1 BIO DATA Nama Ir Abdul Hamid M

1

= BIO DATA = Nama : Ir. Abdul Hamid, M. Si Tempat/Tgl Lahir : Tabing/ 10 Nopember 1965 Jabatan : Widyaiswara Muda Alamat Kantor : Jl. Raya Indarung – Pdg. Besi Pendidikan terakhir : Strata II STIA – LAN Bandung Bidang Studi : Administrasi Publik Alamat Rumah : Komplek Perumdam III/4 Blok K/8 Padang Telp / HP : 0751 -463615 / 081535214448 Email : hamid. abdulwi@yahoo. co. id PENGALAMAN KERJA 2

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 3

MENU PEMBELAJARAN “KEPEMERINTAHAN YANG BAIK” (GOOD GOVERNANCE) A. Konsepsi Kepemerintahan Yg Baik B. Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yg Baik C. Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yg Baik D. Kepemerintahan Yg Baik E. Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Kepemerintahan Yg Baik 4

TULISKAN HARAPAN ANDA TERHADAP MATERI INI 5

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR KEBERHASILAN Setelah mengikuti pembe lajaran ini peserta Diharap kan mampu memahami Kepemerintahan yang baik A. Menjelaskan konsepsi kepemerintahan yg baik B. Menjelaskan prinsip-prinsip kepemerintahan yg baik C. Menjelaskan Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yg baik D. Menjelaskan Contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip E. Menjelaskan Kepemerintahan yg baik F. Menjelaskan Permasalahan dan upaya mewujudkan kepemerintahan yg baik 6

KENAPA KITA MELAKUKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 7

DILATAR BELAKANGI OLEH : : I. BAD GOVERNANCE a. Tidak adaya pemisahan yang jelas antara kekeyaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi; b. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan sikap Negara pemerintah yang tidak kondusif untuk. Kepolisian pembangunan; c. Adanya regulasi yang berlebihan. ABAB (over. XIXregulation) sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”; d. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten; dan e. Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputuasan. Thompson (dalam Imawan. 2002: 49) angsa 8

II. a. Bergulirnya reformasi 1997/1998 dgn tuntutan demokrasi & transparansi penyelenggaraan pemerintahan menumbuhkan paradigma pemerintahan dari Bad Governance ke Good Governance. b. Masyarakaat menuntut agar pem sungguh 2 menanggulangi KKN UU No. 28 Th. 1999 ttg Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari KKN ------- UU No. 20 Th. 2004 ttg KPK dsb. c. Agar GG menjadi kenyataan, dibutuhkan komitmen & keterlibatan 1) Pemerintah 2) Swasta & 3) Masyarakat d. Konsep GG merupakan isu sentral yg paling menonjol sesuai pengaruh globalisasi. 9

TIGA FENOMENA GLOBAL YANG BERPENGARUH TERHADAP LAHIRNYA PARADIGMA GOOD GOVERNANCE, YAKNI; 1. Munculnya fenomena “GELOMBANG KETIGA DEMOKRATISASI BERSKALA GLOBAL”. Gelombang ini mula-mula muncul di Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Amerika Latin, yang kemudian secara dahsyat menenggelamkan sistem politik birokratik otoriter pada dasawarsa 1980 -an dan berlanjut terus hingga menyapu bersih sosialisme otoriter di Eropa Timur awal dasawarsa 1990 -an. 2. Negara Terakumulasinya kegagalan penyesuaian Kepolisian struktural (STRUCTURAL ABAB ADJUSTMEN PROGRAM) yang diprakarsai oleh XIX IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar bahwa negara merupakan satunya lembaga penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi. 3. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan maupun distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga. 10

Komitmen Negara RI melaksanakan GOOD GOVERNANCE disampaikan dalam dua pidato penting Megawati Soekarno Putri 1. Pidato presiden di Gedung MPR 16 Agustus 2000, dikatakan bahwa pembangunan kembali perekonomian untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dilaksanakan dalam lingkup global yang terus berubah. Globalisasi ekonomi menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip universal seperti pengelolaan yang baik (good governance), penerapan dan perlindungan hak asasi manusia serta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 2. Pidato tertulis presiden di Gedung PBB tanggal 8 September 2000, rnenegaskan bahwa kami mendukung pemikiran good governance untuk menerapkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, mengelola lingkungan, dan penegakkan HAM serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. (Tjokroamidjojo, 2000: 98). 11

WORLD BANK Mensinonimkan “Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (2000: 5), menilai defenisi yang dikemukakan UNDP mengisyaratkan terdapat tiga jenis good governance, yaitu economic governance, political governance, and administrative governance. 12

OSBORNE DAN GAEBLER Mendefenisikan governace sebagai proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat MEUTIA GANI DAN RAHMAN mendefenisikan Governance sbg pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yg melibatkan negara dan sektor non pemerintah dlm suatu usaha kolektif. intermezo 13

I. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YG BAIK 1. Pemerintahan masa orde Baru hanya dikembangkan Pemerintah Yang Bersih (Clean Government) saja dan belum menyertakan partisipasi dan transparansi kepada masyarakat. 2. Pendekatan Sentralistik Pemerintahan orde baru menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan bangsa Indonesia 14

3. Tuntutan Reformasi 1997/1998 UU 22 tahun 1999 (sekarang UU 32 Tahun 2004) Pendekatan Desentralistik perubahan struktural disegala bidang ditandai dengan : - Proses demokrasi yang semakin tumbuh - Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat - Penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN - Penghormatan HAM - Interaksi sosial, politik dan ekonomi antara pemerintah dan masyarakat. 4. Proses perubahan terjadi Kecenderungan Perkembangan Paradigma Pembangunan Dan Pemerintahan dalam Skala Global Kepemerintahan yang baik (good governance) Nyanyi 15

5. Karakter masyarakat kini : kompleks, dinamis, beraneka ragam tuntutannya. Terkait dgn hal tersebut peran pemerintah (terutama dlm negara berkembang) yang sangat dominan, bergesear dr sasaran warga negara ( government ) ----- kepemerintahan ( governance ). Governance : a. Proses interaksi sospol pemerintahan dgn masy dalam berbagai hal yg terkait dgn kepentingan masy & intervensi pem atas kepentingan 2 -kepentingan b. Memerintah, menguasai, mengurus, mengelola ( Prof Bintoro Tjokroamidjojo, Dasar-Dasar Good Governance, 31) INTERAKSI SOSPOL 16

c. UNDP mengartikan kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan / kekuasaan di bidang ekonomi, politik & administrasi utk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan & mrpk instrumen kebijakan negara utk mendorong terciptanya kesejahteraan, integritas, sosial dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tsb, UNDP mengklasifikasi 3 model kepemerintahan : 1) Economic governace, yg meliputi proses pembuatan kpts ( decision making processes ) yg memfasilitasi keg ekon dlm neg & interaksi antar penyelengg ekonomi 2) Political governance, yg meliputi proses pembuatan berbagai kpts utk merumuskan kebijakan 3) Administratif governance, yi sistim implementasi kebijakan. 17

GOOD GOVERNANCE MELIBATKAN BERBAGAI SEKTOR DAN INDIKATOR PEMNEG - TERINTEGRASI MASY. PEMNEG CIVIL MADA NI - SEIMBANG SWASTA/ - SALING KETERBISNIS GANTUNGAN SWASTA/ GOOD GOVERNANCE (GG) INDIKATOR GG: - ANTI KKN - YAN PRIMA - EFISIEN, EFEKTIF & PRODUKTIF BISNIS 3 KERJASAMA Ngamuk

II. PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIK (GG) A. PP No. 1 Th. 2000 MENETAPKAN PRINSIP-PRINSIP KEPEM’ERINTAHAN YG BAIK : 1. Provesionalisme 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 4. Pelayanan prima 5. Demokrasi 6. Efisiensi 7. Efektivitas 8. Supremasi hukum 9. Diterima oleh publik Salah Pengertian 19

B. UNDP ( 1997 ) MENGEMUKAKAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIK ( yg hrs dikembangkan dlm praktek penyelenggaraan kepemerintahan ) : 1. Partisipasi ( participation ) 2. Aturan Hukum ( rule of law ) 3. Transparansi ( transparency ) 4. Daya Tanggap ( responsiveness ) 5. Berorientasi Konsensus ( concensus oriented ) 6. Berkeadilan ( Equity ) 7. Efektivitas & Efisiensi ( Effectiveness and Efficiency ) 8. Akuntabilitas ( Accuntability ) 9. Bervisi Strategis ( Strategic Vision ) 10. Saling Keterkaitan ( Interrelated ) . 20

Menurut Bappenas Prinsip-Prinsip. Tata kepemerintahan yang baik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Wawasan kedepan (Visionary) Keterbukaan dan transparan (oppenes and transparancy) Partisipasi Masyarakat (partisipation) Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum Demokrasi (Democracy) Profesional dankompetensi (Profesionalism and Competency) Daya tanggap (Responsiveness) Keefisienan dan keefektifan (Efficiency and Effectiveness) Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan dengan Dunia usaha dan Masyarakat (Private sector and Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan 13. Komitmen pada lingkungan hidup 14. Komitmen pada pasar yang fair 21

JANGAN TIDUR

Ini Aku, disuatu ketika… 23

TELAH DITETAPKAN AZAS-AZAS 1. 24 AZAS KEPASTIAN HUKUM = azas yg mengutamakan landasan peraturan perundang 2 an, keputusan dan keadilan dlm setiap kebijakan 2. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA = keserasian, keseimbangan 3. AZAS KEPENTINGAN UMUM = mendahulukukan kesejahteraan umum dg dan keselarasan dlm penyelenggaran negera cara aspiratif, akomodatif dan kolektif 4. AZAS KETERBUKAAN = membuka diri thd hak masy utk memperoleh informasi yg benar, jujur dan tdk diskriminatif 5. AZAS PROPORSIONALITAS = keseimbangan antara hak dan kewajiban 6. AZAS PROFESIONALITAS azas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan = megutamakan keahlian dan kode etik 7. AZAS AKUNTABILITAS = hrs mempertanggungjawabkan hsl akhir kpd masyarakat

PATOLOGI BIROKRASI 25 1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat (antara lain : penyalahgunaan wewenang pengaburan masalah menerima sogok dan suap pertentangan kepentingan kecenderungan mempertahankan statusquo, arogansi paranoia) 2. Patologi yang disebabjan karena kurangnya pengetahuan danketrampilan petugas pelaksana birokrasi) 3. Patologi timbul karena tindakan para anggota yang melanggar norma hukum dam peraturan perundang-undangan yang berlaku (menerima sogok dan suap, korupsi, tata buku yang tidak benar) 4. Patologi yang dimanfaatkan dalam perikaju para birokrat yang versifat disfungsional misalnya : bertindak sewenang-wenang, melalaikan tugas) 5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal

DASAR PENERAPAN 1. Pembukaan UUD 1945 2. TAP MPR NO 1 V/MPR/1999 terwujudnya masyarakat indonesia yang damai demokratis nerkeadilan berdayasaing maju dan sejahtera. 3. UU No 9/1998 4. UU No 31 Th 1999 5. TAP MPR No. IX/MPR/1998 Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas KKN Jo. UU 28 /1999 tentang penyelengaraan negara yg bersih dan bebas KKN 6. Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006 Perpres 54 Th 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa indtansi pemerintah 26

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN AKUNT ABEL GOOD GOVERNA NCE 27

PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK • Kedudukan pemerintah, masyarakat da swasta sejajar dan saling nerinteraksi secara sinergis • Peranan pemerintah dikurangi sedangkan peran seasta masyarakat ( lsm, ormas dll) ditingkatakan • Bebaskan KKN 28

29 KESEIMBANGAN PERAN PEMERINTAH (GOOD PUBLIC GOVERNANCE) MASYARAKAT (CIVIL SOCIETY) DUNIA USAHA (GOOD COPERATE)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB AKTOR KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) 1. Negara dan pemerintah : pekayanan publik penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, membangun lingkunagan yg kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan 2. Sektor swasta : meningkatkan peoduktivitas penyerapan tenaga kerja sumber penerimaan investaasi punlik pengembangan usaha pertumbuhan ekonomi 3. Masyarakat madani : fasilitasi partisipasi masyarakat melalui mobilisasi. 30

SASARAN AGENDA GOOD GOVERNANCE 1. Berkurangnya secara nyata praktrk kkn pada birokrasi 2. Terciptanya pemerintahan yang efisirn efektif profesiomal transparan dan akuntabel 3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang diskriminatif terhadap waarga negara 4. Meningkatnya partisipasi masyaarakat dalam pengambilan kebijakan publik 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan dareah. 31

III. PENERAPAN PRINSIP 2 KEPEM’N YG BAIK A. PROFESIONALISME (gbr. 2) PENGET’N & KETRAM’N PROFE SIONA LISME AKUNTABEL PRODUKTIVITAS SEMANGAT PELAKSANAAN 32

B. AKUNTABILITAS (gbr. 3) RENC AKUNTA BILITAS LAP LAKS 33

C. TRANSPARANSI (gbr. 4) PIM DEP / KDH PIMPRO, STAF TRANSP DLM JAK’N, PELAKS & LAP TIT PIMP UNIT KERJA / SKPD SEKJEN/ SEKDA/ KAHUMAS sketsa 34

D. PELAYANAN PRIMA (gbr. 5) MAKNA PELAYANAN (Std Min) SIKAP PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PRIMA ESENSI PELAYANAN (Terbaik) STRATEGI PELAYANAN (Kepuasan) 35

E. DEMOKRASI & HAM (gbr. 6) HAK RAKYAT HAM UU BID POL DEMOKRASI TGS & KWJB LBG PWK RAKYAT LBG PWKL RAKYAT 36

F. EFISIEN & EFEKTIF (gbr. 7) SDM WAKTU EFEKTIF & EFISIEN UANG BARANG 37

G. SUPREMASI HUKUM (gbr. 8) PENETAPAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN SUPREMASI HUKUM PENEGAK HUKUM OBYEK HUKUM 38

H. STRATEGIC VISION (gbr. 9) VISI MISI JAK STRATEGIC VISION SASARAN TUJUAN 39

I. INTERRELATED (gbr. 10) PROFESIONAL AKUNTABILITAS STRATEGIC VISION INTER RELATED RULE OF LAW EFEKTIF & EFISIEN TRANSPARANSI PELAYANAN PRIMA 40

ANAK BELAJAR DARI KEHIDUPANNYA § § § JIKA JIKA ANAK ANAK DIBESARKAN DIBESARKAN DENGAN DENGAN CELAAN, IA BELAJAR MEMAKI PERMUSUHAN, IA BELAJAR BERKELAHI KETAKUTAN, IA BELAJAR GELISAH RASA IBA, IA BELAJAR MENYESALI DIRI OLOK-OLOK, IA BELAJAR RENDAH DIRI DIPERMALUKAN, IA BELAJAR MERASA BERSALAH JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN DORONGAN, IA BELAJAR PERCAYA DIRI JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN TOLERANSI, IA BELAJAR MENAHAN DIRI JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PUJIAN , IA BELAJAR MENGHARGAI JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PENERIMAAN, IA BELAJAR MENCINTAI JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN DUKUNGAN, IA BELAJAR MENYENANGI DIRI JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PENGAKUAN, IA BELAJAR MENGENALI TUJUAN JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN RASA BERBAGI, IA BELAJAR KEDERMAWANAN JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN, IA BELAJAR KEBENARAN DAN KEADILAN § JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN RASA AMAN, IA BELAJAR MENARUH KEPERCAYAAN § JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN PERSAHABATAN, IA BELAJAR MENEMUKAN CINTA DALAM KEHIDUPAN § JIKA ANAK DIBESARKAN DENGAN KETENTERAMAN, IA BELAJAR BERDAMAI DENGAN PIKIRAN DOROTHY LAW NOLTE, DALAM “THE LEARNING REVOLUTION” § § § §

PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT OSBORNE DAN GAEBLER DALAM BUKUNYA REINVENTING GOVERNMENT YG ORIENTASINYA LEBIH KONTEKTUAL DAN AKTUAL : 1. Pemerintah berperan sbg pengendali dan bukan sbg pendayung 2. Pemerintah lebih berperan dlm memberdayakan masy. Dari pada melayani 3. Pemerintah menciptakan iklim persaingan yg sehat terutama dlm pelaksanaan kpd masyarakat. 4. Pemerintah lebih berorientasi kpd misi dan bukan kpd aturan pelaksanaan “tugas yg kaku 5. Pemerintah lebih berorientasi pada hasil 6. Pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan birokrasi itu sendiri 7. Pemerintah yg menerapkan prinsip perusahaan memperoleh ketimbang mengeluarkan uang 8. Pemerintah memiliki daya tanggap dan mampu mengantisipasi semua tantangan yg terjadi 9. Pemerintah yg didesentralisasikan : meningkatkan partisipasi dan kerjasama 10. Pemerintah harus berorientasi pada pasar/pelayanan dlm memenuhi tuntutan permintaan/kebutuhan masyarakat 42

IV. KEPEMERINTAHAN YG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ) 1. Pengertian Kepemerintahan yang Baik ( GG ) a. UNDP mendifinisikan GG sbg hubungan yg sinergis & konstruktif diantara neg, sektor swasta & masy ( sosiety ) b. Kepemerintahan yg mengembangkan & menerapkan prinsip 2 profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi & efektivitas, supremasi hkm, & dpt diterima seluruh masy ( PP No. 1 Th. 2000 ) c. Penyelenggaraan pemerintahan neg yg solid & bertang gungjawab serta efisien & efektif dgn menjaga kesinergisan interaksi yg konstruktif diantara domain neg, sektor swasta, & masyarakat ( sosiety ). 43

V. PERMASALAHAN & UPAYA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK A. PERMASALAHAN Permasalahannya, al : 1. Prinsip 2 kepem’n yg baik tdk mendapatkan perhatian sbgm mestinya dr penyelenggara neg, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, di pusat/dh 2. KKN sudah merambah ke semua sektor penyelenggaraan neg & tdk/blm diselesaikan sbgm mestinya, bahkan masih berlanjut terus. 3. Kerugian neg/dh sbg akibat korupsi juga tdk terselesaikan sbgmn mestinya 4. Berfikir parsial, linier, sukuisme, kedaerahan dsb sulit dirubah menjadi berfikir sistem 5. Kurangnya ketauladanan pimp’n di berbagai jenis & tingkatan 44

6. Penegakan hkm di semua sektor tdk terlaks sbgm mestinya 7. Kepercayaan sbgn masy kpd pem semakin rendah 8. Moral/etika sbgn aparat/angg legislatif, eksekutif& yudikatif, swasta & masy di pusat/dh tdk kondusif dlm mewujudkan kepem’n yg baik di bidangnya masing 2. 9. Realitas pelayanan kpd masy, jangankan maksimal/prima, minimalpun banyak yg belum dirasakan masy, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perijinan dsb. Perubahan diri 45

HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 1. Belum adanya akuntansi pemda yang baik dan dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan yang handal lemahnya pengendalian internal 2. Sangat terbatasnya jlh personil pemda yang berlatar belakang pendidikan akuntansi shg mereka tidak begitu peduli atau tidak mengerti dg permasalahan tsb 3. Belum adanya standar akuntasi keuangan sektor publik yang baku. 46

B. UPAYA MEWUJUDKAN KEPEM’N YG BAIK ( gambar 11) : KOMITMEN SEMUA PIHAK, MORAL - ETIKA BAIK : PEM, SWASTA, & MASY TUNTUTAN : • GLOBALISASI • SWASTA GOOD GOVERNANCE (KEPEMERINTAHAN YANG BAIK) PEM. HRS : BERSIH KKN, PROF. , TRANS, , AKUNTABEL, DLL • MASYARAKAT HAMBATAN YG HRS DIATASI : KKN & KERUGIAN NEG/DH TDK TERSELESAIKAN DG BAIK, KEPERCAYAAN MASY. KINERJA PEM KURANGNYA KETAULADANAN 47

SIAPAKAH PEMIMPIN – PEMIMPIN MASA DEPAN? • MEREKALAH, DI ANTARANYA MANUSIA-MANUSIA UNGGUL INDONESIA, YANG TIDAK HANYA UNGGUL OTAK DAN TERAMPIL, TETAPI JUGA UNGGUL DALAM KOMITMEN, TABIAT PERILAKU DAN PUNYA HATI TERHADAP RAKYAT. 48

PUBLIC enter

Download Publikasi Go To Website Home

TUGAS KELOMPOK Bentuklah Pengurus Kelompok, Pilih diantara anggota Kelompok -Ketua /Moderator -Pembicara -Sekretaris/Notulen Studi kasus yang berhubungan dengan -KELOMPOK Diskusikanlah. Isecara tentangyang : Tatakelompok kepemerintahan baik (good Kasus tentang Sistem KELOMPOK II Studi Governance) Pemerintahan daerah KELOMPOK III Penyelenggaraan Studi Kasus dan Bagamana Proses manajeman Pemerintahan daerah -Apa Judul kasusnya ? -Apa Substansinya? -Bagaimana Mekanismenya? -Prinsip apa yang dimilikinya? -Siapa – siapa yang terlibat /pelakunya? -Bagaimana yang seharusnya ? 65

66

SEMOGA BERMANFAAT DAN SUKSES SELALU “Good bye” 67