1 KEBANGGAAN SEORANG GURU DUNIA BILANG GURU ADALAH

1 KEBANGGAAN SEORANG GURU DUNIA BILANG GURU ADALAH PENERANG DUNIA TANPA GURU……. TAK KAN ADA PRESIDEN TANPA GURU……. TAK KAN ADA MENTERI TANPA GURU……. TAK KAN ADA GUBERNUR TANPA GURU……. TAK KAN ADA BUPATI / WALIKOTA TANPA GURU……. JUGA TAK KAN ADA GURU KETAHUILAH BAHWA SEMUA PROSES JABATAN PASTI BERAWAL DARI PENDIDIKAN DAN AWAL DARI PENDIDIKAN ADALAH GURU

2 PERJUANGAN GURU DLM MENCAPAI KEMERDEKAAN PENJAJAHAN BANGSA EROPA KE INDONESIA ABAD 16 MENGUSIK KETENTRAMAN RAKYAT Politik “ DEVIDE ET IMPERA “ PEMECAH BELAH Perjuangan Kita Gagal Karena Tidak Bersatu

3 PAHLAWAN NASIONAL PARA PEJUANG SULTAN AGUNG SULTAN AGENG TIRTAYASA UNTUNG SUROPATI TRUNOJOYO DIPONEGORO TEUKU UMAR PANGLIMA POLEM SULTAN HASANUDIN PATIMURA IMAM BONJOL

4 PENYEBAB KEGAGALAN Ø Bersifat Kedaerahan Ø Kalah Persenjataan Ø Politik Devide Et Impera KESADARAN NASIONAL v Kesadaran Kaum Terpelajar > Meningkatkan Pendidikan Rakyat v 20 Mei 1908 > BUDI UTOMO v 28 Oktober 1928 > SUMPAH PEMUDA

5 DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN GURU BERPERAN SEBAGAI PEMBANGKIT SEMANGAT KEBANGSAAN/NASIONALI SME PENDIDIKAN MASA PENJAJAHAN BELANDA q Bukan Mencerdaskan Bangsa q Pemerintah Kolonial > Pembodohan q Untuk Memenuhi Kebutuhan Pegawai Rendahan

6 SEKOLAH UMUM MASA PENJAJAHAN BELANDA 1. Is (Inlander School) > Anak Pegawai Rendahan 2. HIS (Hollands Inlands School) Anak Camat, Pegawai Menengah 3. ELS (Europese Large School) > Anak Bupati/Wedana 4. MULO (Meer Ulgebreit) > Setingkat SMP 5. AMS (Algemene Middelbar School) > Setingkat SMA

7 SEKOLAH GURU MASA PENJAJAHAN BELANDA 1. Sekolah Guru Desa > Sekolah Ongko 2 + 2 thn 2. Kursus Guru B > Mengajar Sambil Kursus 3. Normal School > Sekolah Ongko 2 + 4 thn 4. Kweek School > Untuk Guru HIS selama 4 th 5. Hoger Kweek School > Kweek School yang mahir

8 ORGANISASI GURU JAMAN BELANDA 1. PGHB Perserikatan Guru Hindia Belanda 2. PGB Perserikatan Guru Bantu 3. PNS Perserikatan Normal School 4. KSB Kweek School Bond 5. SOB School Obziner Bond 6. PGD Perserikatan Guru Desa 7. HKSB Hogere Kweek School Bond

9 PGRI ( PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA) Sebagai wadah tempat berhimpunnya para guru di seluruh tanah air, mulai dari guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, PLB, Dosen, baik Negeri maupun swasta

10 LAHIRNYA PGRI lahir di bawah dentuman peluru penjajah yang ingin kembali ke Indonesia, tepatnya 25 Nopember 1945 di Surakarta KOTA SURAKARTA

11 KEANGGOTAAN PGRI ANGGOTA BIASA ANGGOTA LUAR BIASA ANGGOTA KEHORMATAN ANGGOTA MUDA

ANGGOTA BIASA 12 A. PARA GURU, DOSEN & TENDIK B. PARA AHLI YG, MENJALANKAN PEK. PENDIDIKAN. C. MEREKA YG MENJABAT PEK. BIDANG PENDIDIKAN D. PENSIUNAN DARI (A, B, C) YG TIDAK MENYATAKAN KELUAR DARI KEANGGOTAAN PGRI

ANGGOTA LUAR BIASA 13 a. Para petugas lain yg erat kaitannya dengan tugas kependidikan b. Mereka yg berijasah LPTK, tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan

14 ANGGOTA KEHORMATAN Mereka yg, diusulkan oleh Pengurus Provinsi, Kab/Kota, diangkat dan ditetapkan oleh Kongres/Konferensi PGRI Provinsi

15 ANGGOT A MUDA Mahasiswa LPTK sekurang – kurangnya duduk di Semester V

16 KEWAJIBAN ANGGOTA a. Mentaati AD/ART serta peraturan Organisasi b. Menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia c. Mematuhi disiplin organisasi d. Melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan , visi dan misi organisasi e. Membayar uang pangkal dan iuran anggora f. Memberikan sumbangan kepada PGRI, bilamana memperoleh penghasilan karena organisasi.

17 HAK ANGGOTA a. Hal pilih (memilih dan dipilih) menjadi pengurus b. Hak suara (memberikan suara) pada pemungutan suara c. Hak bicara (mengeluarkan pendapat secara tertulis atau lisan) d. Hak membela diri atas tindakan disiplin e. Hak memperoleh kesejahteraan

1 GURU SEBAGAI PENDIDIK DNG TUGAS UTAMA MENDIDIK MENGAJAR MENGARAHKAN MEMBIMBING MELATIH MENILAI MENGEVALUASI PESERTA DIDIK

2 PGRI ITU APA …? PGRI ADALAH ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI PERJUANGAN DAN ORGANISASI KETENAGAKERJAAN YANG BERSIFAT UNITERISTIK INDEPENDEN DAN NON PARTISAN

3 JATI DIRI PGRI ORGANISASI PROFESI ORGANISASI PERJUANGAN ORGANISASI KETENAGAKERJAAN

Selalu berupaya meningkatkan kualitas para guru sebagai pendidik bangsa yang profesional sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yg berkualitas 4 ORGANISA SI PROFESI

5 Bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan tetap tegaknya NKRI ORGANISA SI PERJUANG AN

6 ORGANISASI KETENAGAKERJAAN MEMPERJUANGKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

7 SIFAT PGRI UNITARISTIK INDEPENDEN NON PARTISAN

8 UNITARISTIK Tidak memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, golongan gender dan asal usul

9 INDEPENDEN

1 0 NON PARTISAN

KEDAULATAN 1 1 Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres

12 TUJUAN PGRI a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Berperan aktif mencapai tujuan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Berperan mengembangkan sistem pelaksanaan Diknas. d. Meningkatkan Profesionalitas guru. e. Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru

1

2 MISI PGRI * Meningkatkan profesionalitas guru dan dosen * Memberlikan Perlindungan Profesi, Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta hak atas Kekayaan Intelektual. * Meningkatkan Kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan. * Membangun kerjasama dengan pemerintah, pemda dan lembaga non pemerintah. * Mewujudkan pendidikan Nasional yg bermutu dan terjangkau Masarakat. * Mensukseskan pembangunan Nasional

3 TUJUAN PGRI 1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945. 2. Berperan serta aktif mencapai tujuan Nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya. 3. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan Diknas. 4. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. 5. Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tendik melalui peningkatan kesejahteraan serta

4 TUGAS PGRI a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. b. Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila c. Mempertahankan dan melestarikan NKRI. d. Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeli hara keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. e. Membina asosiasi profesi dan keahlian sejennis. f. Mempersatukan semua guru dan tendik. g. Menyiapkan dan melaksanakan sertifikasi guru. h. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain.

5 FUNGSI PGRI a. Memajukan PROFESI GURU, dosen dan tendik b. Meningkatkan KOMPETENSI GURU, dosen & tendik c. Meningkatkan KARIER GURU dosen dan tendik d. Melaksanakan PERLINDUNGAN PROFESI GURU, dosen dan tendik. e. Meningkatkan KESEJAHTERAAN GURU, dosen dan tendik f. Meningkatkan WAWASAN KEPENDIDIKAN GURU, dosen dan tendik. g. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

6 KEWENANGAN PGRI Menetapkan dan menegakkan Kode Etik Guru Memberikan bantuan hukum kepada guru, dosen dan tendik Memberikan pembinaan dan pengembangan, profesi guru Melaksanakan sertifikasi guru Memajukan pendidikan Nasional

7 ATRIBUT PGRI LAMBANG PGRI PANJI PGRI PAKAIAN SERAGAM PGRI HYMNE PGRI MARS PGRI

LAMBANG PANJI & SERAGAM PGRI a. Cakra/lingkaran merah, tulisan putih ( Persatuan Guru Republik Indonesia ) melambangkan cita-cita luhur dan pengabdian. 8 b. Empat buku (dua datar, dua tegak) mengapit suluh melambangkan SUMBER ILMU PENGETAHUAN c. Seragam PGRI batik Hitam Putih

9 HYMNE GURU Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku Semua baktimu akan kuukir didalam hatiku Sebagai prasati trima kasihku untuk pengabdianmu Engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan Engkau patriot pahlawan bangsa Pembangunan insan cendekia

10 MARS PGRI, ABADI, TETAP MEMPERSATUKAN DIRI DENGAN NAMA NAN SENTOSA, LAHIR NEGARA KITA WAHAI KAUM GURU SEMUA, BANGUNKAN RAKYAT DARI GLITA KITALAH PENYULUH BANGSA, MEMBIMBING MELANGKAH KE MUKA INSAFLAH KAN KEWAJIBAN KITA, MENDIDIK MENGAJAR PRAPUTRA KITA LAH PEMBANGUN JIWA, PENCIPTA KEKUATAN NEGARA PGRI, ABADI BERNAUNG DIBAWAH SANG PANJI SINAR SURYA NAN MERATA, ANGGOTANYA BERSAMA WAHAI KAUM GURU SEMUA, BANGUNKAN RAKYAT DARI GLITA KITA LAH PENYULUH BANGSA, MEMBIMBING MELANGKAH KE MUKA INSAFLAH KAN KEWAJIBAN KITA, MENDIDIK MENGAJAR PRAPUTRA KITA LAH PEMBANGUN JIWA, PENCIPTA KEKUATAN NEGARA

1 FORUM ORGANISASI a. Tingkat Pusat KONGRES KLB KONKERNAS KONGRES LUAR BIASA KONFERENSI KERJA NASIONAL b. Tingkat Provinsi KONPROV LUB KONKERPROV KONFERENSI PGRI PROVINSI KONFERENSI PGRI PROV. LUAR BIASA KONFERENSI KERJA PROVINSI c. Tingkat Kab/Kota KONKAB/KONKOT KONFERENSI PGRI KAB/KOTA KONKABLUB/KOT KONFERENSI PGRI KAB. LUAR BIASA KONKERKAB/KOT KONFERENSI KERJA KAB/KOT d. Tk. Cab/Cabsus KONCABLUB KONKERCAB e. Tingkat Ranting KONFERENSI PGRI CABANG KONFERENSI PGRI CAB. LUAR BIASA KONFERENSI KERJA CABANG RAPAT ANGGOTA DIADAKAN SESUAI KEBUTUHAN RATING ORGANISASI

2 a. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus. KONGRES, KONPROV, KONKAB/KOT, KONCAB b. Penetapan Program Kerja 5 tahun c. Pemilihan dan penetapan Pengurus

3 KEUANGAN ORGANISASI a. Uang Pangkal Rp. 20. 000. - (pada waktu mendaftar) b. Uang Iuran Rp. 4000. - Tiap bulan/anggota c. Sumbangan yg tidak mengikat d. Usaha-Usaha lain yg sah

4 PENDISTRIBUSIAN Pengurus Besar (PB) Rp. 400. - Pengurus Provinsi Rp. 800. - Pengurus Kab/Kota Rp. 1200, - Pengurus Cab/Ranting Rp. 1600. -

PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI BADAN PIMPINAN ORGANISASI Mulai Pengurus Besar s. d Ranting BADAN PENASEHAT 5 Mulai dari PB s. d Ranting Memberikan nasihat pertimbangan dan Saran kepada Badan Pimpinan Organisasi DEWAN PAKAR Mulai Pengurus Besar s. d Kab/Kota Membantu Badan Pimpinan Organisasi dlm merumuskan kebijakan sesuai kepakarannya

ASOSIASI PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS 6 Mulai dari PB s. d Kab/Kota Bidang keahlian khusus yg bergabung dengan PGRI misalnya : IGTKI IGSD IGSMP AGMP Ikatan Guru Taman Kanak Ikatan Guru Sekolah Dasar Ikatan Guru Sekolah Menengah Pertama Asosiasi Guru Mata Pelajaran

7 DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA ( DKGI ) Mulai dari PB s. d Kab/Kota Bertugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi dalam menegakkan Kode Etik Guru Indonesia

8 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ( LKBH) Mulai dari PB s. d Kab/Kota Memberikan Bantuan Hukum kepada Anggota PGRI yang terkena kasus Hukum

9 BADAN PEMBINA PENYELENGGARAN PENDIDIKAN Ada pada Pengurus Besar. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Pendidikan yang berada pada naungan PGRI

10 BADAN USAHA Ada pada Pengurus Besar s/d Kab/Kota Melakukan suatu usaha yang terkait dalam rangka menunjang kegiatan organisasi

11 Ada pada Pengurus Besar s/d Ranting Dibentuk untuk menunjang kegiatan organisasi Mis. Koperasi BADAN KHUSUS

JADILAH MAHASISWA YANG SELALU a. Sidiq ( Benar / Jujur ) b. Amanah ( Dipercaya ) c. Fathonah ( Pandai ) d. Tabligh ( Menyampaikan kebenaran)

1 SIAPA YG DAPAT MENJADI PENGURUS PGRI SEMUA ANGGOTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAPAT DIPILIH MENJADI PENGURUS PGRI

2 a. b. c. d. SYARAT UMUM Beriman dan bertaqwa kpd Tuhan YHE Melaksanakan Pancasila & UUD 1945 Berperan aktif dlm organisasi PGRI Bersih, jujur, bertanggung jawab

3 SYARAT KHUSUS a. Pernah menjadi pengurus minimal 2 tingkat di bawahnya b. Bekerja di wilker pengurus c. Tidak rangkap jabatan PGRI pd tingkatan yg lain d. Bukan sebagai pengurus PARPOL e. Tidak menduduki jabatan lebih dari 2 kali masa jabatan secara berturut-turut pada jabatan yang sama

TINGKATAN ORGANISASI 4 a. Nasional Pengurus Besar (PB) PGRI b. Provinsi Pengurus PGRI Provinsi c. Pengurus PGRI Kab/Kota d. Kecamatan Pengurus PGRI Cabang e. Unit Kerja Tingkat Nasional/Prov/Kab/Kota/PT PGRI Pengurus PGRI Cabang Khusus f. Unit Kerja Desa/Kelurahan, gugus sekolah/ 1 unit kerja Kecamatan Pengurus PGRI Ranting

5 BERAPA JML PENGURUS PGRI No TINGKAT PENG HARIAN SEKRETARIS JML 1. PB 15 Sek. Departemen 14 29 2. Provinsi 11 Sek. Biro 13 24 3. Kab/Kota 7 Sek. Bidang 13 20 4. Cab/Cabsus 5 Seksi 13 18 5. Ranting 4 Anggota Pengurus 4 8

BAGAIMANA STRUKTUR PB PGRI 2013 - 2018 A. PENGURUS HARIAN 6 1. Ketua Umum Dr. H. Sulistyo, M. Pd 2. Ketua Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd 3. Ketua Dr. H. Sugito, M. Si 4. Ketua H. Sahiri Hermawan, SH, MH 5. Ketua Drs. H. Asmin, M. Pd 6. Ketua Prof, Dr. Ir. H. Nelson Pomalimo, M. Pd 7. Ketua Prof. Dr. H. Sudarwan Danim 8. Ketua Dr. Didi Supriadi, MM 9. Sekjen Qudrat Nugraha, PHd 10. Wakil Sekjen Dra. Dian Mahsunah, M. Pd 11. Wakil Sekjen Dra. Hj. Farida Yusuf, M. Pd 12. Wakil Sekjen Dr. Supardi, M. Pd 13. Wakil Sekjen Dr. H. Hadi Tugur, M. Pd. MM

14. Bendahara Prof. Dr. Dede Rosyada 15. Wakil Bendahara Dr. Fatiati Murtado, M. Pd B. SEKRETARIS DEPARTEMEN 1. Organisasi dan Kaderisasi Drs. H. Giat Suwarno 2. Pendidikan dan Pelatihan Drs. Suharno, MS, MM 3. Penegakan Kode Etik Drs. H. Muhir Subagja, MM 4. Advokasi Perlidungan Hukum & Advokasi H. Sibro Mulisi, S. Pd 5. Pemb. Dan Peng Prof. Guru, Dosen & Tendik Dra. Hj. Rahmawati, MM 6. Pemb. Karier Guru, Dosen, Tendik Kadar, S. Pd, M. Pd 7. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dr. M. Abduhzen, M, Hum 8. Kerjasama dan Pengembangan Usaha Drs. Wahyo Pradono, MM 9. Kesejahteraan dan Ketenagaan Drs. Usman Tonda, SH, M. Pd 10. Pemberdayaan Perempuan Dra. Murniasih, M. Pd 11. Olahraga, Seni dan Budaya Dr. Hj. Euis Karwati, M. Pd

12. Pembinaan Mental dan Spiritual Dr. H. Sastra Djunda 13. Komunikasi dan Informasi Dr. H. Basyarudin, M. Pd 14. Hubungan Luar Negeri Drs. Warnoto, M. Pd

1 UNTUK APA PGRI DIDIRKAN Untuk memperjuangkan hak dan kewajiban guru Hak Guru > a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum b. Mendapatkan promosi dan penghargaan c. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas d. Memiliki kebebasan untuk berserikat Kewajiban Guru > a. Memiliki kualifikasi Akademik/Ijazah minimal S 1/D 4. b. Memilik 4 Kompetensi ( Pedagogik, Profesional, Kepribadian dan sosial ) c. Memilii Sertifikat Pendidik

2 SASARAN PERJUANGAN PGRI BERJUANG UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN KESEJAHTERAAN PARA GURU, SEBAGAI JABATAN PROFESI, BAIK GURU PNS MAUPUN GURU NON PNS DAN TENDIK

3 HASIL PERJUANGAN PGRI a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Lahirnya UU 14/2005 ttg Guru dan Dosen PP 74/2008 ttg Guru PP 37/2009 ttg Dosen Angka Kredit Jabatan Guru sbg jabatan Profesi (Kepres 78/2004) PP 10/2009 ttg Sertifikasi PP 41/2009 ttg Tunjangan Profesi Anggaran Pendididikan 20 % mulai th 2009 Kesetaraan Guru PNS dan Non PNS Kerjasama dng EI, ILO, UNESCO DSB.

4 AGENDA PERJUANGAN a. b. c. d. e. f. g. h. Perbaikan Sisdiknas Peningkatan Kinerja Guru Realisasi Anggaran Pendidikan 20 % APBN PP tentang Tendik PP tentang Upah Minimum Guru Pengangkatan GTT menjadi PNS Perbaikan Sertifikasi Guru Setelah 2015 semua guru bersertifikat Pendidik

5 TANTANGAN PGRI a. Jumlah guru sangat besar + 3 juta b. Pendataan Guru belum tuntas c. Banyak Guru berkompetensi rendah d. Belum semua guru mengikuti sertifikasi e. Cepatnya perkembangan IPTEK f. Otonomi Pendidikan

6 KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA a. Pendidikan dengan persekolahan dipersempit b. Persekolahan dng PBM dipersempit c. PBM dipersempit pencapaian pengetahuan dengan d. Hasil pendidikan diukur dari hasil UNAS

7 Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan guru yg profesional seorang yg mengabdikan diri dengan sunguh-sungguh sebagai karier sepanjang masa

8 PROFESIONAL PGRI BERPERAN UNTUK MEWUJUDKAN GURU YANG SEJAHTERA BERMARTABAT TERLINDUNGI

9 GURU PROFESIONAL Ø Bersertifikat Pendidik Ø Mampu mengelola pembelajaran dengan baik Ø Mempersiapkan pembelajaran Ø Melaksanakan pembelajaran Ø Menilai kemampuan belajar Ø Mengevaluasi hasil penilaian Ø Membuat analisis Ø Tindak lanjut ( Pengayaan atau Remidi )

10 GURU SEJAHTERA DAPAT MEMENUHI 3 MACAM KEBUTUHAN POKOK SANDANG PANGAN PAPAN

11 GURU BERMARTABAT DIHARGAI/DIHORMA TI OLEH MASYARAKAT KARENA KEPRIBADIANNYA YANG AKHLAQUL KARIMAH

12 GURU TERLINDUNGI MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DALAM MELAKSANAKAN PROFESINYA

KOMPETENSI PEDAGOGIK a. b. c. d. e. f. 9 Pemahaman wawasan Pendidikan Pemahaman terhadap peserta didik Pengembangan Kurikulum Perancangan Pembelajaran Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Evaluasi Hasil Belajar

10 KOMPETENSI PROFESIONAL Kemampuan Menguasai Ilmu Pengetahuan yang diampunya

11 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. KOMPETENSI KEPRIBADIAN Beriman dan Bertaqwa Berakhlak Mulia Arif dan Bijaksana Demokratis Mantap Berwibawa Stabil Dewasa Jujur Sportif Menjadi Teladan

12 KOMPETENSI SOSIAL, KEMAMPUAN GURU UNTUK a. b. c. d. Berkomunikasi lisan, tulis atau isyarat Menggunakan teknologi komunikasi Mampu bergaul dengan siapapun Menerapkan prinsip persaudaraan

13 SERTIFIKAT PENDIDIK Diperoleh melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh PT yang memiliki prodi kependidikan, terakreditasi, dan ditunjuk oleh pemerintah

14 SYARAT SERTIFIKASI ØIjasah S 1 ØDiikuti guru PNS ØDiikuti guru Non PNS / GTY (Guru Tetap Yayasan) ØJam tatap muka perminggu minimal 24 jam ØMengajar sesuai ijasah

15 BILAMANA SUDAH LULUS SERTIFIKASI MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI 1 X GAJI POKOK S 1 YANG SUDAH LULUS SERTIFIKASI MELALUI PPG ( PENDIDIKAN PROFESI GURU ) DAPAT MENJADI GURU

1 KODE ETIK GURU INDONESIA

2 LINGKUP KEGI a. Hubungan Guru dengan b. Kewajiban Guru terhadap PESERTA DIDIK c. Kewajiban Guru terhadap MASYARAKAT d. Kewajiban Guru terhadap e. Kewajiban Guru terhadap TEMAN SEJAWAT f. Kewajiban Guru terhadap g. Kewajiban Guru ORGANISASI PROFESI ORANG TUA PESERTA DIDIK PROFESI PEMERINTAH

3 HUBUNGAN GURU DENGAN PESDIK a. Bertindak profesional dalam mendidik. b. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual pesdik. c. Mengembangkan PEMBEL yang AKTIF, KREATIF, EFEKTIF dan MENYENANGKAN ( Pakem). d. Menghormati hak dan Martabat pesdik secara dan obyektif. e. adil Melindungi pesdik dari tindakan yang berpotensi mengganggu perkembangan. f. Menjaga kerahasiaan pribadi pesdik. g. Tidak memanfaatkan hub profesional dng pesdik untuk keuntungan pribadi.

4 KEWAJIBAN GURU TERHADAP ORANG TUA PESDIK Menhormati hak orang tua pesdik membina hubungan kerjasama dalam melaksanakan proses pendidikan Tidak memanfaatkan hubungan profesional untuk memperoleh keuntungan pribadi

5 KEWAJIBA N GURU TERHADAP MASYARAK AT a. Menjalin komunikasi yg efektif dan kerjasama yang harmonis b. Mengakomodir aspirasi dan keinginan masyarakat. c. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. d. Bersama masyarakat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. e. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan masyarakat.

6 KEWAJIBAN GURU TERHADAP TEMAN SEJAWAT a. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas dan saling menghormati. b. Saling berbagai ilmu pengetahuan & teknologi serta saling memotivasi. c. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. d. Menghindari tindakan yg berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.

7 KEWAJIB AN GURU TERHADA P PROFESI a. Menjunjung tinggi jabatan guru sbg profesi. b. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. c. Tidak melakukan tindakan yg merendahkan martabat profesi. d. Tidak menerima janji/pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan. e. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

KEWAJIBAN GURU TERHADAP ORG PROFESI a. Mentaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksana program organisasi. b. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. c. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru. 8 d. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. e. Tidak melakukan tindakan merendahkan martabat organisasi profesi. yang dapat

9 KEWAJIBAN GURU TERHADAP PEMERINTAH Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah

10 IKRAR GURU INDONESIA Ikrar Guru Indonesia merupakan penegasan Kebulatan tekad anggota PGRI dalam penghayatan dan pengamalan KEGI 1. KAMI GURU INDONESIA, ADALAH INSAN PENDIDIK BANGSA YANG BERIMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 2. KAMI GURU INDONESIA, ADALAH PENGEMBAN DAN PELAKSANA CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, PEMBELA DAN PENGAMAL PANCASILA YG SETIA PADA UNDANG DASAR 1945.

11 3. KAMI GURU INDONESIA, BERTEKAD BULAT MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. 4. KAMI GURU INDONESIA, BERSATU DALAM WADAH ORGANISASI PERJUANGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA, MEMBINA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERWATAK KEKELUARGAAN. 5. KAMI GURU INDONESIA, MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI PEDOMAN TINGKAH LAKU PROFESI DALAM PENGABDIAN TERHADAP BANGSA, NEGARA SERTA KEMANUSIAAN.

12 SETIAP ANGGOTA PGRI WAJIB MEMAHAMI, MENGHAYATI, MENGAMALKAN DAN MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK GURU INDONESIA DAN IKRAR GURU INDONESIA

HATI – HATI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN…. !

1 PERKEMBANGAN ORGANISASI PGRI MASA ORDE LAMA (1945 – 1965) Ibarat seekor burung yg masih bebas berterbangan di alam luas PGRI belum terkontaminasi dengan politik MASA ORDE BARU (1966 – 1997) Ibarat seekor burung yg dimasukan kedalam sangkar emas yg pintunya tertutup. Diberi makan minum cukup, tetapi terbelenggu. MASA REFORMASI (1998 – Sekarang) Pintu sangkat dibuka, keluar dari sarang berlatih terbang kadang berhasil kadang gagal kembali bebas seperti orde lama. Tidak terikat pada parpol manapun.

2 INDONESIA MENGADAKAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI GURU DI LUAR NEGERI 1. EI ( Education International ) 2. STU ( Singapore Teachers Union ) 3. STTU ( Singapore Tamil Teachers Union ) 4. KPPK ( Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia 5. STU ( Serawak Teachers Union ) 6. PGGM ( Persekutuan Guru Melayu Brunei ) 7. PPSTA ( Philiphene Public School Teachers Association ) 8. CES ( China Education Society ) 9. AFT ( American Federation Of Teacher )

11. SADTU ( South Africa Democratic Teacher Union ) 12. ACUGET ( All Ceylon Union Government English Teacher ) PGRI – EI CONSORTIUM PROJECT PGRI mendapatkan bantuan dari Konsortium Project (beberapa organisasi guru luar negeri untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam perjuangan : ØOrganisasi Guru USA ØOrganisasi Guru Australia ØOrganisasi Guru Jepang ØOrganisasi Guru Norwegia ØOrganisasi Guru Swedia 3

4 PERJUANGAN PGRI DARI KONGRES KE KONGRES I DI SURAKARTA TH 1945 Meletakan dasar-dasar jatidiri ( Ps. 2 AD PGRI ) > (1) Mempertahankan dan Menyempurnakan Republik Indonesia (2) Mempertinggi Tingkat Pendidikan & Pengajaran (3) Membela Hak dan Nasib buruh umunya dan Guru Khususnya KONGRES II DI SURAKARTA TH 1946 (1) Sistem Pendidikan selekasnya didasarkan atas kepentingan Nasional (2) Gaji Guru supaya tidak berhenti pada satu kolom (3) Di adakannya UU Pokok Pendidikan dan UU Pokok Perburuan

5 KONGRES III DI MADIUN TH 1948 (1) Mulai terbit Majalah PGRI ( GURU SARANA ) kemudian berubah menjadi ( SUARA GURU ) (2) Bapak RH. Kusnan ( Ketua PB PGRI ) diangkat menjadi Menteri Perburuhan. (3) Mulai mengadakan hubungan dengan Persatuan Guru KONGRES IV Internasional DI YOGYAKARTA TH 1950 (1) PGRI yang sempat “dis – integrasi “ akibat terbentuknya Negara RIS menyatakan bersatu kembali dalam wadah PGRI

6 KONGRES V DI BANDUNG TH 1950 (1) PGRI menetapkan memilih azas PANCASILA (2) Pendidikan Agama di Sekolah mulai dibicarakan KONGRES VI DI MALANG TH 1952 (1) Merumuskan pengertian Pendidikan Nasional (2) Mars PGRI ciptaan B. Endropranoto dinyanyikan untuk pertma kalinya. KONGRES VII DI SEMARANG TH 1954 (1) Dihadiri utusan dari persatuan Guru Luar Negeri (2) Termasuk acara pokok tentang pembaharuan kurikulum (3) Penerapan pelaksanaan pelajaran bahasa asing di sekolah Lanjutan

7 KONGRES VIII DI BANDUNG TH 1956 (1) Pemberatasan buku – buku porno (2) Pemberantasan korupsi (3) Perlunya hari Pendidikan Nasional (4) Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah KONGRES IX DI SURABAYA TH 1960 (1) Dikukuhkannya Pancasila sebagai azas PGRI (2) Mulai tampak secara nyata perpecahan di tubuh PGRI antara aliran Komunis dan non Komunis ( Nasionalis dan Agama ) dianggap sebagai embrio lahirnya PGRINon Vaksentral/PKI dan PGRI Kongres / Pancasila.

1 KONGRES X DI JAKARTA TH 1962 (1) Azas PGRI menjadi azas PANCASILA dan Manipol – Usdek. (2) Penyusupan ide PKI tentang isi moral system Pendidikan Pancawardhana dengan Pancasila dan Pancangtingginya berhasil dicegah. (3) Disusul kelahiran PGRI - NV KONGRES XI DI BANDUNG TH 1967 (1) Konsolidasi organisasi dan kristalisasi dari unsur-unsur Komunis. (2) Andil PGRI dalam mengatasi kekurangan guru. (3) Disusul pemecatan terhadap lebih kurang 25. 000 guru PGRI – NV. (Non Vakcentral)

2 KONGRES XII DI BANDUNG TH 1970 (1) PGRI terancam likwidasi/pembubaran. (2) Dobel keanggotaan bagi guru (PGRI dan KOPRI) ternyata membawa masalah tersendiri. (3) Dua sifat yang ambivalen (PGRI sebagai organisasi profesi dan serikat pekerja) terpaksa harus ditinggalkan salah satu, yaitu sebagai serikat pekerja. (4) Diikuti dengan peninjauan AD/ART PGRI, termasuk lambang MARS PGRI, dll. (5) Perlu Kode Etik Guru Indonesia. (6) Ratifikasi status guru hasil rekemendasi UNESCO/ILO

3 KONGRES XIII DI JAKARTA TH 1973 (1) Peningkatan Pembinaan Korp. (2) Partisipasi terhadap masyarakat dan pemerintah. (3) Perjuangan untuk kesejahteraan guru. (4) Ditetapkannya Kode Etik Jabatan Guru. (5) Dibahas hubungan PGRI dan GOLKAR KONGRES XIV DI JAKARTA TH 1979 (1) Kesediaan PGRI menjadi tuan rumah Kongres Guru se dunia ke-27. (2) Penyusunan konsep sitem pendidikan nasional (3) Waktu libur dalam bulan Puasa. (4) Penjabaran Kode Etik Guru Indonesia

4 KONGRES XV DI JAKARTA TH 1984 (1) Penyempurnaan AD/ART (2) Penjabaran program lima tahunan KONGRES XVI DI JAKARTA TH 1989 (1) Sikap dan pernyataan terhadap keluarnya UU No. 2 th 1989 ttg Sistem Pendidikan Nasional. (2) Menyusul segera dikeluarkannya PP ttg Pelaksanaan UU No. 2/1989. (3) Menumbuh suburkan usaha Koperasi Guru. (4) Sikap dan pernyataan terhadap keluarnya Kep. Menpan No. 26/Menpan/1989 ttg Angka Kredit Bagi Jabatan Guru, dng harapan agar system KPO tetap diberlakukan. (5) Meningkatkan kewenangan mengajar bagi guru dengan ijasah minimal Diploma Dua. (6) Ditandai dengan telah selesainya pembangunan Gedung Guru Indonesia di Jl. Tanah Abang III/24 Jakarta.

5 KONGRES XVII DI JAKARTA TH 1994 (1) Merupakan Kongres terbesar dari segi jumlah peserta (13. 000 orang) (2) Berhasil menyusun strategi perjuangan untuk jangka panjang 25 tahun. (3) Dibicarakan ttg bagaimana memberi makna dan mutu profesi guru yg lebih luas dan mendalam. (4) Menyikapi Kep. Menpan No. 84/1933 sebagai penyempurnaan Kep. Menpan No. 26/Menpan/1989. (5) Menyikapi Kurikulum 1994 yg dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994/1995. (6) Masalah nasib guru dalam pembahasan Kongres : perlunya PGRI meningkatkan perjuangan terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Diperlukan rumusannya. (7) Aspirasi Daerah yang menonjol diangkat : - tersedatnya tunjangan fungsional - belum ada realisasi tunjangan guru terpencil - penyediaan fasilitas perumahan yg kurang memadai - simpang siur mengenai Kep. Mendikbud ttg peraturan jabatan kepala sekolah. (8) Disusul kemudian keluarnya Kepres No. 78/1994 ttg Hari Guru Nasional yg ditetapkan setiap tanggal 25 Nopember ( Hari Lahir

6 KONGRES XVIII DI JAKARTA TH 1998 (1) Menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yg tinggi kepada para mahasiswa dan cendikiawan kampus atas kepeloporannya untuk menciptakan perubahan tatanan dari orde baru ke era reformasi. (2) Tanggapan dan pernyataan Kongres terhadap kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan peranan otonomi daerah yg nyata dan seluasnya dengan perimbangan keuangan pusat – daerah yg seadil-adilnya. (3) Karena fungsi pendidikan merupakan kunci utama dlm membentuk SDM yg handal, perlu dialokasikan anggaran pendidikan datri APBN dan APBD yang signifikan ( 25 % ). (4) PGRI menyatakan jatidiri sebagai organisasi perjuangan, ketenagakerjaan yang unitaristik, independen dan non politik praktis. (5) Mendesak kepada pemerintah agar mebuat UU tentang : a. Sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya yg sesuai dengan harkat dan martabatnya. b. Sistem pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru. c. Sistem perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai

7 KONGRES XVIII DI BANDUNG TH 1998 (6) Segera direalisasinya peningkatan tunjangan fungsional guru sehingga tercipta keadilan perlakuan antara guru dan tenaga kependidikan lainnya yang sama pangkat, golongan dan jabatan pada setiap jalur jenjang dan jenis pendidikan. (7) Perlunya prioritas dalam pengangkatan PNS bagi guru untuk mensukseskan Wajib Belajar 9 tahun. KONGRES XIX DI SEMARANG TH 2003 (6) Penegasan tentang Jatidiri PGRI dan sifat PGRI , mendesak kepada Pemerintah agar selambat-lambatnya Desember 2005 sudah ditetapkan UU tentang Perlindungan Guru.

8 KONGRES XX DI PALEMBANG TH 2008 DI IKUTI OLEH 1728 PESERTA KEBULATAN TEKAD MENYONSONG KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMILU 2009 DESAKAN DAN HIMBAUAN KEPADA PEMERINTAH AGAR QUOTA PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DITAMBAH SEHINGGA PADA TAHUN 2015 SEMUA GURU SUDAH BERSERTIFIKAT PENDIDIK

9 KONGRES XXI DI JAKARTA TH 2013 DI IKUTI SEKITAR 6000 PESERTA DAN PENINJAU DILAKUKAN PERUBAHAN AD/ART PGRI DISESUAIKAN DENGAN ATAURAN OERUNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN PENEGASAN BAHWA PGRI ADALAH ORGANISASI PROFESI GURU, SEHINGGA URUTAN PADA JATIDIRI PGRI MENJADI ORGANISASI PROFESI ORGANISASI PERJUANGAN ORGANISASI

1 ATURAN PERUNDANGAN YG TERKAIT DNG PENDIDIKAN UUD 1945 Ps 31 (1) Tiap tiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan (2) Pemerintah wajib membiayai wajar Dikdas 9 th (3) Pemerintah menyelenggarakan satu sistem Dikdas yg diatur dengan Undang (4) Anggaran Pend. Minimal 20 % APBN dan 20 % APBD

2 PENDIDIKAN FORMAL UU 20/2003 tentang SISDIKNAS Pasal 13 (1) Jalur Pendidikan PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN INFORMAL

3 SD / MI Pend. Dasar ( Ps 17 ) SMP / MTS PLB PENDIDIKAN FORMAL ( Ps 14 ) Pend. Mengah ( Ps 18 ) SMA / MA SMK / MAK UNIVERSITAS Pend. Tinggi ( Ps 19 ) INSTITUT AKADEMI POLITEKNIK

4 PENDIDIKAN NON FORMAL ( Ps 26 ) Diselenggarakan bagi warga masyarakat berupa penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional. - PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini ) - KURSUS - PAKET A ( setara SD ), B ( setara SMP ), C ( setara SMA ) - Keaksaraan Fungsional (KF) PENDIDIKAN INFORMAL ( Ps 27 ) Dilakukan oleh keluarga, merupakan pembiasaan hidup dengan perilaku / karakter yang baik

5 DANA PENDIDIKAN ( Ps 49 ) Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD

6 UU 14/2005 TENTANG GURU UU 14/2005 lahir / disyahkan Presiden 30 Desember 2005, dan merupakan hasil perjuangan PGRI

7 KUALIFIKASI AKADEMIK MINIMAL S 1 ( D 4 ) PASAL 8 GURU WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI (Profesional, Pedagogik, Kepribadian, Sosial) SERTIFIKAT PENDIDIK

8 KUALIFIKASI AKADEMIK (IJASAH) DIPEROLEH DARI PT YG TERAKREDITASI DAN DITUNJUK OLEH PEMERINTAH BAIK LPTK MAUPUN NON LPTK KOMPETENSI Seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru