengembangan produk dan pasar yg innovative 8. Terwujudnya kesamaan persepsi antar stake-holders (a. l. DSN, BI, IAI dan pengelola bank syariah) mengenai direction & destination pengembangan perbankan syariah. Pemberdayaan nasabah yang efektif
Arah Umum Kebijakan Pengembangan • Human capital investment; Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan akhlak yang baik Human Capital Strategic Plan • Expansive and prudent; Mempersiapkan ketentuan kondusif yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif; Akselerasi • Innovative, educative and comprehensive; Memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan produk dengan dukungan edukasi publik yang memadai; Dimensi Spasial (regionalisasi) Dimensi Kedalaman Finansial: Micro Finance, UKM, Korporat Dimensi Komuniikasi yang inklusif • • Internationally qualified and domestic oriented; Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengan kualitas operasional internasional; Beneficial Investors; Mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor internasional disamping investor domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Indonesia Sebagai Platform Pusat Keuangan Syariah Dunia Fokus ke pasar domestik Terbuka namun selektif Sumber: Blue Print Perbankan Syariah 2010
Paradigma Kebijakan 1. Professional, setiap upaya pengembangan didasarkan kepada 2. pertimbangan keahlian dan tata kelola yang baik. Strike the right balance; mengarahkan preferensi pasar kearah 3. 4. 5. penerapan prinsip bagi-hasil dan berorientasi sektor riil, termasuk microfinance, sehingga terbangun industri perbankan syariah yang sehat dan kuat. Fair Treatment, membangun kerangka pengaturan industri perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya (no speculation) dan sesuai dengan pace of development (promosi industri dan edukasi). Gradual & Sustainable Approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sharia Compliance, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang beretika dan berkualitas
Blue Print Perbankan Syariah Indonesia Mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kredibel dan menjadi pilihan utama masyarakat serta berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (visi 2020) SDM yang memadai dan berkualitas tinggi Struktur perbankan yang efektif Regulasi dan supervisi yang efektif Pemberdayaan nasabah yang efektif Aliansi strategis yang sinergis Pengembangan produk dan pasar yang unggul Infrastruktur yang mendukung Landasan Hukum, Ketentuan, Standar dan Fatwa Hukum Norma, Etika & Moralitas Ketuhanan yang Maha Esa Faith
Strategi Mendorong Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah Supporting the development of Human resources and service excellence Market creation Higher efficiency Competitiven ess Developing Infrastructure: liquidity market, market information High growth Regulatory synchronization (AKSI) Prudential regulation and supervision Fin & Op’nal s’ness LEGEND: Long-Mid Term Impact Quick Win Capital acc’ion Tax incentives plus dividend policy and remuneration scheme Economic of scale Establishing Sharia State owned banks: BUMNs, BPD Holding, Conversion Lower risk premium Higher preference positioning Willingness to utilize i. Bs in government projects and activities, and relaxation on NOP, GWM, Modal Cross-sectorial financing: e. g. voluntary sector Support to create new Industrial Branding
Roadmap & Proyeksi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah ROADMAP & PROYEKSI PENGEMBANGAN PASAR m Asset Growth Opportunity n nga rat a b rpo kem Per bah ko a nas AGRESIF Nilai aset: 127 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 117 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 108 T Pertumbuhan aset: 20% 2011 orat p r o hk k aba banya s a N akin sem AGRESIF Nilai aset: 179 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 152 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 129 T Pertumbuhan aset: 20% la i da s a k tisip Par a proye meg AGRESIF Nilai aset: 252 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 197 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 155 T Pertumbuhan aset: 20% 2012 Sumber: MDSP 2011 -2015, Markplus m dala i s a k tisip Par a proye ar s meg akin be sem AGRESIF Nilai aset: 355 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 257 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 186 T Pertumbuhan aset: 20% is bisn i s r an po Pro orasi d k korp a proye meg inan dom AGRESIF Nilai aset: 500 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 334 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 223 T Pertumbuhan aset: 20% Asumsi utama: • Indonesia berhasil melakukan ekspansi • Investor asing menjadi motor utama dalam pengembangan 2013 2014 2015 Time
Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah: Target Market, Branding, Communication, Product, Service Concept Fase I (2008): “Membangun Pemahaman Perbankan Syariah Sebagai Beyond Banking ” Pencapaian target aset sebesar Rp 50 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 40%. VISI PENGEMBANGAN PASAR DAN TARGET Fase II (2009): “Menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Paling Attractive di ASEAN”, Pencapaian target aset sebesar Rp 87 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III (2010): “Menjadikan Perbankan syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Terkemuka di ASEAN” Pencapaian target aset sebesar Rp 124 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 81 %. PROGRAM PENCITRAAN BARU POSITIONING: Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak PROGRAM SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI INDUSTRI DIFERENSIASI: n Content: Beragam produk dengan skema variatif n Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak n People: Kompeten dalam keuangan & beretika n Technology: IT system yg update & user friendly n Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah BRAND: LEBIH DARI SEKEDAR BANK (BEYOND BANKING) PEMETAAN BARU SEGMENTASI PASAR PERBANKAN SYARIAH PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK PROGRAM PENINGKATAN SERVIS Sumber: Mark. Plus&Co / Bank Indonesia / Direktorat Perbankan Syariah / Mei 2008
Memperkuat Branding: Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank (Beyond Banking) Apa yang membedakan Bank Syariah dgn yang lain? Apa keunikan Bank Syariah? Keberagaman Produk ! POSITIONING DIFFERENTIATION “Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak” Bank Syariah memosisikan diri sebagai lembaga keuangan yang merupakan business entity, yang memberikan manfaat & keuntungan kepada nasabah maupun bank Content: Beragam produk dengan skema variatif Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak People: Kompeten dalam keuangan & beretika Technology: IT system yg update & user friendly Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah Produk LEBIH beragam BRAND LEBIH DARI SEKEDAR BANK (BEYOND BANKING) Skema Keuangan LEBIH variatif Penempatan dana LEBIH selektif Kompetensi SDM LEBIH multi disiplin ilmu/multi dimensi
Program Pencitraan Baru ASPEK CITRA DULU CITRA SEKARANG POSITIONIN G • Bank untuk kalangan muslim / orang yang mau naik haji • Untuk semua kalangan yang menginginkan keuntungan kedua belah pihak: bank & nasabah ATRIBUT • Lebih menekankan ke simbol keislaman • Lebih menekankan ke substansi/ values seperti ‘rahmatan lil alamin’ PRODUK • Tabungan bagi hasil • • Pinjaman tanpa bunga tapi serupa dengan perbankan konvensional Produk dengan skema keuangan perbankan yang variatif CARA PENAWARAN • Banyak menggunakan istilah Arab yang sebetulnya tidak banyak dimengerti oleh pelanggan atau calon pelanggan • Selain tetap menggunakan istilah bahasa Arab sebagai ciri khas juga menggunakan istilah lain selain istilah Arab yang lebih mudah dimengerti SERVIS • Jaringan terbatas • Jaringannya luas • Fasilitas layanan sering tidak bisa digunakan • Fasilitas layanan bisa diandalkan • Bank yang adil dan menentramkan • Lebih dari sekedar bank BRANDING Sumber: (1) Hasil riset focus group dicsussions (FGD); Analisa Mark. Plus&Co (2) Hasil riset FGD In-depth Interview, dan Desk Research; Analisa Mark. Plus&Co 35
Arah Kebijakan 2013 ü Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas ü Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif ü Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kesinambungan Pengembangan Perbankan Syariah ü Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk ü Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi “parity” dan “distinctiveness” Produk Perbankan Syariah 36
37 PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Potensi Pengembangan Bisnis Bank Syariah Potensial Market Government Corporate Retail Produktif (SMEs) • Dana Haji Daftar tunggu Calon Haji mencapai sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana haji sekitar Rp 25 T, 19% dikelola bank syariah (4, 5 T). • Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75, 15 triliun • Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP 3 EI sd 2025 sebesar Rp 1. 923 triliun • Sektor Pertambangan 150 T • Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai US$1, 1 miliar hingga 2014. • High net worth individual (HNWI) Indonesia Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit Suisse Research Institute) • Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak 363. 094 orang atau 0, 2 persen dari total penduduk Indonesia • Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg pangsa 99. 9% (53. 823. 732 unit) • Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20. 7% (481. 2 T) § Middle Class meningkat GDP meningkat, angka Retail Konsumtif § Unbankable (micro) kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat § Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7 § Peningkatan kelas menengah 9 juta jiwa/tahun+baglock perumahan 13, 6 juta unit Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2, 6 juta rumah (REI) § Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai 875, 000 unit (GAIKINDO) • 50% populasi dewasa belum memiliki akses finansial formal • Total penyaluran dana KUR Pemerintah 2011 20 T(2011) • Target populasi Buruh Migran domestik & internasional dan masyarakat terpencil Bisnis Model § Investment Banking § Development/ Infrastructure Banking § Special Purpose Banking for Hajj § Agriculture Banking § Infrastructure Banking § Corporate/Wholesale Banking § Investment Banking § Commercial Banking § Retail Business Banking § Consumer Banking § Retail Banking § Micro Banking § Branchless Banking § Community Banking (for women) 38
Outlook Bank Syariah Indonesia
Terima kasih
- Slides: 40